Dari laporan warga, kata dia, banjir yang merendam badan Jalan Embun Pagi di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya tersebut sudah berlangsung lama namun tak kunjung teratasi.

"Sudah dua tahun persoalan genangan air di Jalan Embun Pagi, tapi tak kunjung terselesaikan," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

"Saya sudah cek langsung ke lokasi, dan menemukan ada beberapa persoalan yang ada di sana (yang memicu terjadinya genangan banjir)," ulas Agung.

Disebutkannya, penyebab utama banjir di Jalan Embun Pagi dikarenakan drainase atau saluran pembuangan air yang ada tak mampu menampung debit air ketika intensitas hujan tinggi.

Untuk itu, terang Agung, pemerintah kota akan melakukan pelebaran drainase di kawasan itu. Kemudian juga akan dilakukan perbaikan terhadap badan jalan yang rusak akibat sering direndam banjir.

"Langkah perbaikan melalui pengaspalan serta pelebaran drainase akan segera kita eksekusi. Supaya aktivitas warga juga kembali nyaman dan aman," tutupnya.***

Penulis: Afnan

Kondisi tersebut ditandai dengan perubahan warna urin yang tampak kemerahan secara berkala setiap bulan, mengikuti pola siklus menstruasi. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai menouria, yakni keadaan langka yang terjadi akibat adanya hubungan antara rahim dan kandung kemih.

Kasus ini ditangani oleh tim multidisiplin yang terdiri dari dr. Muhammad Adan Yashar, Sp.U Subsp. TRK(K) dari Divisi Urologi dan Dr. dr. Edy Fakhrizal, Sp.OG., Subsp. Urogin RE dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi Estetika.

Dr. Edy Fakhrizal menjelaskan, sejak lahir pasien belum pernah mengalami menstruasi melalui jalur reproduksi normal. Namun, setiap bulan pasien tetap merasakan siklus haid yang ditandai dengan perubahan saat buang air kecil selama beberapa hari.

“Dalam dunia kedokteran, kondisi ini disebut menouria, yang terjadi akibat adanya hubungan antara rahim dan kandung kemih serta belum terbentuknya saluran reproduksi secara sempurna sejak dalam kandungan,” jelasnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, kondisi ini tergolong sangat jarang. Berdasarkan laporan ilmiah global, baru sekitar 37 kasus serupa yang pernah dilaporkan di dunia.

“Penanganan kasus ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi penting dalam pengembangan ilmu kedokteran,” ujarnya.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, USG, hingga MRI, tim dokter memastikan bahwa pasien belum memiliki saluran reproduksi bagian bawah. Hal ini kemudian menjadi dasar dilakukannya tindakan rekonstruksi secara kolaboratif.

Untuk mendukung penanganan, tim juga melibatkan dr. Parsaoran Nababan, Sp.U(K) dari Pontianak yang memiliki pengalaman dalam kasus serupa.

Dalam tindakan tersebut, masing-masing tim memiliki peran penting. Tim urologi yang dipimpin dr. Adan bersama dr. Parsaoran melakukan penyesuaian pada hubungan antara rahim dan kandung kemih serta memperbaiki jalur kemih agar berfungsi dengan baik.

Sementara itu, tim uroginekologi yang dipimpin dr. Edy Fakhrizal melakukan pembentukan saluran reproduksi baru serta penataan jalur agar proses menstruasi dapat berlangsung secara normal.

Seluruh tindakan berjalan dengan dukungan tim anestesi yang dipimpin dr. Sony, Sp.An guna memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama prosedur.

Selain kondisi bawaan, pasien juga memiliki riwayat cedera pada saluran kemih akibat kecelakaan sebelumnya, yang turut memengaruhi kondisi yang dialami.

Pada tahap awal tindakan, fokus utama adalah pembentukan saluran reproduksi tersebut. Proses berjalan dengan baik, dan saat ini pasien telah dapat mengalami siklus menstruasi secara normal.

Ke depan, pasien diharapkan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman, termasuk memiliki peluang untuk berkeluarga setelah masa pemulihan.

Tim dokter juga merencanakan tindakan lanjutan untuk menyempurnakan fungsi saluran kemih.

Pihak rumah sakit mengimbau masyarakat untuk memperhatikan perubahan atau keluhan terkait menstruasi, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan agar dapat ditangani sejak dini.

“Dengan dukungan tenaga medis yang kompeten dan fasilitas yang memadai, RSUD Arifin Achmad terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam menangani berbagai kondisi kesehatan, termasuk pada organ reproduksi wanita,” tutupnya. ***

Berbagai terobosan itu diungkap langsung Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho. Pria yang akrab disapa Agung Kencana ini pun mengungkap berbagai terobosan yang jadi sumber kenaikan PAD.

"Prinsipnya kita tingkatkan pelayanan dulu ke masyarakat, ke wajib pajak. Karena kan masyarakat mau bayar pajak dengan lebih mudah, tidak ribet," kata Wako Agung Nugroho, Jumat (24/4/2026).

Trobosan lain adalah dengan memberikan kemudahan dan diskon pajak PBB. Terbukti, masyarakat justru semakin ramai menbayar pajak dan meningkat drastis dari periode tahun yang sama.

Agung juga meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP mempermudah perizinan. Tak hanya itu saja, Agung minta perizinan bisa terbit dalam waktu singkat tanpa ribet.

"Contoh pajak PBG (persetujuan bangunan gedung). Kalau izin dipermudah, dipercepat ya pasti antusias orang ngurus. Terbukti di tahun ini warga patuh untuk bayar pajak, intinya pelayanan dimaksimalkan agar masyarakat tidak malas bayar pajak," terang Wako.

Selain itu, ada juga kenaikan pajak opsen, reklame, hotel, restoran dan pajak lainnya. Terbukti PAD Kota Pekanbaru naik drastis sejak kepemimpinan Agung Nugroho.

"PAD kita kenaikan cukup signifikan. Jadi jika dibandingkan periode yang sama, di tahun 2025 naik drastis. Dari Rp 800-an miliar menjadi Rp 1,2 triliun," jelas Agung yang juga Ketua Demokrat Riau tersebut.

Terpenting, kata Agung, pajak-pajak yang dibayarkan wajib dirasakan masyarakat. Salah satunya dengan perbaikan sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum yang selama ini jadi keluhan masyarakat.

"Pajak itu juga harus dirasakan masyarakat. Makanya ada perbaikan jalan, infrastruktur, fasilitas umum, kebersihan yang semuanya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tentu ingin pajak yang dibayar itu juga mereka rasakan," pungkasnya.***

Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Gedung Dharma Wanita Permaisuri, Rokan Hulu, Jumat (24/04/2026). Acara ditandai dengan penandatanganan berita acara sertijab yang disaksikan langsung oleh jajaran pengurus dan dewan penasehat.

Dewan Penasehat DWP Rokan Hulu, Ny. dr. Yeni Dwi Putri Anton, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ny. Siska Irdaningsih atas pengabdian tulusnya selama setengah dekade terakhir. Menurutnya, kepemimpinan lama telah meletakkan fondasi organisasi yang sangat kuat.

"Momen ini bukan sekadar serah terima administratif, melainkan penyerahan amanah dan harapan. Saya berharap pengurus baru dapat melahirkan inovasi yang lebih menyentuh masyarakat, seperti edukasi kesehatan dan program sosial yang transparan," ujar dr. Yeni.

Dalam pidato purnatugasnya, Ny. Siska Irdaningsih merefleksikan perjalanannya selama lima tahun sebagai proses pembelajaran yang luar biasa. Ia memaparkan sejumlah capaian signifikan, di antaranya penguatan peran sosial melalui program social working berupa bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu.

Selanjutnya, pemberdayaan anggota dengan pelaksanaan berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggota serta membangun DWP Rohul menjadi organisasi yang lebih inklusif dan dikenal luas oleh publik.

Sebagai pemegang tongkat estafet, Ny. Yuniziarti Yusmar menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program-program unggulan yang telah dirintis sebelumnya. Ia menekankan pentingnya soliditas internal tanpa membeda-bedakan pengurus.

"Mari kita bersama-sama memajukan organisasi ini. Tidak ada perbedaan antara pengurus lama dan baru. Kita akan bersinergi penuh untuk menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu," tegas Ny. Yuniziarti dalam sambutan perdananya.

Acara ditutup dengan penyerahan cendramata kepada Ny. Siska Irdaningsih sebagai simbol penghormatan atas dedikasinya bagi kemajuan kaum perempuan di Rokan Hulu.***

Penulis: Yus

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Konsul Malaysia di Pekanbaru Mohammed Hosnie Shahiran bin Ismail kepada perwakilan pengurus masjid, bertempat di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, Jumat (24/4/2026).

Penyerahan bantuan disaksikan Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar bersama Kepala DPKP Zarman Candra.

Di kesempatan itu, Markarius Anwar dan pengurus masjid penerima bantuan langsung melakukan uji coba pemadaman api menggunakan APAR.

Usai kegiatan, Markarius menyampaikan terima kasih kepada Konsulat Malaysia yang telah memberikan bantuan APAR guna meminimalisir kebakaran bangunan khususnya rumah ibadah.

"Intensitas kebakaran cukup mengkhawatirkan, maka harus ada kesiapsiagaan,” ujarnya.

Sementara itu, Konsul Malaysia Mohammed Hosnie Shahiran bin Ismail menyebutkan bahwa APAR tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemadaman awal ketika terjadi kebakaran.

"Program ini adalah kegiatan kolaborasi dengan Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan," ucapnya.***

Penulis: Afnan

Dalam suasana yang khidmat, Syahrial Abdi menekankan bahwa keberangkatan ini adalah momentum yang patut disyukuri sebagai karunia besar setelah masa tunggu yang panjang.

Selain memberikan ucapan selamat, Syahrial menitipkan pesan khusus yang menyentuh hati para jemaah. Ia memohon agar jemaah menyelipkan doa bagi kemajuan dan keamanan daerah saat berada di tempat-tempat mustajab seperti Multazam atau Raudhah.

"Kami menitipkan doa agar Provinsi Riau selalu dalam keadaan aman, damai, dan kondusif, serta terhindar dari segala marabahaya. Semoga seluruh jemaah diberikan kekuatan fisik dan mental yang tangguh selama di Arab Saudi," ujar Syahrial Abdi.

Senada dengan Pemerintah Provinsi, Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, yang turut hadir memastikan bahwa jemaah asal Pekanbaru mendapatkan perlakuan istimewa. Salah satu dukungan nyata adalah pembebasan biaya transportasi domestik.

Ingot mengungkapkan bahwa seluruh biaya akomodasi dan transportasi lokal dari Pekanbaru menuju Embarkasi Batam sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Pekanbaru.

"Untuk biaya domestik, seluruhnya telah ditanggung Pemerintah Kota. Kami ingin jemaah berangkat dengan hati yang tenang, tanpa dibebani biaya tambahan, sehingga bisa fokus sempurna pada rukun dan wajib haji," tegas Ingot.

Pemerintah berharap sinergi pelayanan antara kabupaten/kota dan provinsi dapat terus ditingkatkan demi kenyamanan tamu Allah. Prosesi pelepasan ditutup dengan doa bersama dan jabat tangan hangat antara pejabat daerah dengan para jemaah sebelum mereka memasuki bus menuju bandara.

Dengan dilepaskannya kloter pertama ini, rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Riau tahun 2026 resmi dimulai dengan target kepulangan yang juga akan disambut dengan pelayanan maksimal.***

Hewan tersebut telah dinyatakan lolos seleksi awal dan kini diusulkan ke Sekretariat Presiden untuk disalurkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang.

Untuk menjamin keamanan konsumsi, tim ahli telah mengambil sampel guna uji laboratorium secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan oleh UPT Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Hewan (LVKH) DPKH Riau guna memastikan sapi bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit menular lainnya.

Kepala DPKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, menjelaskan bahwa setiap tahapan pengujian dijalani dengan sangat serius sesuai standar protokol nasional.

"Peninjauan ini memastikan sapi dalam kondisi prima, bersih dari penyakit, dan memenuhi seluruh syariat sebagai hewan kurban. Kami ingin memastikan hewan bantuan Presiden ini benar-benar aman dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Mimi, Kamis (23/4/2026).

Mimi menambahkan, sapi Simental asal Rumbai ini tidak terpilih secara instan. Hewan tersebut telah melewati proses penilaian cermat oleh para ahli di bidang peternakan, mulai dari postur tubuh, nafsu makan, hingga riwayat kesehatan.

Dengan bobot yang hampir mencapai satu ton, sapi ini diharapkan dapat menghasilkan distribusi daging kurban yang luas bagi warga Pekanbaru. Penunjukan sapi dari peternak lokal ini juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap kualitas peternakan rakyat di Provinsi Riau.

Langkah pengecekan fisik dan klinis ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas hewan kurban agar memenuhi unsur Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).***

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menegaskan bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi tenaga kerja nasional yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan.

Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan program, peserta akan melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

“Kami mengajak adik-adik peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini karena sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang dimiliki,” ujar Yassierli.

Untuk itu, ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam siaran pers yang disampaikan kepada AmiraRiau.com, lebih lanjut, Yassierli menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program agar tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan lebih merata di seluruh Indonesia guna memperluas kesempatan bagi putra-putri daerah.

Selain pemerataan wilayah, program juga akan diperluas agar terbuka bagi seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, Kemnaker turut mengkaji penguatan keterlibatan perusahaan, termasuk skema kontribusi yang lebih terstruktur untuk mendukung pembinaan peserta.

Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan telah menunjukkan praktik baik dalam pemagangan melalui pemberian proyek kerja, evaluasi berkala, hingga pendampingan langsung, yang akan terus diperkuat dalam skema kemitraan yang lebih luas.

“Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

“Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,” katanya.

Melalui platform tersebut, ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Di akhir pernyataannya, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan mentor atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Pemagangan Nasional Batch I.***

Kepala Kanwil Kemenhaj Riau, Defizon, mengungkapkan bahwa kloter pertama (BTH 03) asal Kota Pekanbaru menjadi rombongan pembuka yang dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada hari ini, Jumat, 24 April 2026.

"Pagi ini jemaah diterbangkan ke Arab Saudi dan akan dilepas secara resmi oleh Sekretaris Daerah Riau di Aula II Asrama Haji Batam. Seluruh persiapan administrasi, termasuk visa, sudah rampung 100 persen," ujar Defizon.

Pada musim haji 2026, pemerintah kembali menerapkan pola Embarkasi Batam. Jemaah asal Riau dibagi menjadi dua gelombang, dimana gelombang pertama (Kloter 3 s.d. 12) diberangkatkan langsung menuju Madinah dan gelombang kedua (Kloter BTH 18) bergabung dengan jemaah asal Kalimantan Barat menuju Jeddah.

Mengenai mobilitas, jemaah dari wilayah daratan seperti Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hulu menggunakan jalur udara menuju Batam. Sementara jemaah dari wilayah pesisir seperti Dumai, Bengkalis, dan Inhil menempuh jalur laut menuju titik embarkasi.

Defizon memberikan catatan khusus mengingat 76,2 persen jemaah haji Riau tahun ini masuk dalam kategori Risiko Tinggi (Risti). Mengingat haji adalah ibadah fisik, jemaah diimbau untuk tidak mengabaikan kondisi tubuh.

"Kami meminta jemaah rutin berolahraga ringan dan menjaga pola makan. Persiapan pemahaman manasik juga penting agar jemaah tidak bingung saat menjalankan rukun dan wajib haji di Tanah Suci nanti," tambahnya.

Kemenhaj Riau memastikan bahwa seluruh kebutuhan jemaah, mulai dari konsumsi, koper, hingga transportasi di Arab Saudi, telah disiapkan dengan standar pelayanan terbaik.

"Kami minta jemaah berangkat dengan perasaan senang dan gembira. Jangan berpikir sulit. Jika hati tenang dan gembira, secara fisik jemaah akan lebih kuat dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah," pungkas Defizon.***

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, yang menegaskan bahwa literasi keuangan kini menjadi program prioritas daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam arahannya, Sekda Mahadar menyoroti maraknya modus penipuan daring yang kerap menyasar masyarakat melalui tawaran keuntungan tidak wajar. Ia meminta para abdi negara untuk menjadi contoh dalam kebijakan bertransaksi.

"Saya ingatkan kepada seluruh ASN, jangan sampai terjebak investasi bodong. Hindari transaksi sembarangan yang menyebabkan data pribadi bocor dan disalahgunakan untuk penipuan. Ikuti kegiatan ini agar mengerti manfaat besar dari pengelolaan keuangan yang sehat," tegas Mahadar.

Selain manajemen aset, sosialisasi ini menitikberatkan pada pentingnya mengatur keuangan pribadi secara bijak, termasuk penyediaan dana darurat sebagai fondasi stabilitas ekonomi keluarga.

Hadir sebagai narasumber, Fajrin dari OJK Provinsi Riau memaparkan modus operandi investasi ilegal yang kian beragam. Ia membekali peserta dengan Prinsip 2L sebagai tameng utama. Pertama, pastikan lembaga atau perusahaan memiliki izin resmi dari otoritas berwenang (OJK) dan kedua, logis, periksa apakah imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan rasional dan masuk akal.

"Kami meminta masyarakat waspada dan mencari tahu asal-usul perusahaan sebelum berinvestasi. Selain investasi ilegal, kami juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi judi online yang merusak tatanan ekonomi keluarga," ujar Fajrin.

OJK juga mensosialisasikan prosedur pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Hal ini penting agar para pelaku UMKM dan ASN di Siak memiliki saluran resmi untuk mencari keadilan jika menemui kendala finansial.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diharapkan mampu mencetak para agen literasi baru yang dapat menyebarkan pemahaman keuangan sehat kepada keluarga dan lingkungan sekitar di Kabupaten Siak.***

Dalam rapat yang di gelar di Kediaman Wakil Gubernur, Kamis (23/4/2026) tersebut, dibahas kebutuhan pengamanan yang akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena peserta Rakor diperkirakan  lebih dari 1000 orang. Selain itu, pengaturan lalu lintas, ketersediaan ambulans, dan pengamanan lokasi acara menjadi perhatian utama demi kelancaran kegiatan.

Koordinasi lintas dinas lainnya juga ditekankan untuk memastikan seluruh aspek pendukung berjalan optimal. Hal ini dinilai penting mengingat akan ada tamu dari pemerintah pusat serta kepala daerah kabupaten/kota di Riau.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang memberikan sejumlah arahan strategis. Ia menegaskan pentingnya penentuan topik utama Rakor Desa yang relevan dengan kondisi saat ini dan ditetapkan secepatnya.

“Segera tetapkan topik untuk Rakor desa, dalam rangka kebakaran hutan dan super el nino yang akan terjadi, karena siklusnya besar dan berat,” ujar SF Hariyanto

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar seluruh materi dan kebutuhan kegiatan dipersiapkan secara matang. Ia menegaskan, tema dan seluruh kebutuhan pendukungnya harus disiapkan dari sekarang.

Terkait undangan, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi pusat seperti BNPB dan BMKG. Ia mengatakan, tanggal pasti harus segera disiapkan agar surat permohonannya bisa segera disampaikan.

"Untuk pesertanya kan kepala desa, desa mana saja yang diundang? Apakah kabupaten saja? atau dari kota juga? Atau hanya yang desanya berpotensi terjadi kebakaran hutan saja?" ujarnya.

Menutup rapat tersebut, ia menegaskan agar seluruh pihak segera menuntaskan setiap tugas yang telah dibahas dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa nanti akan ada rapat lanjutan untuk memantau perkembangan persiapan.***

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau Ismon mengatakan, dari hasil koordinasi yang pihaknya lakukan dengan pihak Pertamina, saat ini memang tidak lagi diperbolehkan SPBU melayani masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, usaha mikro dan layanan umum lainnya dengan surat pengantar dari kepala desa (Kades). Karena saat ini pembelian tersebut harus menggunakan aplikasi XStar. 

“Memang saat ini surat rekom dari Kades tidak berlaku lagi untuk pembelian BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, usaha mikro dan lainnya. Melainkan harus menggunakan aplikasi XStar,” katanya, Kamis (23/4/2026).

Untuk itu, saat ini pihaknya bersama dinas terkait terus mensosialisasikan aplikasi XStar. Aplikasi ini dibuat memang dengan tujuan agar penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. 

“Yang mensosialisasikan dinas terkait, seperti kalau kepada nelayan dinas perikanan. Pihak Pertamina menargetkan akhir tahun ini penggunaan aplikasi tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, terkait stok BBM bersubsidi, dari hasil koordinasi pihaknya, Pertamina memastikan bahwa stok BBM di Riau masih dalam kondisi aman. Termasuk juga stok gas Elpiji. 

“Kalau stok BBM dan elpiji di Riau dilaporkan aman. Yang perlu diantisipasi adalah beralihnya masyarakat yang biasa menggunakan subsidi ke non subsidi,” ujarnya.

Dalam hal pengawasan tersebut, pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan subsidi, namun menggunakan subsidi.

“Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga kami lakukan. Karena pengawasan juga diperlukan,” sebutnya.***

Sebanyak 63 PMI serta 7 warga negara asal Myanmar diamankan petugas saat tengah bersembunyi di kawasan hutan pesisir Pantai Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.

Pengungkapan dramatis ini bermula dari informasi akurat masyarakat yang mencium adanya aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir pada Sabtu (18/4/2026). Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Polres Dumai segera melakukan penyisiran intensif di area hutan yang kerap dijadikan titik keberangkatan ilegal menuju negeri jiran menggunakan speedboat.

Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang mengatakan total ada 70 orang yang diamankan dari lokasi pesisir tersebut. 

"Kami menemukan mereka tengah menunggu jemputan di tengah hutan. Kelompok ini terdiri dari 56 warga negara Indonesia dan 7 warga negara Myanmar yang semuanya langsung kami bawa ke Mapolres untuk pemeriksaan," ujar Angga Kamis (23/4/2026). 

Tak berhenti di pesisir, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus hingga ke wilayah perkotaan. Petugas kemudian mendatangi sebuah rumah di Jalan Meranti Darat, Kecamatan Dumai Barat, yang diduga kuat berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. 

"Di sana, petugas kembali menemukan 5 orang calon PMI perempuan yang sedang menunggu giliran untuk diberangkatkan," ucap Angga.

Dalam operasi ini, Satreskrim Polres Dumai berhasil membekuk dua orang aktor intelektual berinisial MF dan RGS pada Senin (20/4/2026). MF berperan sebagai penyedia rumah singgah bagi para PMI yang datang dari luar daerah, sementara RGS bertugas sebagai sopir logistik yang mengantar jemput para korban dari titik penampungan menuju lokasi keberangkatan di pantai.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam operasional ilegal ini, termasuk dua unit mobil berwarna hitam dan merah serta dua unit telepon genggam milik tersangka. 

"Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku nekat menjalankan bisnis gelap ini demi mendapatkan keuntungan ekonomi secara instan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Atas tindakan tersebut, MF dan RGS kini terancam hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Kepolisian menegaskan bahwa praktik rekrutmen dan penempatan tenaga kerja tanpa izin resmi merupakan tindak pidana serius yang sangat berisiko terhadap keselamatan nyawa para pekerja migran.

"Kami akan terus memburu jaringan penyelundup manusia hingga ke akar-akarnya demi mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas penampungan orang asing atau keberangkatan ilegal di lingkungan sekitar mereka," pungkasnya.***

Langkah tegas ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Afdeling IV Estate Bukit Payung PT KTBM, Desa Pantai. Sebanyak 1.167 unit rakit tambang ilegal berhasil dimusnahkan oleh tim gabungan guna memutus siklus operasional para penambang liar di lapangan.

Penindakan masif ini menyasar 210 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah hukum Polres Kuansing. Operasi besar-besaran ini bukan sekadar gertakan, melainkan upaya konkret untuk menghentikan degradasi ekosistem sungai yang kian mengkhawatirkan akibat aktivitas tanpa izin tersebut.

Brigjen Hengki menegaskan bahwa aktivitas PETI telah melukai aliran Sungai Kuantan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sekitar. 

"Melalui strategi green policing, Polda Riau tidak hanya mengedepankan tindakan represif, tetapi juga aspek preventif dan edukatif. Tujuannya mengembalikan fungsi alam sembari memastikan hukum tetap tegak di Bumi Lancang Kuning tanpa memberi ruang sedikit pun bagi pelaku perusakan lingkungan," ujar Hengki.

Berdasarkan data dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, sebanyak 29 kasus PETI berhasil dibongkar dengan total 54 tersangka yang kini telah diamankan. Penangkapan ini merupakan hasil kerja keras intelijen dan patroli lapangan yang intensif selama empat bulan terakhir. 

Angka tersebut mencerminkan betapa masifnya pergerakan tambang ilegal yang selama ini beroperasi secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Tak hanya menghancurkan alat produksi, polisi juga berhasil memutus urat nadi logistik para pelaku dengan menyita sekitar 4,5 ton solar subsidi. 

Bahan bakar tersebut diduga kuat digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin PETI yang merusak aliran sungai. Dua tersangka penyelundup BBM pun turut diciduk dalam operasi terbaru, sebuah langkah strategis untuk memastikan mesin-mesin perusak alam tersebut tidak lagi bisa beroperasi.

Menariknya, pendekatan kali ini juga menyentuh aspek kearifan lokal dengan melibatkan lembaga adat dan Dubalang sebagai penjaga living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. 

"Nilai-nilai adat sangat efektif untuk memperkuat kesadaran kolektif agar warga berhenti merusak alam. Dalam norma adat setempat, merusak lingkungan merupakan pelanggaran moral berat yang tidak dapat ditoleransi," tegas Hengki.

Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah tegas yang diambil oleh jajaran Polda Riau. Pemerintah daerah bersama tokoh adat kini tengah menggodok sanksi sosial bagi para pelaku agar tercipta efek jera yang lebih mendalam di tingkat akar rumput.

"Penanganan PETI harus dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui pendekatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ucap Suhardiman.

Komitmen bersama antara aparat, pemerintah, dan tokoh masyarakat ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas lingkungan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. 

"Fokus ke depan tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya restorasi lahan dan sungai yang telah rusak. Dengan kolaborasi lintas sektor, Sungai Kuantan diharapkan dapat kembali lestari dan memberikan manfaat positif bagi generasi mendatang," pungkasnya.***

Dalam persidangan, JPU mengungkap adanya dugaan permintaan uang sebesar 5 persen dari nilai anggaran atau sekitar Rp7 miliar yang dikaitkan dengan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Dinas PUPR. Permintaan itu disebut tidak hanya berupa imbauan, tetapi juga disertai tekanan terhadap para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Jaksa Meyer Simanjuntak mengatakan, pihaknya menghadirkan sejumlah saksi kunci untuk memperkuat konstruksi perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Kami menghadirkan tiga Kepala UPT, yaitu Ludfi Hardi, Khairil Anwar, dan Basharuddin. Kemudian satu saksi lain merupakan staf dari Pak Basharuddin,” ujar Meyer.

Dua saksi yang dihadirkan, yakni Lutfi Hardi dan Chairil Anwar, memberikan keterangan yang dinilai sesuai dengan dakwaan jaksa. Keduanya mengungkap peran sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas PUPR Arif dan terdakwa Abdul Wahid, dalam rangkaian dugaan praktik tersebut.

Jaksa KPK juga mengungkap sejumlah pertemuan sebelumnya, termasuk pertemuan pada 7 April yang berlangsung di hari libur.

Menurut JPU, penandatanganan DPA sempat tertunda lantaran para kepala UPT belum menyanggupi permintaan dana. Namun setelah muncul kesepakatan terkait kontribusi 5 persen, dokumen anggaran akhirnya ditandatangani.

Jaksa menjelaskan praktik tersebut dilakukan melalui berbagai pertemuan, baik formal maupun informal. Dalam salah satu pertemuan, terdakwa disebut menyampaikan kalimat bernada tekanan seperti “harus patuh” hingga ancaman mutasi bagi pihak yang tidak mengikuti arahan.

Selain itu, terungkap pula penggunaan istilah kode “7 batang” yang diduga merujuk pada nilai Rp7 miliar per satuan.

“Dalam perkara korupsi, komunikasi sering menggunakan istilah tertentu. Di sini digunakan ‘7 batang’, yang kami pahami sebagai Rp7 miliar,” ujar Meyer.

JPU juga menyoroti adanya pertemuan tanpa undangan resmi, tanpa notulensi, serta praktik pengumpulan ponsel peserta rapat. Hal itu dinilai sebagai indikasi pembahasan sensitif yang dilakukan secara nonformal.

Lebih lanjut, kehadiran terdakwa dalam rapat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) disebut untuk memperkuat pernyataan adanya satu komando kepada kepala dinas. Kondisi tersebut, menurut jaksa, membuat para kepala UPT meyakini bahwa permintaan dana itu memang ditujukan kepada terdakwa.

JPU menegaskan seluruh rangkaian peristiwa didukung alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan, mulai dari dokumen hingga barang bukti. Bahkan disebut telah terjadi beberapa kali penyerahan uang sebelum adanya informasi kedatangan tim KPK ke lapangan.

Menanggapi bantahan pihak terdakwa, jaksa menegaskan bahwa penolakan merupakan hak, namun harus dibuktikan secara hukum.

“Silakan membantah, tapi harus dengan bukti. Dalam hukum, yang dinilai adalah alat bukti, bukan sekadar pernyataan,” tegas Jaksa KPK.***

PADA 23 April setiap tahunnya diperingati sebagai hari buku se dunia. Buku tentu menjadi bacaan yang berisi segala ilmu yang ada di dalamnya. Tradisi menulis yang kemudian menjadi buku sebenarnya telah lama di warisi oleh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebutlah seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta, Tan Malaka dan juga Buya HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Tokoh tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut telah mewarisi tradisi dalam hal menulis sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Dan hasil karyanya dapat di baca hingga saat ini oleh beberapa generasi.

Kebiasaan menulis telah menjadi tradisi dalam perjuangan khususnya bagi perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Tokoh seperti Buya HAMKA yang dalam aktivitas kesehariannya selalu menulis, menulis dan menulis. Kualitas tulisan Buya HAMKA tidak diragukan lagi. Tokoh pejuang kemerdekaan dan penulis tersebut juga dikenal sebagai ulama besar dari Muhammadiyah. Buya HAMKA tidak saja dikenal sebagai tokoh politik, Ulama besar, Filsuf dan Sastrawan namun juga seorang penulis yang memiliki kualitas penulisannya yang cukup hebat. Kualitas kehebatan Buya HAMKA dalam hal tradisi menulis tersebut adalah lahirnya mahakarya yaitu Tafsir Al-Azhar. Beliau menyelesaikannya di penjara lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Beberapa hasil karya beliau seperti tenggelamnya Kapal Van der Wijck, Tasawuf Modern, Di bawah Lindungan Ka’bah, Merantau ke Deli, Pandangan Hidup Muslim dan beberapa karya beliau lainnya.

Dalam Film perjuangan Buya HAMKA yang sudah tayang di beberapa bioskop di Indonesia hingga juga di Malaysia dapat diamanati dan dipelajari bahwa tradisi menulis merupakan salah satu kekuatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangan Buya HAMKA tersebut dapat diambil pelajaran bahwa tradisi menulis telah menjadi kekuatan oleh tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak lagi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tradisi menulis menjadi kekuatannya seperti Tan Malaka.

Tradisi dan kebiasaan menulis merupakan suatu keniscayaan dalam hal peningkatan kompetensi dan dalam upaya membangun generasi yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Di banyak negara, tradisi menulis telah menjadi terobosan di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal dan majalah akan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan untuk di rumuskan dan seterusnya di aplikasikan. Penulis berkeyakinan, tradisi dalam hal menulis akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada selama ini.

Ketersediaan insfrastruktur yang memadai juga menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan tradisi menulis tersebut. Ketersediaan infrastruktur berupa internet dan perangkat yang mendukungnya seperti ruangan dan ketersediaan buku-buku merupakan faktor yang juga penting dalam upaya peningkatan tradisi menulis tersebut. Tingkat pembangunan suatu bangsa yang di dalamnya peningkatan pengetahunan literasinya sangat berkaitan pula dengan dukungan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan dorongan akan pengetahuan menulis tersebut. Oleh sebab itu, mulailah dengan tradisi menulis yang telah dilakukan oleh para tokoh perjuangan Indonesia, agar rentetan sejarah tidak akan hilang dan dilanjutkan dengan generasi selanjutnya.***

(Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA. Penulis; Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau dan ppenulis buku, opini lepas masalah politik internasional dan pembangunan daerah)

Proses pendaftaran dimulai pada 23 April hingga 23 Mei 2026 dan terbuka bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi ketentuan.

Ketua Tim Seleksi, Syarifah Farradinna, dalam pengumuman Nomor: 001/TIMSEL-KPID/2026 menyampaikan bahwa seleksi ini bertujuan menjaring figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta kepedulian terhadap dunia penyiaran.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar. Di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki pendidikan minimal Strata-1 atau kompetensi intelektual yang setara.

Selain itu, pelamar juga harus sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, serta tidak memiliki catatan perilaku tercela. Aspek pengalaman dan pengetahuan di bidang penyiaran juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi.

“Kemudian, tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa; bukan anggota legislatif atau yudikatif; bukan pejabat pemerintah; dan nonpartisipan,” ujar Syarifah dikutip Kamis (23/4/2026).

Dalam tahapan administrasi, pelamar diwajibkan menyusun makalah visi dan misi terkait KPI sebagai salah satu syarat utama. Makalah tersebut harus ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 pada kertas A4, dengan jumlah 7 hingga 10 halaman di luar sampul.

Adapun sistematika penulisan meliputi halaman judul yang memuat judul makalah, identitas penulis, serta tempat dan tanggal penulisan. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar isi, Bab Pendahuluan, Bab Pembahasan, Bab Kesimpulan, serta Daftar Pustaka.

Selain makalah, pelamar juga wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi, daftar riwayat hidup (curriculum vitae), fotokopi KTP, serta fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Berkas lainnya meliputi pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar dengan latar belakang merah, surat pernyataan nonpartisan atau tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik, serta surat dukungan dari masyarakat.

Tak kalah penting, pelamar juga harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, surat bebas narkoba dari instansi berwenang, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta surat pernyataan bukan anggota legislatif, yudikatif, maupun pejabat pemerintah.

Selain itu, juga wajib melampirkan surat pernyataan tidak memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kepemilikan lembaga penyiaran.

Khusus bagi anggota KPID daerah yang masih menjabat (petahana), tetap diwajibkan menyerahkan berkas administrasi, namun tidak perlu mengikuti uji kompetensi.

Seluruh berkas pendaftaran disampaikan dalam bentuk hardcopy dengan dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Dokumen tersebut kemudian dikirimkan ke Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Riau yang beralamat di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 719, Pekanbaru, kode pos 28128.

Pengiriman dapat dilakukan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya pada hari kerja pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, dengan batas akhir sesuai cap pengiriman tanggal 23 Mei 2026.

Untuk memudahkan pelamar, formulir pendaftaran serta informasi lengkap terkait persyaratan dapat diunduh melalui laman resmi DPRD Riau di https://dprd.riau.go.id.

Sementara itu, informasi tambahan juga dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung Nurbalian di nomor 082386091217.***

Didampingi Kepala Seksi Intelijen, Jackson Apriyanto Pandiangan, SH., MH., Kajari menyimak langsung presentasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana program strategis pemerintah daerah dengan koridor hukum yang berlaku. Kejari Kampar memposisikan diri sebagai mitra strategis untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai regulasi.

“Dukungan kami berikan melalui fungsi pengawasan dan pendampingan hukum. Tujuannya jelas, agar setiap program berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” tegas Dwianto Prihartono.

Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah penekanan Kejari Kampar terhadap mitigasi risiko AGHT. Jaksa Intelijen akan berperan aktif memetakan potensi gangguan yang bisa menghambat progres pembangunan di lapangan.

Pihak Kejaksaan menilai bahwa proyek strategis harus berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan adanya pendampingan sejak dini, diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi OPD dalam mengeksekusi anggaran pembangunan.

Sinergi antara aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Kampar ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif. Melalui transparansi sejak tahap perencanaan, Kabupaten Kampar optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci utama dalam membangun daerah yang maju tanpa meninggalkan aspek kepatuhan hukum.***

Penulis: Ali Akbar

Penangkapan ini bermula dari keresahan para ibu di Desa Sukamaju yang mencium aroma mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan mereka. Tak ingin anak-anak mereka terjerumus, para ibu ini melaporkan kekhawatiran tersebut kepada anggota Bhabinkamtibmas, yang kemudian diteruskan langsung ke meja Kapolsek Singingi Hilir.

Kapolsek Singingi Hilir, Iptu Alferdo Krisnata Kaban, langsung merespons laporan tersebut dengan menerjunkan Unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan mendalam. 

"Setelah melakukan pengintaian selama empat hari penuh, petugas akhirnya berhasil memetakan lokasi persembunyian para pelaku yang kerap berpindah tempat," ujar Alferdo Kamis (23/4/2026).

Puncak dari penyelidikan ini terjadi di sebuah pondok terpencil milik tersangka berinisial SL (48). Di tempat yang diduga kuat sebagai markas distribusi tersebut, petugas melakukan penggerebekan mendadak dan mendapati SL sedang asyik menimbang serta membungkus paket sabu bersama tiga rekan komplotannya, yakni KN (40), BN (31), dan ND (39).

"Dalam penggerebekan tersebut, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa lima paket sabu dengan berat kotor mencapai 23,31 gram. Selain narkotika, petugas juga menyita dua unit timbangan digital, plastik pembungkus siap edar, alat isap (bong), empat unit ponsel, serta uang tunai sebesar Rp 450.000 yang diduga hasil transaksi," jelasnya.

Iptu Alferdo menjelaskan bahwa keempat pelaku ini merupakan target utama dalam Operasi Anti Narkotika (Antik) Lancang Kuning. Tersangka SL sendiri diidentifikasi sebagai otak di balik jaringan ini, yang mengatur strategi distribusi sabu di wilayah Singingi Hilir dan sekitarnya.

Alferdo memberikan perhatian khusus pada informasi mengenai target peredaran yang menyasar anak sekolah. Menurut Alferdo, tindakan cepat ini merupakan langkah antisipasi krusial untuk memutus rantai peredaran sebelum zat perusak syaraf tersebut merambah lebih jauh ke institusi pendidikan atau kalangan anak muda di desa-desa.

"Saat ini, keempat tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Singingi Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami berkomitmen akan terus mendalami jaringan ini hingga ke akarnya guna memastikan lingkungan sekolah di Kuansing tetap bersih dan aman dari jeratan narkoba," tegasnya.***

Angkutan mandiri ini diamankan saat tim melakukan patroli rutin pada akhir pekan kemarin. Mereka didapati petugas hendak membuang sampah di beberapa TPS liar.

"Kami tangkap di daerah Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki. Mereka ketahuan membuang sampah di pinggir Jalan Air Hitam," kata Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, dari penelusuran di lapangan didapati bahwa angkutan mandiri itu membawa sampah dari luar daerah dan sengaja di buang di pinggiran Kota Pekanbaru.

"Rata-rata angkutan mandiri ini mengambil sampah dari Kampar, yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru. Seperti dari Tapung, Rimbo Panjang," terang Reza.

Ia mengaku, ketiga angkutan mandiri jenis pickup ini sempat dikandangkan ke Mako Satpol PP Pekanbaru selama 5 hari. Sementara pemilik angkutan masing-masing diberikan sanksi denda Rp2,5 juta.

Reza menegaskan, jika masih didapati mereka melakukan pengangkutan sampah dan membuang sembarangan, maka akan diberikan sanksi lebih tegas berupa penyitaan kendaraan.

Pihaknya tidak main-main dalam penegakan aturan terhadap pembuang sampah sembarangan ini. Ia berkomitmen untuk menjaga Kota Pekanbaru bersih dari sampah.

"Lokasi rawan itu di perbatasan Pekanbaru Rimbo Panjang, dan Tapung Kampar. Kita tetap melakukan patroli rutin setiap hari," pungkasnya. ***

Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pengurus inti FKKM, bidang pendidikan dan pelatihan, guru pembimbing Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), serta pengawas inti FKKM, Kamis (23/4/2026). Dalam kegiatan itu, ia didampingi oleh Kasi Pendidikan Madrasah, Masnur.

Menurut Erizon, K-OMICE merupakan langkah strategis untuk memperkuat prestasi madrasah, khususnya dalam menghadapi ajang OMI hingga tingkat nasional. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas guru dan proses pembelajaran di kelas.

“Kompetensi guru saat ini harus terus ditingkatkan. Standarisasi proses pembelajaran wajib mengacu pada kurikulum atau standar nasional. Jika capaian pembelajaran belum terpenuhi, maka perlu dilakukan remedial, kegiatan ekstrakurikuler, hingga les tambahan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi praktik mendongkrak nilai tanpa peningkatan kemampuan siswa.
“Kalau nilai siswa yang kita naikkan tanpa proses yang benar, itu tidak akan menambah kepintaran anak-anak kita. Untuk itu, jangan biasakan yang biasa saja, tapi biasakan yang benar,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pendidikan Madrasah, Masnur, menjelaskan bahwa K-OMICE tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi, tetapi juga pada pembentukan ekosistem pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan di madrasah.

“Program K-OMICE ini adalah upaya kita membangun sistem pembinaan yang terarah bagi guru pembimbing OMI. Kita ingin guru tidak hanya siap menghadapi kompetisi, tetapi juga mampu membangun budaya belajar yang kuat di madrasah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara FKKM, guru, dan pengawas menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
“Kolaborasi yang solid akan menghasilkan output yang maksimal. Harapan kita, madrasah di Kampar mampu melahirkan siswa-siswa berprestasi yang siap bersaing di tingkat provinsi hingga nasional,” tutupnya.

Melalui penguatan K-OMICE ini, Kemenag Kampar optimistis kualitas pendidikan madrasah akan terus meningkat, sekaligus mencetak generasi unggul yang kompetitif dan berintegritas.***

Penulis: Ali Akbar

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar Afriansyah Noor saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Sucofindo di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” ucapnya.***

Bupati Afni mengawali pertemuannya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fokus utamanya adalah memohon peningkatan status jalan non-komersil yang saat ini masih masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Ivo Mas Tunggal.

Jalan tersebut merupakan urat nadi bagi warga di lima kampung dan dua kelurahan di Kecamatan Kandis, meliputi Kelurahan Simpang Belutu, Kandis Kota, hingga Kampung Belutu, Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang, dan Pencing Bekulo.

"Total ada 47.358 jiwa yang terdampak. Kami meminta jalan akses masyarakat ini dikeluarkan dari HGU atau skema pinjam pakai agar Pemkab bisa membangun infrastruktur permanen. Alhamdulillah, Bapak Menteri memberikan dukungan penuh untuk kepentingan publik," ungkap Afni.

Selain akses jalan, Afni juga mengajukan pelepasan lahan untuk sekolah, rumah ibadah, lapangan bola, Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang masih berada di areal HGU.

Agenda berlanjut dengan menemui Dirjen Migas La Ode Sulaiman dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Sumartono. Bupati mengusulkan pinjam pakai aset negara yang berada di wilayah kerja hulu Migas (PHR) guna mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Permohonan ini terbagi dalam dua tahap strategis yang mencakup fasilitas krusial di Kecamatan Minas. Tahap I yaitu lahan Puskesmas Minas, Gedung Serba Guna, instalasi air bersih PDAM, kantor Desa Minas Timur, kantor Lurah Minas Jaya, hingga sejumlah bangunan SDN dan SMPN.

Selanjutnya, tahap 2 tanah Telaga Bathin Bungsu, pasar Minas, lapangan olahraga, hingga bumi perkemahan.

Bupati Afni menegaskan bahwa pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah berkoordinasi dengan PPBMN untuk mengonfirmasi objek-objek tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih permohonan.

"Kami dari Pemkab Siak akan mengawal terus jawaban atas obyek yang dimohonkan ini. Mohon doanya agar semua lancar demi terpenuhinya hak dasar masyarakat Siak, terutama di wilayah lingkar industri," pungkas Afni.***

Rakornas digelar di Jakarta, Minggu (20/4/2026), sebagai respons atas proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait risiko kekeringan yang berpotensi menekan produksi pertanian nasional.

Dalam forum itu, pemerintah pusat dan daerah membahas sejumlah strategi kunci, mulai dari penguatan pengelolaan sumber daya air, optimalisasi irigasi, hingga penyesuaian pola tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Selain itu, isu penguatan cadangan pangan dan kelancaran distribusi logistik juga menjadi perhatian, guna menjaga stabilitas pasokan di tengah potensi gangguan produksi.

Bupati Asmar yang hadir didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Meranti, Irwandi, menegaskan kesiapan daerah dalam menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

“Meranti siap mendukung kebijakan nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Kami akan memperkuat kapasitas sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kekeringan,” ujarnya.

Ia menilai, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu dalam menghadapi tekanan perubahan iklim yang kian kompleks.

“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis sektor pertanian di daerah tetap bertahan dan produktif,” tambahnya.

Rakornas ini diikuti perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia dan menjadi forum penting untuk menyatukan langkah menghadapi potensi gangguan produksi pangan akibat faktor iklim.

Keikutsertaan Pemkab Meranti dinilai sebagai upaya memperkuat strategi lokal, sekaligus memastikan daerah tidak terlambat dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.

Insiden tragis ini melibatkan satu unit Toyota Calya yang menghantam bagian belakang truk Mitsubishi. Diduga kuat, kecelakaan dipicu oleh faktor kelelahan atau kondisi microsleep yang dialami oleh pengemudi kendaraan pribadi tersebut.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau, AKBP Eko Baskara, menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat Toyota Calya yang dikemudikan oleh Mustika Hadi (38), warga Kabupaten Kampar, melaju dari arah Dumai menuju Pekanbaru.

Setibanya di titik KM 03/200 B, mobil tersebut kehilangan kendali dan langsung menghantam bagian belakang truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Kris Mulyo (28). Benturan keras menyebabkan kendaraan ringsek parah dan merenggut nyawa pengemudi serta satu penumpang lainnya yang identitasnya masih dalam pendataan.

"Kondisi microsleep seringkali menjadi pemicu utama kecelakaan di jalan tol, terutama pada jam-jam rawan saat konsentrasi menurun drastis. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri jika mengantuk," tegas AKBP Eko Baskara, Kamis (23/4).

Mendapat laporan insiden tersebut, personel Satuan PJR Ditlantas Polda Riau yang dipimpin oleh Ipda Al Jamil bersama tim operasional Hutama Karya (HK) segera meluncur ke lokasi. Petugas bergerak cepat melakukan pengamanan area guna mencegah terjadinya kecelakaan susulan dan kemacetan panjang.

Jenazah kedua korban langsung dievakuasi ke RS Awal Bros Pekanbaru untuk penanganan medis dan administrasi. Sementara itu, barang bukti kendaraan telah diamankan, dan penanganan kasus kini diserahkan kepada Unit Laka Satlantas Polres Siak untuk penyelidikan lebih mendalam.

AKBP Eko Baskara mengapresiasi sinergi respons cepat antara personel lapangan dan pengelola jalan tol. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab setiap pengendara.

"Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit sebelum menempuh perjalanan jauh. Jika merasa lelah atau mata mulai berat, segera manfaatkan Rest Area terdekat untuk beristirahat. Nyawa Anda lebih berharga dari waktu perjalanan," pungkasnya.***

Ketua Pansel PT SPR, M. Job Kurniawan, mengungkapkan bahwa syarat utama posisi ini adalah Pejabat Tinggi Pratama aktif di lingkungan Pemprov Riau.

"Ada empat orang yang mendaftar secara resmi. Saat ini proses berlanjut ke tahap seleksi administrasi," ujar M. Job Kurniawan, Kamis (23/4/2026).

Keempat figur yang mendaftar merupakan kepala dinas dan kepala biro strategis di Setda Riau, yakni Zulfahmi, S.T., M.T. (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa), Mardoni Akrom, S.I.P., M.T. (Kepala Biro Administrasi Pimpinan), Sri Irianto (Kepala Biro Ekonomi dan SDA) dan Vera Angelika OK (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Pansel akan segera mengumumkan hasil seleksi administrasi pada Jumat, 24 April 2026. Peserta yang dinyatakan lolos wajib bersiap menghadapi serangkaian tes lanjutan yang ketat.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) akan dilaksanakan 27 April hingga 5 Mei 2026. Tes ini akan dilakukan oleh Lembaga Profesional/UPT Kompetensi BKD Riau (Akreditasi A). Pengumuman Hasil UKK: 6 Mei 2026 dan wawancara akhir dengan Gubernur Riau 8 Mei 2026.

Sebelumnya, pendaftaran sempat diperpanjang melalui Pengumuman Nomor: 12/PANSEL/SPR/2026 karena minimnya peminat pada penutupan tahap pertama 10 April lalu.

Langkah perpanjangan ini diambil guna memenuhi amanat Permendagri Nomor 37, yang mensyaratkan pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK harus menghasilkan paling sedikit 3 dan paling banyak 5 calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris.

Dengan masuknya empat pendaftar ini, seleksi dipastikan dapat berjalan sesuai regulasi untuk mendapatkan sosok pengawas yang mampu mendorong performa PT SPR (Perseroda) ke depannya.***

Penangkapan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti pada Jumat malam (17/4/2026) sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan Ibrahim, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi.

Dua tersangka berinisial SW (40), ibu rumah tangga, dan AI (39), wiraswasta, diamankan tanpa perlawanan. Keduanya diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah tersebut.

Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan enam butir pil ekstasi dengan dua jenis berbeda, yakni logo Heineken warna kuning dan logo Tesla warna putih, dengan total berat kotor lebih dari dua gram.

Tak hanya itu, dua unit handphone, plastik pembungkus, serta satu unit sepeda motor Honda PCX turut disita. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Kasat Resnarkoba IPTU Mohammad Iqbalul Fikri mengungkapkan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat.

“Informasi yang kami terima langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya kedua tersangka berhasil diamankan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, pasangan ini mengaku mendapatkan ekstasi dari seorang pemasok berinisial AS yang kini masih dalam pengejaran. Barang tersebut dijemput di wilayah penyeberangan Mempalai, Kecamatan Merbau.

Fakta lain yang terungkap, keduanya sempat menguasai 15 butir pil ekstasi. Lima butir telah beredar di pasaran, sementara sebagian lainnya sempat dibuang ke saluran kamar mandi saat polisi datang.

Petugas yang melakukan pencarian hanya berhasil menemukan empat butir, sedangkan sisanya diduga telah larut.

Meski hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba, keduanya tetap diproses hukum karena perannya sebagai pengedar.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelaku peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Meranti.

“Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu. Tidak ada ruang bagi pengedar narkoba,” tegasnya.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Laporan dapat disampaikan melalui Call Center 110 yang aktif 24 jam tanpa biaya.

Kegiatan ini merupakan langkah awal strategis untuk membangun sinergi serta memperdalam pemahaman terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) setiap pegawai. Dalam arahannya, Denny menitikberatkan pada tiga pilar utama: kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama tim.

Denny menjelaskan bahwa Subbagian TU memegang peran vital dalam mendukung stabilitas operasional Lapas, mulai dari pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hingga administrasi keuangan. Optimalisasi di bagian ini secara langsung akan berdampak pada kelancaran pelayanan publik dan kedinasan secara menyeluruh.

"Kita harus memahami bahwa Tata Usaha adalah jantung pendukung operasional Lapas. Saya berharap hal-hal yang sudah berjalan baik tetap dipertahankan, sementara area yang belum optimal akan kita sempurnakan bersama melalui komunikasi yang solid," ujar Denny Rio Sandy.

Selain urusan administratif, peningkatan kekompakan antarpegawai turut menjadi poin krusial dalam arahan tersebut. Denny menginginkan terciptanya lingkungan kerja yang solid dan produktif, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam pencapaian target organisasi.

Melalui momentum pengarahan ini, diharapkan koordinasi internal di jajaran Tata Usaha semakin kuat. Output yang ingin dicapai adalah tata kelola administrasi yang lebih tertib, efektif, dan profesional, sejalan dengan komitmen Lapas Pasir Pengaraian dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif guna memetakan kendala teknis di setiap urusan, agar solusi dapat segera diimplementasikan demi kemajuan Lapas Pasir Pengaraian.***

Penulis: Yus

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si., Kasdim Mayor Inf Hendri Donan, Ketua Persit KCK Cab LIII Ny. Dina Satriady, serta Kepala PMI Kabupaten Kampar dr. Rica Amalia.

Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satriady Prabowo menegaskan bahwa bakti sosial ini adalah tradisi tahunan yang mengedepankan sisi humanis TNI. Menurutnya, prajurit tidak hanya fokus pada pertahanan negara, tetapi juga wajib hadir di tengah kesulitan rakyat.

"Kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini adalah bukti nyata bahwa TNI peduli terhadap sesama. Kita berupaya membantu stok darah di rumah sakit lokal untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan," ujar Dandim.

Aksi donor darah ini berhasil mengumpulkan 43 kantong darah. Keberhasilan ini tercapai berkat kerja sama tim kesehatan PMI Kampar dan Polkes 01.10.12 Bangkinang, serta partisipasi aktif dari personel Polres Kampar, Yon TP 898/PC, Satpol PP, Damkar, dan masyarakat umum.

Kepala PMI Kampar, dr. Rica Amalia, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif ini. "43 kantong darah ini sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit se-Kabupaten Kampar yang terus meningkat," tuturnya.

Selain aksi medis, Kodim 0313/KPR juga menyalurkan 20 paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan diserahkan langsung oleh Dandim dan pengurus Persit kepada warga yang membutuhkan di sekitar Bangkinang.

Melalui semangat gotong royong ini, Kodim 0313/KPR berharap sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjaga demi membangun kesejahteraan bersama di Bumi Sarimadu.***

Penulis: Afnan

Puluhan juta batang rokok ilegal berbagai jenis yang merupakan hasil sitaan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau tersebut, dimusnahkan dengan cara dicacah untuk kemudian diolah menjadi pupuk kompos.

Proses pengolahan rokok ilegal menjadi pupuk kompos ini berlangsung pada kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana dengan barang bukti 22.298.200 batang rokok ilegal, bertempat di Unit Pengelolaan Komposting Hutan Kota, Jalan Ronggowarsito, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Sutikno, Kepala Kanwil Bea Cukai Riau Dwijo Muryono dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Usai kegiatan, Kajati Riau Sutikno mengatakan bahwa puluhan juta batang rokok ilegal yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Ini merupakan keberhasilan kita bersama, kita bisa menemukan rokok ilegal yang jumlahnya cukup siginifikan 22 juta batang lebih. Ini merupakan bukti nyata bahwa keberadaan rokok ilegal di Riau ini sangat signifikan keberadaannya," ucapnya.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dapat memfasilitasi pengolahan tembakau dari rokok barang bukti menjadi pupuk kompos.

"Tadi saya berpikir bagaimana cara memusnahkan dengan rokok sebanyak ini, ternyata ada program dari Pemko Pekanbaru ini membuat kompos. Ini jadi satu karya yang positif," ujar Sutikno.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Riau Dwijo Muryono menyebutkan, puluhan juta batang rokok ilegal yang dimusnahkan itu telah merugikan negara puluhan miliar.

"Nilai kerugian negara sekitar Rp35 sampai Rp40 miliar. Itu uang negara yang bisa kita selamatkan dari kegiatan ini (penangkapan 22 juta batang rokok ilegal)," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan jika pemusnahan rokok ilegal dan diolah menjadi pupuk kompos itu merupakan bentuk sinergi antara pemerintah kota dan Kejati Riau.

"Kami terima kasih sekali kepada bapak Kajari dan jajaran yang sudah mendukung, yang biasanya barang bukti ini dibakar atau dihancurkan, tapi hari ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos," tegasnya.

Dari penelusuran yang dilakukan Pemko Pekanbaru melalui DLHK, sebut Agung, pupuk kompos yang dihasilkan dari tembakau lebih bagus hasilnya.

"Insyaallah hasilnya nanti kita bagikan kepada KWT (kelompok wanita tani) dan kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ke depannya pemusnahan barang bukti bisa bermanfaat lagi," harapnya.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra menjelaskan, pengolahan 22 juta batang rokok ilegal menjadi kompos tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 bulan.

"Ada beberapa rangkaian, kita pisah yang non organik. Kita cacah dulu kemudian disiram molase, dijemur dan diayak hingga jadi kompos," pungkasnya.***

Penulis: Afnan

Penindakan ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 yang menyebut lokasi tersebut diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Informasi itu langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya polisi bergerak ke lokasi.

Dipimpin Kasat Resnarkoba IPTU Mohammad Iqbalul Fikri, tim melakukan penggerebekan sekitar pukul 13.40 WIB. Di dalam rumah, petugas mendapati tersangka EA dan langsung melakukan penggeledahan yang turut disaksikan Ketua RT setempat.

Hasilnya, polisi menemukan dua paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor total sekitar 5,2 gram. Rinciannya, satu paket dibungkus plastik bening seberat 4,69 gram dan satu paket lainnya dibungkus kertas HVS putih seberat 0,51 gram. Selain itu, satu unit telepon genggam milik tersangka juga diamankan sebagai barang bukti.

Dari hasil pemeriksaan awal, EA mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang berinisial RA yang kini masih dalam penyelidikan. Barang haram itu disebut diambil dari kawasan Jalan Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Kasat Resnarkoba IPTU Mohammad Iqbalul Fikri menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika.

“Tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hasil tes urine menunjukkan EA positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, mengindikasikan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Kepulauan Meranti juga kembali mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan, khususnya terkait peredaran narkoba, melalui layanan 110 yang dapat diakses secara gratis.

Kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Lahir pada tahun 2022, Matahari Bertuah sempat melewati masa-masa sulit. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas. Minimnya literasi bisnis ketika itu, membuat komunitas ini hampir redup. Belum lagi kerumitan urusan legalitas dan administrasi sempat membuat semangat para anggotanya rontok satu per satu.

“Jangan ragu untuk memulai, karena usaha terbaik bukan yang paling sempurna, melainkan benar-benar dijalankan dengan keberanian,” kata Suci Angreini, selaku Ketua Kelompok UMKM Matahari Bertuah, ketika itu memotivasi rekan-rekannya.

Namun, titik balik itu datang di penghujung tahun 2025 melalui sentuhan Program Pengembangan UMKM Ekonomi Pemuda dan Perempuan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Bukan sekadar memberikan dukungan, PHR hadir membuka akses dan membenahi fondasi penguatan UMKM dengan memfasilitasi pengurusan legalitas kelompok untuk penguatan kelembagaan agar lebih tertib dan diakui.

Para pelaku usaha juga diberikan pelatihan pengelolaan usaha yang meliputi: administrasi, pembukuan, dan penguatan kapasitas serta pendampingan berkelanjutan agar perubahan kebiasaan usaha benar-benar berjalan.

“Intervensi yang diberikan bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan pembenahan fondasi yang meliputi fasilitasi legalitas kelompok, pelatihan tata kelola usaha, hingga pendampingan berkelanjutan,” kata Suci.

Ditengah dukungan PHR, Suci kian semangat dan terus memotivasi para anggota dalam memulai usaha. Di bawah kepemimpinanya, kelompok ini mulai mempraktikkan disiplin baru: mencatat setiap rupiah yang keluar-masuk, membagi peran produksi secara profesional, hingga menjajaki dunia pemasaran digital.

Hasil dari konsistensi ini mulai membuahkan hasil manis pada kuartal pertama 2026. Aneka ragam produk yang awalnya muncul dari dapur sederhana kini tampil meramaikan pasar. Sebut saja seperti brownies kopi, brownies kukus ketan hitam, pie brownies dan pie susu diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Matahari Bertuah mencatatkan rata-rata pemasukan mencapai Rp74 juta perbulan. Mereka membuktikan bahwa manajemen usaha yang tertata mampu menjadi pendorong ekonomi yang signifikan.

Tak hanya soal angka, dampak emosional pun terasa kuat. Para anggota yang sebelumnya didera kecemasan akan masa depan usaha, kini tampil lebih percaya diri. Keberhasilan ini semakin lengkap saat salah satu anggota mereka, seorang mahasiswi, berhasil menembus jajaran 10 besar finalis Rokan UMK Award 2025 – ajang apresiasi UMKM Riau yang digelar PHR. Prestasi ini menegaskan bahwa pembinaan yang tepat mampu melahirkan wirausaha muda yang tangguh di masa depan.

“UMKM Matahari Bertuah telah membuktikan bahwa kaum perempuan mampu menjadi aktor penggerak ekonomi bukan hanya bagi keluarga bahkan bagi daerah. Capaian ini sekaligus menjadi kado indah dalam semangat Hari Kartini. Kisah mereka adalah pengingat bahwa keterbatasan akses bukanlah akhir dari segalanya. Ketika perempuan diberikan ruang, dukungan, dan pendampingan yang tepat, mereka mampu mengubah keraguan menjadi kekuatan kolektif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” kata Manager CID PHR Iwan Ridwan Faizal.

Kini, Matahari Bertuah bukan lagi sekadar nama komunitas tempat berkumpulnya perempuan hebat, melainkan sebuah wadah kelembagaan yang sah dan siap menyongsong masa depan ekonomi yang berkelanjutan.***

Kedatangan mereka bukan untuk urusan birokrasi biasa, melainkan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) tes urine bagi seluruh perangkat dan staf desa.

Sebanyak 28 orang, terdiri dari 22 laki-laki dan 6 perempuan, diminta berbaris untuk menyerahkan sampel urine mereka. Ketegangan menyelimuti ruangan saat satu per satu sampel diperiksa oleh tim medis dan kepolisian. 

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan cek urine tersebut untuk memastikan bahwa instansi pemerintahan hingga tingkat akar rumput benar-benar bersih dari pengaruh zat terlarang.

Hasilnya cukup mengejutkan. Dari puluhan sampel yang diuji, satu sampel menunjukkan hasil yang tidak diinginkan. 

"Terdapat satu orang yang positif mengonsumsi Methamphetamine dan Amphetamine (narkoba)," ujar Fahrian Rabu (22/4/2026).

Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman narkotika masih mengintai di balik seragam pelayan masyarakat.

Sosok yang dinyatakan positif tersebut berinisial S, yang sehari-hari bertugas sebagai staf Perlindungan Masyarakat (Linmas) dulunya disebut hansip di Desa Jangkang. 

Ironis memang, mengingat Linmas seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa, namun justru terjerembab dalam jeratan narkotika. 

Kasat Resnarkoba Polres Bengkalis, AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya langsung melakukan interogasi mendalam terhadap S di lokasi untuk memutus rantai peredaran tersebut.

Berkat kejelian tim di lapangan, S akhirnya "bernyanyi" dan memberikan informasi berharga. Ia mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial A, yang juga merupakan warga Desa Jangkang. 

Tanpa membuang waktu, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis langsung bergerak cepat menyusun strategi penangkapan agar target tidak sempat melarikan diri.

"Hanya dalam hitungan menit, tepatnya pukul 10.45 WIB, tim mengepung kediaman A. Tak butuh waktu lama bagi petugas untuk mengamankan terduga pemasok tersebut; pada pukul 10.55 WIB, A berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti," ucap Tidar.

Keduanya kemudian digelandang ke Mapolres Bengkalis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang lebih luas di wilayah tersebut.

Tidar menegaskan operasi ini bukanlah yang terakhir. Pihaknya bertekad untuk terus melakukan deteksi dini secara berkala di berbagai instansi pemerintahan. 

Menurutnya, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba adalah kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas pelayanan publik yang optimal dan profesional.

Kegiatan sidak urine yang berakhir pada pukul 11.15 WIB ini berjalan dengan tertib dan kondusif. Meski menyisakan pil pahit dengan ditemukannya oknum yang melanggar, langkah tegas Polres Bengkalis ini mendapat apresiasi dari warga yang berharap Desa Jangkang bisa benar-benar pulih dan merdeka dari peredaran gelap narkotika.***

Tidak hanya fokus pada PKL diseputaran pemancar RRI Jalan HR Soebrantas saja, tim gabungan pemerintah kota nantinya juga akan mebertibkan PKL yang ada disepanjang Jalan HR Soebrantas.

Sebelum pebertiban dilakukan, disampaikan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto, pihaknya sudah mengimbau PKL agar tidak berjualan dipinggir ruas jalan protokol tersebut.

"Kita akan melakulan penertiban PKL yang ada di depan RRI. Sekaligus nantinya penertiban PKL yang ada disepanjang ruas Jalan HR Soebrantas," ungkap Desheriyanto, Rabu (22/4/2026).

Dalam penertiban nantinya, disampaikan Desheriyanto, akan melibatkan dinas atau instansi terkait lainnya.

"Nantinya banyak yang terlibat. Udah beberapa kali rapat, dan ada juga rapat internal, terkait perizinan dan segala macamnya," terangnya.

"Untuk tahap awal secara persuasif sudah kita sampaikan juga (kepada PKL). Kita baru persiapan administrasi didalam dulu. Tapi yang pastinya sudah mulai kita angsur secara persuasif," kata Desheriyanto.***

"Salah satu strategi 'Perang' terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini juga melibatkan partisipasi masyarakat. Selain penegakan hukum berupa pengungkapan, kita juga terapkan Pola Preemptive Strike dan Preventive Strike. Diantaranya, kita sudah memasang spanduk himbauan di SBPU," ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro, Rabu (22/4/2026).

Pola ini, kata Ade, merupakan bagian dari penegakan hukum yang menargetkan pencegahan dari Hulu sebuah kegiatan tindak Pidana. Berdasarkan pengalaman empiris, katanya, salah satu modus praktik penyalahgunaan BBM Subsidi, dimulai dari aktivitas diam-diam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kemudian ditimbun  lalu dijual ke pasar gelap.

"Oleh karena itu, selain dari aspek yuridis, kami melihat pentingnya dibangun semangat pemberantasan ini di tengah masyarakat. Sejauh ini, kita berhasil mengungkap sejumlah kasus dan menyelamatkan sedikitnya 41 Ton BBM Bersubsidi, pengungkapan setidaknya berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari potensi kelangkaan BBM," papar Ade.

Menurutnya, jika estimasi pemakaian BBM Subsidi berkisar antara 10 hingga 20 liter per orang per hari, maka, aksi pengungkapan 41 Ton BBM Subsidi saat ini setidaknya telah membantu ketersediaan pasokan BBM Subsidi untuk dipakai sekitar 2.000 hingga 4.000 orang masyarakat riau per hari.

"Pemerintah sudah menghitung dan menetapkan kuota pasokan di setiap wilayah sesuai estimasi pemakaian dan kebutuhan. Adanya praktik Mafia Migas, membuat banyak masyarakat kecil tidak kebagian. Sederhananya, dengan Pola Preemptive ini kita bangun kesadaran di masyarakat. Contoh, dengan hanya menyelamatkan 1 Liter BBM Subsidi pun dari potensi penyalahgunaan, sudah sangat membantu ketersediaan pasokan BBM bagi 1 orang masyarakat yang berhak. Karena 1 liter BBM pun akan sangat berharga bagi seorang konsumen saat pasokan sedang turun atau langka. Satu liter demi satu liter kita selamatkan dengan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat," ujar Ade.

Dikatakannya, jika Penegakan Hukum dilakukan salah satunya untuk mengembalikan kerugian negara, maka, Pola Preemptive ini dilakukan untuk mencegah kebocoran dan sekaligus membantu masyarakat yang berhak untuk mendapatkan ketersediaan BBM, yang berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Spanduk Polda Riau tersebut mulai dipasang disejumlah SPBU di wilayah Riau, yang berisikan sejumlah larangan, di antaranya; pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan jerigen tanpa izin resmi, hingga praktik pengisian berulang dengan kendaraan yang dimodifikasi. Selain itu, tercantum jugabSanksi Pidana yang berlaku jika praktik tersebut tetap dilakukan.

Langkah ini, lanjut Ade, juga bertujuan untuk mengingatkan pengelola SPBU agar tidak terlibat dalam praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.

Selain himbauan, Polda Riau turut menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan.

“Kami juga berkoordinasi dengan Patra Niaga dan Hiswana Migas. Jadi upaya pencegahan ini kami lakukan secara kolaboratif dengan pihak terkait,” jelasnya.

Selain itu, untuk Pola Preventif Strike, Polda Riau memastikan akan terus melakukan pengawasan secara intensif, baik melalui patroli maupun pemantauan di titik-titik rawan, guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Dengan langkah ini, diharapkan praktik penyelewengan dapat diminimalisir dan ketersediaan BBM bersubsidi di Riau tetap terjaga.

Seperti diketahui, sebelumnya, Polda Riau berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM Subsidi di sejumlah wilayah di Riau. Sebanyak 41 Ton BBM Bersubsidi yang diselewengkan, berhasil diselamatkan.

Pengungkapan ini, selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia energi.

Selama dua pekan, total penindakan yang dilakukan Polda Riau mencapai 21 kasus yang berhasil diungkap dengan 39 tersangka diamankan dari berbagai wilayah di Bumi Lancang Kuning.***

Masjid ini dibangun melalui dukungan donatur dari Uni Emirat Arab. Peresmian ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan sosial masyarakat. 

Wako Agung menyampaikan apresiasi atas kontribusi pihak donatur serta lembaga yang memfasilitasi pembangunan masjid ini. Keberadaan Masjid Abid Sulthan diharapkan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Masjid ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan dan aktivitas masyarakat," kata Wako. 

Agung berharap, kehadiran masjid tersebut dapat mendorong kemakmuran lingkungan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial. Selain itu, pemko uga berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait infrastruktur di sekitar lokasi. 

"Kami akan merealisasikan perbaikan jalan menuju akses utama, termasuk ruas jalan di sekitarnya agar aktivitas masyarakat semakin lancar," ucapnya. 

Sementara itu, perwakilan Yayasan Human Initiative, Sutarman, menjelaskan, pembangunan masjid ini merupakan hasil kerja sama dengan lembaga donatur dari Uni Emirat Arab, yakni Sarjah Charity. 

Masjid dibangun dengan luas 12x12 meter atau sekitar 144 meter persegi. Fasilitas yang disediakan meliputi tempat wudu terpisah untuk laki-laki dan perempuan, karpet penuh, serta sistem pengeras suara. 

"Pembangunan ini merupakan bagian dari amanah donatur yang disalurkan melalui Human Initiative untuk mendukung sarana ibadah di Indonesia," terangnya. 

Di sisi lain, perwakilan Yayasan Al Qudwah Liddirasatil Islamiyah Zakrullah Abdurrahman mengungkapkan, pengajuan bantuan pembangunan masjid dilakukan sekitar enam bulan lalu. Proses pembangunan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. 

Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai. Melainkan, bantuan ini langsung dalam bentuk pembangunan fisik dengan nilai yang diperkirakan mencapai hampir setengah miliar rupiah. 

"Masjid ini dapat menampung sekitar 200 hingga 300 jemaah. Kami berharap keberadaannya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," pungkasnya.***

Kehadiran Arsadianto Rachman atau akrab dipanggil Anto Rahman ini dinilai bukan hanya sekadar simbolik, melainkan cerminan besarnya perhatian masyarakat terhadap jalannya proses hukum yang tengah berlangsung.

Terlihat massa pendukung dari Pemuda Pancasila tampak memadati area Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menarik perhatian publik yang berada di lokasi. Kondisi ini jelas berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Menurut Ketua DPC PKB Kuansing Musliadi atau yang akrab disapa Cak Mus, menilai momen tersebut sebagai energi positif bagi pihaknya maupun bagi Abdul Wahid.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Riau, termasuk Pemuda Pancasila yang dihadiri langsung Pak Arsadianto Rachman. Ini menjadi energi positif bagi kami dan bagi Pak Gubernur untuk lebih bersemangat mengikuti persidangan berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran tokoh masyarakat seperti Arsadianto Rachman memperlihatkan bahwa perhatian publik terhadap kasus ini sangat besar dan bukan karena mobilisasi.

Ia menilai, tingginya antusiasme masyarakat tidak lepas dari rasa ingin tahu terhadap fakta-fakta persidangan yang terus bergulir. Apalagi, dari keterangan saksi yang telah disampaikan, menurutnya belum terlihat adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

“Persidangan ini seperti magnet. Masyarakat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari keterangan saksi, tidak terlihat Pak Wahid melakukan hal yang dituduhkan. Itu yang membuat masyarakat semakin penasaran sekaligus memberi dukungan,” jelasnya.

Meski begitu, Cak Mus menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum dan tidak berniat mengintervensi jalannya persidangan.***

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan empat saksi yang memberikan keterangan terkait dugaan setoran uang dari sejumlah kepala UPT di lingkungan PUPR Riau.

Diantaranya Eks Kepala Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II Ardi Irfandi (Saat ini Kadis PUPR Siak), Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III Eri Ikhsan dan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI Rio Andriandi.

Kemudian Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI, Tabrani. Dari keterangan Rio terungkap, terdapat tiga kali setoran dengan total mencapai Rp700 juta.

“Setoran pertama sebesar Rp300 juta diberikan kepada Ferry Yunanda. Setoran kedua sebesar Rp100 juta juga diberikan kepada Ferry Yunanda di Kantor Bappeda Riau, dengan sumber dana Rp50 juta dari dana pribadi dan Rp50 juta dari pinjaman,” jelas Rio.

Sementara itu, setoran ketiga sebesar Rp200 juta. Dana tersebut disebut disalurkan melalui Kepala UPT Wilayah III, Eri Ikhsan, dengan rincian sebagian berasal dari dana pribadi dan kontribusi pihak lain, termasuk mandor proyek.

Dalam sidang tersebut, tim penasihat hukum terdakwa juga mencecar saksi terkait pengetahuan mereka mengenai aliran akhir dana.

“Apakah saudara mengetahui uang yang disetorkan itu diberikan kepada Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid?” tanya penasihat hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab di hadapan majelis hakim.

Saksi menjawab tegas, “Saya tidak mengetahui sampai ke sana. Saya hanya menyerahkan kepada pihak yang diminta,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, penasihat hukum menilai keterangan tersebut penting.

“Keterangan saksi ini menegaskan bahwa tidak ada pengetahuan langsung terkait aliran dana kepada klien kami,” ujar tim advokat.***

Ketua Panitia Pelaksana, Idris, menjelaskan bahwa EMIS GTK IMP merupakan platform manajemen terintegrasi terbaru di bawah naungan Kementerian Agama. Sistem ini bertujuan untuk memutakhirkan pendataan guru dan tenaga kependidikan agar lebih modern dan akurat.

Dalam sambutannya, Wabup Syamsurizal menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam membangun peradaban di Kabupaten Siak. Ia memandang madrasah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang cerdas secara intelektual namun tetap kokoh dalam akhlak islami.

"Peningkatan kualitas SDM di lingkungan pendidikan adalah kunci utama mewujudkan visi Siak Hebat yang bermartabat dan berdaya saing. Peran Bapak/Ibu sebagai operator data adalah ujung tombak keberhasilan sistem ini," tegas Syamsurizal.

Mengingat pentingnya ketelitian dalam pengisian platform baru ini, Syamsurizal menyampaikan empat poin instruksi bagi para peserta. Pertama, pemerintah daerah sangat menghargai dedikasi kepala madrasah dan operator yang berjuang mengelola administrasi di tengah tugas mendidik.

Kedua, data yang diinput harus sesuai dokumen asli karena menjadi acuan resmi untuk jenjang karier hingga penyaluran hak-hak kesejahteraan guru. Ketiga, seluruh madrasah diharapkan menyelesaikan pengisian data tepat waktu agar Siak dapat menjadi daerah percontohan pengelolaan data pendidikan modern dan keempat, Pemkab Siak berkomitmen terus bersinergi dengan Kemenag untuk mendukung fasilitas, pendanaan, dan pelatihan kompetensi guru di era digital.

Di akhir arahannya, Syamsurizal yang juga berlatar belakang pendidik mengajak para guru untuk menanamkan semangat "Ikhlas Beramal". Ia berharap sosok guru di Siak tidak hanya sekadar mengajar secara teknis, tetapi mampu menjadi pendidik dan orang tua bagi siswa.

"Dibutuhkan kerja ikhlas dalam melaksanakan kewajiban. Mari kita berinovasi demi kualitas pendidikan yang lebih baik," pungkasnya.

Acara ini diikuti oleh 140 peserta yang terdiri dari 90 perwakilan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 50 Madrasah Aliyah (MA). Turut hadir dalam pembukaan, Kepala Kantor Kemenag Siak Fuadi Ahmad, Plt Kasi Pendidikan Islam Wandi Utama, serta tamu undangan lainnya.***

Apalagi arus lalu lintas di kawasan itu cukup padat. Ulah oknum pengendara yang datang dari arah simpang Jalan Putri Tujuh juga menimbulkan kemacetan.

Posisi pengendara sepeda motor melawan arus tidak jauh dari U Turn depan Pesantren Babussalam. Kendaraan yang hendak memutar arah menumpuk ketika ada pengendara sepeda motor yang melawan arus. 

"Kami sudah berulang kali melakukan penertiban di kawasan itu, sebab banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus," tegas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, tim Dishub Kota Pekanbaru setiap hari melakukan pengawasan di titik tersebut. Mereka melakukan giat pengawasan untuk mencegah terjadinya kemacetan di sekitar u turn.

"Untuk ke depan, kami masih lanjut terus melakukan penertiban terhadap oknum pengendara yang melawan arus," ujarnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Pekanbaru. Mereka bakal menindak oknum pengendara sepeda motor yang seenaknya melawan arus di kawasan itum

"Nantinya tentu bakal ditindak, sebab sudah membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya," ujarnya.***

Perbaikan dilakukan petugas pasca komponen berupa kabel dan panel PJU dicuri OTK beberapa waktu lalu. Petugas mulai melakukan perbaikan di sepanjang ruas jalan tersebut.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi mengatakan, proses pemasangan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan. 

Masykur menyebut saat ini petugas telah mulai melakukan penarikan kabel pada titik awal di kawasan tersebut.

"Petugas sudah mulai melakukan perbaikan di Jalan SM Amin. Mohon sama-sama kita jaga, jangan dirusak apalagi dicuri," kata Masykur Tarmizi, Rabu (22/4/2026).

Ia menuturkan, pemasangan kabel PJU dilakukan secara bertahap agar penerangan jalan di ruas strategis kembali normal dan dapat meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

Masykur juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga fasilitas umum yang telah dipasang pemerintah. 

"Kita angsur pasang di Jalan SM Amin. Kami harap masyarakat bisa ikut menjaga agar tidak terjadi lagi pencurian kabel PJU," ucapnya.

Pihaknya juga sudah melaporkan aksi pencurian di fasilitas umum tersebut ke pihak kepolisian. Dia berharap agar tidak ada lagi aksi pencurian di fasilitas umum lainnya.***

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak lagi semata berfokus pada pengobatan, melainkan juga pada upaya pencegahan dan deteksi dini. Hal ini dinilai penting untuk memutus rantai penularan sejak awal.

"Dalam mendukung target nasional eliminasi tuberkulosis tahun 2030, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil berbagai langkah strategis. Mulai dari pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis, pelaksanaan penemuan kasus secara aktif, hingga pelacakan kontak dan deteksi dini pada kelompok berisiko tinggi," ucap Asiten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, di Ruang Rapat Melati, Pekanbaru, Rabu (22/4/2026).

Dijelaskan, pembentukan tim percepatan menjadi langkah awal untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal dalam penanggulangan TBC di daerah. Terlebih saat ini, belasan rumah sakit dan puskemas telah menyediakan pelayanan pengobatan tuberkulosis.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dijalankan, Pemprov Riau optimistis mampu berkontribusi dalam pencapaian target eliminasi TBC secara nasional. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program tersebut berjalan secara berkelanjutan.

"Saat ini telah tersedia 14 rumah sakit dan 15 puskesmas yang melayani tuberkulosis resisten obat, serta didukung oleh berbagai inovasi daerah yang melibatkan masyarakat dan lintas sektor," jelasnya.

Diungkapkan, ketersediaan fasilitas layanan kesehatan tersebut menjadi bukti kesiapan Riau dalam menangani kasus TBC, termasuk yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi seperti TBC resisten obat. Tak hanya fokus pada TBC, Pemprov Riau juga terus memperkuat pengendalian penyakit menular lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

"Selain itu, kami juga terus melakukan pengendalian terhadap berbagai penyakit menular lainnya. Seperti, penanganan malaria telah mencapai tingkat tindak lanjut sebesar 97,4 persen," ungkapnya.

Dituturkan, capaian tersebut membuktikan bahwa intervensi kesehatan yang dilakukan Pemprov Riau berjalan cukup efektif dan memberikan dampak nyata di lapangan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya pengendalian penyakit tetap membutuhkan penguatan agar hasil yang dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penyakit terus kami lakukan secara terintegrasi, meskipun masih memerlukan penguatan ke depan," pungkasnya.***

Untuk itu, Plt Gubernur Riau meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau untuk mengawasi penambangan ilegal tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMPTSP Riau Vera Angelika OK menyebutkan, pada prinsipnya DPMPTSP mendorong kepatuhan pelaku usaha tanpa menghambat iklim usaha.

"Pada prinsipnya kami DPMPTSP mendorong kepatuhan tanpa menghambat iklim usaha. Bisa dilakukan melalui pendekatan pembinaan, memfasilitasi, dan penegakan aturan secara bertahap," kata Vera, Rabu (22/4/2025). 

Terhadap yang belum memiliki izin, dikatakan Vera, pihaknya akan memberikan waktu pada perusahaan untuk mengurus izin usaha ataupun izin operasional.

"Perusahaan yang belum memiliki izin, diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan perizinan berusahanya, seperti NIB sampai kepada izin usaha atau izin operasional," ungkapnya.

"DPMPTSP tentu tidak langsung menindak yang tidak berizin. Dalam mendorong untuk melegalkan usaha informal menjadi formal, DPMPTSP dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha atau investor," katanya.

Sementara itu, dikatakan Vera, salah satu fokus utama pihaknya dalam meningkatkan PAD, yaitu melakukan penataan izin pertambangan batuan atau galian C serta melacak potensi pendapatan daerah yang selama ini hilang (lost potential).

“Tahun ini, kami akan lebih fokus pada merapikan izin pertambangan khususnya galian C. Pendataan ini penting agar dapat diketahui berapa kerugian dan berapa lost potensial yang ada terhadap izin yang diberikan. Ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Termasuk men-tracking aktivitas tambang yang tidak berizin,” katanya.

Dirinya juga meminta seluruh jajaran birokrasi di Riau untuk bekerja sama dan tidak menutup akses data yang menghambat pengawasan tambang.

"Kita ingin memastikan seluruh operasional tambang di Riau berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Penertiban tambang ilegal penting untuk menciptakan iklim investasi yang adil, melindungi pelaku usaha resmi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengamankan penerimaan daerah," pungkasnya.***

Kegiatan ini menjadi salah satu manasik haji anak terbesar di Kampar, dengan ribuan peserta didik yang datang dari berbagai lembaga RA. Mengenakan pakaian ihram mini, anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian ibadah yang disimulasikan secara edukatif.

Dalam sambutannya, Kakan Kemenag Kampar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman sejak usia dini.

“Manasik haji ini menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk mengenal rukun Islam kelima. Ini bukan hanya praktik ibadah, tetapi juga pembentukan akhlak, kedisiplinan, dan kebersamaan,” tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada panitia dan para pendidik yang telah menyukseskan kegiatan berskala besar tersebut.

“Ini luar biasa. Anak-anak kita sejak kecil sudah dikenalkan dengan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Kita berharap ini menjadi bekal mereka di masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PD IGRA Kabupaten Kampar, Misrah, S.Pd.I, mengungkapkan bahwa total peserta Manasik Haji Akbar tahun ini mencapai lebih dari dua ribu anak.
“Peserta manasik haji Akbar kita berjumlah lebih dari 2.000 peserta, tepatnya sebanyak 2.008 anak yang berasal dari berbagai Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA),” jelasnya.

Ia merinci, peserta tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, yakni KKRA 1 sebanyak 11 RA dengan 311 anak, KKRA 2 sebanyak 16 RA dengan 280 anak, KKRA 3 sebanyak 15 RA dengan 390 siswa, KKRA 4 sebanyak 12 RA dengan 426 siswa, KKRA 5 sebanyak 11 RA dengan 301 anak, serta KKRA 6 sebanyak 10 RA dengan 300 peserta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mengingat besarnya jumlah peserta yang terlibat.

“Kegiatan ini kita laksanakan selama dua hari, mulai hari Rabu, 22 April hingga Kamis, 23 April 2026. Karena pesertanya lebih dari 2.000, maka kita bagi menjadi dua hari pelaksanaan. Hari ini diikuti oleh KKRA 2, 3, dan 4, sedangkan besok oleh KKRA 1 dan 5,” paparnya.

Manasik haji Akbar ini dirancang menyerupai pelaksanaan ibadah haji sesungguhnya, mulai dari tawaf, sa’i, hingga wukuf secara simbolis. Selain menjadi media edukasi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar lembaga RA se-Kabupaten Kampar.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam memperkuat pendidikan keagamaan sejak usia dini, sebagai fondasi membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual.***

Penulis: Ali Akbar

Dalam pertemuan tersebut, turut disampaikan penjelasan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Prof. Farhat menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap dokter spesialis ASN, seperti gaji, jasa layanan, hingga THR, telah dipenuhi.

“Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dedikasi tersebut adalah kekuatan utama dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut dokter spesialis tidak menerima gaji dalam kurun waktu tertentu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan hanya pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sementara TPP merupakan tambahan penghasilan yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penyesuaian menjadi langkah yang harus diambil secara bijak dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Farhat mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral ASN dan tenaga kesehatan dalam mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

“Sebagai ASN, seorang dokter tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Pemerintah daerah sendiri, lanjutnya, tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban yang ada secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Beberapa kewajiban TPP tahun sebelumnya telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyesuaian.

Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam membantu mencarikan solusi. Ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian TPP sebesar 50 persen dilakukan secara menyeluruh bagi ASN di lingkungan Pemkab Siak.

“Rasanya sudah jelas dan terang benderang, bahwa TPP disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kami berterima kasih atas atensi semua pihak dan mari kita jaga kondusifitas daerah, terutama memastikan pelayanan kesehatan kepada rakyat tetap berjalan baik,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi serta menjaga situasi tetap kondusif demi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Siak, manajemen RSUD Siak, serta perwakilan dokter spesialis, sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terbaik.***

“Inilah langkah konkret bagaimana Kemnaker dapat menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi,” kata Yassierli saat meninjau pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 di BBPVP Medan, Selasa (21/4/2026).

Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch I yang dilaksanakan di BBPVP Medan mencakup 10 program pelatihan dari 8 kejuruan.

Program tersebut meliputi Teknisi AC dari kejuruan Refrigerasi; Practical Office dari kejuruan IT; Barista, Kitchen Management, dan Housekeeping Management dari kejuruan Pariwisata; Surveyor dari kejuruan Bangunan; Operator Forklift dari kejuruan Otomotif; Las 6G dari kejuruan Las; Instalasi Tenaga Listrik dari kejuruan Listrik; serta Menjahit dari kejuruan Menjahit.

Seluruh program ini sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja, sehingga peserta diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bekerja setelah menyelesaikan pelatihan.

Yassierli meminta seluruh balai pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan agar terus memperluas akses pelatihan sehingga manfaatnya dapat dirasakan banyak masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Karena itu, ia meminta seluruh kepala balai agar aktif menjalin kerja sama dengan dunia industri.

“Kalau dana kita terbatas, saya minta kepada kepala balai agar menjalin kerja sama dengan industri. Dari situlah nanti kita bisa menyuplai tenaga kerja yang memiliki kompetensi vokasi sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

Yassierli menegaskan bahwa target peserta PVN pada 2026 mencapai 70 ribu orang. Sementara pada Batch I, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 10.405 orang. Mereka tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Ia berharap pelatihan vokasi tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memperluas peluang kerja dan mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri.***

"Kami melakukan penempelan stiker di salah satu hotel, karena tunggakan pajaknya lumayan besar," kata Kepala Bapenda Kota Pekanbaru T Denny Muharpan, Rabu (22/4/2026).

Disampaikannya, pengelola hotel bersangkutan sebelumnya telah diberi surat teguran hingga pemanggilan oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Pengelola diminta segera melunasi tunggakan pajak.

Namun, terang Denny, pengelola tak kunjung melunasi kewajibannya sehingga diberikan sanksi administratif berupa pemasangan stiker bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Membayar Pajak Daerah" di hotel tersebut.

"Stiker kita lepas kalau mereka mau bayar. Jadi, ini merupakan sanksi administratif, mereka tetap bisa beroperasi," ungkapnya.

Disebutkan Denny, pengelola hotel dimaksud telah menunggak pajak sejak beberapa tahun terakhir dengan nilai tunggakan yang cukup besar.

"Kalau tidak ada itikad baik, bisa kita berikan rekomendasi untuk pencabutan izin usaha," tegasnya.

"Dengan tindakan ini, kita harapkan wajib pajak agar segera membayar kewajibannya," tutup Denny menambahkan.***

Penulis: Afnan

Acara diawali dengan suasana khidmat melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an dan doa yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Islamic Center, H. Azhar Darma, SE.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Dalam arahannya, Wabup menekankan pentingnya manasik sebagai bekal utama agar jemaah menjadi pribadi yang mandiri selama menjalankan rukun Islam kelima.

"Kami berharap seluruh jemaah mengikuti rangkaian manasik dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekadar simulasi, tapi bekal persiapan fisik dan mental agar bapak dan ibu menjadi jemaah yang mandiri dan memperoleh haji yang mabrur," ujar Syafaruddin Poti.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Kemenag Rokan Hulu H. Marthalevi Saleh, Asisten I Setda Rohul H. Syofwan, S.Sos, Kadishub Minarli, Kasat Pol PP Denis, serta pengelola badan masjid dan pemandu manasik.

Ada kabar baik bagi calon jemaah haji mendatang. Wabup mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sedang berupaya merampungkan pembangunan fasilitas tempat manasik haji khusus di area Islamic Center.

"Kami ingin memastikan tahun depan proses manasik berjalan lebih baik lagi dengan fasilitas yang lebih representatif dan maksimal bagi jemaah," tambahnya.

Mengingat kondisi cuaca ekstrem di masa peralihan musim panas saat ini, Wabup juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan secara ekstra. Ia juga menitipkan doa kepada para jemaah untuk keselamatan daerah.

"Kami memohon doa bapak dan ibu saat berada di Tanah Suci nanti. Doakan daerah kita agar dijauhkan dari segala marabahaya dan senantiasa dilimpahi rahmat serta kesejahteraan oleh Allah SWT," tutupnya.***

Penulis: Yus

Imran menjelaskan bahwa Rokan Hulu memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Riau. Kekuatan ini didukung oleh keberadaan 56 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di berbagai kecamatan, baik yang dikelola oleh BUMN, swasta, maupun perkebunan rakyat.

Menurut Imran, potensi luar biasa ini harus dikonversi menjadi pendapatan daerah yang nyata. Perumda RHJ berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan seluruh PKS yang ada, selaras dengan visi dan misi Bupati Anton, ST., MM. dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH., MM.

"Kami siap bekerja sama dan bermitra dengan seluruh PKS di Rokan Hulu. Manajemen akan berupaya maksimal menggali potensi daerah, baik dari unit usaha yang sudah ada maupun peluang baru untuk percepatan pembangunan," ujar Imran.

Dalam menjalankan roda organisasi, Imran merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Ia menekankan tiga fungsi utama Perumda: menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan publik yang prima, dan menjadi sumber PAD.

"Kami bertekad melakukan percepatan dengan tetap patuh pada regulasi yang ada. Saat ini, fungsi strategis BUMD perlu diberikan peluang dan ruang lebih luas agar perannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Rokan Hulu," tambahnya.

Imran mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai membangun komunikasi intensif dengan sejumlah perusahaan PKS. Langkah ini diperkuat oleh amanah Perda Nomor 6 Tahun 2020, di mana posisi BUMD sangat strategis di bawah Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Mengakhiri keterangannya, Imran menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

"Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kekompakan bagi semua elemen anak negeri dalam upaya bersama membangun negeri. Dengan dukungan penuh, potensi sawit ini akan menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa bagi Rokan Hulu," tutupnya.***

Penulis: Yus

Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Pj Sekda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, beserta jajaran terkait guna membedah struktur APBD yang kian menantang di tahun mendatang.

Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah memaparkan data makro Rokan Hulu yang menunjukkan performa pertumbuhan ekonomi cukup kuat di angka 6,79% (di atas rata-rata nasional). Namun, angka ini berbanding terbalik dengan beberapa indikator kesejahteraan dan infrastruktur.

Setidaknya, 75,2% jalan kabupaten dalam kondisi kritis (1.875,41 km), stunting prevalensi masih di angka 21,40%, memerlukan perhatian serius, kemiskinan berada pada angka 8,12% atau sekitar 70.650 jiwa dan IPM tercatat 73,61, masih di bawah standar rata-rata kabupaten nasional (75,06).

Menanggapi proyeksi tersebut, Wabup Syafaruddin Poti memaparkan realisasi rencana belanja wajib yang menjadi sorotan pemerintah pusat, yaitu pendidikan dialokasikan 20% dari total belanja, dengan capaian saat ini 34,62%, infrastruktur baru terakomodasi 28,57% dari target wajib 40% dan belanja pegawai masih berada di angka tinggi yakni 38,18%, sedangkan proyeksi 2026 harus ditekan ke angka 30%.

Guna menutupi celah fiskal, Wabup menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal, terutama sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki 56 pabrik di Rokan Hulu.

"Kami berharap dukungan pusat untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan BUMD (Pusda) sebagai mitra usaha. Ini adalah kunci meningkatkan pendapatan daerah," tegas Syafaruddin Poti.

Selain industri besar, Pemkab Rohul juga berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program pinjaman modal UMKM tanpa bunga (bunga disubsidi APBD) untuk plafon di bawah Rp5 juta.

Rapat ditutup dengan permohonan arahan teknis dari pemerintah pusat agar Rokan Hulu tetap mampu memenuhi ketentuan belanja minimum di tengah tantangan fiskal yang ada.***

Penulis: Yus