Tercatat sebanyak 93 kepala keluarga (KK) atau 363 jiwa menerima bantuan tersebut. Mereka merupakan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian setelah aktivitas panglong arang berhenti beroperasi.

Hadir dalam penyaluran bantuan itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kepulauan Meranti Ifwandi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Marwan, Plt Kepala Satpol PP Ferry, jajaran Disperindag dan Kominfo Meranti, Kepala Desa Sesap Jumri SPdI, serta masyarakat penerima bantuan.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Ifwandi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat penutupan panglong arang.

“Pemerintah daerah ingin memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak aktivitas panglong arang dihentikan, banyak warga pesisir yang selama ini bergantung pada pekerjaan mencari bakau sebagai bahan baku arang kehilangan sumber penghasilan utama mereka.

Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung terhadap perekonomian keluarga masyarakat, terutama bagi pekerja harian yang menggantungkan kebutuhan hidup dari aktivitas tersebut.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa bahan kebutuhan pokok seperti telur, gula pasir, kopi dan sejumlah bahan pangan lainnya.

Selain bantuan pangan untuk keluarga terdampak, Pemkab Meranti juga memastikan anak-anak dari keluarga tersebut tetap memperoleh bantuan makanan bergizi meskipun sedang tidak berada di sekolah.

Ifwandi menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD Kepulauan Meranti masih terus mencari solusi agar masyarakat terdampak dapat kembali memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

“Kami bersama DPRD terus berupaya mencari solusi konkret agar masyarakat terdampak bisa kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Mohon doa dan dukungan semua pihak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Meranti turut menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bekerja sama dengan Bulog kepada 178 KK. Masing-masing penerima memperoleh 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng.

Menurut Ifwandi, penyaluran BPNT dapat dilakukan lebih cepat berkat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bulog. Ia juga berharap program bantuan tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

“Kami akan terus memperjuangkan agar bantuan BPNT ini tetap ada setiap tahun guna membantu masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sesap Jumri SPdI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat terdampak.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat Desa Sesap. Bantuan ini sangat berarti untuk membantu kebutuhan pangan warga,” katanya.

Hal senada disampaikan Amir (48), salah seorang warga pencari bakau yang kini kehilangan pekerjaan akibat penutupan panglong arang.

“Terima kasih kepada Pemkab Meranti yang sudah membantu kami di tengah kondisi sulit seperti sekarang. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Aldrin menamatkan S2 di Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung tahun 2004 dan setahun setelah itu menjadi dosen tetap di sana. Tahun 2013, pria kelahiran Tanjung Karang, 16 Juni 1969, ini berhasil meraih gelar Ph.D di Administrasi Bisnis (Keuangan), International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia.

Maju sebagai calon rektor bukan hal baru bagi pria yang bersekolah di YKPP Pertamina, Dumai itu. Tahun 2019, Aldrin lolos sebagai Finalis Tiga Besar Calon Rektor Unpad. Sayang, karena berbagai sebab, ketiganya gagal menjadi Rektor Unpad. 

Sebagai ekonom senior dan pemimpin transformatif, Aldrin memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk maju sebagai calon Rektor Unri. Dia memiliki kapabilitas strategis dalam mengelola institusi pendidikan tinggi berstandar global. 

Aldrin sukses membangun ekosistem riset produktif melalui inisiasi West Java Economic Society (WJES) serta memimpin lebih dari 100 MoU internasional, yang dibuktikan dengan pencapaian Outstanding Research berturut-turut di Amerika Serikat dan Kosta Rika.

Keahlian mendalamnya dalam integrasi Artificial Intelligence (AI) dan pengalaman sebagai juri nasional TOP GRC serta TOP BUMD memberikan perspektif unik dalam menyelaraskan tata kelola universitas dengan kebutuhan industri masa depan.

Aldrin membawa visi besar untuk mentransformasi Universitas Riau melalui kepemimpinan tanpa sekat (Zero-Ring System), menghapuskan kelompok-kelompok eksklusif demi menciptakan kekompakan kolektif dan transparansi radikal. 

Dengan otoritas akademik sebagai reviewer hibah LPDP dan reputasi sebagai public intellectual, alumni Unri ini berkomitmen penuh menjadikan Unri sebagai mercusuar
peradaban dunia di bidang energi dan lahan basah yang mandiri secara finansial.

Sahabat Aldrin yang bermastautin di Jakarta, Willy Boy menilai berdasarkan pengalaman dan rekam jejaknya, Aldrin sangat layak dan kompeten serta punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin Unri. 

''Kalau Unri mau maju dan berkelas dunia, Aldrin lah yang tepat untuk menjadi Rektor Unri,'' kata Boy teman seangkatan Aldrin di Unri, Rabu (13/5/2026) 

Berikut Visi dan Misi Aldrin Herwany, Ph.D

VISI: UNRI 2030  "MERCUSUAR PERADABAN LAHAN BASAH & ENERGI DUNIA"

"Mentransformasi Unri sebagai pusat
gravitasi ekonomi sektor riil dan inovasi digital yang berakar pada kearifan lokal untuk kemandirian bangsa dan rekognisi global."

MISI STRATEGIS:  "AKSELERASI BERBASIS AMANAH"

1. Transformasi Tata Kelola (Zero-Asymmetry Information): Mewujudkan birokrasi yang bersih dan efisien melalui sistem UNRI Amanah Ledger berbasis digital untuk menghilangkan hambatan administratif dan memulihkan kepercayaan sivitas akademika. 

2. Governance Transformation (Zero-Asymmetry Information): Mewujudkan birokrasi yang bersih dan efisien melalui sistem UNRI Amanah Ledger berbasis digital untuk menghilangkan hambatan administratif dan memulihkan kepercayaan sivitas akademika. 

3. Kemandirian Ekonomi & Hilirisasi (Syirkah VC): Menggerakkan potensi lokal Riau (Sawit, Migas, Gambut) melalui kemitraan strategis dengan BUMD dan industri, serta pembentukan unit modal ventura internal (Syirkah VC) sebagai sumber pendapatan non-UKT. 

4. Infrastruktur & Riset Berstandar Dunia: Menyediakan minimal satu laboratorium bersertifikasi internasional di setiap fakultas agar periset UNRI mampu menghasilkan inovasi kaliber dunia di rumah sendiri. 

5. Pendidikan Masa Depan (Generasi Singularity): Mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum dan membuka program studi spesialisasi baru yang menjawab tantangan transisi energi dan krisis ekologi lahan basah. ***

Kegiatan kuliah praktisi yang berlangsung di lingkungan FISIPOL UIR tersebut menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dan penyelenggara pemilu untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kegiatan dipandu oleh dosen pengampu Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si., bersama Dr. Data Wardana, S.Sos., M.IP.

“Kegiatan kuliah praktisi seperti ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk berdialog langsung dengan penyelenggara pemilu, sehingga mereka dapat memahami dinamika demokrasi secara lebih dekat dan kontekstual,” ujar Dr. Data Wardana.

Dalam sambutannya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendisikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Riau Nugroho Noto Susanto, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. “Mahasiswa merupakan bagian penting dalam perkembangan demokrasi bangsa. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap lahir generasi muda yang memiliki kesadaran politik, berpikir kritis, dan mampu berkontribusi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyanto, S.Pi., M.Si., hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan keterkaitan antara birokrasi, sistem kepemiluan, dan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

Menurutnya, birokrasi memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh kesiapan lembaga dan sumber daya manusia yang netral dan bertanggung jawab.

“Pemilu yang berkualitas memerlukan sistem birokrasi yang profesional serta partisipasi masyarakat yang sadar akan pentingnya demokrasi. Pendidikan politik menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat hal tersebut,” jelasnya.

Antusiasme mahasiswa terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Sesi diskusi interaktif dimanfaatkan peserta untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu, pengawasan demokrasi, serta hubungan antara birokrasi dan pemerintahan daerah.

Melalui program KPU Riau Mengajar, KPU Provinsi Riau berkomitmen memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pendidikan politik yang berkelanjutan serta mendorong lahirnya generasi muda yang aktif, kritis, dan peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia. ***

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program distribusi zakat pegawai BRK Syariah yang dikelola UPZ BRK Syariah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Setiap bulannya, zakat pegawai yang terhimpun di wilayah Riau daratan mencapai sekitar Rp62 juta dan disalurkan melalui berbagai program sosial kemasyarakatan.

Ketua UPZ BRK Syariah, Jon Hendri mengatakan bahwa dana zakat yang dihimpun berasal dari potongan gaji pegawai BRK Syariah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang direkomendasikan oleh BAZNAS.

“Zakat ini merupakan himpunan dari gaji pegawai yang dipotong dan diserahkan kepada BAZNAS. Alhamdulillah, zakat yang terkumpul dari pegawai BRK Syariah di wilayah Riau daratan saat ini mencapai sekitar Rp62 juta setiap bulannya. Penyalurannya dilakukan melalui program-program yang direkomendasikan, salah satunya bantuan untuk mualaf,” ujar Jon Hendri.

Ia menjelaskan, UPZ BRK Syariah secara konsisten menyalurkan bantuan di berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, mulai dari bantuan untuk fakir miskin, dhuafa, guru ngaji, bantuan pendidikan bagi pelajar SD, SMP dan SMA, hingga program sosial lainnya seperti sunatan massal dan renovasi rumah warga.

“Minggu kemarin kami juga telah menyerahkan bantuan bedah rumah layak huni kepada mustahik di Siak Sri Indrapura. Program tersebut merupakan kolaborasi antara UPZ BRK Syariah bersama BAZNAS Kabupaten Siak,” katanya.

Selain itu, UPZ BRK Syariah juga tengah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha produktif.

“Dalam waktu dekat ini, kami juga akan memprogramkan pemberian bantuan modal usaha kepada calon mustahik agar mereka memiliki kesempatan meningkatkan perekonomian keluarga dan menjadi lebih mandiri,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran UPZ BRK Syariah diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kehadiran UPZ BRK Syariah ini harus terasa dampaknya bagi masyarakat. Zakat ini juga tidak hanya untuk pegawai, tetapi terbuka untuk umum. Masyarakat juga bisa menyalurkan zakat melalui UPZ BRK Syariah,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Rumah Mualaf Pekanbaru, Mukhsin Tampubolon menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan BRK Syariah kepada para mualaf binaan mereka.

Saat ini, Rumah Mualaf Pekanbaru membina sekitar 50 mualaf melalui program pembinaan rutin yang telah berjalan selama setahun terakhir. Pembinaan dilakukan secara berkala, termasuk mendatangi rumah-rumah mualaf untuk memberikan pendampingan keagamaan dan motivasi.

“Alhamdulillah, meski pembinaan ini penuh tantangan, kami tetap berjalan dari rumah ke rumah untuk melakukan pembinaan. Kami berharap apa yang telah dikeluarkan pegawai BRK Syariah melalui zakat ini menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan untuk semua,” ujarnya.

Mukhsin juga berharap ke depan akan ada dukungan sarana operasional bagi para pembina yang selama ini aktif mendatangi rumah-rumah mualaf.

“Kami berdoa semoga zakat yang disalurkan ini terus mengalir pahalanya untuk seluruh pegawai BRK Syariah dan menjadi pembersih hati serta dosa-dosa,” tutupnya.***

Tiga di antara penerima bantuan tersebut adalah Herlina, Elvita Sinaga dan Sinta Yanti. Mereka hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan di Kantor Cabang BRK Syariah Arifin Ahmad, Rabu (13/5/2026), dengan kisah perjuangan hidup yang berbeda-beda.

Herlina yang telah menjadi mualaf selama satu tahun mengaku menemukan ketenangan setelah memeluk Islam. Perempuan berusia 48 tahun yang tinggal di kawasan Payung Sekaki itu kini harus menjalani hidup tanpa suami sambil membesarkan anak-anaknya.

Ia menceritakan bahwa dirinya dan anak-anak memutuskan masuk Islam lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat muslim di sekitarnya yang penuh kepedulian dan kebersamaan.

“Mayoritas lingkungan kami muslim. Melihat mereka saling membantu dan berbagi membuat hati kami tergerak untuk masuk Islam,” ujarnya haru.

Hal senada disampaikan Elvita Sinaga. Perempuan kelahiran 1980 itu mengaku perjalanan hidup yang berat membawanya menemukan ketenangan dalam Islam.

Elvita yang sebelumnya merupakan seorang janda kini menjalani kehidupan bersama suami muslim dan merawat dua anak sambung.

“Cobaan hidup memang berat dulu, saya anak yatim piatu dan berjuang sendiri untuk sekolah adik-adik saya. Bahkan setelah menikah pertama dulu, saya juga tidak bahagia. Tapi sekarang saya merasa lebih tenang. Anak-anak sambung saya juga sangat baik dan sayang kepada saya walaupun mereka masih memiliki ibu kandung,” katanya.

Sementara itu, Sinta Yanti yang kini berusia 51 tahun mengaku mendapatkan kekuatan baru setelah memeluk Islam pada tahun 2023 bersama keempat anaknya.

Setelah sang suami meninggal dunia, Sinta harus menjalani hidup seorang diri sambil membesarkan anak-anaknya. Namun menurutnya, pembinaan dari Rumah Mualaf Pekanbaru membuat dirinya semakin kuat menjalani kehidupan. Ia sehari-hari bekerja di jasa pengiriman barang. 

“Sekarang anak-anak semuanya sudah masuk Islam. Kami belajar pelan-pelan dan merasa lebih tenang. Mulanya anak-anak yang sangat berkeras ingin masuk islam, karena di sekolah mereka senang mengikuti pelajar agama Islam,” ujarnya.

Ketua Rumah Mualaf Pekanbaru, Mukhsin Tampubolon mengatakan bahwa para mualaf membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan materi.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 50 mualaf yang aktif mendapatkan pembinaan rutin setiap bulan. Para guru pembina bahkan mendatangi rumah-rumah mualaf untuk memberikan pengajaran agama dan motivasi.

“Kami ingin para mualaf merasa tidak sendiri. Karena itu pembinaan dilakukan dari rumah ke rumah agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan baru sebagai muslim. Terima kasih kepada UPZ BRK Syariah yang sudah peduli dengan mualaf binaan kami,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada UPZ BRK Syariah dan seluruh pegawai BRK Syariah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya melalui zakat untuk membantu para mualaf.

“Semoga apa yang diberikan ini menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi seluruh pegawai BRK Syariah,” tutupnya.***

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau M Edy Afrizal mengatakan, sebelumnya sempat dilaporkan terjadi Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dan juga Pelalawan. Tim gabungan juga langsung berupaya melakukan pemadaman, baik melalui darat dan udara yang kemudian dibantu dengan turunnya hujan.

“Untuk Karhutla sudah nihil, beberapa daerah yang sebelumnya sempat ada Karhutla saat ini sudah padam. Hujan belakangan ini terjadi cukup merata di wilayah Riau,” katanya, Rabu (13/5/2026).

Dilanjutkannya, dikarenakan hujan yang sudah terjadi cukup merata di Riau. Saat ini kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga sudah dihentikan sementara. Data terakhir sudah 64 ton garam yang di semai. Hal ini agar curah hujan tidak terlalu banyak di Riau sehingga dikhawatirkan malah justru menyebabkan banjir.

“Untuk OMC dihentikan sementara, karena hujan sudah cukup banyak. Nanti kalau masih dilakukan dikhawatirkan malah terjadi banjir,” sebutnya.

Namun demikian, pesawat untuk kegiatan OMC hingga saat ini masih di stanby kan di Riau. Sembari menunggu arahan dari pemerintah pusat apakah nantinya kegiatan OMC di Riau akan dihentikan atau dilanjutkan.

“Pesawat untuk OMC -nya masih ada di Riau, sembari menunggu arahan selanjutnya. Pesawat -nya juga bisa digunakan untuk kegiatan patroli Karhutla,” ujarnya.

Sementara itu, akibat hujan yang terjadi di Riau. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya daerah yang terdampak banjir. Namun demikian, pihaknya mengimbau BPBD kabupaten/kota untuk tetap siaga. 

“Belum ada yang melaporkan terjadi banjir, tapi mungkin permukaan air sungai ada mengalami kenaikan tapi belum terjadi banjir. Kami minta untuk tetap waspada, jika memerlukan bantuan bisa segera melaporkan ke BPBD Riau,” imbaunya. ***

Langkah tersebut dilakukan menyusul tingginya mobilitas masyarakat serta adanya keluhan terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik, khususnya di kawasan dengan arus lalu lintas padat.

Plt Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Thomas Larfo Dimeira, ST, MM, mengatakan pihaknya terus bergerak menindaklanjuti arahan Plt Gubernur Riau agar penanganan jalan rusak dapat segera dilakukan sesuai skala prioritas.

“Kami terus melaksanakan pemeliharaan rutin secara bertahap di sejumlah ruas jalan provinsi, baik di Kota Pekanbaru maupun daerah lainnya. Fokus utama kami adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Thomas, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan di masing-masing wilayah kerja. Penanganan dilakukan dengan penambalan jalan berlubang menggunakan Campuran Aspal Panas (CAP) serta perawatan rutin pada badan jalan yang mengalami kerusakan.

Di wilayah barat Riau, UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II melakukan pemeliharaan pada ruas Mahato perbatasan Kabupaten Rokan Hilir hingga Simpang Menggala. Perbaikan ini dilakukan agar kondisi jalan tetap layak dan aman dilalui masyarakat.

Sementara di wilayah Siak dan sekitarnya, UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I juga melakukan perawatan di ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur.

Tidak hanya di daerah kabupaten, penanganan jalan rusak juga dilakukan di sejumlah titik strategis di Kota Pekanbaru yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Beberapa ruas yang menjadi fokus perbaikan di antaranya Jalan Datuk Setia Maharaja dan Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di kawasan Simpang Paus.

Di lokasi tersebut, petugas melakukan pekerjaan patching aspal menggunakan CAP guna memperbaiki permukaan jalan yang berlubang dan berpotensi membahayakan pengendara, terutama saat musim hujan.

Perbaikan serupa juga dilakukan di ruas Jalan Datuk Setia Maharaja kawasan Parit Indah sebagai bagian dari upaya menjaga kemantapan jalan provinsi di ibu kota Riau.

Thomas juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi pekerjaan dan mendukung proses pemeliharaan yang tengah berlangsung.

Menurutnya, kegiatan perbaikan jalan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan tingkat kerusakan dan kondisi di lapangan.

“Kami memahami harapan masyarakat terhadap kondisi jalan yang lebih baik. Karena itu, penanganan terus dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat tetap lancar dan nyaman,” tutupnya. ***

Pengembalian aset negara ini merupakan hasil tindak lanjut dari upaya penertiban yang dilakukan oleh satgas sejak dibentuk setahun lalu. Dana tersebut mencakup denda administratif sektor kehutanan serta optimalisasi pajak PBB dan non-PBB, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Jaksa Agung sekaligus Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi kepada masyarakat. Seluruh dana akan disalurkan langsung ke kas negara melalui kementerian terkait.

"Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan," kata Jaksa Agung.

Secara terperinci, total nominal yang diserahkan menyentuh angka Rp 10.270.051.886.464. Nilai ini terbagi atas tagihan denda administratif bidang kehutanan senilai Rp 3,42 triliun dan hasil pengawasan pajak yang mencapai Rp 6,84 triliun.

Selain dalam bentuk tunai, Satgas PKH mengembalikan hak penguasaan negara atas lahan seluas 2,37 juta hektare. Kawasan ini sebelumnya dikuasai oleh berbagai entitas di sektor perkebunan sawit dan pertambangan sebelum akhirnya ditertibkan.

"Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BP Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap yang ke-7 seluas 2.373.171,75 hektar," ujar Burhanuddin.

Lahan yang diserahkan kembali terdiri dari beberapa kategori berdasarkan proses hukum yang telah berjalan. Tercatat 733.180,2 hektare berasal dari pencabutan izin konsesi 29 subjek hukum, serta 1.045.219 hektare dari pencabutan izin pemanfaatan hutan terhadap 22 subjek hukum.

Terdapat pula lahan seluas 420.472,2 hektare yang bersumber dari pelanggaran di kawasan hutan tanaman industri dan perkebunan sawit oleh 159 subjek hukum. Selain itu, terdapat luasan 192.300,32 hektare yang merupakan kewajiban plasma dari 106 subjek hukum.

Sejak mulai beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH secara akumulatif telah menguasai kembali jutaan hektare lahan. Untuk sektor perkebunan sawit saja, luas lahan yang diamankan mencapai 5.889.141,31 hektare, sementara sektor pertambangan menyumbang 12.371,58 hektare.

"Pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia," kata Burhanuddin.***

Kepala Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan, posisi Riko ditemukan sekitar 1 kilometer dari titik jatuh di tebing sungai Kuantan Desa Pulau Kumpai. 

"Korban berhasil ditemukan. Sekitar 1 kilometer dari titik jatuh," katanya.

Budi mengatakan, jenazah Riko Rikardo yang sudah ditemukan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Informasi yang pihaknya dapatkan, Riko Rikardo pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB, pergi mandi ke sungai Kuantan seorang diri. Tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya, Riko jatuh ke sungai Kuantan. 

“Air sungai kuantan yang deras dan naik, membuat tubuhnya hanyut. Warga yang sempat melihat kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa,” sebutnya.

Warga yang datang beberapa saat kemudian tak melihat Riko. Masyarakat dan petugas BPBD yang berada di lokasi, berusaha mencari Riko Rikardo. Tetapi hingga Selasa malam tak berhasil ditemukan. 

“Hingga akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan korban, dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan ditutup dan unsur yang terlibat kembali ke kesatuan masing-masing,” ujarnya.***

Tanda larangan berhenti dan parkir itu terpasang sepanjang ruas jalan di depan STC. Ada tanda yang terpasang antara simpang Jalan Agus Salim dan Jalan HOS Cokroaminoto. 

Lokasi itu juga terdapat Halte Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Kondisi ini membuat pengendara tidak bisa parkir di depan STC tersebut.

"Kami ingatkan agar tidak boleh parkir, sebab ada rambu larangan berhenti dan larangan parkir," papar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi, Selasa (12/5/2026).

Dirinya menyadari masih banyak sepeda motor maupun kendaraan roda empat yang parkir du sana. Ia menyebut yang kebanyakan berhenti di sana adalah kendaraan aplikasi online.

Petugas Dishub di lapangan pun sudah berulang kali mengingatkan pengendara yang berhenti di sana. Mereka jangan sampai berhenti sembarangan agar tidak menimbulkan kemacetan.

"Ada cukup banyak driver ojol yang ngetem, maupun kendaraan pribadi yang berhenti di sana. Kami imbau pengendara agar tertib, apalagi sudah ada rambu larangan yang harus diikuti," ulasnya.

Masykur menegaskan bahwa pihaknya sudah rutin menempatkan tim UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru untuk mengawasi lokasi ini. Adanya petugas di lapangan untuk mencegah kendraan parkir sembarangan.***

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM, ini menjadi momentum penting bagi BRK Syariah untuk menyelaraskan program perbankan dengan target capaian pajak daerah yang dipatok sebesar Rp18 miliar tahun ini.

Sebagai pejabat yang baru bertugas di Rokan Hulu, Abdullah Hadi menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan infrastruktur perbankan yang mumpuni, terutama dalam mendukung sistem pembayaran digital melalui QRIS yang kini telah terintegrasi di setiap lembar SPPT PBB-P2.

"Kehadiran kami adalah wujud sinergi nyata BRK Syariah dengan Pemerintah Daerah. Kami siap mendukung penuh transformasi digitalisasi pajak ini guna memastikan proses pembayaran oleh masyarakat menjadi lebih praktis, aman, dan akuntabel," ujar Abdullah Hadi.

Menurut Abdullah, BRK Syariah tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan kas daerah, tetapi juga sebagai konsultan keuangan yang siap berkoordinasi dengan para Camat, Kepala Desa, hingga Lurah se-Rokan Hulu dalam hal percepatan realisasi pajak di lapangan.

"Kami berkomitmen untuk terus berperan aktif dan mempererat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dan konsultasi akan terus kami tingkatkan agar program-program strategis Pemkab Rohul, khususnya di sektor perpajakan, dapat tercapai sesuai target," imbuhnya.

Melalui momentum ini, BRK Syariah Pasir Pengaraian berharap dapat terus meningkatkan performa pelayanannya kepada masyarakat Negeri Seribu Suluk. Dengan sistem yang terintegrasi, warga kini memiliki banyak pilihan kanal pembayaran yang berafiliasi dengan BRK Syariah, sehingga tidak ada lagi hambatan jarak dan waktu untuk taat pajak.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, SH., MM, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.***

Penulis: Yus

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan meminimalisir potensi kemacetan di berbagai titik vital wilayah Kota Pekanbaru serta sekitarnya pada Rabu (13/5/2026).

Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan pengerahan kekuatan penuh ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. 

"Kehadiran polisi secara masif di lapangan diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif selama periode libur berlangsung," ujar Jeki Rabu (13/5/2026).

Fokus pengamanan kali ini tidak hanya menyasar jalur protokol, tetapi juga diperluas ke sektor pariwisata yang diprediksi akan dipadati pengunjung dari dalam dan luar kota. 

Selain itu, patroli intensif akan difokuskan ke sejumlah rumah ibadah guna memastikan kelancaran aktivitas umat Kristiani yang menjalankan ibadah peringatan Kenaikan Isa Al Masih pada Kamis, 14 Mei 2026.

Beberapa ruas jalan utama di Pekanbaru kini menjadi prioritas pengawasan, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Arifin Achmad, Ahmad Yani, hingga HR Soebrantas yang kerap menjadi titik jenuh kendaraan. 

"Petugas akan disiagakan di titik-titik persimpangan untuk mengatur ritme lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang dapat memicu kemacetan total," kata Jeki.

Tak hanya di jalan raya, pusat perbelanjaan seperti Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, hingga kawasan Ramayana Soebrantas juga mendapat perhatian khusus dari Ditlantas. 

Lonjakan aktivitas belanja masyarakat di pusat ekonomi ini diantisipasi dengan penempatan personel guna mengatur alur keluar-masuk kendaraan agar tidak mengganggu arus utama di depan kawasan perbelanjaan tersebut.

Sektor jalan tol, khususnya Tol Pekanbaru–Bangkinang (Pekbang) dan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai), turut menjadi atensi serius pihak kepolisian karena diprediksi akan dilewati banyak kendaraan pribadi menuju Sumatera Barat. 

"Kita bkerja sama dengan petugas Hutama Karya, Ditlantas akan melakukan penyisiran rutin untuk menindak tegas pengendara yang nekat memarkirkan kendaraan di bahu jalan tol demi keselamatan bersama," jelasnya.

Dalam pesannya, Kombes Pol Jeki mengimbau para pengendara agar tetap menjaga etika berkendara dan tidak memacu kendaraan secara berlebihan di tengah keramaian. Ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan rest area untuk beristirahat jika merasa lelah, serta meminta masyarakat untuk ekstra waspada terhadap kondisi cuaca yang saat ini sering kali tidak menentu.

Sebagai penutup, masyarakat diminta untuk selalu patuh terhadap instruksi petugas yang berjaga di lapangan demi menghindari risiko kecelakaan. 

"Apabila warga mengalami kendala atau membutuhkan bantuan darurat di tengah perjalanan, mereka dapat segera menghubungi layanan Call Center Polri di nomor 110 yang aktif melayani selama 24 jam penuh," pungkasnya.***

Pesan ini disampaikan SF Hariyanto dalam acara Sosialisasi Kepatuhan Investasi Terpadu Melalui Pengawasan Berbasis Risiko di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (13/5/2026).

SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat terbuka terhadap masuknya modal. Namun, ia mengingatkan bahwa perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah di mana mereka mengeksploitasi sumber daya.

"Kami menghimbau seluruh perusahaan di Riau agar menggunakan pelat BM. Tujuannya jelas, supaya pajak kendaraan yang dibayar masuk ke PAD Riau dan bisa kami alokasikan kembali untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum bagi masyarakat," ujar SF Hariyanto.

Selain urusan pelat nomor, Pemprov Riau juga menetapkan tiga poin utama bagi investor untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah, diantaranya penggunaan pelat BM untuk optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, kepemilikan NPWP Riau agar pajak penghasilan perusahaan tercatat dan memberikan bagi hasil ke daerah dan pemanfaatan BRK Syariah guna memperkuat perputaran modal lokal.

SF Hariyanto juga meminta komitmen seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan inventarisasi terhadap aset kendaraan perusahaan di wilayah masing-masing. Mengingat pembagian hasil pajak kendaraan saat ini sebesar 30% untuk provinsi dan sisanya untuk daerah asal, sinergi ini dinilai sangat menguntungkan kabupaten/kota.

"Kita minta bupati dan wali kota ikut mengejar kendaraan yang belum BM. Ini adalah upaya bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengganggu iklim investasi yang sudah kondusif," pungkasnya.

Sebagai bentuk timbal balik, Pemprov Riau berkomitmen terus mempermudah proses perizinan investasi agar para pemodal merasa nyaman dan terlindungi saat menjalankan usahanya di Riau.***

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bunda Literasi Kabupaten Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, para Camat, serta Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam arahannya, dr. Yeni Dwi Putri menekankan bahwa literasi bukan sekadar membaca, melainkan kemampuan mengolah gagasan secara terstruktur. Ia mengaku terkesan dengan persiapan para peserta yang tampil totalitas dengan media peraga dan kostum yang kreatif.

"Ini merupakan wadah untuk menyalurkan potensi dan membangun kepercayaan diri anak-anak kita. Saya melihat kemampuan mereka dalam mengaplikasikan media sangat menarik. Harapan kita, tahun ini Rokan Hulu bisa kembali menjemput piala di tingkat Kementerian seperti prestasi tahun-tahun sebelumnya," ungkap dr. Yeni penuh optimisme.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Rohul, H. Ridarmanto, S.IP., MM, menjelaskan bahwa lomba ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang mahir berkomunikasi lisan dan memiliki daya analisis yang tajam.

"Selama ini kita sering terjebak bahwa literasi hanya baca-tulis. Nyatanya, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menceritakan kembali secara kritis. Lomba bertutur melatih anak-anak menyampaikan informasi secara ekspresif dan bermakna," jelas Ridarmanto.

Para peserta yang tampil merupakan juara pertama dari seleksi ketat di tingkat kecamatan. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang sangat kompeten, yakni Asep Odang Kurnia, M.Pd, Nirma Herlina, M.Pd, dan Andrimar, M.Pd, yang menitikberatkan pada teknik bercerita, intonasi, serta kreativitas penggunaan alat peraga.

Ridarmanto menambahkan bahwa perjuangan membumikan budaya baca akan terasa lebih ringan jika disinergikan dengan peran Bunda Literasi di semua tingkatan. Pemerintah Rokan Hulu berkomitmen untuk terus memfasilitasi kegiatan yang mampu membentuk karakter cerdas dan wawasan luas bagi generasi masa depan.***

Penulis: Yus

Plt. Kepala Bapenda Rohul, Zulheri, SE., MM, dalam laporannya memaparkan bahwa jumlah ketetapan SPPT PBB-P2 tahun 2026 mencapai 115.640 objek pajak. Angka ini meningkat sebanyak 1.004 objek dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 114.636 objek.

Secara nominal, nilai ketetapan pajak juga mengalami kenaikan. Tahun 2026, nilai SPPT PBB-P2 tercatat sebesar Rp15.118.453.690, naik sekitar Rp334.677.314 dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp14.783.776.375.

Bapenda Rohul melakukan lompatan besar dengan menyematkan kode bayar QRIS langsung di setiap lembar SPPT. Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan akses pembayaran bagi wajib pajak secara digital dan transparan. Selain itu, Bapenda juga telah melakukan penyandingan data objek pajak dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) dari desa untuk memastikan akurasi data.

Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM, dalam arahannya memberikan instruksi tegas kepada para Camat yang kini dilibatkan secara resmi sebagai Tim Pemungut Pajak melalui SK Bupati No. Kpts.100.33.2/BAPENDA/84/2026.

"Saya menargetkan PAD sebesar Rp18 miliar dari sektor PBB-P2 di akhir tahun 2026. Camat harus mampu menjadi 'Bupati' di wilayah masing-masing dengan memberikan pembinaan kepada Kades dan Lurah agar pengumpulan pajak lebih terakomodir dan mencapai target," tegas Bupati Anton.

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan kepada desa dengan realisasi tertinggi dan pembayaran tepat waktu, di mana Desa Mahato berhasil meraih predikat Juara Pertama.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Rohul, pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pasir Pengaraian, BRI, jajaran kepala OPD, serta seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Rokan Hulu.***

Penulis: Yus

Jasad bayi malang tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan yang tengah bersiap menjaring ikan. Saat ditemukan, kondisi bayi berada di tepian pantai dengan posisi terbungkus kain.

Mendapat laporan dari warga, personel Polsek Kota Manna langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kapolsek Kota Manna, Iptu Revi Hari Sona, SH, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan mendalam.

"Anggota kami langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan evakuasi setelah menerima laporan. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap identitas bayi serta mencari pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini," tegas Iptu Revi.

Guna kepentingan penyelidikan, jasad bayi tersebut telah dievakuasi ke RSU Hasanuddin Damrah Manna. Tim medis akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian serta usia bayi saat ditemukan.

Kejadian ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan warga sekitar. Masyarakat berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap motif dan menangkap pelaku yang tega membuang bayi tersebut.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu Selatan yang memiliki informasi sekecil apa pun terkait kejadian ini—termasuk informasi mengenai adanya orang di sekitar lingkungan yang menunjukkan perilaku mencurigakan sebelumnya—agar segera melapor.

Kerja sama masyarakat dinilai sangat krusial agar kasus ini segera menemui titik terang demi tegaknya keadilan bagi bayi malang tersebut.***

Penulis: DL

Inovasi sekolah non-formal ini menjadi yang pertama di Riau yang diinisiasi oleh organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk memberikan ruang bagi para lanjut usia (lansia) agar tetap sehat, mandiri, dan bermartabat.

Ketua PW BKMT Riau, Septina Primawati, menjelaskan bahwa sekolah ini akan menjadi wadah pembelajaran bagi lansia di Kota Pekanbaru. Menariknya, meski baru dibuka sepekan, minat masyarakat sangat luar biasa.

"Kami menunjuk Dr. dr. Elda Nazriati sebagai Kepala Sekolah Lansia ini. Informasi pendaftaran baru kami buka seminggu yang lalu, namun luar biasa antusiasmenya, kuota yang kami sediakan sudah terisi penuh sebelum pendaftaran resmi ditutup," ujar Septina.

Kepala Sekolah Lansia Amal Ikhlas, Dr. dr. Elda Nazriati, M.Kes, Sp.KKL, menambahkan bahwa banyaknya peminat menunjukkan bahwa para lansia di Pekanbaru memiliki semangat tinggi untuk tetap aktif dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat.

Kepala Perwakilan BKKBN Riau, MHD. Irzal, SE, ME, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif BKMT Riau. Menurutnya, Sekolah Lansia Amal Ikhlas adalah sebuah terobosan cerdas untuk mengatasi kejenuhan serta meningkatkan kualitas hidup para lansia.

"Ini merupakan sekolah lansia pertama yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan di Riau. BKKBN siap memberikan pendampingan penuh, mulai dari mekanisme, kurikulum, hingga penjenjangan kelasnya. Program ini sangat sejalan dengan bidang Pembangunan Keluarga yang kami kelola," tegas Irzal.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat selama dua jam tersebut, BKKBN Riau memaparkan kerangka kurikulum yang akan diterapkan agar proses belajar-mengajar di Sekolah Lansia tetap menyenangkan namun tepat sasaran. Fokus utama sekolah ini nantinya adalah kesehatan fisik, kesehatan mental, hingga kemandirian ekonomi lansia.

Hadir mendampingi Septina Primawati dalam rombongan BKMT Riau antara lain Hj. Fatmawati, SK.,MM (Wakil Ketua V), Erma Erawati (Sekretaris), dan Dewi Kamalasari, M.Sc (Humas). Sementara dari pihak BKKBN turut hadir para pimpinan tim kerja bidang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.***

Penulis: YD

Menurut Tony, persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat jika tidak segera ditangani.

“Kita akan tetap menyampaikan dan menegaskan kepada pihak rumah sakit agar segera mencari solusi. Jangan sampai nanti terjadi putus obat,” kata Tony
 Hidayat, Selasa (12/5/2026).

Ia mengingatkan, apabila utang kepada pihak ketiga belum dibayarkan, distributor obat bisa menghentikan pasokan obat ke rumah sakit. Kondisi itu dinilai akan berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Kalau pihak ketiga tidak lagi mendrop obat sesuai kebutuhan rumah sakit, tentu masyarakat yang akan terdampak,” ujarnya.

Tony mengungkapkan, Komisi II DPRD Kampar berencana memanggil pihak rumah sakit dalam hearing pada Senin pekan depan guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Dalam hearing itu, DPRD juga akan meminta penjelasan terkait penyebab tunggakan obat yang disebut mencapai sekitar Rp18 miliar. Sebelumnya, sebagian beban pembayaran telah dibantu melalui APBD sekitar Rp12 miliar.

“Waktu itu TAPD meminta melalui BLUD, sementara BLUD tidak punya kemampuan,” katanya.

Tony menilai persoalan utang obat di RSUD Bangkinang bukan masalah baru. Menurutnya, tunggakan sudah terjadi dari tahun ke tahun akibat pendapatan rumah sakit yang tidak mampu menutupi kebutuhan operasional.

“Ini penyakit lama. Dari tahun ke tahun rumah sakit selalu berutang. Tutup lubang gali lubang terus-menerus, akhirnya pihak penyedia obat tidak mau lagi,” ucapnya.

Selain persoalan tunggakan obat, Tony juga menyinggung adanya beban keuangan lain yang membebani rumah sakit, seperti piutang sekitar Rp6,1 miliar yang belum masuk sebagai pendapatan BLUD RSUD serta kerugian negara sekitar Rp6,9 miliar terkait kasus lama.

Tony meminta persoalan tersebut segera disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala daerah agar dicarikan solusi secepat mungkin.

“Jangan sampai menunggu korban dulu baru mencari solusi. Harus dimitigasi dari sekarang,” tegasnya.

Hal itu disampaikan dr. Imawan menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, yang berencana menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Bangkinang pada Senin mendatang terkait persoalan tunggakan obat.

“Kalau sampai saat ini, insya Allah belum. Belum ada pengaruh terhadap pelayanan maupun ketersediaan obat,” kata dr. Imawan saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, tunda bayar tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi dan review oleh Inspektorat. Nilainya disebut dinamis, namun berkisar sekitar Rp18 miliar.

“Itu tunda bayar sedang diverifikasi dan direview oleh Inspektorat. Nilainya sekitar itulah,” ujarnya.

Menurut dr. Imawan, selama proses pembayaran tetap berjalan, distribusi obat dari pihak penyedia masih aman sehingga pelayanan kepada pasien tidak terganggu.

“Kalau kita bayar, aman. Sampai sejauh ini belum ada pengaruh,” katanya.

Manajemen RSUD Bangkinang, lanjut dia, juga terus berupaya melakukan pembayaran secara bertahap melalui pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Melunasi secara perlahan melalui pendapatan kita,” ucapnya.

Namun demikian, ia menyebut pihaknya masih memprioritaskan pembayaran kewajiban tahun 2026 sambil menunggu hasil review Inspektorat untuk pembayaran tunggakan sebelumnya.

“Kami membayar yang tahun 2026 dulu sambil menunggu review dari Inspektorat,” jelasnya.

Selain persoalan tunda bayar obat, dr. Imawan juga menyinggung piutang lama program jaminan kesehatan daerah yang saat ini masih tersisa sekitar Rp6,1 miliar.

 Menurutnya, piutang tersebut merupakan sisa kewajiban lama sebelum sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberlakukan.

“Dulu itu sudah sempat dicicil. Sekarang tinggal sekitar Rp6,1 miliar,” katanya.

Terkait kondisi keuangan rumah sakit, dr. Imawan mengaku pihaknya masih berupaya menjaga stabilitas anggaran agar pelayanan tetap berjalan optimal.

“Yang jelas untuk ketersediaan obat dan pelayanan, sampai sekarang tidak terganggu. Sejauh ini masih bisa kami handle,” tegasnya.***

Penulis: Ali Akbar

TRILOGI "Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan Non-Pribumi di Berbagai Belahan Dunia" karya Dr. M.D. La Ode yang hadir sejak tahun 2017, merupakan sebuah karya monumental dalam studi sosiologi-politik. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan sosial mengenai hubungan antar-golongan yang kerap mengalami pasang surut dalam dinamika politik modern, khususnya di Indonesia.

Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada tawaran teoretisnya yang berani. Dr. M.D. La Ode memperkenalkan konsep Pribumi Pendiri Negara, Pemilik Negara, dan Penguasa Negara. Teori ini digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis relasi kekuasaan antara etnis asli (pribumi) dengan etnis pendatang (khususnya konteks Etnis China di Indonesia).

Penulis berargumen bahwa pemahaman terhadap posisi-posisi ini sangat krusial untuk mencapai keadilan sosial dan politik. Tanpa pengakuan terhadap hak sejarah dan posisi sosiologis pribumi, resolusi konflik yang adil akan sulit tercapai.

Buku ini memberikan sumbangan pemikiran kritis yang relevan dengan gejala sosiopolitik yang belakangan ini semakin menarik perhatian publik. Tidak hanya terpaku pada teori, studi ini membedah dinamika sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pendekatan yang komprehensif.

Beberapa poin penting yang diangkat dalam referensi ini meliputi Analisis Dinamika Kekuasaan: Bagaimana relasi ekonomi dan politik memengaruhi stabilitas antar-etnis. Keadilan Antar-Golongan: Mencari jalan tengah yang adil bagi harmoni nasional tanpa menanggalkan nilai-nilai kesejarahan. Referansi Strategis: Buku ini layak dijadikan rujukan bagi akademisi, praktisi politik, dan pengambil kebijakan dalam memetakan solusi konflik yang berakar pada isu etnisitas.

sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini berhasil membedah berbagai fenomena konflik dengan cara yang mendalam. Bagi siapa pun yang ingin memahami secara jernih relasi pribumi dan non-pribumi dalam konteks kenegaraan, trilogi ini menawarkan jalan keluar yang sistematis demi terwujudnya resolusi konflik yang permanen dan berkeadilan.***

(Hasrul Sani Siregar, MA. Penulis; (Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau / Alumni IKMAS UKM Malaysia)

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, mengatakan kasus kecelakaan kerja masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya hingga saat ini kasus kecelakaan kerja di Riau masih cukup tinggi, karena itu, pengawasan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terus diperkuat.

"Kecelakaan kerja memang menjadi atensi kita. Baik dari sisi pengawasan ataupun kepatuhan perusahaan dalam melaksanaan K3. Untuk apapun yang menjadi kekurangan, harus kita evaluasi," kata Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, Selasa (12/5/2026).

Menurut Roni, pekerja di Provinsi Riau dapat melaporkan berbagai persoalan ketenagakerjaan apabila haknya tidak dipenuhi perusahaan. Laporan dapat disampaikan secara online maupun langsung ke kantor Disnakertrans Riau.

“Kita terima laporan 24 jam melalaui website ataupun layanan whatsaap. Pekerja juga bisa membuat laporan secara langsung ke posko dan datang ke kantor Disnakertrans Jalan Sarwo Edhi,” katanya.

Disnakertrans Riau juga menyediakan layanan pengaduan online melalui portal bit.ly/pengaduanketenagakerjaan. Selain itu, tersedia kanal khusus bernama Lapor Wak! untuk menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dan kinerja internal pegawai.

Program Lapor Wak! dirancang untuk memastikan aparatur sipil negara di lingkungan Disnakertrans bekerja profesional dan akuntabel. Pemerintah ingin pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan responsif.

Ronni menegaskan, inovasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, ia membuka akses pengaduan langsung melalui nomor WhatsApp pribadinya.

“Inovasi ini untuk pengaduan keluhan pelayanan publik Disnakertrans Riau. Masyarakat bisa melaporkan langsung ke nomor WhatsApp saya, di nomor 08117526266,” tegasnya.

Melalui layanan ini, Disnakertrans Riau berharap hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan tetap harmonis. Pemerintah juga ingin memastikan setiap laporan masyarakat mendapat tindak lanjut secara cepat dan tepat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan, sekecil apa pun, mendapat perhatian langsung dan tindak lanjut yang cepat. Ini adalah janji kami, bahwa Pemprov Riau, melalui Disnakertrans, akan selalu hadir dan responsif untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif dan kualitas pelayanan kami,” pungkasnya.***

Petugas Haji Daerah (PHD) Bidang Kesehatan Kabupaten Siak, dr. Atika Rifiani, mengungkapkan bahwa perbedaan iklim yang mencolok antara Indonesia yang lembap dengan Arab Saudi yang panas dan kering mulai memberikan dampak fisik bagi jemaah.

dr. Atika (Tika) menjelaskan bahwa banyak jemaah mulai mengeluhkan masalah kesehatan ringan akibat udara kering di Madinah.

"Banyak jemaah mengalami kulit kering, bibir pecah-pecah, hingga hidung terasa gatal dan kering. Beberapa juga mengalami batuk dan tenggorokan kering karena kurangnya kelembapan. Kami terus memantau dan memberikan edukasi agar mereka tidak mengabaikan asupan air," ujar dr. Tika saat dihubungi langsung dari Arab Saudi.

Perhatian khusus diberikan kepada jemaah lansia yang kerap mengalami kelelahan fisik dan lupa mengonsumsi obat-obatan rutin. Tim kesehatan kloter bersinergi dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) untuk melakukan pemantauan berkala (visitasi).

"Jemaah lansia sering lupa minum obat dan cepat lelah. Kami harus terus mengingatkan mereka untuk membawa botol air minum ke mana pun pergi agar terhindar dari dehidrasi," tambahnya.

Setelah menyelesaikan ziarah ke Masjid Quba, Jabal Uhud, hingga memasuki Raudhah, saat ini jemaah asal Negeri Istana tersebut tengah mempersiapkan diri untuk bertolak menuju Makkah Al-Mukarramah.

Keberhasilan jemaah memasuki Raudhah, baik melalui aplikasi Nusuk maupun secara kolektif, menjadi penyemangat spiritual tersendiri sebelum mereka menjalani puncak rangkaian ibadah haji. Tim medis berharap kondisi stabil ini terus terjaga hingga seluruh rukun haji terselesaikan.***

Rapat penetapan harga minggu ke-16 tahun 2026 digelar Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga pada 12 Mei 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Vera Virgianti, mengatakan penetapan harga TBS kali ini tetap mengacu pada regulasi terbaru.

“Penetapan harga TBS kelapa sawit minggu ke-16 tahun 2026 (periode 13–19 Mei 2026) telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem penetapan harga menggunakan rentang umur tanaman 3 hingga 30 tahun berdasarkan tabel rendemen hasil kajian PPKS Medan yang disepakati tim.

Berdasarkan hasil rapat, penurunan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp47,73 per kilogram atau turun sekitar 1,23 persen dibandingkan periode sebelumnya.

“Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp3.832,65/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan, dengan harga cangkang sebesar Rp22,66/Kg,” jelasnya.

Menurut Vera, penurunan harga minggu ini lebih disebabkan oleh turunnya harga kernel, meski harga CPO mengalami kenaikan.

“Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,22 persen, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp69,63/kg dan kernel minggu ini turun sebesar Rp1.253,00/kg dari minggu lalu,” ungkapnya.

Dalam proses penetapan harga, terdapat beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan. Karena itu, penetapan harga menggunakan harga rata-rata tim maupun acuan KPBN sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN,” paparnya.

Ia menambahkan, harga rata-rata CPO KPBN periode ini sebesar Rp15.472,50 per kilogram dan harga kernel KPBN sebesar Rp15.525,00 per kilogram.

Meski harga TBS mengalami penurunan, Dinas Perkebunan Riau memastikan perbaikan tata kelola penetapan harga terus dilakukan agar tetap sesuai regulasi dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra,” tegasnya.

Menurutnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau diharapkan tetap mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Berikut rincian harga TBS kelapa sawit kemitraan swadaya Provinsi Riau periode 13–19 Mei 2026:

Umur 3 tahun Rp2.972,21/Kg

Umur 4 tahun Rp3.311,85/Kg

Umur 5 tahun Rp3.551,00/Kg

Umur 6 tahun Rp3.686,86/Kg

Umur 7 tahun Rp3.770,36/Kg

Umur 8 tahun Rp3.815,65/Kg

Umur 9 tahun Rp3.832,65/Kg

Umur 10–20 tahun Rp3.794,46/Kg

Umur 21 tahun Rp3.732,20/Kg

Umur 22 tahun Rp3.660,04/Kg

Umur 23 tahun Rp3.577,97/Kg

Umur 24 tahun Rp3.515,71/Kg

Umur 25 tahun Rp3.464,77/Kg

Umur 26 tahun Rp3.446,37/Kg

Umur 27 tahun Rp3.418,08/Kg

Umur 28 tahun Rp3.364,31/Kg

Umur 29 tahun Rp3.324,69/Kg

Umur 30 tahun Rp3.234,12/Kg

Sementara indeks K ditetapkan sebesar 92,22 persen, BOTL 0,62 persen, harga CPO Rp15.343,63/Kg, harga kernel Rp15.359,00/Kg, dan harga cangkang Rp22,66/Kg.***

Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama panitia telah menyiapkan berbagai pertunjukan meriah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Konsep tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman berbeda bagi para kafilah maupun tamu yang datang dari seluruh kabupaten/kota di Riau.

Terlebih, perpaduan antara kegiatan keagamaan dan budaya lokal itu dinilai menjadi daya tarik tersendiri dalam pelaksanaan MTQ tahun ini. Bahkan, sejumlah tradisi khas Kuansing juga akan ditampilkan sebagai bagian dari penyambutan tamu dan promosi budaya daerah.

“Perlombaan MTQ Provinsi tahun ini di Kuansing akan ada sesuatu keunikan. Pak Bupati dan panitia telah menyiapkan penampilan yang meriah serta melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Sekda Syahrial Abdi, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (12/5/2026).

Dijelaskan, konsep pelaksanaan MTQ ke-44 akan menampilkan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi yang selama ini dikenal kuat memegang adat dan tradisi. Ia menambahkan, filosofi tiga tungku sejarangan menjadi simbol sinergi antara unsur adat, pemerintah, dan ulama.

“Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan kepada saya hal ini tergambar dari tiga tungku sejarangan. Yang mana ini akan menonjolkan tradisi adat, umaroh dan ulamanya,” jelasnya.

Diterangkan, nilai-nilai tersebut nantinya akan diangkat dalam rangkaian kegiatan MTQ tingkat provinsi. Menurutnya, kolaborasi antara nilai keagamaan dan budaya lokal menjadi langkah positif dalam memperkenalkan identitas daerah kepada publik.

“Jadi nanti akan meskipun eventnya keagamaan, Kuansing berusaha memadukan adat budaya dalam perhelatan ini. Salah satu yang sudah menjadi masyarakat Kuantan Singingi yaitu pacu jalur,” terangnya.

Tradisi pacu jalur disebut akan menjadi salah satu ikon budaya yang ditontonkan kepada para tamu dan peserta MTQ. Event budaya tersebut selama ini dikenal sebagai warisan masyarakat Kuansing yang memiliki daya tarik wisata cukup besar.

Pemerintah Provinsi Riau menilai langkah Pemkab Kuansing memasukkan unsur budaya ke dalam pelaksanaan MTQ merupakan inovasi yang dapat memperkuat sektor pariwisata dan berpotensi mendorong ekonomi warga sekitar.

“Pak Bupati siap memperlihatkan kapada para kafilah dan tamu-tamu yang hadir terkait kekayaan budaya Kuansing. Semoga perlombaan MTQ Provinsi Riau tahun ini dapat menjadi kenangan tersendiri baik bagi peserta maupun wisatawan." pungkasnya.***

Inovasi pembayaran non tunai tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan digitalisasi transaksi di Kabupaten Karimun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Ahmadi mengatakan, penggunaan QRIS BRK Syariah menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sampah tanpa harus menggunakan uang tunai.

“Melalui QRIS BRK Syariah, masyarakat sekarang bisa melakukan pembayaran dengan lebih mudah, cepat dan aman. Ini sangat membantu pelayanan kami agar lebih efektif dan efisien,” ujar Ahmadi.

Menurutnya, kerja sama dengan BRK Syariah menjadi langkah positif dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Selain memudahkan masyarakat, sistem pembayaran QRIS juga dinilai lebih transparan dalam proses pencatatan transaksi retribusi daerah.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan QRIS BRK Syariah ini karena prosesnya sangat praktis. Tinggal scan barcode menggunakan mobile banking atau dompet digital, pembayaran langsung terselesaikan,” katanya.

Ahmadi menambahkan, kehadiran BRK Syariah melalui layanan QRIS menunjukkan komitmen perbankan daerah dalam mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang kini semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan.

Sementara itu, Pemimpin Cabang BRK Syariah Karimun, Desrian menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperluas penggunaan transaksi digital melalui QRIS.

Menurutnya, BRK Syariah akan terus menghadirkan layanan perbankan digital yang mudah diakses masyarakat serta mendukung program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“BRK Syariah siap mendukung digitalisasi layanan publik di Karimun melalui berbagai layanan transaksi digital yang aman dan nyaman digunakan masyarakat,” ujarnya.

Penerapan pembayaran retribusi sampah melalui QRIS tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas penggunaan transaksi non tunai di tengah masyarakat.***

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa proses administrasi keuangan daerah kini telah memasuki tahap final. Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau dilaporkan telah menuntaskan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Pekanbaru tahun anggaran 2025, yang menjadi syarat utama sebelum anggaran dapat dikucurkan.

Sesuai jadwal yang telah disusun, BPK akan melaksanakan exit meeting atau pemeriksaan akhir pada pertengahan Mei ini. Wali Kota Agung optimis bahwa setelah tahapan formalitas dengan BPK selesai, proses transfer dana bantuan pendidikan kepada para penerima manfaat dapat segera dilaksanakan tanpa kendala berarti.

Wali Kota menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi, mulai dari verifikasi berkas hingga penetapan nama penerima, telah rampung dilakukan oleh tim teknis. Pemerintah kota memastikan bantuan ini tepat sasaran karena mengacu pada hasil seleksi ketat yang telah dilakukan sebelumnya melalui sistem pendaftaran terpadu.

Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp10 miliar melalui APBD Perubahan 2025. Program beasiswa ini mencakup jangkauan pendidikan yang luas, mulai dari jenjang Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), hingga jenjang pascasarjana (S2 dan S3), serta kategori khusus bagi para penghafal Alquran.

Bagian Kesra Setdako Pekanbaru mencatat antusiasme yang sangat tinggi dengan total 1.709 pendaftar melalui laman resmi beasiswapekanbaru.id. Dari jumlah tersebut, pendaftar terbagi ke dalam tujuh jalur, yakni jalur prestasi yang mendominasi dengan 1.145 pendaftar, jalur kurang mampu sebanyak 361 pendaftar, jalur S2 sebanyak 95 pendaftar, serta jalur S3 sebanyak 59 pendaftar.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada jalur tahfidz dengan 41 pendaftar yang terdiri dari penghafal 10 hingga 30 juz. Terdapat pula pendaftar dari jalur luar negeri sebanyak 6 orang dan jalur afirmasi sebanyak 2 orang. Kehadiran beasiswa ini diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan dan memotivasi putra-putri daerah untuk terus berprestasi.***

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui sistem pembayaran non tunai yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menyampaikan bahwa penerapan sistem pembayaran retribusi secara non tunai merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Karimun.

Menurutnya, digitalisasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah secara lebih tertib dan transparan.

“Pemerintah Kabupaten Karimun terus berkomitmen mendorong digitalisasi transaksi daerah sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui sistem pembayaran non tunai ini, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, cepat, aman, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga berharap implementasi QRIS pada pembayaran retribusi pelayanan kebersihan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Branch Manager BRK Syariah Cabang Tanjung Balai Karimun, Desrian, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun atas sinergi yang terus terjalin dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.

“Atas nama BRK Syariah Cabang Tanjung Balai Karimun, kami menyampaikan terima kasih atas komitmen bersama dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik pada sisi pembayaran maupun sistem penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah secara non tunai guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan modern,” ujarnya.

Menurut Desrian, implementasi transaksi non tunai melalui QRIS menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Selain itu, digitalisasi transaksi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta memperkuat kinerja TP2DD Kabupaten Karimun.

Ia menjelaskan, BRK Syariah saat ini menghadirkan layanan Merchant QRIS yang memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan transaksi pembayaran secara cepat, aman, dan efisien melalui berbagai aplikasi pembayaran digital yang telah terintegrasi.

Tak hanya itu, BRK Syariah juga menghadirkan layanan QRIS Multi Cashier yang dinilai sangat mendukung sistem layanan retribusi daerah. Melalui sistem tersebut, setiap juru pungut retribusi layanan kebersihan dapat memiliki kode QRIS tersendiri sehingga mempermudah monitoring transaksi, pelaporan, hingga pengelolaan penerimaan retribusi secara lebih tertib dan transparan.

“Layanan ini diharapkan mampu membantu bendahara penerimaan dalam proses monitoring, rekonsiliasi, dan pelaporan penerimaan retribusi secara lebih cepat, tepat, dan efisien,” kata Desrian.

Ia menambahkan, penerapan pembayaran retribusi layanan kebersihan secara non tunai juga sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang mendorong terciptanya sistem pembayaran yang aman, cepat, dan transparan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, pelaku usaha, serta masyarakat, implementasi pembayaran retribusi non tunai di Kabupaten Karimun diharapkan dapat memperkuat ekosistem transaksi digital yang modern sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Karimun Kamarulazi, Kepala Satpol PP Kabupaten Karimun Tejaria, para camat se-Pulau Karimun, Direktur Utama Perumda Bumi Berazam Jaya Muhammad Mahsun, Perwakilan Rumah Sakit Bhakti Timah Karimun, pimpinan Unit Pengelolaan Lingkungan PT Saipem Indonesia Shipyard, anggota PHRI Kabupaten Karimun, para pelaku usaha dan pemilik swalayan/minimarket, serta para juru pungut retribusi layanan kebersihan.***

Dalam pelantikan tersebut, Pofrizal resmi menjabat sebagai Asisten Bidang Pembinaan Kejati Riau. Ia hadir menggantikan posisi Romy Rozali dalam jajaran pimpinan tinggi di lingkup internal Kejaksaan Tinggi Riau tersebut.

Selanjutnya, jabatan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) kini diamanahkan kepada Jerniaty. Ia dilantik untuk menggantikan Furkon Syah Lubis yang sebelumnya telah menjalankan tugas di posisi strategis tersebut.

Pergeseran kepemimpinan juga terjadi di tingkat daerah, di mana Fredy Feronico Simanjuntak resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hulu. Ia menggantikan Feryanto Halawa yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Asisten Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Tak hanya di posisi asisten dan kepala daerah, penyegaran jabatan juga menyentuh bagian administratif. Muhammad Taufik Akbar dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Riau demi mendukung kelancaran birokrasi institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Ardhani juga turut diambil sumpah jabatannya. Ia kini dipercaya untuk mengisi posisi sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Riau guna memperkuat koordinasi fungsi penegakan hukum di wilayah hukum tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, menegaskan bahwa rotasi dan promosi ini merupakan kebijakan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penyegaran birokrasi. Langkah ini diambil untuk memperkuat efektivitas institusi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Pelantikan ini adalah upaya penguatan kelembagaan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum berjalan semakin optimal. Pejabat baru diharapkan segera beradaptasi agar program kerja tetap berjalan maksimal," ujar Zikrullah saat memberikan keterangan resmi.***

Kegiatan khidmat ini turut disaksikan oleh Pembina DPN GTAB Hj. Ratmiwati serta Sekjen DPN GTAB, Dr. Rizqi Fakhri, SE., MBA, serta tokoh penting lainnya.

Dalam arahannya, Ketua DPN GTAB, Cahaya Razak, menekankan agar pengurus yang baru dilantik segera menyusun program kerja nyata. Ia menginstruksikan percepatan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

"GTAB harus segera menentukan langkah strategis untuk kepentingan organisasi dan masyarakat. Saya minta DPD Riau segera melebarkan sayap hingga ke seluruh daerah agar manfaat organisasi ini dirasakan merata," tegas Cahaya Razak.

Ketua DPD GTAB Riau, Isman Iriadi, yang didampingi Sekretaris Randi Syaputra dan Bendahara Andri Suryaningsih, menyatakan kesiapannya untuk membawa organisasi ini berkontribusi nyata. Fokus utama GTAB Riau adalah menjadi jembatan kemajuan di dunia pendidikan.

"Terima kasih atas amanah ini. Fokus kami adalah ikut berperan aktif dalam memajukan dunia pendidikan dalam arti yang luas. Kami ingin memastikan anak-anak bangsa di Riau mendapatkan akses dan dukungan pendidikan yang lebih baik melalui wadah ini," ungkap Isman.

Selain itu, ujar Isman, kehadiran GTAB di Riau diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pendidikan, mulai dari pemenuhan fasilitas hingga peningkatan kompetensi siswa. Dengan semangat "Genggam Tangan", organisasi ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan generasi emas Riau.***

Penulis: MH Haikal

"Karena kita tau program MBG adalah program besarnya bapak Presiden Prabowo. Maka itu agar lebih fokus, kita membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan," kata Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bertempat di gedung DPRD setempat, dikutip Senin (11/5/2026).

Selain Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemko Pekanbaru juga akan membentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dijelaskan Walikota Agung, pariwisata sendiri sebelumnya merupakan gabungan dari Dinas Kebudayaan. Untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menuju Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera, kebudayaan akan dibentuk menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ini (Dinas Kebudayaan) juga nanti yang akan membuat program dan menggali kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru dan melestarikannya. Karena kita tau Pekanbaru ini masih sangat kental dengan budaya," ucapnya.

Kemudian, lanjut Walikota Agung, pariwisata akan dibentuk menjadi OPD tersendiri menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Jadi, pariwisata ini kita tambah dengan ekonomi kreatif. Karena kita tau bahwa Pekanbaru ini merupakan kota yang maju, tentu ada pertambahan dari para pelaku ekonomi kreatif. Untuk itu kita tambahkan namanya menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," paparnya.

Pembentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terang Walikota Agung, juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan program Pemerintah Pusat khususnya di Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Intinya, kita sedang melakukan evaluasi agar struktur organisasi di Pemko Pekanbaru tetap relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Kita ingin birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat," tutupnya.***

Dipimpin Direktur Ketersediaan Pangan Bapana, Indra Wijayanto dan didampingi rombongan Satgas Pangan, mengecek Minyakita di pasar tradisional.

Indra Wijayanto mendapati harga minyak goreng Minyakita dijual Rp20.000 per liter. Pemantauan dilakukan di Pasar Pagi Arengka dan Pasar Dupa.

Di kedua pasar tersebut, Direktur Ketersediaan Pangan Indra Wijayanto turun bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Adrizal, Kadis Perindag Yulianis, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Riau Kepii Dani Satrio, Kabid Pangan DPTPH Provinsi Riau, Wiwik Suryani juga jajaran Disperindag Provinsi Riau.

Indra menemukan pedagang yang menjual Minyakita seharga Rp20.000 per liter. Dari sana, dia menelusuri dari mana asal Minyakita tersebut, hingga diketahui kalau itu didapatkan dari pedagang yang juga menjual di Pasar Pagi Arengka.

Indra membeli Minyakita itu dan meminta pedagang menunjukkan kios yang mana yang menjual Minyakita di atas harga HET Rp15.700.

Salah seorang pedagang mengaku kalau dia menjual Minyakita di atas HET Rp15.700 hanya pada bulan lalu. Untuk saat ini, pedagang tersebut mengaku kalau dia menjual Rp15.700.

Tak hanya di satu tempat, Direktur Ketersediaan Indra Wijayanto juga mendapati pedagang lain yang menjual Minyakita di atas HET. Pedagang tersebut mengaku kalau Minyakita tersebut bukan milik Perum Bulog, melainkan dibeli dari kanvaser (reseller) Minyakita lainnya.

Saat ditanyai dimana bisa menemukan Kanvaser tersebut, pedagang tersebut mengaku tidak mengenalnya, karena hanya ditawarkan dengan harga tertentu.

Pada saat itu, Tim Satgas Harga Pangan dari Direskrimsus Polda Riau langsung mengingatkan pedagang di pasar untuk tidak menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah.

Satgas juga meminta pedagang di kedua pasar tersebut untuk tidak membeli Minyakita yang dijual dengan harga di atas HET. Dan melaporkan bila menemukan ada pihak yang menjual di atas harga tersebut.

Pada kesempatan itu, Indra juga sempat menanyakan kepada salah seorang pedagang yang menjadi mintra Bulog tentang jumlah penjualan yang bisa dilakukan dalam satu hari untuk Minyakita bila diecer.

Pedagang tersebut mengungkapkan kalau mereka hanya bisa menjual sekitar 4-6 liter per hari normalnya.

''Artinya, kalau per bulan, jatah 30 kardus dari Bulog tidak habiskan?'' tanya Indra kepada pedagang tersebut.

Karena itulah, sebut Indra, dia tidak yakin kalau Minyakita di Riau itu stoknya kosong. ''Minyakita itu banyak, cuma ada yang memanfaatkan situasi ini untuk menjual di atas HET. Dan ada juga yang menjual tidak sesuai aturan, dimana kios di pasar harusnya tidak menjual lagi kepada pedagang lain,'' ungkap Indra.

Dari Pasar Pagi Arengka, Direktur Bapanas yang turun bersama Satuan Tugas Pangan bergerak ke Pasar Dupa.

Di sana, mereka juga menemukan pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Salah seorang pedagang mengungkapkan dia menjual Minyakita kemasan 1 liter seharga HET yang sudah ditentukan Bulog. Namun, untuk yang dua liter dia mengaku menjualnya berbeda.

Dari sana akhirnya terungkap kalau pedagang juga menampung Minyakita dari reseller lainnya yang disebutkan ada di Kubang, Siak Hulu.

Indra selepas peninjuan membantah kalau Minyakita di Pekanbaru kosong.

''Kita lihat sendiri, Minyakita ada dan melimpah di Pekanbaru. Hanya saja, memang ada yang menjual di atas HET. Setelah kita telusuri, ternyata mereka ada yang mendapatkan dari penjual selain Bulog,'' ungkap Indra.

Pihaknya juga mengimbau agar pedagang mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama Bulog tentang HET Minyakita.

Salain itu, Indra juga meminta Perum Bulog untuk mempertimbangkan untuk membuka alokasi pengusulan untuk penjualan Minyakita di pasar tradisional untuk memastikan stabilisasi harga di tingkat pedagang.

Selain itu, Indra juga mengungkapkan perihal penegakan sanksi terhadap pedagang yang menjadi mitra Bulog untuk diberikan teguran.

''Kemarin kan kabarnya sudah ada tiga yang diberi teguran. Hari ini kita beri teguran lagi. Kalau masih ditemukan lagi, kita akan evaluasi untuk ke depannya tidak lagi diberikan alokasi menjual Minyakita,'' pungkasnya. ***

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, serta komitmen pegawai dalam menjaga standar pelayanan dan kebersihan lingkungan kantor.

Pada periode April 2026, Yuli Triani resmi dinobatkan sebagai Pegawai Teladan. Penilaian ini didasarkan pada aspek kedisiplinan, kualitas pelaksanaan tugas, serta loyalitas terhadap organisasi.

Selain individu, penghargaan Ruangan Terbersih Triwulan I jatuh kepada Ruangan Kepegawaian dan Keuangan. Kemenangan ini menjadi bukti komitmen tim dalam menciptakan ekosistem kerja yang rapi dan nyaman, yang secara langsung berdampak pada produktivitas harian.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Efendi Parlindungan Purba, dalam amanatnya memberikan ucapan selamat sekaligus pesan mendalam kepada seluruh jajarannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan standar yang harus diikuti oleh pegawai lainnya.

"Selamat kepada para penerima penghargaan. Jadikan ini motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Saya juga menekankan kembali: jangan pernah terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, atau modus penipuan apa pun. Integritas adalah harga mati," tegas Kalapas.

Pemberian penghargaan "Ruangan Terbersih" merupakan inovasi untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap kondusif dan higienis. Kalapas berharap, budaya bersih dan tertib administrasi ini dapat terus dipertahankan demi memberikan pelayanan terbaik, baik bagi sesama petugas maupun warga binaan.

Kegiatan apel dan penyerahan penghargaan berlangsung tertib, diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan soliditas jajaran Lapas Pasir Pengaraian.***

Penulis: Yus

Sidang ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan para warga binaan yang diusulkan menjadi petugas pembantu (tamping) serta peserta kegiatan pramuka di lingkungan Lapas.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Tim TPP yang juga Kasi Binadik dan Giatja, Andi Rahman. Dalam prosesnya, tim melakukan penilaian mendalam yang mencakup aspek perilaku harian, tingkat kedisiplinan, hingga faktor keamanan.

Mewakili Kalapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Efendi Parlindungan Purba, Andi Rahman menegaskan bahwa menjadi tamping atau peserta pramuka bukanlah hak yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan apresiasi atas kepatuhan warga binaan terhadap aturan.

"Sidang TPP ini adalah instrumen evaluasi yang selektif dan objektif. Kami menilai hasil pengamatan di lapangan selama mereka menjalani masa pidana. Warga binaan yang terpilih diharapkan menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya dengan tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku," ujar Andi Rahman.

Setiap warga binaan yang menjalani sidang harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu syarat administratif berupa kelengkapan berkas dan masa menjalani pidana yang sesuai ketentuan dan syarat substantif yakni perubahan sikap, keaktifan dalam program keagamaan/keterampilan, dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib (Register F).

Kegiatan Pramuka dan tugas sebagai tamping merupakan bagian dari proses reintegrasi sosial. Dengan diberikannya tanggung jawab lebih, warga binaan dilatih untuk memiliki rasa memiliki (sense of belonging) dan tanggung jawab yang akan berguna saat mereka kembali ke tengah masyarakat nantinya.

Sidang TPP yang berlangsung tertib dan kondusif ini menegaskan bahwa Lapas Pasir Pengaraian menjalankan roda organisasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.***

Penulis: Yus

Dalam kunjungan tersebut, Wabup didampingi oleh Staf Ahli Bupati Margono, S.Sos., M.Si., Kadis Kominfo Suharman, S.Pi., M.M., serta Kabag Kesra Saprizal AH.

Wabup Syafaruddin Poti menegaskan bahwa pembinaan mental spiritual merupakan pilar penting dalam visi misi pembangunan bersama Bupati Rohul, Anton, S.T., M.M. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui penguatan program Satu Desa Satu Masjid Paripurna.

"Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen penuh mendukung kegiatan keagamaan. Program Masjid Paripurna bukan sekadar nama, tapi sudah memiliki SK resmi sebagai pusat peradaban dan pembinaan umat di setiap desa," tegas Wabup di hadapan para Mursyid dan jamaah.

Menurut Wabup, tradisi suluk bukan hanya ritual ibadah semata, melainkan identitas kultural yang harus dijaga agar Rokan Hulu tidak kehilangan jati dirinya. Di tengah tantangan zaman, surau suluk dianggap sebagai benteng moral bagi masyarakat.

"Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan budaya surau suluk ini. Inilah marwah kita sebagai Negeri Seribu Suluk. Tradisi ini harus terus dikembangkan sebagai simbol kekuatan moral rakyat Rokan Hulu," tambahnya.

Silaturahmi bersama Syekh H. Ahmad Marzuki Rokan berlangsung hangat dan penuh khidmat. Kehadiran Tuan Guru Besilam memberikan motivasi spiritual bagi para jamaah yang telah menyelesaikan rangkaian suluk, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara ulama dan umaro di Kabupaten Rokan Hulu.

Acara ditutup dengan doa bersama, membawa harapan agar nilai-nilai kesabaran dan ketakwaan yang dipelajari selama suluk dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.***

Penulis: Yus

Langkah "jemput bola" ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman serta mencari solusi atas problem sosial yang mengganggu ketenteraman warga.

Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, ratusan warga Desa Sontang memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan mereka secara langsung. Isu peredaran gelap narkoba yang menyasar generasi muda serta meningkatnya angka pencurian menjadi poin utama dalam diskusi tersebut.

Bupati Anton menegaskan bahwa keamanan desa bukan hanya beban aparat, melainkan tanggung jawab kolektif.

"Narkoba adalah musuh nyata yang merusak masa depan. Kami hadir di sini untuk berdiri bersama masyarakat. Mari kita jaga kampung ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian antar tetangga," ajak Bupati Anton.

Kapolres AKBP Emil Eka Putra memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan warga akan menjadi bahan evaluasi untuk penguatan patroli dan tindakan tegas di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara polisi dan masyarakat melalui sistem deteksi dini.

"Ketika warga berani bersuara dan peduli pada lingkungannya, ruang gerak pelaku kejahatan akan terjepit. Kami akan perkuat langkah preventif dan penegakan hukum di wilayah Bonai Darussalam ini," tegas Kapolres.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama jajaran Polres akan menginstruksikan peningkatan patroli rutin serta penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membentengi desa dari pengaruh negatif narkoba.

Pertemuan yang turut dihadiri unsur Forkopimda dan perangkat desa ini berakhir dengan satu komitmen besar: Menjadikan Desa Sontang dan seluruh wilayah Bonai Darussalam kembali aman, sehat, dan bermarwah demi generasi masa depan.***

Penulis: Yus

Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran BRK Syariah sebagai mitra setia yang mendampingi para abdi negara, mulai dari masa pengabdian hingga memasuki masa purnabakti.

Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama, dilanjutkan dengan sesi edukasi terpadu. Tim BRK Syariah memaparkan berbagai produk unggulan, di antaranya Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Prapensiun dan Pensiun, Pembiayaan Emas (Rahn Emas) sebagai solusi keuangan syariah dengan agunan emas, serta Pembiayaan Haji Muda dan Dhuha Terencana. 

Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Irsyadi Sukri, yang didampingi oleh Branch Manager (BM) BRK Syariah Cabang Anambas Tarempa, Idham Khalid, beserta beberapa Pemimpin Cabang Pembantu (Pincapem) dan Kedai Konsolidasi se-Anambas, menyatakan bahwa pendekatan ini merupakan wujud kepedulian menyeluruh dari perusahaan.

“Kami ingin ASN di Anambas merasa didampingi secara utuh: finansial melalui produk syariah, administratif lewat Taspen, dan fisik melalui layanan kesehatan. Bagi kami, nasabah adalah keluarga besar yang harus kami kawal kesejahteraannya,” ujar Irsyadi.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Febri Gunadian, yang hadir didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Usman, menyampaikan kehadiran pucuk pimpinan daerah ini menegaskan pentingnya kesejahteraan ASN sebagai prioritas pembangunan daerah.

“BRK Syariah adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran layanan terpadu dan pengenalan aplikasi digital di Masjid Agung Baitul Ma’mur hari ini membuktikan komitmen bank milik daerah dalam memastikan kesejahteraan ASN kita, terutama dalam mempermudah akses layanan di masa purnabakti. Ini adalah bentuk perhatian nyata bagi mereka yang telah mengabdi bagi kemajuan Anambas,” tegas Raja Febri.

Tak hanya dari sisi pembiayaan, kemudahan administratif juga menjadi fokus utama. Tim Divisi Dana & Digital Banking BRK Syariah memperkenalkan aplikasi Andal by Taspen, sebuah inovasi digital yang memungkinkan para ASN mengelola data purnabakti secara mandiri dan transparan. Suasana semakin semarak dengan pembagian berbagai doorprize menarik bagi para peserta, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sela-sela kegiatan.***

Melalui hearing yang digelar Komisi II DPRD di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Senin (11/5/2026) sore, sejumlah pihak dipanggil untuk membahas dampak sosial dan legalitas usaha panglong arang yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Syaifi Hasan didampingi Wakil Ketua Mulyono dan Sekretaris Jani Pasaribu, serta dihadiri anggota Komisi II lainnya seperti Sopandi, Pauzi, Lianita Muharni, Al Amin, dan Suji Hartono.

Selain menghadirkan koperasi yang bergerak di sektor panglong arang, hearing itu juga diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari Dinas Pendapatan, Dinas Ketenagakerjaan, UMKM, Perkimtan-LH, Perikanan, Bagian Hukum hingga pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau UPT Kehutanan Provinsi.

Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta menegaskan, DPRD tidak ingin persoalan penertiban panglong arang hanya dipandang dari aspek hukum semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Menurutnya, negara memang wajib menjaga lingkungan dan kawasan mangrove, namun pemerintah juga harus hadir memberi kepastian terhadap nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.

“DPRD menghormati proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan aparat. Namun di sisi lain, kami juga mendorong agar ada solusi sehingga masyarakat tetap memiliki pekerjaan dan kepastian ekonomi,” ujar Antoni.

Dari hasil pendataan sementara, sekitar 1.726 tenaga kerja disebut bergantung pada aktivitas koperasi panglong arang di Kepulauan Meranti. Jumlah tersebut dinilai berpotensi memunculkan persoalan sosial baru apabila tidak segera ditangani secara serius.

Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Dinas Ketenagakerjaan bersama UMKM melakukan pendataan rinci terhadap pekerja terdampak, termasuk memetakan kemampuan dan keterampilan mereka untuk kebutuhan program pelatihan maupun alternatif pekerjaan baru.

Antoni menyebut kondisi masyarakat terdampak, khususnya di Desa Sesap, cukup memprihatinkan karena sebagian besar warga hidup dari pekerjaan serabutan dan aktivitas di panglong arang.

“Skill masyarakat berbeda-beda. Ada yang pekerja kasar, ada juga yang punya kemampuan lain. Ini yang nanti dipetakan supaya bantuan dan pelatihannya tepat sasaran,” katanya.

Tak hanya itu, DPRD juga berencana menyurati Dinas Sosial agar masyarakat terdampak mendapat perhatian dan bantuan pemerintah apabila aktivitas panglong arang tidak lagi dapat beroperasi.

Di sisi lain, DPRD turut menyoroti persoalan legalitas koperasi dan izin operasional panglong arang yang selama ini berjalan di Kepulauan Meranti. Verifikasi menyeluruh dinilai penting agar ada kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kalau memang izin dan legalitasnya lengkap sesuai aturan, tentu harus ada solusi yang tepat. Tapi kalau ada kekurangan, itu juga harus menjadi evaluasi bersama,” ujar Mulyono.

Komisi II DPRD juga menaruh perhatian terhadap dugaan adanya pekerja di bawah umur di sejumlah panglong arang. DPRD meminta dilakukan pendataan ulang untuk memastikan standar ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan.

“Kita minta nanti dicek lagi terkait pekerja di bawah umur. Itu perlu ditinjau ulang,” kata Mulyono.

Menurutnya, hearing tersebut baru tahap awal. DPRD akan kembali menggelar rapat lanjutan pekan depan guna meminta penjelasan lebih detail dari pihak koperasi terkait tanggung jawab terhadap pekerja, sistem pengupahan hingga standar kerja yang diterapkan.

“Kita ingin pekerja di panglong arang ini punya standar yang jelas, termasuk soal gaji apakah sudah sesuai UMR atau belum,” tegasnya.

Meski fokus mencari solusi ekonomi masyarakat, DPRD menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kelestarian kawasan mangrove tetap menjadi perhatian utama. Seluruh aktivitas usaha ke depan diharapkan tetap mengacu pada aturan kehutanan, tata kelola lingkungan, serta prinsip keberlanjutan ekosistem pesisir.

Ketua TP PKK Rokan Hulu, dr. Hj. Yeni Dwi Putri, membuka acara secara resmi melalui prosesi pelepasan balon ke udara, melambangkan harapan dan kemajuan organisasi yang menjangkau hingga akar rumput.

Dalam sambutannya, dr. Yeni menekankan bahwa keluarga adalah unit terkecil namun paling krusial dalam membangun negara. Di sinilah pendidikan karakter pertama kali ditanamkan dan kesehatan generasi masa depan dijaga.

"Penguatan program PKK adalah investasi jangka panjang bangsa. Kami hadir untuk menyukseskan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, memastikan pembangunan berkelanjutan dimulai dari ruang tamu setiap rumah di Rokan Hulu," tegas dr. Yeni.

Keunggulan PKK terletak pada strukturnya yang mencakup hingga kelompok Dasawisma. dr. Yeni memaparkan data kekuatan organisasi yang luar biasa: lebih dari 6,3 juta kader sukarela di seluruh Indonesia siap bekerja penuh dedikasi. Di Rokan Hulu sendiri, sinergi ini terus dipacu melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengetahuan para kader.

Peringatan HKG kali ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diisi dengan rangkaian aksi nyata yang menyentuh masyarakat, antara lain senam sehat bersama, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan bakti sosial kesehatan berupa layanan pemeriksaan laboratorium intensif, donor darah, hingga IVA Test untuk deteksi dini kesehatan reproduksi wanita.

Camat Tambusai, Muhammad Ghadafi, S.Sos, bersama jajaran Forkopimcam dan para Kepala Desa menyambut antusias kegiatan ini sebagai motor penggerak ekonomi dan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Melalui HKG ke-54, PKK Rokan Hulu membuktikan bahwa pemberdayaan keluarga adalah jalan utama menuju kemandirian bangsa.***

Penulis: Yus

Selain kursi Sekda, terdapat empat jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lainnya yang ikut dilelang, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Inspektur Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan

Langkah ini menjadi jawaban atas kekosongan jabatan Sekda definitif sejak November 2025 lalu. Kepala BKPSDM Kampar, Riadel Fitri, menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.

"Kami mengundang seluruh ASN yang memenuhi kualifikasi untuk berkompetisi secara sehat. Ini adalah kesempatan untuk berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Kampar melalui posisi strategis di birokrasi," ujar Riadel, Senin (11/5/2026).

Pansel yang diketuai oleh Prof. Ilyas Husti telah menyusun jadwal yang padat dan sistematis. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal ASN Karier BKN pada 8 hingga 22 Mei 2026.

Tahapan seleksi akan melibatkan uji kompetensi manajerial oleh UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau, penulisan makalah, hingga wawancara mendalam. Seluruh kandidat juga diwajibkan menjalani tes kesehatan jasmani, rohani, hingga tes bebas narkoba sebelum dinyatakan lolos.

Berdasarkan linimasa yang ditetapkan, pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 8 Juni 2026. Pemkab Kampar menargetkan pelantikan pejabat definitif, termasuk Sekda baru, dapat terlaksana pada minggu ketiga Juni 2026.

Kehadiran Sekda definitif nantinya diharapkan dapat menjadi "dirigen" birokrasi yang andal dalam mendampingi Bupati menjalankan program-program strategis daerah.***

Penulis; Ali Akbar

Kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui silaturahmi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus) Letjen TNI Djon Afriandi serta jajarannya. Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Kopassus Jakarta, Senin (11/5/2026).

Plt Gubri, SF Hariyanto mengatakan, keberadaan Grup 3 Kopassus di Riau diyakini akan membawa dampak positif terhadap sistem pertahanan dan keamanan daerah. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kopassus menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas wilayah, terutama karena Riau merupakan daerah strategis nasional yang memiliki posisi vital.

“Kami meyakini, kehadiran Grup 3 Kopassus di Riau akan semakin memperkuat sistem pertahanan dan keamanan wilayah strategis nasional. Semoga sinergi dan kolaborasi senantiasa terjaga membawa Provinsi Riau lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Riau, Mardoni Akrom menjelaskan bahwa kunjungan Plt Gubernur Riau ke Dumai merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan Kopassus.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov Riau dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis dengan instasi vertikal.

“Kegiatan Pak Plt Gubernur hari ini mewakili Pemprov Riau dan didampingi Wali Kota Dumai bersilaturahmi dengan Kopassus. Terlebih, saat ini telah ada Grup 3 Kopassus yang mempunyai markas di Dumai,” jelasnya.

Karo Adpim Mardoni menerangkan, Pemprov Riau siap memberikan dukungan terhadap keberadaan Grup 3 Kopassus. Termasuk, membantu pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang operasional dan akses menuju markas.

“Kita dari Provinsi Riau tentu siap mendukung Grup 3 Kopassus. Salah satunya kita siap membantu fasilitas infrastruktur seperti pembangunan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Riau,” terangnya.

Diungkapkan, dukungan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif. Ia berharap, dengan semakin eratnya hubungan antara Pemprov Riau dan Kopassus, berbagai persoalan keamanan di daerah dapat diantisipasi secara lebih cepat melalui koordinasi yang baik.

“Harapan kita tentu dengan adanya markas Kopassus di Riau, wilayah kita bisa semakin menjadi aman dan dapat teratasi berbagai masalah keamanan. Sehingga, pertemuan hari ini membuat hubungan pemerintah pusat dan daerah semakin erat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan komunikasi yang baik antara Pemprov Riau dan Grup 3 Kopassus diharapkan dapat terus terjalin ke depannya demi mendukung stabilitas hingga pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertemuan hari ini juga menjadi ajang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan begitu, kedepannya komunikasi kita bersama Kopassus bisa lebih intens. Begitu juga dengan keadaan di Riau, dapat disampaikan langsung melalui Grup 3 Kopassus kepada pusat," pungkasnya.***

Manager Terapi Germanium Pasir Pengaraian, Siti Latipah, menjelaskan bahwa kehadiran teknologi terapi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengeluhkan berbagai penyakit, khususnya para lansia.

Metode Terapi: Dari Senam Hingga Matras Batu Germanium
Siti Latipah, yang akrab disapa Ipah, memaparkan bahwa proses terapi dilakukan dengan metode yang sangat terukur. Pada pagi hari, para peserta diajak melakukan senam kesehatan bersama sebelum memulai sesi terapi inti.

"Terapi dilakukan di atas matras yang beralaskan batu Germanium. Peserta akan diminta tidur telentang, telungkup, hingga duduk di atas matras tersebut untuk melancarkan peredaran darah," ujar Ipah pada Minggu (10/4/2026).

Beberapa keunggulan program terapi ini antara lain:

• Tanpa Efek Samping: Aman diikuti oleh semua kalangan usia.
• Jadwal Rutin: Beroperasi setiap Senin hingga Sabtu (Jumat libur).
• Fasilitas Gratis: Seluruh peserta yang datang tidak dipungut biaya sepeser pun.

Selain di Pasir Pengaraian, layanan serupa juga telah dibuka di dua lokasi lainnya, yakni Kecamatan Kunto Darussalam dan Desa Bangun Jaya, Tambusai Utara.

Testimoni Warga: Solusi Bagi Penyakit Kronis
Manfaat nyata mulai dirasakan oleh para peserta. Salah seorang pria berusia 70 tahun yang rutin mengikuti terapi mengaku kondisinya membaik secara signifikan hanya dalam waktu tiga hari.

"Saya sudah bertahun-tahun menderita asam urat, kolesterol, dan diabetes. Setelah ikut terapi dan senam di sini, badan terasa jauh lebih ringan dan sudah bisa bergerak lincah kembali," ungkapnya dengan penuh syukur.

Hal senada disampaikan oleh Ibu Mardiah (60). Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak pengelola yang telah memberikan akses pengobatan gratis bagi masyarakat kecil. Menurutnya, keberadaan terapi ini sangat membantu warga yang ingin sembuh tanpa harus memikirkan biaya pengobatan yang mahal.

Penyediaan Produk untuk Penggunaan di Rumah
Meskipun layanan di lokasi diberikan secara gratis, pihak PT Inni Happy Dream juga menyediakan produk berupa matras batu Germanium bagi warga yang ingin melakukan terapi mandiri di rumah. Pemesanan dapat dilakukan langsung melalui pengurus di lokasi kegiatan.

(Yus)

"Hasil tes wawancara yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Pasal 19 ayat (2), maka yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 15 peserta," kata Syafriadi.

Adapun 15 peserta tersebut, diantaranya Ahmad Royhan Qodri, Asril Darma, Hasan, Hasnah Gazali, Helfizon, Ikhsan Fitra, Ikhwan Ridwan dan Iman Munandar B.

"Kemudian Jamadi Sipahutar, M. Hary Rubianto, Muhammad Nefos, Novyandre, Teddy Niswansyah, Witrayeni serta Yulianti," ungkapnya.

Dikatakan Syafriadi, bagi peserta yang lulus tes wawancara diharuskan membuat makalah yang berisi tentang Visi, Misi dan Program Kerja apabila terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Riau, dan sekaligus menyerahkan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru.

"Makalah sebanyak tiga rangkap dan Surat Keterangan Sehat Rohani diserahkan kepada Panitia Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selambat-selambatnya pada Selasa, 19 Mei 2026 pada hari kerja, pukul 08.00 - 16.00 wib," ungkapnya.

Sementara untuk pengumuman Seleksi Fit and Propertest di DPRD Provinsi Riau, dikatakan Syafriadi, akan diinformasikan lebih lanjut.

"Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau tidak dapat diganggu gugat," pungkasnya.***

Bertempat di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, kegiatan ini mengusung agenda utama Deklarasi Rokan Hulu Tangguh Bersih dari Narkoba. Acara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum (APH), serta berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dukungan Penuh terhadap 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Partisipasi aktif Lapas Pasir Pengaraian bukan sekadar seremonial. Kalapas Efendi Parlindungan Purba menyatakan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata dari 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Fokus utama program tersebut mencakup:

• Pemberantasan Peredaran Narkoba: Memastikan Lapas dan Rutan bersih dari barang terlarang.
• Pencegahan Modus Penipuan: Menekan segala bentuk tindak kriminal yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
• Sinergi Lintas Instansi: Membangun kerja sama solid dengan pemerintah daerah dan penegak hukum.

Komitmen Pencegahan dan Penandatanganan Deklarasi
Dalam rangkaian acara tersebut, Lapas Pasir Pengaraian juga turut berpartisipasi dalam penandatanganan naskah deklarasi. Langkah ini menjadi simbol kerja sama kolektif untuk membentengi wilayah Rokan Hulu dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

“Keikutsertaan kami dalam apel dan deklarasi Satgas Anti Narkoba ini adalah bentuk kesiapsiagaan jajaran Lapas Pasir Pengaraian. Kami berkomitmen penuh mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah,” tegas Efendi Parlindungan Purba.

Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Kondusif
Dengan terbentuknya Satgas Anti Narkoba ini, diharapkan koordinasi antarinstansi di Kabupaten Rokan Hulu semakin solid. Lapas Pasir Pengaraian berharap penguatan sinergi ini mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, baik di dalam area Lapas maupun di tengah masyarakat luas.

Komitmen ini menjadi pondasi penting bagi jajaran pemasyarakatan dalam menjaga integritas dan profesionalisme demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba.

(Humas Lapas/yus)

Pada Senin (11/5/2026), warga binaan di lingkungan Lapas Pasir Pengaraian terpantau antusias mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket C. Program ini merupakan langkah nyata dalam memenuhi hak pendidikan meskipun mereka sedang menjalani masa pidana.

Penuhi Hak Pendidikan dan Bekal Reintegrasi Sosial
Penyelenggaraan sekolah paket ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Dengan melanjutkan pendidikan formal yang sempat terputus, warga binaan memiliki peluang lebih besar untuk reintegrasi sosial saat bebas nanti.

Selain peningkatan kemampuan akademik, program ini dirancang untuk:

• Membangun rasa percaya diri.
• Menanamkan kedisiplinan diri.
• Meningkatkan motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kegiatan ini selaras dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin "Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan". Fokus utamanya adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi warga binaan di seluruh Indonesia.

Kepala Lapas Pasir Pengaraian, Efendi Parlindungan Purba, melalui Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Ega Saputra, menegaskan pentingnya akses pendidikan di dalam Lapas.

“Kami berharap melalui program ini, warga binaan tetap memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan adalah investasi penting bagi mereka untuk memperbaiki kualitas diri dan bersiap menghadapi kehidupan yang lebih baik saat kembali ke masyarakat,” ujar Ega Saputra.

Menuju Pembinaan yang Humanis dan Edukatif
Lapas Pasir Pengaraian berkomitmen untuk terus menghadirkan program pembinaan yang positif dan edukatif. Pendekatan pembinaan yang humanis ini diharapkan mampu membentuk pribadi warga binaan yang lebih mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan adanya pendidikan kesetaraan, jeruji besi bukan lagi penghalang bagi mereka yang ingin terus mengasah ilmu dan meraih masa depan yang lebih cerah.

(Humas Lapas/yus)

Banyaknya dukungan dan kehadiran Tokoh-tokoh dan komponen masyarakat yg memberikan dukungan serta melepas Prof Firdaus mendaftar sebagai calon Rektor Unri, menunjukkan perhatian yang besar terhadap penting dan strategis nya keberadaan Unri sebagai aset daerah yg diharapkan dapat secara nyata memberikan kontribusi bagi memajukan masyarakat Riau dan membangun daerah Riau.

Terlihat antusiasnya tokoh memberi dukungan kepada Prof. Dr. H. Firdaus, S.H., M.H untuk menjadi calon Rektor Universitas Riau yaitu:
 
1. Brigjen. TNI (Purn). H. Saleh Djasit, S.H (Ketua Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau/ Mantan Gubernur Riau).
2. Drs. H. Wan Thamrin Hasyim (Wakil Ketua Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau/ Mantan Gubernur Riau).
3. Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf (Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau).
4. Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil (Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau).
5. Dr. K.H. Mustafa Umar, Lc., MA (Ketua  MUI Provinsi Riau).
6. Drs. H. Ahmadsyah Harofie (Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau).
7. Fauzi Kadir, S.H., S.U (Tokoh Masyarakat Riau).
8. H. Aswandi, S.E (Tokoh Masyarakat Riau).
9. H. Khaidir Akmalmas, S.H (Dewan Pendidikan Provinsi Riau).
10. H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H (Praktisi Hukum Senior).
10. Datuk Tarlaili (Timbalan Ketua Umum DPH LAMR).
11. Hj. Dinawati, S.Ag, M.M (Ketua  DPW Muslimat NU Provinsi Riau).
12. Dr. Jupendri, S.Sos., M.I.Kom (PW Muhammadiyah Riau).
13. H. Joni Irwan, S.H., M.H (Ketua DPW IKA UII Provinsi Riau). 
14. Dr. H. Zulkarnain Kadir, S.H., M.H (Tokoh Masyarakat Riau / Praktisi Hukum Senior).
15. Nopri Andri Yulan, S.Pi (Tokoh Pemuda Riau / Mantan Presma Unri).
16. Khoirul Basar, S.H (Ketua Umum Pemuda Melayu Riau Indonesia / Mantan Presma Unri).

Dukungan ini jelas memberikan harapan agar Universitas Riau (Unri) menjadi universitas kebanggaan masyarakat Riau, menjadikan UNRI sebagai universitas yang mandiri dan berdampak nyata di tingkat global secara Nasional maupun Internasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurut mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, Sosok Prof. Dr. H. Firdaus, S.H., M.H dinilai mampu dan dapat dipercaya menjadikan Universitas Riau menjadi yang terbaik. Apalagi sebagai anak jati Riau, Profesor Firdaus sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dan banyak berkiprah untuk masyarakat Riau dan daerah.

Prof Firdaus juga sebagai pionir berdirinya fakultas hukum universitas Riau dan juga aktif disejumlah lembaga pendidikan, kemasyarakatan dan adat sehingga tidak diragukan lagi kemampuan beliau dalam mengelola Lembaga terutama universitas.

Untuk itu sudah saatnya Universitas Riau memiliki Rektor terbaik sehingga bisa mewujudkan keinginan daerah dan nasional dalam mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) unggul kedepannya.  

Apalagi saat ini sumberdaya alam Riau sangat berlimpah namun karena minimnya SDM unggul di Riau sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan yang layak. Untuk itu diharapkan Universitas Riau bisa mewujudkan SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri terutama sawit dan migas. 

"Kita harap dengan Rektor baru Unri bisa mewujudkan SDM unggul dibidang sawit, mengingat propinsi Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar nasional," ujar Saleh Djasit

Salah Djasit juga berharap Universitas Riau bisa menjadi universitas riset, dengan adanya temuan temuan baru dan ide-ide untuk pembangunan nasional dan daerah khususnya, sehingga Universitas Riau bisa menjadi kebanggaan masyarakat Riau dan Nasional.
 
"Kita harap Unri ini lahir ide-ide dan menghasilkan riset untuk pembangunan daerah dan nasional, sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat," harap mantan Gubernur Riau Saleh Djasit. 

Hal yang sama juga disampaikan Ketua LAM Riau Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf menurutnya Prof Firdaus merupakan orang yang tepat untuk memimpin Universitas Riau.

Selain merupakan anak jati Riau, Prof Firdaus juga berperan aktif memberi masukan dan berkiprah dalam pembangunan daerah.

"Prof Firdaus pengalaman dan kualitasnya tidak diragukan lagi, beliau berperan dalam Pendidikan dan pembangunan daerah," ujar ketua LAM Riau ***   

Sebelum pendaftaran, Prof Firdaus dilepas secara resmi oleh para Tokoh adat, tokoh Masyarakat, pejabat pada masanya dan rekan sejawat dalam sebuah acara yang penuh semangat dan dukungan. Pencalonan beliau ini membawa visi besar, yaitu menjadikan UNRI sebagai universitas yang mandiri dan berdampak nyata di tingkat global, menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dengan berkomitmen mewujudkan visi besar tersebut, Universitas Riau bisa menjadi Catur Mandiri yang berdampak Global dengan Empat Pilar Transformasi UNRI.

Visi besar tersebut dijabarkan melalui empat misi strategis yang disebut “Catur Mandiri Berdampak Global”, yang kemudian dioperasionalkan menjadi delapan program prioritas dalam “Asta Mandiri UNRI”.

1. Mandiri Pendidikan dengan beberapa program antaranya : Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidik melalui peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional dosen, serta menghasilkan lulusan yang siap bersaing di perusahaan nasional maupun multinasional. Kompetensi mahasiswa akan diperkuat melalui pendekatan program Kampus Berdampak.

2. Mandiri Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan beberapa program antaranya : Memastikan riset dan inovasi perguruan tinggi menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat Riau, nasional, dan global; Riset unggulan akan difokuskan pada isu-isu strategis berbasis kebutuhan masyarakat dan global, antara lain: pengelolaan lahan gambut (wetland), kemandirian pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Hasil riset akan ditransformasikan kepada masyarakat melalui program Desa Binaan.

3. Mandiri Tata Kelola, dengan beberapa program antaranya : Mentransformasi institusi menuju kampus bertaraf internasional dan masuk dalam jajaran World Class University. Tata kelola yang kuat akan dibangun melalui penguatan SDM, serta menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan permasalahan daerah melalui keilmuan yang relevan.

4. Mandiri Ekonomi, dengan beberapa program antaranya : Membangun kemandirian ekonomi kampus dengan mengoptimalkan aset, lahan, dan infrastruktur sebagai pusat bisnis komersial, memperluas jejaring di luar kampus, serta mengembangkan pusat bisnis kampus di kawasan Gobah sebagai sumber pendanaan berkelanjutan.

Calon Rektor Universitas Riau PROF. Dr. H. Firdaus, S.H., M.H menyatakan, pendaftaran dirinya sebagai rektor bukan hanya untuk jabatan, namun ingin membawa Universitas Riau menuju perubahan yang nyata sehingga berdampak Global (MBG) menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya mendaftarkan diri bukan sekadar untuk menjadi rektor, tetapi untuk membawa perubahan yang nyata dan terukur bagi Universitas Riau. Dengan konsep Catur Mandiri Berdampak Global dan Asta Mandiri UNRI, kami siap mendorong UNRI menjadi institusi yang benar-benar mandiri, dan berdampak Global (MBG) menuju Indonesia Emas 2045.” ujar Firdaus optimis.

Dukungan dan Langkah ke Depan

Acara pelepasan yang dihadiri oleh para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah pada masanya dan rekan sejawat mencerminkan kuatnya dukungan civitas akademika terhadap pencalonan ini. 

Prof. Dr. H. Firdaus.,S.H., M.H menegaskan bahwa program-program yang diusung bukan sekadar wacana, melainkan rencana aksi yang telah terstruktur dan siap dieksekusi sejak hari pertama kepemimpinan.

Seluruh sivitas akademika, mitra industri, pemerintah daerah, dan masyarakat luas diajak untuk bersama-sama mewujudkan visi Universitas Riau yang Mandiri Berdampak Global demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

Berkas Dinyatakan Lengkap dan Lanjut ke Tahap Berikutnya 

Penyerahan berkas calon Rektor Universitas Riau Prof. Dr. H. Firdaus.,S.H., M.H langsung diterima oleh Ketua Panitia Dr. H. M. Rasuli SE M, Si, AK, CA, ACPA  dan  Sekretaris Panitia Prof Dr Dewi Fortuna Ayu STP M. Si beserta sejumlah senat dan jajaran pimpinan Universitas Riau.

Menurut Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Riau (Unri) Periode 2026-2030  Dr. H. M. Rasuli SE M, Si, AK, CA, ACPA, mengatakan berkas dari calon Rektor Prof. Dr. H. Firdaus.,S.H., M.H dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Pihaknya akan melanjutkan berkas ini  untuk proses verifikasi ke tahap berikutnya.

Hingga saat ini sudah ada 4 orang yang mendaftar menjadi calon Rektor Universitas Riau, untuk keputusan nantinya  siapa yang ditetapkan dan terpilih ditentukan dalam rapat senat dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ( Mendikti-Saintek) pendaftaran akan ditutup pada besok hari (Selasa-red)

"Hingga saat ini sudah ada empat orang yang mendaftar menjadi calon Rektor, pendaftaran akan dibuka hingga besok,' ujar Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unri. ***

Keberadaan ular jenis piton dengan panjang mencapai lima meter itu, diketahui pertama kali oleh Cici, salah seorang pegawai di sana.

Ia melihat ular dengan ukuran yang cukup besar itu merayap di sekitar halaman yang dipenuhi rerumputan, pukul 08.00 WIB. Ular itu berada tepat dekat pipa air kantor pemerintahan tersebut.

Atas temuan itu, Cici membuat laporan ke Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 Pekanbaru Aman.

Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Zarman Candra, melalui timnya Dull Gammar menyampaikan bahwa proses evakuasi berjalan lancar meski sempat terkendala akses lokasi.

"Tim personel rescue segera melakukan penyisiran di lokasi. Proses evakuasi berlangsung dengan hati-hati," katanya.

Ia menyebut, sejumlah petugas melakukan evaluasi dan berhasil menangkap hewan liar tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan sekitar agar dapat segera ditangani oleh petugas berwenang.

"Jangan mencoba menangani sendiri, karena berisiko. Segera hubungi petugas agar bisa ditangani dengan aman dan profesional," pungkasnya. ***

Program promo tersebut berlaku hingga 30 Juni 2026 dan dikhususkan bagi nasabah pemegang kartu debit/ATM Gold, Platinum, dan Prioritas BRK Syariah.

Adapun paket yang ditawarkan terdiri dari Wellness Man seharga RM 958, Wellness Woman RM 978, serta Wellness Woman Gold RM 1.118. Harga tersebut setara sekitar Rp4,1 juta hingga Rp5,1 juta dan sudah termasuk fasilitas pemeriksaan kesehatan sesuai paket yang dipilih.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi BRK Syariah kepada nasabah sekaligus upaya memberikan nilai tambah melalui layanan kesehatan berkualitas internasional.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen BRK Syariah dalam menghadirkan berbagai manfaat tambahan bagi nasabah. Tidak hanya layanan perbankan, tetapi juga akses kesehatan premium dengan penawaran yang lebih hemat dan kompetitif,” ujar Edi Wardana, Minggu (10/5/2026). 

Ia menambahkan, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi nasabah yang memiliki mobilitas dan aktivitas tinggi.

“Melalui promo ini, nasabah dapat memanfaatkan layanan kesehatan di Mahkota Medical Centre dengan biaya yang lebih efisien karena mendapatkan fasilitas beli satu gratis satu. Ini tentu menjadi kesempatan yang baik bagi nasabah dan keluarga,” tambahnya.

Dalam ketentuannya, peserta diwajibkan melakukan reservasi minimal H-2 sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Paket Wellness Man dan Wellness Woman diperuntukkan bagi usia 30 hingga 40 tahun, sedangkan Wellness Woman Gold ditujukan bagi usia di atas 40 tahun.

Selain itu, peserta juga mendapatkan fasilitas penjemputan gratis di Bandara KLIA 1 dan KLIA 2. Program ini berlaku khusus di Mahkota Medical Centre Malaysia dengan jam pelayanan Senin hingga Jumat pukul 07.30–16.30 waktu Malaysia dan Sabtu pukul 07.30–11.30 waktu Malaysia.

BRK Syariah berharap kolaborasi tersebut dapat semakin memperkuat hubungan dengan nasabah sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih lengkap, modern, dan bermanfaat.***

Ahmad Adnan menegaskan bahwa BEM SI adalah wadah pergerakan intelektual, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Adnan merasa geram karena logo aliansi yang selama ini dijaga integritasnya melalui jalur perjuangan, justru digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai komoditas "jualan".

"Kami menduga adanya surat bantuan yang mencatut logo BEM SI. Perlu diingat, BEM SI bergerak dengan pergerakan, bukan dengan proposal permintaan bantuan untuk keuntungan kelompok. Saya tidak terima marwah aliansi ini dijatuhkan oleh kelompok yang tidak pantas berada di bawah naungan BEM Se-Riau," tegas Adnan.

Sebagai pemegang mandat resmi Koordinator BEM SI Riau, Adnan merasa namanya turut "dijual" secara tidak langsung karena penggunaan kop surat BEM Se-Riau dalam proposal tersebut. Ia menilai tindakan ini telah mencoreng nilai dasar mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi idealisme.

"Jika dilihat memakai kop surat BEM Se-Riau, maka secara otomatis posisi saya sebagai Korda yang sah ikut terseret. Aliansi mahasiswa adalah tempat kaum intelektual berbicara pergerakan, bukan tempat 'jualan' segelintir pihak," tambahnya.

Presiden Mahasiswa STIE Riau ini tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen untuk mengusut siapa dalang di balik pembuatan proposal tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang berani menyalahgunakan identitas BEM SI.

"Karna ini sudah mencoreng gerakan, saya akan mengusut tuntas siapa dalang di balik proposal tersebut. Kami juga akan melaporkan pihak yang berani memakai logo BEM SI untuk kepentingan pribadi," tutup Ahmad Adnan dengan nada tinggi.***

Pelaksana Harian (Plh) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmavet) Disbunnak Kampar, Azto, S.Pt mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan hewan kurban tahun 2026.

Menurutnya, H-7 sebelum Hari Raya Iduladha, petugas pengawasan sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap pedagang dan pengumpul hewan kurban.

“Biasanya data pedagang hewan kurban sudah ada di Disbunnak, sehingga memudahkan petugas melakukan pengawasan,” ujar Azto di Bangkinang, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara klinis dengan memperhatikan kondisi fisik hewan, seperti pemeriksaan mulut dan kuku guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
Selain itu, petugas juga memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat umur. Pemeriksaan dilakukan melalui susunan gigi hewan.

“Jika sudah berganti dua gigi seri atas, maka hewan tersebut sudah layak dijadikan hewan kurban,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Disbunnak Keswan Kampar juga akan menelusuri asal hewan kurban guna memastikan kesehatan dan kelayakannya sebelum dipotong.
Dalam proses pengawasan, Disbunnak akan melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap hewan kurban. 

Pemeriksaan ante mortem dilakukan sebelum penyembelihan, sedangkan post mortem dilakukan setelah hewan dipotong untuk memastikan daging aman dikonsumsi masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut, Disbunnak Keswan Kampar akan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Riau Wilayah Kampar dengan melibatkan sekitar 20 orang petugas.

“PDHI Cabang Riau wilayah Kampar nantinya akan memeriksa hewan kurban sesuai wilayah domisili masing-masing dan hasilnya tetap dilaporkan ke Disbunnak Keswan Kampar,” tambah Azto.

Disbunnak Keswan Kampar juga mengimbau panitia dan penyelenggara kurban tahun 2026 agar lebih memperhatikan jenis hewan yang akan disembelih.

Azto menyarankan agar hewan kurban yang disembelih berjenis kelamin jantan, karena hewan betina masih produktif untuk dijadikan indukan dalam pengembangbiakan ternak.

“Ini penting untuk menjaga keberlangsungan populasi ternak, karena hewan betina masih sangat dibutuhkan untuk perkembangbiakan,” tutupnya.***

Penulis: Ali Akbar