SIAK, AmiraRiau.com- Bupati Siak, Afni Zulkifli, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dari empat kampung: Sungai Rawa, Mengkapan, Parit I/II, dan Teluk Lanus. Prosesi khidmat ini digelar di Aula Kantor Camat Sungai Apit, Senin (30/3/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat peran Bapekam sebagai mitra strategis pemerintah kampung, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan agar arah pembangunan tetap berpihak pada rakyat.
Dalam arahannya, Bupati Afni menekankan pentingnya menghapus sekat birokrasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kampung. Komunikasi yang terjalin harus bersifat berkelanjutan, bukan sekadar insidental.
“Tidak boleh ada jarak antara pemerintah daerah dengan pemerintah kampung. Kita harus terus hadir bersama masyarakat dalam setiap kondisi,” tegas Bupati Afni di hadapan para anggota Bapekam yang baru dilantik.
Bupati perempuan pertama di Siak ini secara khusus menyoroti dinamika pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan nasional. Menurutnya, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah kampung untuk lebih inovatif dan efisien.
Bupati Afni meminta Bapekam memperketat pengawasan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan bebas dari tarik-menarik kepentingan sempit, selain itu aset kampung yang mangkrak didorong untuk dikelola secara produktif dan transparan guna menambah pendapatan asli kampung serta penataan administrasi lahan dan aset daerah harus diperjelas guna mencegah konflik di masa depan.
Bupati Afni mengingatkan bahwa sumpah yang diucapkan adalah komitmen moral yang berat. Ia mengajak seluruh elemen kampung untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
“Sumpah jabatan adalah amanah besar. Ini bukan hanya tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya mengingatkan.
Menutup arahannya, Afni juga berpesan agar program nasional, seperti ketahanan pangan, melibatkan pelaku UMKM lokal sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga.
"Lapangkan yang sempit, mudahkan yang sulit, dan pastikan setiap kebijakan berpihak kepada rakyat," pungkasnya.***
