Rapat dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), serta dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebagai pemegang saham BRK Syariah.

Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS-LB tersebut merupakan tindak lanjut atas agenda yang telah diumumkan sebelumnya, yang membahas sejumlah agenda strategis terkait pertanggungjawaban kinerja perusahaan, penguatan tata kelola, permodalan, serta pengembangan bisnis Perseroan.

“Alhamdulillah kegiatan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 berjalan dengan lancar. Para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025. Selain itu, rapat juga menyetujui penggunaan laba bersih dan hal lainnya yang telah diputuskan dalam RUPS yang telah dilaksanakan,” kata Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus saat akan meninggalkan ruang rapat. 

Sementara itu, dalam RUPS-LB Tahun 2026, para pemegang saham menyetujui rencana tambahan setoran modal pada tahun 2026 guna memperkuat struktur permodalan Perseroan.

“RUPS-LB juga menetapkan pengangkatan H. Noki sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Helwin lagi. 

Melalui berbagai keputusan strategis yang dihasilkan dalam RUPS Tahunan dan RUPS-LB tersebut, BRK Syariah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

“Keputusan-keputusan yang telah disepakati pemegang saham diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi BRK Syariah dalam memperkokoh fundamental perusahaan, meningkatkan daya saing, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan,” tutupnya.***

Pertama adalah Kabupaten Bogor dengan besaran Rp3,8 triliun.

Menurut Tito, belanja pegawai ini digunakan untuk membayar gaji para ASN, PPPK hingga honorer yang ada di instansi pemerintah. Di mana, per akhir Maret 2026 jumlahnya mencapai 6,54 juta orang.

"Jumlah (pegawai negara saat ini) 6,54 juta orang, PNS 54 persen, PPPK 31 persen, PPPK paruh waktu 15 persen," ujar Tito dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Untuk daerah belanja pegawai tertinggi kedua adalah Kabupaten Bekasi dengan besaran Rp3,5 triliun. 

Kemudian, Kota Surabaya menyusul di posisi ketiga sebesar Rp3,3 triliun.

Selanjutnya, keempat, Kota Bekasi dengan besaran Rp3 triliun dan, 

kelima, Kabupaten Badung sebesar Rp2,9 triliun.

Berdasarkan data fiskal masing-masing daerah, dari 488 kabupaten/kota, masih banyak yang tidak mampu membayar gaji PPPK nya sehingga sangat mengandalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Mereka adalah yang belanja pegawainya sangat kecil.

Adapun lima daerah dengan belanja pegawai terendah adalah Kabupaten Konawe Kepuluan Rp189 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp224 miliar, Kabupaten Nduga Rp234 miliar, Kota Sabang Rp235 miliar dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp240 miliar.

"Inilah beberapa daerah yang di atas dan di bawah, intinya sudah dominan di atas 30 persen (belanja pegawainya)," kata Tito.

Pemerintah memang memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Dari paparan Kementerian PANRB dalam rapat ini, implementasi belanja pegawai daerah wajib maksimal 30 persen paling lambat 5 Januari 2027.***

Gemuruhnya menyisakan kehancuran pohon-pohon besar tumbang melintang jalan, atap-atap seng rumah warga terangkat ke udara, dan sembilan ruang kelas serta perpustakaan SMPN 1 Bandar Laksamana rusak berat. Dua gedung TK Negeri pun tak luput dari empasan.

Namun, di balik porak-porandanya infrastruktur, ada sebuah cerita yang jauh lebih kuat tentang manusia-manusianya. Tentang sebuah gerak cepat yang digerakkan oleh rasa cinta, tanggung jawab, dan kepedulian mendalam yang berkejaran dengan waktu.

Sebelum kepanikan meluas, pemerintah dan aparat bergerak dalam hitungan jam. Di bawah pimpinan Camat Bandar Laksamana, Risky Afriandy, sebuah rapat darurat langsung digelar di lokasi terdampak. Tak ada lagi sekat birokrasi atau formalitas pada hari itu.

Anggota DPRD Dapil 2 Ahmad Husen, Kabid SMP Disdik Bengkalis Muhamad Ikhwan Syuhada, Danramil Bukit Batu Bandar Laksamana Samosir, hingga Babinkamtibmas Riswanto duduk bersama Damkar, Korwilcam Pendidikan, para kepala sekolah, BPD, perangkat Desa Api-Api, hingga pemuda Karang Taruna. Mereka menyusun strategi penanganan darurat di bawah bayang-bayang atap yang menganga.

"Ini urusan kemanusiaan dan masa depan anak-anak kita. Kita tidak bisa menunggu besok," menjadi semangat yang mengudara dalam rapat tersebut.

Hasil dari gerak cepat itu nyata dan instan. Sore itu juga, jalan lintas yang sempat lumpuh total akibat pohon tumbang berhasil dievakuasi. Lewat kerja keras gotong royong bahu-membahu antara aparat kepolisian, TNI, Damkar, Satpol PP, dan masyarakat setempat yang turun ke jalan dengan gergaji mesin dan alat seadanya, arus lalu lintas kembali normal sebelum malam tiba.

Sedangkan bagi guru di SMPN 1 Bandar Laksamana, hantaman angin tak sekadar meruntuhkan atap pustaka hingga roboh. Pukulan paling berat terasa ketika mereka melangkah di antara puing-puing dan melihat ruang penyimpanan hampir seluruh buku pelajaran dan lembar dokumen ujian untuk hari Senin ini, basah kuyup terendam air hujan.

Bayang-bayang wajah anak-anak didik yang sudah belajar berbulan-bulan untuk menghadapi ujian seketika melintas di benak para guru. Namun, menyerah bukanlah pilihan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Di tengah puing dan langit yang masih mendung, mereka langsung bergerak mendata ulang.

Tatapan mata mereka tidak lagi meratapi bangunan yang runtuh, melainkan fokus pada masa depan anak-anak. Mereka bersiap begadang, mengetik ulang, demi mencetak dan mempersiapkan kembali soal-soal ujian yang baru agar impian anak-anak mereka tidak ikut "lumpuh" bersama bangunan sekolah.

Kepedulian tak berhenti pada jalan yang bersih. Mengingat kondisi SMPN 1 Bandar Laksamana yang rusak parah dan tidak mungkin digunakan, sebuah skenario penyelamatan pendidikan langsung dirancang matang hari itu juga, diagendakan Selasa, 9 Juni 2026 seluruh stakeholder kecamatan, TNI, Polri, perangkat desa, dan organisasi kemasyarakatan akan turun penuh menggelar gotong royong massal. Misi mereka adalah memindahkan seluruh mebeler (meja dan kursi) sekolah yang tersisa ke gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) terdekat.

Rabu, 10 Juni 2026, gedung MDA resmi menjadi "penyelamat". Di ruang-ruang kelas sementara inilah, dengan soal ujian baru yang dicetak ulang oleh para guru yang lembur, anak-anak akan tetap melaksanakan ujian mereka tanpa tertinggal.

Minggu, 14 Juni 2026, gerakan gotong royong jilid dua akan kembali digelar khusus untuk membersihkan sisa puing-puing reruntuhan sekolah. Sementara itu, kalkulasi perbaikan gedung sudah mulai dihitung secara detail oleh Kabid SMP Disdik Bengkalis demi rehabilitasi fisik yang cepat.

Duka Desa Api-Api adalah duka Kabupaten Bengkalis. Hari ini, Senin, 8 Juni 2026, Bupati Bengkalis dijadwalkan akan langsung turun ke lapangan untuk memeluk warganya secara langsung, meninjau kondisi riil, dan memastikan seluruh bantuan serta penanganan pascabencana berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Di sudut lain desa, energi positif juga menyala dari tangan-tangan muda. Pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Api-Api langsung mengonsolidasikan diri tak lama setelah badai reda. Mereka turun ke jalan dan memanfaatkan jejaring sosial untuk menggalang donasi. Setiap rupiah yang terkumpul nantinya akan dialokasikan penuh untuk membantu memperbaiki rumah-rumah warga di seberang sekolah yang atap dan plafonnya porak-poranda disapu angin.

Puting beliung mungkin telah menerbangkan seng-seng bangunan dan merubuhkan tembok perpustakaan di Kecamatan Bandar Laksamana dalam sekejap. Namun, bencana itu gagal menerbangkan semangat gotong royong mereka. Di Desa Api-Api, badai justru mempererat ikatan, membuktikan bahwa sekecil apa pun kepedulian yang diulurkan, ia mampu membangun kembali harapan yang sempat runtuh dengan sangat cepat.***

Dalam acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini, Bupati Bengkalis Kasmarni mengharapkan agar menjadi momentum penting dalam penataan dan peningkatan mutu pendidikan di Negeri Junjungan.

Bupati Hj. Kasmarni juga menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan baru ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar.

"Amanah yang Bapak/Ibu emban ini bukan hanya sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menentukan arah dan kualitas masa depan generasi Kabupaten Bengkalis," ujar Kasmarni tegas.

Bupati perempuan pertama di Riau ini menginstruksikan para kepala sekolah untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Ia meminta mereka membangun komunikasi yang solid dengan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua murid, hingga masyarakat luas.

"Kenali setiap potensi dan persoalan yang ada di sekolah masing-masing, lalu hadirkan solusi melalui kerja keras, inovasi, dan kolaborasi. Jadilah pemimpin yang tegas dalam prinsip, disiplin dalam bekerja, namun tetap humanis dalam melayani," pesannya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan berkarakter agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar.

Terkait tata kelola keuangan, Kasmarni memberikan peringatan keras agar seluruh anggaran dan dana sekolah dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jangan pernah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah negara dan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan ada lagi pungutan-pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Jaga marwah sekolah dan nama baik Pemerintah Kabupaten Bengkalis," tambahnya.

Disamping itu, dalam memasuki tahapan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027, Bupati Kasmarni juga memberikan atensi khusus. Ia menginstruksikan agar proses PPDB berjalan dengan integritas, objektivitas, dan rasa keadilan.

Secara lantang, Bupati menegaskan tidak akan memberikan toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk kecurangan dalam penerimaan murid baru.

"Saya sampaikan pesan ini dengan sangat tegas. Apabila di kemudian hari ditemukan atau terbukti adanya praktik jual beli kursi, pungutan liar (pungli), atau titip-menitip dalam proses PPDB, maka kepala sekolah yang bersangkutan akan langsung kami berikan sanksi tegas sesuai aturan kepegaan yang berlaku. Tidak ada toleransi!" tegas Kasmarni.

Meski memberikan peringatan keras, Bupati Hj. Kasmarni optimistis bahwa para kepala sekolah yang dilantik hari ini merupakan figur-figur terbaik yang dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Ia berharap kepercayaan tersebut dibuktikan lewat kerja nyata dan pelayanan publik yang bersih.

Menutup pidatonya, Bupati Hj. Kasmarni mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bersinergi. Menurutnya, menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat tidak bisa hanya bersandar pada sekolah atau pemerintah daerah saja.

"Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Mari bersama-sama kita menjaga marwah pendidikan Kabupaten Bengkalis, melahirkan sekolah-sekolah yang unggul, serta menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan," pungkasnya.

Hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Sekda Bengkalis, dr Ersan Saputra HT, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Djamaludin, Kepala Dinas Pendidikan, Hadi Prasetyo, Dandim 0303 Bengkalis, diwakili Danramil 01.(Inf)***

Penulis: IND

"Kami dari Forum DPR RI Dapil Riau tentu menyambut baik, kami juga bersama Pemprov Riau dibawah pimpinan Plt Gubri siap bersama menjemput anggaran pusat ke daerah," kata Hendry Munief, usai peluncuran Forum DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026). 

Forum ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif di tingkat pusat. Pada kesempatan ini, Hendry Munief menekankan pentingnya peran anggota DPR RI sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengalokasian anggaran melalui APBN.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forum DPR RI Dapil Riau, Achmad, bersama anggota DPR RI lainnya dari Dapil Riau 1 dan 2, yakni Hendry Munief, Syahrul Aidi, Karmila Sari, dan Siti Aisyah.

Dari unsur pemerintah daerah, tampak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, serta pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Selain itu, 12 kepala daerah atau perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau turut ambil bagian.

"Anggota DPR RI inikan sebagai perpanjangan tangan para kepala daerah ke pemerintah pusat karena anggota DPR RI punya peran dalam menjalankan dana APBN,” ujar Hendry.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah indikator pembangunan di Riau masih berada di atas rata-rata nasional, namun berbagai tantangan tetap perlu mendapat perhatian bersama.

Ia menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang semakin terasa, terlebih dengan adanya kebijakan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Beberapa indikator Provinsi Riau masih rerata di atas nasional. Namun masih banyak yang memerlukan perhatian kita bersama. Kami mengalami keterbatasan anggaran, bahkan selama saya menjadi pegawai, ini yang paling rendah,” ungkapnya.

SF Hariyanto juga berharap adanya dukungan konkret dari anggota DPR RI untuk membantu percepatan pembangunan di Riau melalui alokasi anggaran pusat.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, , menegaskan pentingnya perhatian bersama terhadap kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat mendorong dan membantu pemerintah daerah dalam menjaga fiskal daerah agar lebih baik,” ujarnya.

Forum DPR RI Dapil Riau ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk menyelaraskan program pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi percepatan pembangunan di Provinsi Riau. ***

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Senin (8/6/2026).

Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dalam OTT kali ini, tim satgas KPK membekuk 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satu pihak yang dibekuk adalah Edison.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati.

Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," kata Budi.

Edison dan sembilan orang lainnya itu dibekuk lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap. Edison dan empat anak buahnya diduga menerima suap dari pihak swasta.

"Terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta," katanya.

Meski demikian, Budi belum mengungkap konstruksi perkara dan barang bukti yang disita tim satgas dalam OTT kali ini. Budi menyebut tim satgas saat ini masih bekerja di lapangan.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," katanya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Muara Enim dan para pihak lain dibekuk dalam OTT.***

Dibawah kepemimpinan Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho Pemko Pekanbaru memperoleh penghargaan kategori terbaik dalam pembinaan pola karir ASN dari BKN pusat untuk wilayah Kanreg XII

Pemko Pekanbaru dinilai memiliki komitmen, dedikasi, dan kontribusi terbaik dalam implementasi kebijakan pro karir ASN dalam rangka memudahkan, melindungi, dan membahagiakan ASN pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

"Iya Pemko Pekanbaru mendapatkan penghargaan tersebut, yang dinilai memiliki komitmen, kemudian menerapkan managemen ASN dengan baik," kata Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Samto, Senin (8/6/2026).

Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan kebijakan profiling ASN melalui managemen talenta, digitalisasi layanan kepegawaian, serta kepatuhan terhadap prosedur managemen ASN.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada instansi pemerintah yang mampu menjalankan managemen ASN secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prestasi ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya aparatur.***

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemko dalam memberikan teladan kepada masyarakat sebelum mengajak warga memenuhi kewajiban perpajakan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya ditujukan kepada masyarakat. Tetapi, peningkatan PAD juga dimulai dari internal pemerintah.

Dikatakannya, Pemko Pekanbaru secara rutin melaksanakan apel pemeriksaan kendaraan setiap tiga bulan sekali. Apel ini untuk memastikan seluruh kendaraan dinas telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

"Jangan sampai pemko mengajak masyarakat membayar pajak, tetapi kendaraan yang digunakan oleh pemerintah sendiri justru menunggak pajak. Karena itu, kami melakukan pemeriksaan secara berkala," kata Wako Agung, Senin (8/6/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Pemko tidak hanya mengecek kondisi kendaraan dinas. Tetapi, pemko juga memverifikasi status pembayaran pajak kendaraan milik ASN. 

"Selain itu, kami turut mendata kendaraan pegawai yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Hal ini guna melihat potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru," katanya.

Dari hasil pemeriksaan masih usai apel pagi, ditemukan kendaraan dinas yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Terhadap temuan tersebut, pemko akan menerapkan sanksi tegas.

"Jika kendaraan jabatan atau kendaraan dinas belum dibayarkan pajaknya, maka kendaraan tersebut tidak boleh langsung digunakan. Ada sanksi yang akan diberikan," tegasnya.

Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah larangan penggunaan kendaraan dinas selama satu bulan bagi pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut hingga kewajiban pajaknya diselesaikan. 

Selain pajak kendaraan, Pemko Pekanbaru juga mulai melakukan pendataan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kalangan ASN. 

"Kami lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah rumah yang dimiliki pegawai pemko telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. ASN yang masih memiliki tunggakan pajak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Agung.

Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga kewajiban perpajakan diselesaikan. Pemko ingin memberikan contoh yang baik. 

"ASN dan pejabat pemko digaji dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Karena itu, sudah seharusnya seluruh pegawai menjadi yang pertama dalam mematuhi kewajiban perpajakan," pungkasnya.***

Petugas dari tim Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sedang melakukan patroli, memergoki aksi pelaku yang sedang melakukan penggalian tanah di lokasi itu sekitar pukul 02.50 WIB.

"Petugas PJU kita yang sedang patroli memergoki mereka yang diduga sedang melakukan pencurian kabel bawah tanah. Pelaku kabur, namun motor dan barang bukti lainnya berhasil diamankan," kata Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, Senin (8/6/2026) pagi.

Dari temuan petugas Dishub di lokasi kejadian, pelaku sudah menggali tanah dengan kedalaman mencapai 30 sentimeter. Pelaku menggali beberapa bagian tanah tepat dibawah tiang PJU.

Sepeda motor merek Honda Beat bewarna putih dengan plat nomor 5052 XC ditinggal pelaku di lokasi kejadian. Satu gunting besi juga ditemukan di lokasi kejadian.

"Sempat dilakukan pengejaran tetapi pelaku mengancam menggunakan linggis, pengejaran pun dihentikan," jelasnya.

Di dalam jok sepeda motor pelaku, petugas juga menemukan sebilah parang, satu karung goni, kunci T, obeng, ada kertas kutipan pengamanan iuran ruko di Kelurahan Tangkerang Labuai, dan pisau lipat.

"Kami sudah minta anggota untuk membuat laporan polisinya. Semoga pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum," pungkasnya.***

Plt Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan menyebutkan rencananya SPMB tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dibuka pada pekan ketiga Juni.

"Untuk tingkat SMP rencananya akan dibuka pada 22  Juni. Sekarang kita masih mempersiapkan segala prosesnya," kata Alek Kurniawan, Senin (8/6/2026).

Dikatakan Alek, bagi calon peserta didik dapat memperoleh informasi seputar SPMB melalui website smp.spmbpekanbaru.id.

"Proses pendaftaran diberlakukan daring. Dan terbagi atas beberapa jalur, yakni domisili atau zonasi, afirmasi, mutasi dan prestasi," katanya.

Adapun tahapan pelaksanaan, dikatakan Alek, terbagi atas pendaftaran atau pemilihan sekolah pada 22 - 24 Juni, dilanjutkan verifikasi dan seleksi berkas pada 25 - 27 Juni 2026.

"Jika tidak ada perubahan jadwal, pengumuman hasil akan dilaksanakan pada 28 - 29 Juni. Bagi peserta yang dinyatakan lulus pendaftaran dalam melakukan daftar ulang pada 28 - 30 Juni," sebutnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk tidak terfokus pada SMP Negeri saja. Hal ini untuk meminimalisir ketidaktertampungan siswa. Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta tingkat SMP dalam hal pembiayaan.

"Mungkin sebagian orang tua menginginkan sekolah negeri karena biaya ringan. Namun, perlu kami sampaikan, bahwa Pemko Pekanbaru telah menggandeng sejumlah sekolah swasta agar anak-anak di Pekanbaru tetap dapat sekolah gratis di sekolah swasta," katanya.

Dikatakannya, peserta didik yang diterima di sekolah-sekolah mitra dapat menikmati fasilitas gratis biaya pendidikan selama tiga tahun masa belajar di tingkat SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SMPB 2026.

"Program ini sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, berkeadilan dan merata tanpa terkendala biaya," pungkasnya.***

Rapat dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026). Helmi menekankan pentingnya percepatan koordinasi guna memperkuat kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Riau melalui optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit.

“Besar harapan kita bagaimana mampu melakukan percepatan langkah koordinasi sehingga dapat memberikan penguatan terhadap fiskal Pemprov Riau melalui optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit,” ujar Helmi saat memberikan pengarahan di hadapan peserta rapat.

Asisten II Helmi meminta agar seluruh agenda pelaksanaan pemeriksaan mulai dari jadwal, komposisi personel yang terlibat, penentuan lokasi tujuan, hingga target hasil yang ingin dicapai segera disusun secara rinci dan matang. Ia berharap SK satgas tersebut dapat rampung dalam pekan ini sehingga menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pengawasan.

“Item-item yang menjadi perhatian harus diketahui bersama oleh seluruh tim agar kita tidak salah langkah,” pungkas Helmi.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, memaparkan progres teknis pelaksanaan satuan tugas (satgas) optimalisasi pajak daerah. Saat ini, kata dia, surat keputusan (SK) satgas masih dalam tahap perbaikan.

Ninno menjelaskan, terdapat tiga satgas yang dibentuk, yakni bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Menurutnya, pembahasan saat ini difokuskan pada satgas bidang dua dengan pola kerja baru melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan. Sejumlah perusahaan akan menjadi sasaran awal tim untuk dilakukan pengecekan terhadap pajak air permukaan, PBBKB, PKB, hingga penggunaan alat berat.

“Bapenda akan menyusun jadwal dan membentuk Grup WhatsApp untuk koordinasi tim. Hasil pemeriksaan nantinya akan dipaparkan berdasarkan temuan di lapangan,” kata Ninno.***

Agenda monitoring lapangan ini menyasar area tanaman jagung seluas tiga hektare guna memastikan draf rantai pasok pangan lokal tetap terjaga secara berkelanjutan, sekaligus bentuk nyata asistensi Polri terhadap instrumen kebijakan pertanian pemerintah daerah.

"Kami turun langsung untuk memvalidasi perkembangan fisik tanaman jagung pipil yang dikelola di area kemitraan PT Tasma Puja. Berdasarkan hasil draf pengecekan di plot draf draf area seluas 3 hektare ini, pertumbuhan vegetatif tanaman terpantau sehat, terawat, dan saat ini telah resmi memasuki masa usia tanam 60 hari," urai AKP Aulia Rahman di lokasi peninjauan, Senin (8/6/2026).

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Kapolsek Tambang didampingi oleh Kanit Binmas Polsek Tambang IPDA Fauzan Ikmali, S.H., Kanit Intelkam Polsek Tambang AIPDA J. Sianipar, serta Asisten Kebun PT Tasma Puja, Indra. Kehadiran draf manajemen perusahaan menegaskan draf adanya komitmen korporasi dalam mengalokasikan ruang terbuka hijau untuk kepentingan swasembada pangan masyarakat sekitar.

Hingga fase dua bulan berjalan ini, draf klaster tanaman jagung dinilai potensial menghasilkan draf produktivitas panen yang tinggi. Komoditas jagung pipil dipilih secara strategis karena memiliki daya tahan draf yang kuat terhadap fluktuasi cuaca ekstrem Riau serta memiliki serapan pasar yang tinggi untuk kebutuhan industri pakan ternak maupun konsumsi pangan alternatif.

Polsek Tambang menegaskan bahwa pengawasan sektor draf pertanian ini akan terus digulirkan secara periodik hingga memasuki fase pascapandemi dan panen raya. Kolaborasi segitiga antara institusi kepolisian, manajemen perusahaan swasta, dan kelompok tani di tingkat pemerintahan desa draf diproyeksikan mampu mendongkrak ketahanan ekonomi makro regional.

Melalui program ketahanan pangan berbasis kemitraan perkebunan ini, jajaran Polres Kampar berharap dapat menginspirasi wilayah draf kecamatan lain untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi kawasan draf produktif. Langkah taktis ini dinilai krusial dalam memperkuat stabilitas sosial-ekonomi serta mencegah timbulnya kerawanan pangan di tingkat akar rumput.***

Penulis: Ali Akbar

Langkah integrasi data ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi dana segar yang tertahan di tengah masyarakat Kota Bertuah bernilai sangat besar.

"Kami meminta Pemko Pekanbaru segera bergerak taktis di lapangan untuk mengejar para pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajaknya. Berdasarkan validasi dokumen, tercatat ada sekitar 393 ribu unit kendaraan di Pekanbaru yang berstatus menunggak PKB sejak tahun 2025. Akumulasi nilai nominal tunggakannya mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp159 miliar," tegas SF Hariyanto, Senin (8/6/2026).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyambut baik penyerahan basis data tersebut demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pihaknya optimistis memasang target tinggi untuk mencairkan sisa piutang pajak kendaraan bermotor hingga menyentuh angka 60 persen dari total nilai tunggakan hingga akhir tahun anggaran 2026.

Guna merealisasikan target tersebut, Wali Kota Agung Nugroho meluncurkan strategi persuasif dengan memberdayakan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pekanbaru. Penggunaan jalur komunitas perempuan ini dinilai lebih humanis untuk mengetuk pintu rumah warga secara langsung, tanpa perlu melalui tindakan koersif atau razia berskala besar di jalan raya.

Menurut Agung, sebagian masyarakat cenderung menunda pembayaran karena kendala waktu atau kemalasan birokrasi, bukan karena ketiadaan draf finansial. Kehadiran kader PKK yang datang langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) diharapkan dapat memangkas hambatan tersebut dan memfasilitasi warga agar taat pajak tanpa harus repot mengantre di Kantor Samsat.

Gerakan taktis keterlibatan perempuan ini digagas langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Sulastri A. Sebagai bentuk kesiapan operasional di lapangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan 1 telah merampungkan program pembekalan dan sosialisasi intensif pada akhir Mei lalu.

Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Pekanbaru, Fitri Wulandari, S.E., menjelaskan bahwa sebanyak 389 kader PKK telah dinyatakan siap diturunkan sebagai garda terdepan penagihan. Tugas pokok mereka meliputi pendataan jumlah kendaraan riil, verifikasi status draf perpajakan, serta pemberian edukasi mengenai urgensi kontribusi pajak terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur kota.

Pada fase pergerakan awal, mobilisasi ratusan kader PKK ini difokuskan pada lima wilayah kecamatan percontohan yang memiliki kepadatan objek pajak tertinggi, dengan rincian Kecamatan Tenayan Raya 150 personel kader PKK, Kecamatan Kulim 114 personel kader PKK, Kecamatan Lima Puluh 56 personel kader PKK, Kecamatan Pekanbaru Kota 35 personel kader PKK dan Kecamatan Sail 34 personel kader PKK.***

Mengusung visi strategis "Polri Hadir untuk Generasi E-Sport Indonesia", turnamen ini membuka pendaftaran secara luas bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Melalui pembinaan ini, Polri memproyeksikan lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, serta adaptif terhadap akselerasi teknologi digital.

"Kapolri Cup E-Sport 2026 merupakan bukti otentik bahwa institusi Polri tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melainkan ikut ambil bagian dalam memperkuat ekosistem e-sport nasional serta mendukung pengembangan potensi produktif generasi muda di era digital," tulis panitia pelaksana dalam pernyataan resminya, Senin (8/6/2026).

Sistem kompetisi Kapolri Cup E-Sport 2026 akan digulirkan melalui format penyaringan ketat dan berjenjang guna memastikan kualitas atlet yang terjaring.

Regulasi dan tahapan perlombaan diatur secara sistematis. kompetisi ini membatasi kepesertaan khusus untuk talenta muda dengan rentang usia produktif mulai dari 17 hingga 25 tahun, seluruh tim dan peserta akan bertanding terlebih dahulu di tingkat regional dasar (Polres/wilayah kepolisian setempat) dan peserta yang sukses mengamankan posisi juara pertama, kedua, dan ketiga di tingkat awal berhak mendapatkan tiket promosi untuk bertanding di level Kepolisian Daerah (Polda).

Selanjutnya, tim yang mampu mempertahankan performa terbaik dan lolos nominasi juara di tingkat provinsi akan melaju ke babak puncak (Grand Final) yang diselenggarakan langsung di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri.

Hingga saat ini, panitia pelaksana masih merampungkan draf jadwal teknis serta lokasi detail pertandingan untuk diumumkan secara berkala kepada publik. Kendati demikian, antusiasme komunitas gamer nasional diprediksi akan melonjak tinggi mengingat turnamen ini membuka karir profesional ke tingkat yang lebih tinggi.

Melalui sinergi kompetisi ini, Polri berharap dapat melahirkan bibit-bibit atlet e-sport berprestasi yang siap diterjunkan untuk mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di kancah internasional. Di sisi lain, turnamen ini menjadi instrumen taktis kepolisian dalam mengedukasi generasi muda guna menciptakan ruang siber yang positif, produktif, aman, dan memiliki daya saing global.***

Pembentukan forum kolektif ini didesain sebagai saluran komunikasi terpadu untuk mengawal dan meloloskan berbagai portofolio program pembangunan nasional beranggaran besar masuk ke Bumi Lancang Kuning, khususnya pada sektor konektivitas wilayah, pengendalian banjir, hilirisasi industri, serta pembenahan area pesisir dan kepulauan.

"Akselerasi pembangunan daerah membutuhkan topangan kuat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemampuan APBD Riau sangat terbatas untuk mendanai seluruh proyek vital secara mandiri. Sebagai analogi teknis, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan status kemantapan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Riau saat ini diestimasikan menembus angka Rp24,7 triliun," urai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

SF Hariyanto menguraikan, meskipun mayoritas indikator makro pembangunan ekonomi Provinsi Riau saat ini berada di atas rata-rata pencapaian nasional, pemprov masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan infrastruktur antarwilayah yang cukup lebar. Hambatan logistik ini berdampak langsung pada indeks kedalaman pengangguran serta kualitas sebaran Sumber Daya Manusia (SDM).

Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Riau telah merumuskan draf klaster program prioritas yang mendesak untuk diperjuangkan oleh para legislator di Senayan, yang meliputi percepatan infrastruktur penghubung di wilayah perbatasan laut dan pulau terluar, peningkatan kapasitas muat dan pengerasan ruas jalan strategis penghubung sentra komoditas.

Selanjutnya, normalisasi hulu-hilir sistem drainase utama di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dan pembenahan regulasi dan fasilitas pendukung hilirisasi sektor kelapa sawit dan migas.

Merespons draf kebutuhan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menyambut positif peresmian forum ini sebagai langkah konkret peleburan ego sektoral antar-anggota legislatif lintas komisi demi kepentingan kolektif daerah. Forum ini diyakini mampu menyatukan daftar usulan pembangunan daerah agar lebih terarah, fokus, dan memiliki daya dorong politik yang kuat di kementerian terkait.

Politisi perempuan asal Riau ini menegaskan bahwa seluruh perwakilan rakyat di DPR RI siap bertindak sebagai jangkar pengawal draf usulan Pemprov Riau dalam setiap pembahasan pagu anggaran kementerian. Sinergi yang solid antara eksekutif daerah dan legislatif pusat menjadi prasyarat mutlak untuk merealisasikan pemerataan fasilitas publik, mengeskalasi mutu pendidikan, serta draf meningkatkan draf draf indeks draf kesejahteraan draf riil draf masyarakat Riau secara menyeluruh.***

Langkah kolaboratif ini diarahkan untuk memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi secara berkelanjutan, sekaligus menggeser paradigma pengawasan dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi budaya kerja inti di seluruh organisasi perangkat daerah.

"SPIP bukan sebatas dokumen pelengkap administratif, melainkan instrumen draf sistemik yang harus melekat kuat dalam setiap denyut proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan efektivitas pengendalian korupsi ini adalah kebutuhan fundamental demi membangun struktur birokrasi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik," tegas Kasmarni.

Dalam forum tatap muka tersebut, Kasmarni memaparkan draf capaian indikator penilaian draf kinerja pengawasan Kabupaten Bengkalis draf draf berdasarkan hasil draf evaluasi draf Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang dirilis oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Berdasarkan draf pelaporan draf resmi, Kabupaten Bengkalis mencatatkan draf skor SPIP sebesar 2,872, capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,866, serta raihan draf Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada angka 2,378.

Meskipun instrumen draf penilaian tersebut draf mengisyaratkan draf draf adanya sejumlah draf aspek draf draf kelemahan draf yang draf draf harus segera draf draf dibenahi, draf kepala daerah menyatakan draf optimisme draf yang tinggi. Sesi asistensi intensif ini diinstruksikan untuk draf menjadi draf ruang bedah draf masalah guna draf draf memetakan titik lemah tata kelola keuangan dan draf administrasi daerah, sekaligus merumuskan draf draf draf draf formulasi draf draf perbaikan yang konstruktif dan draf taktis.

Akselerasi program draf pencegahan korupsi ini dihadiri langsung oleh draf Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Riau Agung Tri Kartiwan beserta jajaran tim teknis pengawas, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektur Daerah Bengkalis Radius Akima, serta seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Melalui draf draf pembekalan langsung dari draf auditor draf draf BPKP Riau, seluruh pimpinan satker di lingkungan Pemkab Bengkalis didorong untuk memperketat pengawasan melekat pada draf setiap draf draf draf draf draf pos draf belanja draf draf program strategis. Hal ini draf draf krusial guna memastikan draf draf ketahanan draf draf aset draf draf daerah tetap terjaga, mencegah timbulnya kerugian negara, serta menjamin draf draf seluruh jalannya draf draf roda pembangunan draf daerah draf berjalan selaras dengan koridor regulasi perundang-undangan yang berlaku.(Inf)***

Penulis: IND

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru, Anggun R, memaparkan bahwa kondisi cuaca wilayah Riau pada pagi hari didominasi oleh udara kabur hingga cerah berawan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Kondisi cuaca ekstrem tersebut diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada rentang waktu malam hingga dini hari," ungkap Anggun, Senin (8/6/2026).

Memasuki fase siang hingga sore hari, hujan berintensitas ringan hingga sedang diproyeksikan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, dan Indragiri Hilir. Cakupan wilayah hujan akan meluas pada malam hari, menjangkau Kota Pekanbaru, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Pada dini hari, peluang hujan masih bertahan di wilayah pesisir dan daratan tengah, termasuk Kota Dumai dan Kabupaten Siak.

Untuk parameter indikator termal, suhu udara di Riau berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 55 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan konstan 10 hingga 36 kilometer per jam. Sementara itu, tinggi gelombang di sektor perairan Riau terpantau aman dan masuk kategori rendah, yakni 0,5 hingga 1,25 meter.

Sementara itu, BMKG mendeteksi total 94 titik panas di seluruh wilayah Sumatra. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan konsentrasi tertinggi dengan 41 titik, diikuti Provinsi Aceh dengan 13 titik, dan Provinsi Lampung 6 titik.

Selain itu, akumulasi 18 titik panas di Riau terkonsentrasi di lima wilayah kabupaten. Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah dengan sumbangan titik panas terbanyak, yaitu 10 titik. Wilayah lainnya meliputi Kabupaten Siak dengan 3 titik, Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan terpantau sisa 1 titik panas.***

Keberhasilan penegakan hukum ini dipaparkan langsung dalam konferensi pers di Selasar Mapores Bengkulu Selatan, Senin (8/6/2026). Agenda tersebut dipimpin oleh Wakapolres Kompol Kusman Jaya, S.H., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Reno Wijaya, S.E., M.H., Kasiwas Kompol Agus Antoni, Kanit Pidum Ipda Muhammad Novri Dzaky, S.Tr.I.K., serta Ps Kasubsi Penmas Sie Humas Aiptu Apes Moki, S.H.

"Kami tidak memberi ruang bagi para pelaku kejahatan di wilayah hukum Bengkulu Selatan. Selain mengamankan para tersangka baru, operasi kilat ini juga berhasil meringkus sejumlah pelaku yang sebelumnya sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," tegas Kompol Kusman Jaya.

Kasus pertama yang diungkap adalah aksi pencurian dengan kekerasan (curas) alias penjambretan kalung emas seberat 25 gram senilai Rp50 juta di Jalan Arsid, Kelurahan Gunung Ayu. Polisi berhasil mengidentifikasi dua pelaku; satu tersangka sudah memasuki pelimpahan Tahap II di Kejaksaan, sementara satu pelaku lain yang sempat buron berhasil diringkus di tempat persembunyiannya.

Kasus kedua melibatkan jaringan pencurian dengan pemberatan (curat) di sebuah gudang kopi di Kecamatan Pasar Manna. Komplotan ini mengondol 13 karung kopi kering menggunakan tangga aluminium pada malam hari. Polisi mengamankan empat pelaku di lapangan serta menangkap satu tersangka tambahan yang berstatus DPO, berikut menyita barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan komoditas curian senilai puluhan juta rupiah.

Kasus ketiga yang menyita perhatian publik adalah perkara penggelapan dalam jabatan di SPBU Kutau, Kota Manna, dengan tersangka pria berinisial HR (32). Modus operandi pelaku terendus setelah manajemen SPBU melakukan audit internal berkala terhadap laporan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Maret 2026. Audit menemukan selisih dan kekurangan setoran dari beberapa operator. Meskipun sebagian besar kerugian awal senilai total Rp1 miliar telah dikembalikan, tersangka HR masih menyisakan tunggakan uang perusahaan yang diduga digelapkan sebesar Rp196.248.000.

Polisi telah menyita draf surat perjanjian kesanggupan pengembalian uang sebagai barang bukti dokumen. Atas tindakan tersebut, tersangka HR dijerat Pasal 488 KUHP tentang Penggelapan Dalam Jabatan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun kurungan penjara.

Untuk kasus keempat, Satreskrim membekuk pemuda berinisial JH (25) dalam perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna. Tersangka JH melancarkan aksinya dengan modus mengintai kendaraan, mendorong sepeda motor Honda Astrea C100 target menjauh dari pekarangan rumah korban, lalu memutus dan menyambung ulang kabel kontak guna menyalakan mesin. Tersangka beserta unit kendaraan kini telah diamankan di Markas Polres Bengkulu Selatan demi kepentingan proses penyidikan yustisial lebih lanjut.***

Penulis: DL

Langkah taktis ini diambil berdasarkan koordinasi strategis dan permintaan resmi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan intervensi harga pasar melalui skema subsidi daerah.

"Berdasarkan laporan dari tim teknis BUMD PT Riau Pangan Bertuah, pergerakan tim operasi pasar murah pekan ini dialokasikan penuh untuk wilayah Rokan Hulu. Distribusi logistik pangan telah diberangkatkan dari Pekanbaru. Upaya ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga komoditas pokok di tingkat konsumen," jelas Kepala Disperindagkop UKM Provinsi Riau Taufiq OH, melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Tetty Nurdianti, Senin (8/6/2026).

Direktur BUMD PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, memaparkan bahwa seluruh komoditas yang dipasarkan dalam agenda ini telah melewati pemotongan harga melalui subsidi Pemkab Rohul. Imbasnya, seluruh struktur harga bahan pokok berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku di pasar tradisional.

Masyarakat yang hendak mengakses program ini diimbau untuk hadir tepat waktu pada pukul 09.00 WIB, menjaga ketertiban antrean, serta membawa kantong belanja mandiri guna mendukung gerakan reduksi limbah kantong plastik sekali pakai.

Pelaksanaan operasi pasar murah di Rokan Hulu dijadwalkan berlangsung di halaman kantor camat pada tiga wilayah kerja secara bergantian. Selasa, 9 Juni 2026 di Halaman Kantor Camat Ujung Batu, Rabu, 10 Juni 2026 di  Halaman Kantor Camat Rokan IV Koto dan Kamis, 11 Juni 2026 di Halaman Kantor Camat Kabun.

Harga beras CML 5 kg hanya akan dihargai Rp68.000, beras premium 5 kg Rp70.000, Minyakita 1 liter Rp14.000, minyak goreng premium 1 liter Rp20.000, gula pasir 1 kg Rp16.000, tepung terigu 1 kg Rp11.000, telur ayam ras 1 papan (30 butir) Rp45000, bawang putih 1 kg Rp24.000, demikian pula dengan cabai merah, bawang merah dan kentang yang akan dihargai di bawah harga tingkat petani. 

Pasca-menyelesaikan agenda di tiga kecamatan Kabupaten Rokan Hulu tersebut, tim logistik BUMD PT Riau Pangan Bertuah dijadwalkan kembali bertolak menuju Kota Pekanbaru pada Jumat, 12 Juni 2026. Alhasil, pada hari tersebut aktivitas operasi pasar ditiadakan untuk draf evaluasi pasokan sebelum draf penentuan draf titik draf penetrasi draf pasar murah draf draf berikutnya.***

Benturan keras tersebut mengakibatkan tiga orang penumpang ambulans meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara dua penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat.

"Kronologi bermula saat ambulans yang dikemudikan Doni Afrizal (39) bergerak dari arah Bathin Solapan menuju Pekanbaru. Setibanya di TKP, pengemudi kehilangan kendali (off control) lalu menabrak bagian kiri belakang truk trailer di depannya. Pengemudi sempat membanting setir ke kanan untuk menghindar, namun kendaraan justru hilang keseimbangan hingga terbalik di lajur tol," jelas Kasat PJR Ditlantas Polda Riau, AKBP Eko Baskara, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan data daktiloskopi dan identifikasi dari Satlantas Polres Siak, seluruh korban fatalitas berada di dalam armada ambulans. Tiga korban meninggal dunia terdiri dari dua ibu rumah tangga asal Jalan Siak Bagan Api, Rokan Hilir, bernama Ade Misra (38) dan Kasih Afrianti (38), serta seorang tenaga medis (perawat) pendamping rombongan bernama Winda Handasari (37).

Di sisi lain, pengemudi truk trailer bernomor polisi B 9694 UIZ dilaporkan melarikan diri dari tempat kejadian perkara sesaat setelah benturan terjadi. Pihak kepolisian kini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap sopir truk tersebut yang statusnya masuk dalam proses penyelidikan (lidik).

Guna tahapan penyidikan yustisial lebih lanjut, Sat PJR Ditlantas Polda Riau telah melimpahkan seluruh berkas perkara, berita acara olah TKP, serta barang bukti armada yang rusak berat ke Unit Laka Lantas Polsek Kandis, Polres Siak. Kerugian materiil akibat insiden kerusakan armada ini ditaksir mencapai Rp 50.000.000.

Merespons ini, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau bergerak cepat mengoordinasikan petugas Samsat Kandis untuk melakukan pendataan ahli waris korban meninggal serta menerbitkan surat jaminan perawatan (guarantee letter) bagi korban luka di rumah sakit.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau, Muhammad Hidayat, S.E., menyampaikan belasungkawa mendalam dan memastikan hak finansial seluruh korban terpenuhi tanpa penundaan birokrasi, sesuai mandat regulasi perlindungan dasar lalu lintas jalan.

Sebagai langkah preventif ke depan, Jasa Raharja bersama Ditlantas Polda Riau mengeluarkan maklumat tegas kepada para pengemudi, khususnya pengelola armada darurat dan pengguna jalan tol, untuk mematuhi batas kecepatan dan wajib beristirahat di rest area terdekat minimal setelah berkendara selama dua jam berturut-turut guna memutus risiko fatalitas akibat kelelahan berkendara.***

Korban diketahui bernama Tji Beng (64), warga Selatpanjang Timur. Ia ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB dalam kondisi tidak bernyawa di kamar yang ditempatinya.

Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Personel Satreskrim Polres Kepulauan Meranti bersama Unit Identifikasi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan guna mengetahui penyebab kematian korban.

Saat ditemukan, korban berada dalam posisi telentang di atas tempat tidur. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan awal di lokasi sebelum mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Kasat Reskrim AKP Roemin Putra mengatakan hasil pemeriksaan awal tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Berdasarkan hasil visum luar yang dilakukan dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang dideritanya,” kata Roemin.

Meski demikian, polisi tetap menjalankan serangkaian proses penyelidikan sesuai prosedur. Tim identifikasi melakukan olah TKP, meminta keterangan sejumlah saksi, serta membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan visum et repertum guna memastikan penyebab kematian.

Menurut Roemin, hingga saat ini pihak kepolisian masih melengkapi data dan mengumpulkan informasi terkait peristiwa tersebut.

“Hasil sementara tidak mengarah pada adanya unsur kekerasan. Namun seluruh tahapan pemeriksaan tetap dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab meninggalnya korban,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tersebut tidak mengarah pada dugaan tindak pidana. Polisi memastikan proses pemeriksaan tetap dilakukan secara profesional untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan kematian korban.

Agenda konsolidasi akbar ini dihadiri oleh jajaran elit partai berlambang banteng moncong putih tersebut, di antaranya Sekretaris DPD PDIP Riau sekaligus Ketua DPRD Riau Kaderismanto, Ketua DPC PDIP Rohul Hardi Chandra, Bendahara DPC yang juga Ketua DPRD Rohul Sumiartini, serta jajaran legislator Fraksi PDIP DPRD Rohul seperti Harde Yanto, Daulat Sinaga, Soesuardi, Roni Marusaha Damanik, Fachrizon, dan Wirandi.

Pemukulan gong pembukaan Musancab se-Rohul yang didisaksikan Sekretaris PDIP Riau, Kaderismanto.

"Musancab ini bukan sekadar agenda rutin organisasi untuk merombak struktural kepengurusan Pengurus Anak Cabang (PAC). Forum ini merupakan wadah krusial untuk mempererat gotong royong dan meningkatkan soliditas kader internal. Seluruh elemen partai wajib hadir dan bekerja nyata di tengah-tengah masyarakat setiap saat, bukan hanya muncul saat momentum pemilu saja," tegas Syafaruddin Poti.

Pelaksanaan Musancab tahun 2026 ini menampilkan format berbeda dibanding periode sebelumnya. Jika biasanya agenda pemilihan diletakkan terpisah di tiap wilayah kecamatan, kali ini seluruh pengurus dari 16 kecamatan dikumpulkan secara terpusat dalam satu forum kabupaten. Strategi ini diambil guna memperketat koordinasi silaturahmi serta menyeragamkan draf arah pergerakan kader tingkat akar rumput (grassroots).

Ketua DPC PDI Perjuangan Rokan Hulu, Hardi Chandra

Ketua DPC PDI Perjuangan Rokan Hulu, Hardi Chandra, melayangkan apresiasi atas tingginya tingkat kehadiran peserta yang mencapai angka 90 persen untuk jajaran pengurus, serta kehadiran penuh (100 persen) dari seluruh Ketua PAC petahana. Tercatat, forum ini mengoordinasikan sebanyak 579 peserta utusan wilayah beserta 16 calon Ketua PAC baru.

Sekretaris DPD PDIP Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa pasca-struktur kepengurusan 16 PAC ini disahkan, pihak DPD akan langsung menggelar instrumen penilaian performa yang ketat hingga tingkat ranting desa guna memastikan kesiapan mesin partai secara absolut.***

Penulis: Yus

Kompetisi sains bergengsi berskala nasional ini diarsiteki oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI), sebuah lembaga yang berfokus pada pembinaan, pelatihan, dan uji kompetisi akademik siswa jenjang dasar hingga menengah di seluruh Indonesia.

Pada fase kualifikasi tingkat Provinsi Sumatra Barat, kontingen ICBS Harau tampil mendominasi dengan sukses memborong total 34 medali lintas disiplin ilmu, meliputi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris.

Salah satu capaian menonjol diraih oleh Dzaky Fathani Dekasani, santri ICBS Kompleks Harau yang berasal dari Provinsi Riau. Dzaky sukses mengamankan tiket menuju grand final nasional setelah melewati draf persaingan ketat pada seleksi regional Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatra Barat khusus untuk cabang mata pelajaran Matematika.

Berdasarkan jadwal resmi dari pihak panitia POSI, jalannya pergelaran Final JSO Tingkat Nasional 2026 akan dipusatkan di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Juni 2026.

"Kami berharap seluruh delegasi santri ICBS Harau yang berangkat ke Pulau Jawa dapat tampil optimal, menjaga fokus, serta mampu membawa pulang medali emas. Harapan besar ini juga kami titipkan agar Dzaky mampu mengharumkan nama pondok pesantren, nama Payakumbuh, sekaligus tanah kelahirannya di Provinsi Riau," ungkap orang tua Dzaky, Hasrul Sani Siregar, M.A.

Pihak manajemen dan majelis guru ICBS Harau saat ini tengah mengintensifkan program bimbingan belajar serta karantina akademik khusus bagi para santri yang lolos. Langkah ini diambil guna mematangkan kesiapan mental dan penguasaan materi soal sebelum bertolak menuju Bogor, mengingat finalis yang akan dihadapi merupakan perwakilan siswa-siswi terbaik utusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sederajat dari seluruh provinsi di Indonesia.***

Penulis: AND

Pentas seni dan Wisudawan-wisudawati siswa Ar Royyan Alfarizqi Idris  dihadiri ratusan orang tua siswa, juga hadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Reni Bafita, S.Sos., M.Si serta penasehat sekaligus pembina Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris, Firdaus, S.Pd, M.Pd serta pemilik  Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris Yeni Yusnita, M.Pd.

Pemilik Yayasan Yeni Yusnita, M.Pd dalam sambutannya mengatakan, sampai ditahun 2026, dimana keberadaan Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris telah punya 5 lembaga dengan legalitas jelas.

"Ditahun 2026 ini, kita melepaskan 108 anak yang terdiri dari paket A sebanyak 24 anak, paket B sebanyak 45 anak dan paket C sebanyak 39 anak. Dan perlu diketahui bahwa jumlah siswa kita di Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris ini berjumlah 400 orang,” ungkap Yeni Yusnita.

Sedangkan Riski S.Sos Gr selaku ketua panitia  mengucapkan terima kepada seluruh wali murid dan tamu undangan  serta pihak yayasan atas dukungan kesuksesan dalam kegiatan ini.

''Saya merasa terharu karena kegiatan ini sudah lama kita persiapkan, yakni hampir 2 bulan. Sesuai dengan Misi dan Visi yakni menciptakan generasi yang cinta Al-Quran berakhlak mulia dan berbudi pekerti," ujar Riski.

"Kita berharap bagi wisudawan-wisudawati yang telah selesai di Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris dapat menjaga nama baik Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris,” harap Yeni Yusnita.

Sementara itu, Kabid) PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Reni Bafita, S.Sos., M.Si mengucapkan selamat atas keberhasilan Yayasan Ar Royan.

"Kami dari Disdik mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi atas kegiatan Wisudawan-wisudawati serta pergelaran pentas seni dan Tasmi’ Al-Qur’an siswa-siswi SDIT-TKIT-PKBM Ar Royan dan PKMB Asfitah Farhana,” ujar Reni.

"Karena kegiatan ini sangat bermanfaat terutama bagaimana anak-anak bisa menampilkan dan membacakan Al-Qur’an dengan 29-30 juz di angkatan ke II tahun 2026. Nantinya Wali Kota Pekanbaru yang bertepatan Hut kota Pekanbaru ke-242 tahun akan memberikan piagam kepada siswa terbaik paket A Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris dengan nilai 100 dalam mengikuti tes akademik,” tutup Reni.

Disela-sela acara, Ketua dan Pembina Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris beserta ketua panitia memberikan sertifikat dan pemasangan selempang  kepada Wisudawan-wisudawati paket A, serta diisi dengan acara parade Tasmi’ Al-Qur’an, drama, tarian nasional dan tradisional serta pergelaran seni pantomim yang bawakan oleh siswa-siswi dari Yayasan Ar Royyan Alfarizqi Idris.***

Penulis: MH Haikal

Dampak dari amukan cuaca ekstrem di Kabupaten Bengkalis ini terbilang sangat masif hingga melumpuhkan aktivitas desa. Bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana menjadi titik terparah yang hancur lebur dihantam badai. Tidak hanya gedung sekolah menengah tersebut, sebuah bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) serta tiga unit rumah milik warga setempat juga dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat hantaman angin yang begitu dahsyat.

Pemandangan di kompleks SMPN 1 Bandar Laksamana pasca-kejadian tampak begitu memprihatinkan dan menyerupai zona reruntuhan. Kepala Desa Api-Api, Zulkifli, mengungkapkan bahwa hampir seluruh fasilitas penting di sekolah tersebut rata dengan tanah atau rusak parah.

"Tercatat sedikitnya 20 ruang kelas hancur, tidak terkecuali ruang kantor, laboratorium, hingga rumah dinas kepala sekolah yang ikut porak-poranda," ungkap Zulkifli saat memberikan keterangan di lokasi kejadian.

Meski terjangan angin menyisakan kerugian material yang ditaksir mencapai miliaran rupiah, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan dalam peristiwa memilukan ini. Kondisi tersebut dikarenakan bencana alam ini terjadi pada hari Minggu, saat seluruh aktivitas belajar-mengajar sedang libur. Alhasil, kompleks sekolah yang biasanya ramai dipadati siswa berada dalam keadaan kosong terhindar dari fatalitas.

Namun, penderitaan warga Desa Api-Api belum sepenuhnya usai karena pemukiman mereka kini terisolasi dalam kegelapan. Angin puting beliung ternyata tidak hanya merusak rumah dan gedung sekolah, tetapi juga menumbangkan infrastruktur vital milik PLN. Sejumlah tiang beton penyangga kabel tegangan tinggi patah dan roboh ke jalan, sementara trafo distribusi utama di kawasan terdampak meledak akibat hantaman badai.

Merespons kondisi darurat tersebut, PT PLN (Persero) ULP Bengkalis langsung menerjunkan tim taktis ke lokasi sejak pagi hari. Manager PLN ULP Bengkalis, Ade Pratama Saputra, menjelaskan skala kerusakan jaringan di Desa Api-Api kali ini cukup signifikan. Menurutnya, kerusakan infrastruktur kelistrikan ini membutuhkan penanganan khusus agar pasokan listrik ke rumah pelanggan bisa segera dialirkan kembali.

Berdasarkan hasil pemetaan tim teknis di lapangan, sedikitnya ada tiga tiang listrik yang patah total dan empat tiang lainnya miring dalam posisi membahayakan sehingga harus segera diganti dengan unit baru. "Selain itu, ada tiga unit trafo utama yang mengalami kerusakan mekanis parah. Mengingat beratnya medan, PLN Bengkalis bahkan telah memanggil tim bantuan tambahan dari PLN Dumai yang langsung meluncur ke lokasi kejadian," kata Ade Pratama Saputra.

Hingga menjelang malam, sebagian besar rumah warga di Desa Api-Api dilaporkan masih mengalami pemadaman listrik total. Sementara petugas PLN terus berjibaku di tengah sisa puing-puing badai untuk memperbaiki trafo dan tiang yang roboh, pemerintah desa bersama instansi terkait juga masih terus melakukan pendataan komprehensif serta menyalurkan bantuan darurat bagi warga yang rumahnya hancur.***

Difusi sains dan teknologi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dosen, mahasiswa, dan peneliti tidak cukup hanya berhenti sebagai laporan akademik, tetapi perlu disebarluaskan melalui karya tulis ilmiah agar dapat dibaca, diuji, dikutip, dan dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah maupun pemangku kepentingan pembangunan. 

Salah satu media paling strategis untuk melakukan difusi tersebut adalah jurnal ilmiah, karena jurnal memiliki mekanisme seleksi, telaah sejawat, penyuntingan, dan publikasi yang menjamin bahwa pengetahuan yang disampaikan memiliki dasar metodologis dan akademik yang kuat.

Jurnal ilmiah berfungsi sebagai wadah komunikasi akademik yang menghubungkan peneliti, dosen, mahasiswa, praktisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui jurnal, hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, solusi pembangunan daerah, serta rujukan akademik bagi penelitian berikutnya. 

Dengan demikian, jurnal tidak hanya menjadi tempat publikasi, tetapi juga menjadi instrumen penyebaran ilmu pengetahuan, penguatan budaya akademik, dan peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan.

Selain sebagai media difusi ilmu pengetahuan, jurnal ilmiah juga memiliki peran penting dalam pengembangan karier akademik dosen.

Publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja akademik, kenaikan jabatan fungsional, rekam jejak keilmuan, dan reputasi dosen. Bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala maupun Guru Besar, publikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional menjadi kebutuhan strategis. Jurnal dengan akreditasi Sinta 1, terindeks Scopus, atau Web of Science memiliki nilai akademik yang tinggi karena dinilai memiliki standar pengelolaan, kualitas artikel, kualitas sitasi, dan tata kelola editorial yang lebih kuat.

Kebutuhan publikasi pada jurnal bereputasi sering menjadi tantangan bagi dosen. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap jurnal berkualitas, biaya publikasi yang tinggi, waktu antrean publikasi yang panjang, persaingan artikel yang ketat, serta keterbatasan jumlah jurnal bereputasi yang relevan dengan bidang keilmuan dosen.

Kondisi ini dapat memperlambat produktivitas akademik, menghambat kenaikan jabatan fungsional, dan mengurangi peluang kampus untuk meningkatkan reputasi kelembagaan. Oleh karena itu, kampus perlu memiliki strategi internal untuk mempercepat, mempermudah, dan mengurangi beban biaya publikasi dosen melalui pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola secara profesional.

Universitas Riau perlu mendorong lahirnya jurnal bertaraf global yang terindeks Scopus atau Web of Science. Kebijakan ini penting karena UNRI memiliki potensi keilmuan yang besar, baik pada bidang sains, teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan, pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, maupun kajian wilayah pesisir dan sumber daya alam. Potensi tersebut perlu diwadahi dalam jurnal yang memiliki standar internasional agar hasil riset UNRI tidak hanya dikenal di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga dapat bersaing di tingkat global.

Pengembangan jurnal global di UNRI perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola jurnal. Jurnal harus memiliki ruang lingkup keilmuan yang jelas, dewan editor internasional, mitra bestari yang kompeten, proses peer review yang transparan, standar etika publikasi, konsistensi terbit, kualitas artikel yang baik, penggunaan bahasa ilmiah internasional, metadata yang lengkap, DOI, sistem pengelolaan naskah berbasis digital, serta kebijakan anti-plagiarisme.

Seluruh komponen tersebut menjadi fondasi agar jurnal dapat memenuhi standar indeksasi nasional maupun internasional.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pemetaan jurnal yang sudah ada di lingkungan UNRI. Pemetaan ini mencakup status akreditasi, bidang keilmuan, jumlah artikel, kualitas editor, jumlah sitasi, keteraturan terbit, kualitas website, bahasa artikel, asal penulis, dan peluang untuk naik peringkat. Dari pemetaan tersebut, kampus dapat menentukan jurnal prioritas yang layak didorong menuju Sinta 1, Scopus, atau Web of Science. Tidak semua jurnal perlu dikembangkan sekaligus; kampus dapat memilih beberapa jurnal unggulan sebagai proyek percontohan.

Langkah kedua adalah memperkuat kelembagaan pengelola jurnal melalui pemberdayaan Unit Penunjang Akademik (UPA) yang terkait. Unit ini bertugas melakukan pendampingan teknis, pelatihan editor, pelatihan reviewer, perbaikan template artikel, standardisasi OJS, penyusunan kebijakan etika publikasi, peningkatan kualitas bahasa Inggris, peningkatan visibilitas jurnal, dan pendampingan proses indeksasi. Dengan pemberdayaan unit ini, pengembangan jurnal tidak berjalan secara sporadis, tetapi menjadi program kelembagaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Langkah ketiga adalah meningkatkan kualitas artikel yang diterbitkan. Jurnal bertaraf global tidak cukup hanya memiliki sistem editorial yang baik, tetapi juga harus menerbitkan artikel yang memiliki kebaruan, metodologi kuat, relevansi internasional, dan potensi sitasi tinggi. Oleh karena itu, kampus perlu mendorong dosen dan peneliti untuk menulis artikel berbasis riset yang kuat, melakukan kolaborasi internasional, mengangkat isu-isu strategis global, serta menyusun artikel dalam bahasa Inggris akademik yang baik. Kualitas artikel menjadi penentu utama reputasi jurnal.

Langkah keempat adalah memperluas jejaring editor, reviewer, dan penulis internasional. Jurnal yang ingin masuk Scopus atau Web of Science harus menunjukkan bahwa jurnal tersebut tidak hanya bersifat lokal, tetapi memiliki daya tarik dan keterlibatan akademisi dari berbagai negara. UNRI dapat mengundang editor tamu internasional, membangun kerja sama dengan universitas luar negeri, menyelenggarakan special issue, mengaitkan jurnal dengan konferensi internasional berkualitas, dan mendorong publikasi kolaboratif lintas negara. Strategi ini akan memperkuat internasionalisasi jurnal.

Langkah kelima adalah menyediakan dukungan pembiayaan yang memadai. Pengelolaan jurnal bereputasi membutuhkan biaya untuk pengelolaan website, DOI, proofreading, copyediting, layout, promosi, indeksasi, pelatihan editor, sistem anti-plagiarisme, serta peningkatan kualitas manajemen jurnal. Dukungan pembiayaan kampus dapat mengurangi ketergantungan jurnal pada biaya publikasi penulis. Dengan demikian, dosen UNRI dapat memiliki akses publikasi yang lebih mudah dan lebih terjangkau, tanpa mengurangi standar mutu akademik.

Langkah keenam adalah membangun sistem insentif bagi pengelola jurnal. Editor, reviewer, dan pengelola jurnal sering bekerja dengan beban tinggi, tetapi penghargaan kelembagaannya masih terbatas. Kampus perlu memberikan insentif berbasis kinerja, seperti honorarium editor, penghargaan bagi reviewer aktif, dukungan beban kerja dosen, rekognisi dalam penilaian kinerja, serta penghargaan bagi jurnal yang berhasil naik peringkat akreditasi atau indeksasi. Insentif ini akan meningkatkan motivasi dan profesionalitas pengelola jurnal.

Langkah ketujuh adalah memperkuat promosi dan visibilitas jurnal. Jurnal perlu mudah ditemukan oleh pembaca, penulis, dan pengindeks internasional. Strategi yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi website jurnal, penggunaan metadata yang rapi, integrasi dengan Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda, Sinta, Dimensions, dan basis data akademik lainnya. Selain itu, jurnal perlu aktif mempromosikan artikel melalui media sosial akademik, jejaring peneliti, repository kampus, dan forum ilmiah internasional.

Langkah kedelapan adalah menjaga integritas akademik dan menghindari praktik publikasi yang tidak sehat. Jurnal yang mengejar indeksasi internasional harus memastikan bahwa seluruh proses editorial dilakukan secara etis, bebas konflik kepentingan, bebas plagiarisme, bebas manipulasi sitasi, dan tidak mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas. Integritas jurnal menjadi syarat utama agar jurnal dipercaya oleh penulis, pembaca, pengindeks, dan masyarakat akademik internasional.

Manfaat pengembangan jurnal bertaraf global bagi UNRI sangat besar:

Pertama, jurnal tersebut akan mempercepat penyebaran hasil riset dan inovasi UNRI kepada masyarakat luas. 

Kedua, jurnal akan membantu dosen dalam memenuhi kebutuhan publikasi untuk pengembangan karier akademik. 

Ketiga, jurnal akan meningkatkan reputasi UNRI dalam pemeringkatan dan jejaring akademik internasional. 

Keempat, jurnal dapat memperkuat kolaborasi riset lintas institusi dan lintas negara. 

Kelima, jurnal akan menjadi etalase keilmuan UNRI di tingkat global. Dalam konteks pembangunan daerah, jurnal UNRI juga dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat. 

Penelitian tentang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, gambut, energi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi daerah dapat dipublikasikan dalam jurnal bereputasi sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Dengan demikian, jurnal tidak hanya berfungsi untuk kepentingan akademik, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Arah kebijakan pengembangan jurnal global di UNRI perlu dituangkan dalam program yang jelas, misalnya Program Akselerasi Jurnal Bereputasi Internasional. Program ini dapat mencakup pemetaan jurnal unggulan, pendampingan menuju Sinta 1, pendampingan menuju Scopus atau Web of Science, pelatihan editor dan reviewer, peningkatan kualitas artikel, kolaborasi internasional, penyediaan anggaran operasional jurnal, serta evaluasi kinerja jurnal secara berkala. Dengan program tersebut, pengembangan jurnal menjadi bagian dari strategi besar peningkatan reputasi akademik kampus.

Target yang dapat ditetapkan antara lain meningkatnya jumlah jurnal UNRI yang terakreditasi nasional, meningkatnya jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, lahirnya jurnal yang siap mendaftar ke Scopus atau Web of Science, meningkatnya jumlah artikel berbahasa Inggris, meningkatnya jumlah penulis dan reviewer internasional, meningkatnya sitasi artikel, serta meningkatnya kontribusi jurnal terhadap reputasi kampus. Target tersebut perlu disusun secara bertahap agar realistis dan dapat dicapai.

Dengan demikian, pengembangan jurnal bertaraf global di UNRI merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat difusi sains dan teknologi, meningkatkan kinerja publikasi dosen, mempercepat kenaikan jabatan fungsional, mengurangi biaya publikasi, serta memperkuat posisi UNRI sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing nasional dan internasional. 

Melalui tata kelola yang profesional, dukungan kelembagaan, pendanaan yang memadai, dan komitmen akademik yang kuat, UNRI dapat melahirkan jurnal-jurnal unggulan yang diakui secara global dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ***

(Prof. Dr. Elfizar, S.Si., M.Kom, Penulis: Guru Besar FMIPA Unri, Wakil Ketua Umum IKA Unri, Alumni LPM Bahana Mahasiswa Unri) 

Setelah menyampaikan pidato pengarahan dan menyatakan bahwa Semi Open Tournament Pemuda Cup tersebut dibuka, Jihad Aqsha bersama Camat Koto Kampar Hulu Ahmad Begap, Kepala Desa Bandur Picak Rais Adli, Panitia Pelaksana dan perwakilan sponsor diminta panitia untuk  melakukan tendangan bola secara bergantian dari garis tengah lapangan. Tendangan ini menandai pembukaan turnamen yang akan berlangsung selama satu bulan kedepan tersebut.

Setelah bola ditendang, dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi antara Tim Legend Koto Kampar Hulu vs Tim Legend XIII Koto Kampar yang rata-rata diperkuat pemain berusia 40 tahun ke atas. Laga eksibisi ini berhasil dimenangkan oleh Koto Kampar Hulu dengan skor tipis 1-0.

Di hadapan ratusan masyarakat yang menyaksikan acara pembukaan yang berlangsung meriah itu, Jihad Aqsha dalam pidato pengarahannya menyampaikan apresiasinya kepada para pemuda yang tergabung dalam Organisasi Pemuda Bandur Picak (OPBP) sebagai penyelenggara turnamen dan pemerintahan desa serta masyarakat Bandur Picak yang menyelenggarakan turnamen yang diikuti puluhan tim dari berbagai wilayah Kabupaten Kampar dan daerah tetangga ini.

Karena sebentar lagi bertepatan dengan momen pembukaan pesta sepakbola dunia, Piala Dunia 2026 yang akan segera digelar beberapa hari lagi di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, politisi muda yang telah lama dikenal sebagai aktivis kampus yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat ini berharap semarak Pjala Dunia 2026 dimulai dari Bandur Picak. “Semoga semarak Piala Dunia dimulai dari Desa Bandur Picak,” ujar Jihad penuh semangat sebelum menutup pidatonya dan menyatakan membuka secara resmi turnamen ini.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kampar itu berpesan kepada seluruh tim peserta menjunjung tinggi sportivitas dan tetap menjaga silaturahmi antar tim dan pendukung.

Dalam kesempatan ini Jihad juga menceritakan bahwa dirinya merupakan salah seorang penggemar berat sepakbola dan ingin generasi muda sekarang aktif berlatih sepakbola dan olahraga serta menjalani kegiatan positif lainnya.  

Hal senada juga disampaikan Camat Koto Kampat Hulu Ahmad Begap. Dia berpesan agar para panitia bekerja maksimal dan mengutamakan tanggungjawab menjaga lancarnya penyelenggaraan turnamen dan tegaknya aturan serta sportivitas dalam pelaksanaan turnamen ini.

Begap juga memuji perkembangan sepakbola di Desa Bandur Picak yang menurutnya merupakan  salah satu kekuatan yang tak bisa dianggap enteng. Sebagai bukti, baru-baru ini Bandur Picak sukses menjadi finalis pada turnamen di Desa Koto Ranah, Kabupaten Rokan Hulu.

Pada kesempatan ini Kades Bandur Picak Rais Adli atas nama Pemdes dan masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian Anggota DPRD Kampar Jihad Aqsha dan seluruh pihak yang telah mendukung sehingga turnamen akbar ini bisa digelar.***

Penulis: Ali Akbar

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, H. Sahidin menyampaikan bahwa program Germas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Germas, masyarakat didorong untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kampar Zulfan Azmi menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai pola hidup sehat sangat penting untuk terus digalakkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

“Program Germas sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Kami berharap masyarakat dapat menerapkan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Zulfan Azmi.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan antusias dan diikuti oleh ratusan masyarakat Desa Aursati serta tokoh masyarakat setempat. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat terus berkembang di tengah masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang sehat, kuat, dan sejahtera.***

Penulis: Ali Akbar

Turut hadir Ketua DPRD Asahan, Kapolres Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan, Ketua DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara Swangro Lumbanbatu, serta jajaran pengurus DPC GAMKI Asahan yang dikukuhkan. Susunan pimpinan: Ketua Daniel Banjarnahor, S.H., M.H, Sekretaris Brian Kenny Simatupang, S.H, dan Bendahara Ilusi Pebsed Hutapea, S.E., M.M. Sejumlah tamu undangan lainnya juga hadir menyaksikan.

Acara dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut mengheningkan cipta dan Mars GAMKI. Prosesi pengukuhan pengurus DPC GAMKI Asahan masa bhakti 2026–2029 dipimpin langsung oleh Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu.

Setelah dikukuhkan, Ketua DPC GAMKI Asahan Daniel Banjarnahor, S.H., M.H menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Asahan dan seluruh tamu undangan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Saya akan menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengajak seluruh kader untuk bersama-sama membesarkan dan mengembangkan GAMKI Kabupaten Asahan agar semakin hadir dan bermanfaat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Daniel menegaskan GAMKI Asahan siap menjadi mitra strategis Pemkab Asahan untuk menyukseskan pembangunan daerah dan visi misi Asahan. Ia berharap pemerintah daerah terus memberi dukungan pada program-program GAMKI ke depan.

Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu dalam arahannya berpesan agar pengurus baru mampu merangkul semua elemen masyarakat serta menjaga sinergi dengan Forkopimda Asahan.

“GAMKI tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus hadir menyatu dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Pengurus GAMKI Kabupaten Asahan harus mampu bersinergi dengan Forkopimda dalam setiap program kerja. Jadilah organisasi yang membawa manfaat bagi Kabupaten Asahan dan masyarakatnya, bukan menjadi batu sandungan bagi pembangunan daerah,” pesannya.

Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC GAMKI Kabupaten Asahan yang telah dilantik. Mari bersama-sama membangun Asahan dan mewujudkan visi Kabupaten Asahan, yaitu Mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan,” katanya.

Bupati menegaskan Pemkab Asahan selalu terbuka menerima masukan, gagasan, dan inovasi dari organisasi kemasyarakatan termasuk GAMKI.

“Kami siap menerima ide dan masukan yang konstruktif untuk membangun Asahan. Dengan kebersamaan, persatuan, dan sinergi yang baik antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat, Asahan akan semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” tegasnya.

Kegiatan ditutup pukul 15.00 WIB. Dari awal hingga akhir, seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.***

Penulis: Heru

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan digelar di Aula BPK RI Perwakilan Sumut. Hadir Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA., CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekda Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H, para Kepala Daerah serta Ketua DPRD se-Sumatera Utara, dan undangan lain.

Kegiatan dibuka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Sambutan Kepala BPK Sumut mengawali sesi inti. Paula Henry Simatupang memastikan proses audit telah selesai seluruhnya dan Asahan kembali mendapat opini WTP untuk kesepuluh kalinya.

“Pemeriksaan ini agenda rutin BPK ke semua Pemda. Setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir, laporan wajib diserahkan ke BPK. Kami lalu menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan LHP kembali dalam dua bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan audit bertujuan mengecek kesesuaian penyusunan anggaran dengan standar serta menguji kepatuhan pengelolaan keuangan negara. Apresiasi juga diberikan kepada Pemkab Asahan atas kedisiplinan menyampaikan laporan tepat waktu.

Momen penyerahan LHP LKPD 2025 oleh Kepala BPK Sumut kepada Bupati Taufik menjadi puncak acara.

Usai penyerahan, Bupati Taufik menyampaikan syukur dan terima kasih kepada seluruh OPD yang bekerja menyusun laporan keuangan.

“Alhamdulillah, WTP ke-10 ini hasil komitmen bersama Pemkab Asahan mewujudkan keuangan yang akuntabel. Ini bukan titik akhir, tapi motivasi agar pelayanan ke masyarakat terus ditingkatkan,” katanya.

Bupati berpesan agar capaian tidak membuat jajaran berpuas diri. “Opini WTP bukan tujuan akhir. Kita harus terus perbaiki kualitas laporan dan kapasitas SDM penyusunnya. Evaluasi serta perbaikan harus terus jalan supaya lebih baik ke depan,” tegasnya.

Acara ditutup pukul 17.30 WIB. Dari awal hingga akhir, seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.***

Penulis: Heru

Informasi tersebut disampaikan melalui poster sosialisasi yang dipublikasikan Satlantas Polres Kepulauan Meranti. Dalam poster itu disebutkan operasi akan berlangsung selama 14 hari dengan fokus pada delapan pelanggaran prioritas lalu lintas.

Delapan pelanggaran yang menjadi sasaran yakni tidak menggunakan helm SNI saat berkendara dan tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi, bermain handphone saat berkendara, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, berboncengan lebih dari satu orang, pengendara di bawah umur, melebihi batas kecepatan, serta penggunaan TNKB yang tidak sesuai spesifikasi.

Pada materi sosialisasi tersebut juga dicantumkan ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas dengan slogan “Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Kita Bersama” dan “Patuhi Aturan Keselamatan, Tanggung Jawab Kita Bersama”.

Masyarakat juga dapat menghubungi Call Center Polri 110 untuk layanan kepolisian.

Kegiatan yang yang dipusatkan di kawasan Stadion Utama Riau tersebut, diikuti Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah.

“Kegiatan penanaman pohon pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, di kawasan Stadion Utama Riau oleh Pak Plt Gubernur ini sangat tepat. Karena pohon sangat banyak memberikan manfaat bagi lingkungan,” kata Helwin. 

Disebutkannya, BRK Syariah sebagai bank daerah tentunya sangat mendukung penuh kegiatan positif ini. BRK Syariah juga siap terlibat dalam kegiatan penanaman pohon dilokasi lainnya.

“Kami siap memberikan dukungan pada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pada kesempatan yang lain. Karena jika lingkungan terjaga, maka juga akan mendatangkan keberkahan bagi manusia,” ujarnya. 

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, dengan penanaman pohon ini, dapat menciptakan lingkungan yang hijau dan nantinya dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Menurutnya, pohon bukan hanya penghias kota, tapi benteng alami melawan perubahan iklim dan polusi. 

"Kita berharap, dengan cinta yang kita berikan kepada pohon, kita juga mendapatkan cinta dari pohon. Dan yang paling penting, ini sangat akan bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya," katanya.

Ia menegaskan aksi ini bukan seremoni, tapi investasi hijau untuk kualitas udara, kesehatan warga, dan ketahanan iklim Riau ke depan.

"Setelah ditanam, saya minta untuk ditempatkan orang di sini. Supaya bisa dipelihara, disiram dan diberi pupuk, jangan berhenti dipenanamannya saja," ungkapnya.

SF Hariyanto ingin memastikan puluhan pohon ini benar-benar tumbuh besar dan memberi manfaat. Ia meminta Dinas LHK Riau berkoordinasi dengan pengelola Stadion Utama untuk membentuk tim perawatan.

Nantinya, sebagai langkah lanjutan, 1000 pohon akan kembali ditanam pada momen Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.**

PERKEMBANGAN teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Informasi yang dahulu hanya dapat diperoleh melalui buku, surat kabar, radio, atau percakapan langsung kini tersedia dalam hitungan detik melalui internet. Kehadiran media sosial, aplikasi komunikasi, dan berbagai platform digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, belajar, dan mewariskan pengetahuan. Di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu semakin terancamnya keberadaan tradisi lisan di tengah masyarakat.

Tradisi lisan merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun melalui tuturan, cerita, nyanyian, pantun, mantra, petuah, legenda, maupun ungkapan-ungkapan adat. Sebelum masyarakat mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sarana utama dalam menyampaikan nilai, norma, sejarah, serta identitas suatu kelompok masyarakat. Melalui tradisi lisan, generasi terdahulu mewariskan pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan pandangan dunia kepada generasi berikutnya.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi lisan. Setiap daerah memiliki cerita rakyat, lagu daerah, petuah adat, dan berbagai bentuk sastra lisan yang unik. Masyarakat Batak memiliki umpasa dan andung, masyarakat Minangkabau memiliki petatah-petitih, masyarakat Bugis mengenal pappaseng, sedangkan berbagai suku lain memiliki bentuk tradisi lisan yang tidak kalah berharga. Keberagaman tersebut merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain.

Namun, keberadaan tradisi lisan saat ini menghadapi tantangan yang semakin besar. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Jika dahulu anak-anak menghabiskan waktu mendengarkan cerita dari orang tua atau kakek-nenek mereka, kini sebagian besar waktu dihabiskan dengan menonton video pendek, bermain gim daring, atau menjelajahi media sosial. Teknologi digital memang menawarkan hiburan dan informasi yang melimpah, tetapi secara tidak langsung mengurangi ruang bagi interaksi antargenerasi yang selama ini menjadi media utama pewarisan tradisi lisan.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit anak muda yang lebih mengenal tokoh-tokoh dalam media sosial dibandingkan cerita rakyat dari daerah asal mereka sendiri. Banyak yang mampu menghafal lagu-lagu populer dari internet, tetapi tidak lagi mengetahui lagu daerah yang dahulu sering dinyanyikan oleh orang tua mereka. Bahkan, sejumlah bahasa daerah mulai jarang digunakan dalam komunikasi keluarga, sehingga berbagai ungkapan tradisional yang sarat makna ikut tergerus oleh perubahan zaman.

Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin banyak tradisi lisan akan hilang secara perlahan. Berbeda dengan warisan budaya berbentuk benda yang masih dapat disimpan dalam museum, tradisi lisan sangat bergantung pada keberadaan penutur dan praktik sosial di masyarakat. Ketika tidak ada lagi yang menceritakan, menyanyikan, atau mengajarkannya, tradisi tersebut dapat lenyap tanpa meninggalkan jejak yang utuh.

Meski demikian, menyalahkan teknologi digital sepenuhnya bukanlah langkah yang tepat. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Dampak yang ditimbulkannya bergantung pada bagaimana manusia memanfaatkannya. Di satu sisi, era digital memang menghadirkan tantangan bagi tradisi lisan. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang besar untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya kepada generasi muda.

Saat ini, banyak cerita rakyat, lagu daerah, dan pertunjukan budaya yang telah direkam dalam bentuk audio maupun video. Berbagai platform digital memungkinkan masyarakat mengakses warisan budaya dari mana saja dan kapan saja. Seorang anak di kota besar dapat mendengarkan cerita rakyat dari daerah terpencil tanpa harus datang langsung ke lokasi tersebut. Demikian pula para peneliti, pendidik, dan pelaku budaya dapat memanfaatkan teknologi untuk menyimpan dokumentasi tradisi lisan agar tidak hilang ditelan zaman.

Sayangnya, upaya digitalisasi saja tidak cukup. Tradisi lisan tidak hanya berisi kata-kata atau bunyi yang dapat direkam, tetapi juga mengandung nilai sosial yang lahir dari interaksi manusia. Mendengarkan cerita langsung dari orang tua atau tokoh adat memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan sekadar menonton video di layar gawai. Dalam proses tersebut terdapat hubungan emosional, penghormatan kepada penutur, serta proses pembentukan karakter yang sulit digantikan oleh teknologi.

Karena itu, pelestarian tradisi lisan harus melibatkan berbagai pihak. Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama tempat anak mengenal budaya. Orang tua dapat membiasakan anak mendengarkan cerita rakyat, menggunakan bahasa daerah dalam percakapan tertentu, atau memperkenalkan lagu-lagu tradisional sejak usia dini. Langkah sederhana seperti menceritakan kisah daerah sebelum tidur dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal.

Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Sekolah dan perguruan tinggi tidak seharusnya hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada pelestarian budaya bangsa. Tradisi lisan dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran melalui pembacaan cerita rakyat, pertunjukan seni, penelitian budaya lokal, maupun proyek dokumentasi yang melibatkan peserta didik secara aktif. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengenal tradisi lisan sebagai materi pelajaran, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Pemerintah dan lembaga kebudayaan perlu memperkuat program pelestarian tradisi lisan melalui pendataan, dokumentasi, penelitian, dan publikasi yang berkelanjutan. Dukungan terhadap komunitas budaya, seniman, dan tokoh adat juga sangat penting agar mereka dapat terus menjalankan peran sebagai penjaga warisan budaya. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Generasi muda sendiri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam upaya pelestarian budaya. Mereka justru dapat menjadi agen utama dalam memperkenalkan tradisi lisan kepada masyarakat luas. Kreativitas anak muda dalam memanfaatkan media sosial dapat menjadi kekuatan besar untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, pantun, lagu daerah, maupun berbagai bentuk sastra lisan lainnya. Konten budaya yang dikemas secara menarik dan relevan dengan perkembangan zaman berpotensi menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat.

Pada akhirnya, tradisi lisan bukan sekadar peninggalan masa lalu yang layak disimpan sebagai kenangan. Tradisi lisan adalah cerminan identitas, nilai, dan kearifan lokal yang membentuk karakter suatu bangsa. Kehilangannya berarti hilangnya sebagian memori kolektif masyarakat.

Di tengah derasnya arus digitalisasi, tantangan terbesar bukanlah bagaimana menghentikan perkembangan teknologi, melainkan bagaimana menjaga agar kemajuan tersebut tidak memutus hubungan generasi muda dengan akar budayanya.

Era digital seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat, bukan menghapus, warisan budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Jika tradisi lisan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan didukung oleh kesadaran seluruh elemen masyarakat, maka warisan budaya tersebut tidak hanya akan bertahan, tetapi juga terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang semakin modern.

Dengan demikian, generasi mendatang masih dapat mendengar suara masa lalu yang penuh kebijaksanaan, sekaligus menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi masa depan.***

(Riau Wika, S.Pd., M.Sn. Penulis; Dosen Program Studi  Pendidikan Sendratasik, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar).

Bagi PHR, momentum hari lingkungan hidup menjadi refleksi pentingnya kepedulian lingkungan demi menjamin keberlanjutan masa depan generasi mendatang.

Sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia, PHR membuktikan bahwa industri hulu migas dapat berjalan beriringan dengan prinsip kepatuhan (compliance) terhadap aspek pengelolaan lingkungan hidup, baik melalui inovasi operasi maupun program tanggung jawab sosial.

“Aspek lingkungan menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas dan kinerja yang berkelanjutan. Kami memastikan operasi industri dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan demi mewariskan alam yang lestari bagi generasi mendatang,” kata Pjs Corporate Secretary PHR Agung Prasetya.

Dalam menjalankan operasional di Blok Rokan, PHR secara konsisten menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang ketat dan mengadopsi teknologi reduksi emisi diantaranya, implementasi Constructed Wetland pada Fasilitas Pengolahan Air Terproduksi, pengurangan gas suar bakar dengan Penambahan Water Cooling Vapor Recovery Unit (VRU) di Bekasap Gas Plant, serta memastikan seluruh  kegiatan operasi dikelola dan diproses secara aman sesuai dengan regulasi, termasuk baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Biodiversity Action Plan, merupakan program yang dijalankan agar operasional memberikan net positive impact terhadap keanekaragaman hayati.

Melalui program Corporate Involvement and Development (CID)  atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PHR aktif menginisiasi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dan konservasi alam.
Adapun beberapa program tersebut diantaranya, Desa Energi Berdikari (DEB) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi masyarakat desa dengan menggunakan energi baru terbarukan  berupa biogas serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Melalui program Bank Sampah, PHR mendorong terbangunnya sistem pengelolaan sampah terpadu dengan mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Seperti Bank Sampah Ibnu Almubarok di Rumbai, Pekanbaru. Selain bertujuan untuk mengurangi pembuangan sampah di lingkungan program ini juga dapat memberikan dampak baik secara ekonomi bagi masyarakat.

Keberadaan Hutan Rumbai dengan kubahnya yang rimbun dan hijau di kawasan Komplek Perkantoran Pertamina (Komperta) Rumbai menjadi simbol nyata dedikasi PHR terhadap perlindungan alam dan ekosistem.

Memiliki kekayaan flora dan fauna, Hutan Rumbai menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi berbagai satwa dilindungi. PHR berkomitmen menjaga ekosistem di dalamnya agar tetap lestari.

“Peningkatan produksi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja. Kami berkomitmen untuk terus menerapkan standar keselamatan tertinggi demi mewujudkan operasi yang andal, aman, dan berkelanjutan," ujar Agung.  

# # # # # #

Tentang PHR Zona Rokan

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.***

Kegiatan olahraga tahunan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga sepak bola. Turnamen ini diikuti oleh sejumlah tim dari berbagai desa di Kabupaten Kampar yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan.

Rinaldo Saputra mengatakan bahwa turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antar pemuda serta menumbuhkan semangat sportivitas dan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Melalui turnamen ini, kami ingin memberikan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi antarwarga," ujar Rinaldo, Jumat (5/06/2026). 

Ia menambahkan, sepak bola memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda, seperti disiplin, kerja sama tim, dan semangat juang yang tinggi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan apresiasinya terhadap semangat pemuda Pulau Jambu yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan olahraga setiap tahun. Menurutnya, turnamen seperti ini sangat positif karena mampu menjauhkan generasi muda dari berbagai aktivitas negatif sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit atlet sepak bola daerah.

Turnamen HUT Pemuda Cup V Pulau Jambu diharapkan menjadi agenda rutin yang semakin berkembang dari tahun ke tahun serta mampu melahirkan pemain-pemain berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Kampar di tingkat yang lebih tinggi.

Masyarakat Pulau Jambu dan sekitarnya tampak antusias menyaksikan pertandingan yang berlangsung penuh semangat dan sportivitas. Kehadiran para anggota legislatif tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan olahraga dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Kampar.***

Penulis: Ali Akbar

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan, festival kue talam durian satu kilometer sesuai jadwal akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman pada 21 Juni 2026.

"Satu kilo itu panjangnya dari Tugu Zapin sampai dengan RRI. Sepanjang itu akan ada kue talam durian tanpa terputus," ucapnya, Jumat (5/6/2026).

Nantinya, kata Agung, kue talam durian tersebut akan dibagikan secara gratis kepada warga Pekanbaru. Festival kue talam durian sendiri akan menghabiskan anggaran sekitar Rp700 juta.

"Tapi ini tanpa APBD. Talam durian ini, kita disupport pelaku UMKM," ungkapnya.

Dijelaskan Agung, festival talam durian satu kilometer bertujuan untuk mem-boomingkan kue talam yang merupakan salah satu makanan khas Kota Pekanbaru.

"Kita punya makanan khas kita, tapi tidak pernah kita masukkan ke dalam pikirin masyarakat. Maka kita ingin ini booming, sehingga kita membuat festival kue talam durian sepanjang satu kilometer," ujarnya.

Selanjutnya, terang Agung, untuk ASN mengaji akan digelar Pemko Pekanbaru pada 23 Juni 2026 malam bertempat di halaman Masjid Agung An-Nur.

Terdapat sekitar 8.000 ASN muslim yang akan meramaikan kegiatan nanti. Seluruhnya akan membacakan Surah Al-Mulk. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Tabligh Akbar.

"Insyaallah, festival kue talam durian sepanjang satu kilometer dan ASN mengaji membacakan Surah Al-Mulk secara bersama-sama akan memecahkan rekor Muri," tutup Agung.***

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon mengatakan, bahwa seluruh jemaah dan petugas telah kembali dari Arab Saudi tanpa ada yang tertinggal di Makkah maupun Jeddah.

“Alhamdulillah saat kepulangan dari Saudi semua aman, tidak ada yang tertinggal di sana. Hanya ada dua orang jemaah yang kondisi kesehatannya menurun setelah tiba di Batam, sehingga belum diizinkan pulang ke Pekanbaru,” ujarnya.

Dilanjutkannya, kedua jemaah tersebut saat ini menjalani rawat inap di RS Awal Bros Botania, Batam. Keputusan penundaan kepulangan dilakukan oleh tim kesehatan dan pihak Balai Karantina Kesehatan (BKK) Embarkasi Batam demi memastikan kondisi kesehatan jemaah benar-benar stabil sebelum melanjutkan perjalanan.

Kloter BTH 03 terdiri dari 445 orang, termasuk jemaah dan petugas. Rinciannya, 188 laki-laki dan 257 perempuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 277 jemaah masuk kategori risiko tinggi (risti), terdiri dari 122 laki-laki dan 155 perempuan. Selain itu, terdapat 22 jemaah yang membawa atau membutuhkan kursi roda selama perjalanan.

Meski terdapat dua jemaah yang masih menjalani perawatan, secara umum proses pemulangan jemaah haji Kloter BTH 03 berjalan lancar dan seluruh rombongan tiba di Indonesia dengan selamat.

Jemaah haji Kloter BTH 03 tiba di Pekanbaru pada Jumat (5/6/2026). Penerbangan pertama membawa 213 jemaah yang berangkat dari Debarkasi pada pukul 07.50 WIB, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSQ) Pekanbaru pukul 08.45 WIB. ***

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, langsung memberikan atensi mendalam. Ia mengingatkan seluruh jajaran panitia dan pihak sekolah mengenai keberadaan surat edaran resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang secara tegas melarang segala bentuk praktik titipan, manipulasi data, hingga pungutan liar (pungli) dalam proses seleksi penerimaan siswa baru.

Ahmad Tarmizi menilai bahwa ketegasan regulasi dari lembaga antirasuah tersebut merupakan langkah strategis yang harus dikawal bersama. Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk menjamin agar seluruh anak di Bumi Lancang Kuning memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan negeri, tanpa harus kalah oleh intervensi pihak luar.

"Proses seleksi penerimaan sudah mulai berjalan. Perlu diingat, ada edaran KPK kemarin ke seluruh Indonesia agar tidak ada titipan maupun pungli dalam pelaksanaan PPDB. Kita di DPRD Riau mendukung penuh edaran ini agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama, terutama mereka yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu," ujar Ahmad Tarmizi saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (5/6/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti lembaran evaluasi pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran 2025-2026 lalu. Menurut pengamatannya, pada periode sebelumnya masih ditemukan praktik-praktik non-teknis yang berpotensi mencederai keadilan dan menghambat akses pendidikan bagi para siswa yang seharusya layak untuk diterima di sekolah tujuan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti lembaran evaluasi pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran 2025-2026 lalu. Menurut pengamatannya, pada periode sebelumnya masih ditemukan praktik-praktik non-teknis yang berpotensi mencederai keadilan dan menghambat akses pendidikan bagi para siswa yang seharusya layak untuk diterima di sekolah tujuan.

Menurutnya, fenomena di lapangan selama ini menunjukkan tidak sedikit anak-anak berprestasi dan dari keluarga miskin yang justru tersisih di fase akhir. Mereka sering kali kalah bersaing dengan pihak-pihak yang menyalahgunakan jaringan, memanfaatkan kedekatan dengan pejabat, memiliki kekuatan finansial, atau menggunakan pengaruh "orang dalam" demi memuluskan kursi sekolah.

"Anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu jangan sampai tersisih hanya karena kalah oleh mereka yang memiliki jaringan atau orang dalam. Semua calon peserta didik harus mendapat kesempatan yang layak berdasarkan skala prioritas dan ketentuan regulasi yang berlaku," tegas Ahmad Tarmizi.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sistem penerimaan saat ini sebenarnya sudah dirancang sangat ideal dengan mekanisme kuota yang rigid, mulai dari jalur prestasi, jalur afirmasi untuk keluarga kurang mampu, hingga jalur zonasi dan pindah tugas orang tua. Ahmad Tarmizi berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari sekolah, panitia pelaksana, hingga orang tua dapat mengawal porsi tersebut agar PPDB 2026 ini berjalan dengan jujur, transparan, dan akuntabel.***

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor: 011/TIMSEL-KPID/2026 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Tim Seleksi Nomor: 008/TIMSEL-KPID/2026 tanggal 4 Juni 2026.

Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID Riau, Prof. Dr. Syarifah Faradinna, mengatakan seluruh peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti tahapan Ujian Computerized Assisted Test (CAT) tanpa terkecuali.

"Sebanyak 74 peserta telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak melanjutkan ke tahapan Ujian Computerized Assisted Test (CAT) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh tim seleksi," ujar Syarifah, Jumat (5/6/26).

Menurutnya, tahapan CAT menjadi bagian penting dalam proses penjaringan calon komisioner KPID Riau yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap dunia penyiaran.

Ujian CAT dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026, bertempat di UPT Assessment Provinsi Riau, Jalan Ronggowarsito, Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan ujian akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti peserta dengan nomor urut 1 hingga 37, sedangkan sesi kedua diperuntukkan bagi peserta nomor urut 38 hingga 74.

Syarifah mengingatkan seluruh peserta agar hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. "Peserta wajib hadir tepat waktu. Keterlambatan tidak akan diberikan tambahan waktu ujian. Bagi peserta yang tidak mengikuti CAT sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi," tegasnya.

Ia juga menjelaskan peserta tidak perlu membawa alat tulis karena seluruh proses ujian dilakukan secara komputerisasi. Peserta diminta mengenakan pakaian yang sopan dan rapi serta memastikan perangkat komunikasi berada dalam kondisi senyap selama ujian berlangsung.

Selanjutnya, hasil kelulusan tahap CAT akan diumumkan secara resmi melalui website DPRD Provinsi Riau. Tim seleksi menegaskan seluruh keputusan yang telah ditetapkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

"Informasi terkait pelaksanaan CAT maupun pengumuman tahapan selanjutnya dapat diakses melalui website resmi DPRD Provinsi Riau," tutup Syarifah.

Diketahui, proses seleksi ini merupakan bagian dari penjaringan anggota KPID Riau periode 2026-2029 yang nantinya akan bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran serta menjaga kualitas isi siaran di Provinsi Riau.

Berikut nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Anggota KPID Provinsi Riau Tahun 2026-2029:

1. Abdullah Mitrin

2. Achiruddin

3. Agusvianda.

4. Ahmad Dison.

5. Al Qusairi.

6. Alqabani Syahrizal

7. Alvie Abidin

8. Alzamret Malik

9. Alzetli. 

10. Andri Syah

11. Anton Merciyanto. 

12. Arief Efendi.

13 Azkia Farraswati

14. Azmi Bin Rozali.

15. Bambang Suwarno.

16. Dadang. 

17. Darmansyah.

18. Dewi Sari. 

19 Dian Citra Andriani. 

20. Dolly Ichsan.

21. Edimas. 

22. Fauzan Suhandar

23. Ferlan Niko.

24. Firmansyah. 

25  Fitrithriady

26. Gusrianto

27. Hari Jummaulana. 

28. Hasnah Gazali 

29. Hermansyah.

30. Hermantoni

31. Jelprison

32. Kartika Ayu.

33. Kenny Anthia

34. Khairati Annisa

35. Liza Fitriani

36. Lutfi Arifiandy

37. M Asrar Rais

38. M. Rafi

39. Marhaliman

40.  Mario Abdillah Khair

41. Mekarani Fyodella

42. Mohammad Said

43. Muhammad Dong

44. Muhammad Faizun

45. Muhammad Nuralfian

46. Muhammad Yunaidi T

47. Muhammad Zen. 

48. Muthia Yulius

49. Nelvi Divansari

50. Nuraida.

51. Pitrayati

52. Prima Ermad Suhaemi

53. Putri Poppy Nirmala. 

54. Rahmi Febrianti

55. Rangga Dwijunanda Putra

56. Ridho Hakiki

57.Rifqi Nasron

58. Rio Indra Prasetya

59. Romi Aninur

60. Rony Pratama Nataatmaja

61. Rudi Sri Sadono

62. Rudinal Saputra

63. Sherly Arianty

64. Siti Aisah

65. Sitti Aisyah 

66. Syafrizal Adhitya Pratama.

67. Syaiful Anwar

68. Syarifah Dian Eka Sari

69. Tri Wahono. 

70 Wan Gana Maulana

71. Wankardi Wandi

72. Wulan Junaini

73. Yuhendra 

74. Zieyad Alfeiyad Ahfi. 

Hal ini terungkap saat majelis hakim dipimpin Jonson Perancis meminta keterangan terdakwa karyawan BPR, Tri Handika Putra, dimintai penjelasan mengenai proses pencairan kredit bernilai besar yang diduga sarat penyimpangan prosedur.

Dalam keterangannya, Tri Handika mengungkap bahwa fasilitas kredit terhadap anggota DPRD Riau Dodi Irawan tersebut diperlakukan layaknya kredit untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), meskipun status yang bersangkutan adalah anggota DPRD dengan masa jabatan politik yang terbatas.

“Kredit dewan ini disamakan dengan PNS, Yang Mulia. Kita mengikuti masa jabatan sesuai SK Dewan,” ungkap terdakwa di hadapan majelis hakim.

Atas keterangan tersebut, majelis hakim pun mulai menggali lebih dalam rekam jejak keuangan debitur sebelum kredit jumbo tersebut disetujui pihak bank. Hakim Jonson Perancis secara tegas mempertanyakan apakah terdakwa mengetahui adanya persoalan kredit lain yang dimiliki Dodi Irawan di bank berbeda.

Pertanyaan tersebut dijawab terdakwa dengan pengakuan bahwa informasi mengenai kredit bermasalah itu sebenarnya telah diketahui dan masuk dalam dokumen analisa kredit internal.

Dalam praktik perbankan sehat, debitur yang memiliki riwayat kredit bermasalah atau masuk kategori macet dalam sistem SLIK OJK semestinya sulit memperoleh fasilitas pinjaman baru, apalagi dengan nominal besar.

Selain Dodi Irawan kasus ini juga menyeret nama Minda Roestra Ellya selaku Debitur pada BPR Indra Arta dan juga selaku istri dari Rizal Zamzami yang merupakan Anggota DPRD Riau Komisi V.

Saat sidang sebelumnya majelis hakim mencecar mempertanyakan saksi Minda terkait status pinjamannya yang tercatat sebagai kredit Modal Kerja sebesar Rp265 juta. Padahal, Minda mengaku sama sekali tidak memiliki usaha dan tidak pernah didatangi pihak bank untuk proses survei lapangan.

​” Pekerjaan saksi Ibu Rumah Tangga, tapi kenapa bisa ambil kredit Modal Kerja? Apakah ada usaha lain? Ada tidak orang bank datang survei ke tempat usaha Ibu? ” tanya Hakim dengan nada tegas dalam persidangan.

Saksi menjawab singkat bahwa dirinya tidak memiliki usaha dan pihak bank tidak pernah melakukan survei On The Spot (OTS) sebagaimana aturan yang berlaku. Pengalihan nama debitur dari suaminya kepada dirinya tersebut dilakukan setelah kredit sebelumnya dinyatakan macet.

Dalam perkara ini, jelas muncul dugaan adanya upaya memuluskan pihak tertentu untuk menikmati plafon kredit terbesar tanpa hambatan berarti.

Sidang perkara dugaan korupsi Perumda BPR Indra Arta sendiri masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap para terdakwa dan saksi-saksi terkait.

Dimana berita sebelumnya Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menetapkan 9 orang terdakwa dalam kasus ini yaitu:

1. Said Syahril ( selaku Staff Kredit Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu );

2. Khairul Ali Rosahan ( selaku Debitur pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta );

3. Notrizal ( selaku Staf Kredit Perumda Bank Perkreditan Rakyat/BPR Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu/ Account Officer );

4. Reindra Rusmana Putra ( selaku Staf Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu );

5. Khairuddin ( selaku Staff kredit/Staff bagian pemasaran/AO Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta );

6. Tri Handika Putra ( selaku karyawan Kontrak BPR Indra Arta/Staff Kredit Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu );

7. Raja Hasni Sapnita ( selaku Staf Bagian Pemasaran (Teller/Kasir) pada BPR Indra Arta );

8. Arif Budiman ( selaku Kepala Bagian Operasional Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta kabupaten Indragiri Hulu tahun 2008 – 2019 );

9. Syamsudin ( selaku Direktur Utama Perumda BPR Indra Arta tahun 2012 sampai tahun 2025 )

Kegiatan yang berlangsung di kantor masing-masing desa tersebut dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono Kapolsek Bengkalis Iptu Hendro Wahyudi, bersama personel Satresnarkoba dan Sie Propam Polres Bengkalis.

Tidar mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan desa serta meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika.

"Tes urine ini bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja pemerintahan desa tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk edukasi dan komitmen bersama dalam mendukung Kabupaten Bengkalis yang bebas narkoba," ujar AKP Tidar.

Sebanyak 18 perangkat dan staf Desa Pangkalan Batang Barat serta 11 perangkat dan staf Desa Pangkalan Batang mengikuti pemeriksaan urine.

Dari seluruh 29 sampel yang diperiksa, tidak ditemukan hasil positif yang mengandung Methamphetamine maupun Amphetamine.

Hasil tersebut menunjukkan komitmen perangkat desa dalam menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB berjalan aman, lancar, dan kondusif. 

"Sat Resnarkoba Polres Bengkalis akan terus melaksanakan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemerintahan dan masyarakat yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkoba," pungkasnya.***

Turut mendampingi Agung pada penertiban tersebut Komandan Kodim (Dandim) 0301/Pekanbaru Kolonel Inf Ikhsanudin, serta dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) Riau.

Naik ke atas mobil crane Dinas Perhubungan Pekanbaru, Agung memutus langsung kabel FO menggunakan gunting besi.

Usai penertiban, Agung menyampaikan bahwa sanksi tegas berupa pemutusan dilakukan lantaran pemilik kabel FO tak mengindahkan surat peringatan yang telah dilayangkan.

"Semua kabel fiber optik ini tidak berizin, kecuali yang kabel dari PLN. Maka hari ini kita turun melakukan pemotongan," ungkapnya.

Dikatakan Agung, penertiban terhadap kabel FO semrawut bakal terus berlanjut di seluruh ruas jalan dalam Kota Pekanbaru.

"Tahun ini kita upayakan penertiban sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan pemerintah kota," ujarnya.

Setelah ditertibkan, lanjut Agung, ke depannya tidak akan diperbolehkan lagi pemasangan kabel FO di udara. Pemerintah kota bersama APJATEL akan bekerjasama memindahkan kabel FO ke dalam tanah.

"Karena kabel semrawut sudah memakan korban karena menjuntai, ada yang tersangkut saat berkendara sampai masuk rumah sakit, dan ada yang sampai meninggal dunia," tutupnya.***

Penulis: Afnan

Operasi penertiban lapangan ini dilancarkan oleh tim gabungan pada Kamis (4/6/2026) siang, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat menyisir area koordinat yang menjadi target, rakit-rakit tambang tersebut terpantau dalam kondisi kosong dan sedang tidak beroperasi. Kendati demikian, aparat keamanan tidak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan represif dengan mengamankan seluruh sarana kejahatan lingkungan di lokasi kejadian.

Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan S, melalui Kapolsek Kampar Kiri, Kompol R Zuhri Siregar, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan institusinya dalam memberantas praktik PETI. Berdasarkan hasil pemetaan awal, pemilik rakit-rakit tersebut diduga kuat merupakan warga setempat yang sengaja memanfaatkan wilayah aliran sungai tersembunyi demi keuntungan pribadi.

"Benar, ada tiga unit rakit yang digunakan untuk melakukan PETI. Saat ini pemiliknya masih dalam proses penyelidikan (lidik) karena diduga mereka adalah masyarakat Desa Kota Lama yang pada saat digerebek sedang tidak ada di lokasi rakit yang berada di aliran sungai tersebut," ungkap Kompol R Zuhri Siregar saat dikonfirmasi mengenai jalannya operasi.

Guna memastikan operasi berjalan lancar dan aman, penertiban di area sungai ini dipimpin langsung oleh Panit Opsnal Intelkam Polsek Kampar Kiri, IPDA Nurman Efendi. Ia bergerak bersama Panit Opsnal Intelkam, IPDA Aprizal Jafar, dengan diperkuat oleh tujuh personel kepolisian bersenjata lengkap yang menyisir area tepi sungai dengan cermat.

Di atas ketiga rakit tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah data barang bukti teknis berupa mesin mekanik berdaya tinggi yang digunakan untuk menyedot material sungai. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit mesin robin merek Pro-Quip, dua unit mesin robin merek ZS Power, beberapa unit sampan kayu, serta berbagai peralatan penunjang aktivitas penambangan liar lainnya.

Mengingat medan yang cukup menantang, seluruh alat bukti yang disita dari atas rakit tersebut kemudian dievakuasi dari pinggir sungai menuju jalur darat. Petugas terpaksa mengerahkan satu unit mobil truk Colt Diesel untuk mengangkut seluruh mesin dan peralatan tambang tersebut agar bisa diamankan dengan aman ke Markas Polsek Kampar Kiri guna proses hukum lebih lanjut.

Menutup keterangannya, Kompol R Zuhri Siregar menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk terus melakukan pemantauan ketat di sepanjang kawasan sungai guna mencegah meluasnya kerusakan ekosistem dan pencemaran air. "Kita akan terus melakukan razia secara berkala dan konsisten untuk memastikan tidak ada lagi oknum masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah ini," pungkasnya tegas.***

Sebanyak 20 mahasiswa STIT Mumtaz Karimun menerima beasiswa pendidikan dengan total nilai Rp40 juta. Program yang digulirkan BRK Syariah pada tahun 2025 tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Salah satu penerima manfaat, Hamid Jaafar Sutedi, mahasiswa Semester VI Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STIT Mumtaz Karimun, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Baginya, beasiswa tersebut memberikan dampak besar terhadap kelangsungan studinya.

Hamid yang saat ini menjalani kuliah sambil bekerja mengatakan bahwa penghasilannya selama ini tidak hanya digunakan untuk membiayai pendidikan dirinya sendiri, tetapi juga membantu kebutuhan pendidikan adik-adiknya.

“Beasiswa ini sangat membantu saya dalam membayar biaya semester kuliah. Saya bekerja sambil kuliah, dan sebagian penghasilan yang saya peroleh juga digunakan untuk membantu biaya pendidikan adik-adik. Dengan adanya bantuan ini, beban yang saya tanggung menjadi lebih ringan sehingga saya bisa lebih fokus menyelesaikan pendidikan,” ungkap Hamid, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, dukungan yang diberikan BRK Syariah melalui program CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda daerah.

“Bantuan ini memberikan semangat baru bagi kami para mahasiswa untuk terus belajar dan berprestasi. Kami merasa ada pihak yang peduli dan percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun daerah,” tambahnya.

Ketua STIT Mumtaz Karimun melalui Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan, Ahmad Yani M.Pd turut menyampaikan apresiasi kepada BRK Syariah dan Pemerintah Kabupaten Karimun atas perhatian yang diberikan kepada mahasiswa. Menurutnya, program beasiswa tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRK Syariah yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program CSR. Beasiswa ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa kami, terutama dalam membantu mereka menyelesaikan pendidikan dengan lebih baik dan fokus meraih prestasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, BRK Syariah telah menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah melalui berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“BRK Syariah tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah. Dukungan yang diberikan melalui program beasiswa ini menjadi bukti nyata kepedulian BRK Syariah terhadap masa depan generasi muda, khususnya di Kabupaten Karimun,” katanya.

Penyerahan beasiswa ini sebelumnya dilakukan secara simbolis oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah, kepada para penerima manfaat. Program ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor perbankan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui program CSR di bidang pendidikan, BRK Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mencetak sumber daya insani yang bermutu, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Diharapkan, dukungan tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan mewujudkan cita-cita mereka di masa depan.***

Angka realisasi tersebut merepresentasikan penyelesaian sekitar 64,95 persen dari total akumulasi utang yang diwarisi dari tahun anggaran sebelumnya.

Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, M.T., mengungkapkan bahwa total kewajiban tunda bayar yang menjadi beban pemerintah daerah dari Tahun Anggaran (TA) 2024 dan TA 2025 secara keseluruhan mencapai Rp193.816.816.850,01.

"Dari total kewajiban Rp193,8 miliar tersebut, sampai dengan kuartal ini sudah berhasil kita salurkan sebesar Rp125,87 miIiar. Artinya, sebagian besar kewajiban masa lalu sudah dapat diselesaikan dengan baik, meskipun manajemen arus kas daerah saat ini harus bekerja di bawah tekanan fiskal yang cukup berat," ungkap Fajar Triasmoko, Kamis (4/6/2026).

Jika dibedah secara berkala, performa penyelesaian utang menunjukkan tren penyerapan anggaran yang terukur. Untuk kewajiban TA 2024, realisasi pembayaran telah mencapai Rp68.196.879.337,28 atau 57,36 persen dari total beban Rp118,89 miliar. Sementara untuk TA 2025, progresnya jauh lebih tinggi yakni menyentuh angka Rp57.680.771.484,25 atau mencapai 76,99 persen dari total beban Rp74,91 miliar.

Baki sisa utang tunda bayar Pemkab Kepulauan Meranti saat ini menyisakan 35,05 persen atau setara Rp67.938.166.028,48. Sisa baki ini terdiri atas beban TA 2024 sebesar Rp50,70 miliar dan TA 2025 sebesar Rp17,23 miIiar yang akan diselesaikan secara bertahap.

Fajar mengklaim, mayoritas tagihan dari pihak ketiga (rekanan/kontraktor) yang selama ini menjadi sorotan publik telah berhasil dituntaskan dan hanya menyisakan sekitar 10 persen dari baki utang. Komponen terbesar yang belum terbayarkan saat ini justru didominasi oleh pos internal domestik pemerintahan, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sempitnya ruang fiskal murni daerah menuntut kehati-hatian tingkat tinggi dari bendahara umum daerah. Penerimaan kas bulanan yang berada di angka rata-rata Rp44,98 miliar hampir seluruhnya terserap untuk membiayai pengeluaran rutin operasional wajib pemkab yang tidak bisa ditunda.

Setiap bulannya, kas murni langsung tersedot untuk pos belanja pegawai yang meliputi gaji ASN dan PPPK sebesar Rp19 miliar, upah PPPK paruh waktu Rp3 miliar, tenaga outsourcing Rp1 miliar, serta biaya rutin listrik kantor, operasional dinas, penyaluran ADD, hingga TPP pegawai.

"Karena porsi anggaran sangat ketat, pengaturan arus kas (cash flow management) harus dilakukan secara ekstra cermat dan presisi. Pemerintah daerah dituntut mampu melunasi sisa kewajiban lama secara paralel dan terjadwal, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik serta jalannya roda pembangunan infrastruktur dasar di Meranti," tutup Fajar.***

Oleh karena itu, Pemkab Siak menilai hasil Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026 memiliki nilai informasi yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan makroekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat membuka secara resmi agenda Pelatihan Petugas Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Jumat (5/6/2026).

"Data komprehensif yang dihimpun oleh para petugas di lapangan ini akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis. Kami berharap output Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan kuat untuk mengeskalasi pembangunan Kabupaten Siak yang lebih hebat dan bermartabat," ujar Bupati Afni.

Bupati Afni menguraikan, terdapat sejumlah variabel indikator ekonomi daerah yang tidak dapat divalidasi secara optimal jika hanya mengandalkan mekanisme internal birokrasi pemda. Variabel khusus tersebut mayoritas berada pada sektor industri pengolahan dan manufaktur skala besar hingga mikro.

Melalui integrasi data Badan Pusat Statistik (BPS) ini, Pemkab Siak akan merancang ulang program penguatan struktur ekonomi daerah. Langkah ini mencakup peta jalan pengembangan sektor usaha prioritas, perluasan klaster pemberdayaan UMKM, hingga pemenuhan kebutuhan logistik spesifik di tiap wilayah kecamatan.

"Melalui sensus ini, kita bisa membaca secara presisi sektor usaha mana saja yang sedang bertumbuh positif dan sektor apa yang masih membutuhkan stimulus serta intervensi anggaran pemerintah daerah. Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Siak, Nugroho Imam Darodjat, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini merupakan agenda nasional skala besar untuk memotret peta perekonomian daerah secara utuh dan menyeluruh.

Pihaknya memastikan seluruh petugas lapangan telah dibekali metodologi draf standardisasi internasional untuk melakukan pencacahan pada 39 ribu unit usaha serta 150 ribu kepala keluarga di seluruh peta wilayah Kabupaten Siak.

Nugroho mengimbau kepada seluruh jajaran pencacah lapangan untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik statistik, serta bekerja konsisten demi melahirkan data berkualitas tinggi. Penggunaan warga tempatan sebagai petugas dinilai menjadi jembatan komunikasi yang efektif mengingat mereka sangat memahami karakteristik sosial-budaya dan geografis wilayah setempat.***

Kepala Disdik Provinsi Riau, Erisman Yahya, memaparkan bahwa akumulasi lulusan SMP/MTs di Riau tahun ini menyentuh angka 103.247 siswa. Sementara itu, pagu daya tampung kolektif SMA dan SMK negeri di seluruh kabupaten/kota berjumlah 91.548 kursi.

"Dari data riil tersebut, memang terdapat selisih sekitar 11.699 siswa yang tidak terserap di sekolah negeri. Namun, hal itu bukan berarti mereka putus sekolah atau tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Kami memiliki sektor sekolah swasta dengan kapasitas tampung yang sangat besar," ungkap Erisman Yahya di Pekanbaru, Jumat (5/6/2026).

Erisman merinci, SMA dan SMK swasta di Provinsi Riau memiliki total kapasitas ruang kelas mencapai 31.428 kursi. Dengan demikian, jika daya tampung sekolah negeri dan swasta digabungkan, total kapasitas regional yang tersedia mencapai 122.976 kursi.

Kondisi ini menunjukkan adanya surplus bangku sekolah sebesar 19.729 kursi dibandingkan dengan jumlah lulusan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu panik menghadapi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Disdik Riau juga menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem pendidikan swasta. Sektor swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemerataan wajib belajar dua belas tahun, sehingga tidak semua konsentrasi siswa harus dipaksakan masuk ke sekolah negeri.

Sebagai langkah mitigasi bagi calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tereliminasi dari seleksi sekolah negeri, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan jaring pengaman khusus melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi.

Melalui skema anggaran ini, Disdik Riau menjamin biaya operasional siswa kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan di sekolah swasta secara gratis, dengan catatan sekolah swasta tersebut telah mengikat kerja sama resmi dengan pemerintah daerah.

"Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos masuk negeri bisa langsung mendaftar ke sekolah swasta mitra. Mereka akan diringankan dari biaya pendidikan lewat subsidi langsung BOSDA Afirmasi. Prinsipnya, tidak ada alasan anak Riau tidak sekolah karena terkendala biaya atau kuota," pungkas Erisman.***

Sejak pagi hari, Min Amir Habib mengoordinasikan seluruh lini kepanitiaan, mulai dari pemastian kelayakan draf syariat hewan kurban, proses draf penyembelihan teknis, pengemasan steril, hingga pemetaan klaster pendistribusian daging bagi draf masyarakat yang membutuhkan.

"Tugas utama komparatif panitia adalah memastikan seluruh draf rangkaian kegiatan berjalan draf baik tanpa draf kendala, mulai dari hulu penyembelihan hingga hilir pembagian daging kepada para penerima manfaat. Alhamdulillah, semua skema draf operasional berjalan draf lancar berkat draf soliditas kerja draf bersama seluruh kader," kata Min Amir Habib.

Pada momentum Iduladha tahun ini, kelembagaan DPD II Golkar Kampar melakukan draf penyembelihan total empat ekor hewan kurban. Komposisi hewan draf kurban terdiri atas dua ekor sapi, satu ekor kerbau, dan satu ekor kambing yang dihimpun dari para draf kader struktural serta draf pimpinan draf partai legislatif.

Secara khusus, Min Amir Habib juga mendapatkan amanah draf personal selaku eksekutor penyembelihan satu ekor kambing milik Ketua Al-Hidayah Kampar, Erni Haerani Repol.

Min Amir Habib menguraikan, draf pelaksanaan ibadah kurban draf ini draf tidak hanya dipandang draf sebatas agenda rutinitas draf teologis, melainkan draf sarana taktis untuk memperkuat kesalehan sosial serta mempererat draf silaturahmi horizontal horizontal kader di tingkat tapak.

"Melalui momentum draf Iduladha, kami ingin mengonversi nilai keikhlasan draf dan pengorbanan ke dalam draf tugas draf kedewanan draf sehari-hari sebagai wakil rakyat. Kurban adalah instrumen berbagi untuk draf memastikan draf kehadiran draf partai dapat dirasakan langsung oleh konstituen," paparnya.

Agenda kebersamaan ini draf dihadiri langsung oleh jajaran elit politik daerah, di antaranya Ketua DPD II Golkar Kampar Repol, Sekretaris Yuli Hendra, Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, Ketua Fraksi Golkar Jordan Saragih, serta Anggota DPRD Kampar Agus Candra. Turut hadir pula draf fungsionaris sayap partai seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), serta jajaran pengurus draf Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Kampar.***

Penulis: Ali Akbar

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan warga lansia secara bergantian mendatangi pusat senter untuk mengikuti metode terapi yang menyasar perbaikan sistem saraf dan pelancaran aliran darah tersebut.

Manager Perwakilan PT Inni Happy Dream Pasir Pengaraian, Siti Latipah, menjelaskan bahwa teknologi perangkat terapi ini dirancang khusus untuk memberikan stimulasi pada tulang belakang sebagai pusat saraf tubuh.

"Terapi batu Germanium ini bekerja dengan cara melancarkan sistem peredaran darah serta memperbaiki struktur saraf pusat di tulang belakang. Melalui aliran darah yang lancar, metabolisme tubuh akan membaik sehingga membantu mempercepat proses pemulihan mandiri dari berbagai keluhan penyakit," ujar Siti Latipah, Jumat (5/6/2026).

Siti Latipah menambahkan, program pemulihan yang dijalankan para pengunjung bersifat menyeluruh. Tidak hanya berbaring di atas matras batu Germanium, para peserta juga mendapatkan draf kombinasi pelayanan kesehatan pendukung lainnya.

Terapi Fisioterapi, meliputi terapi pemijatan khusus area pinggang dan sendi tangan. Terapi Sensorik: Penyediaan fasilitas pendukung seperti terapi tetes mata secara berkala dan Edukasi Mandiri, dimana pengunjung diberikan kesempatan merasakan langsung manfaat draf alat secara gratis di senter sebelum memutuskan untuk menyediakan draf perangkat secara mandiri di rumah.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau bermaksud menyediakan draf perangkat kesehatan ini untuk keluarga di rumah, pihak pengelola membuka layanan komunikasi via WhatsApp di nomor 0822-6188-7831 dengan penawaran harga spesial beserta bonus produk penunjang selama masa promosi.***

Penulis: Yus

"Alhamdulillah, yang datang di penerbangan pertama ini ada 225 orang. Tadi kami menyambut sekaligus mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur," ucap Walikota Agung, usai menyambut kepulangan jemaah haji.

Disampaikannya, para jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"Alhamdulillah, tadi kami menyapa dan bercerita bagaimana di sana (Makkah), semua merasa happy, pelayanan cukup baik. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh jemaah haji masyarakat Pekanbaru yang berangkat kali ini," ujar Walikota Agung.

Kemudian mengingat kepulangan jemaah haji bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Pekanbaru, Pemko Pekanbaru bekerjasama dengan pusat oleh-oleh Nadhira Napoleon memberikan bingkisan berupa kue talam durian kepada jemaah haji.

"Jadi, tadi kami bersama Nadhira menyiapkan kue talam durian sebagai oleh-oleh bagi jemaah haji yang pulang ke rumah masing-masing. Nanti bisa mereka nikmati bersama keluarga sambil meminum air zam-zam," terang Wali Kota Agung.

Dijelaskannya, talam durian sendiri merupakan makanan khas Kota Pekanbaru. Untuk mem-boomingnya, di Hari Jadi tahun ini pemerintah kota akan menggelar festival kue talam durian sepanjang satu kilometer.

"Ini festival kue talam durian terbesar di dunia. Festival kue talam durian ini tidak menggunakan APBD, kita disupport pelaku UMKM," tutup Wali Kota Agung.***

Penulis: Afnan