ROKAN HULU, AmiraRiau.com– Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Kantor Bappeda, Kamis (27/2/2026).
Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Rohul, Anton ST, MM, ini menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyinkronkan persepsi agar pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.
Bupati Anton menegaskan bahwa tema RKPD 2027 akan menitikberatkan pada pengembangan sektor pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan. Hal ini dipandang sebagai motor utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting di Negeri Seribu Suluk.
"RKPD 2027 harus selaras dengan kebijakan nasional Asta Cita dan Provinsi Riau. Kita harus pastikan belanja daerah berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan menghindari duplikasi program," tegas Bupati Anton.
Dalam forum tersebut, dipaparkan tujuh fokus utama yang akan menjadi prioritas kerja pemerintah daerah pada tahun 2027 mendatang:
1. Pendidikan: Perbaikan dan rehabilitasi bangunan sekolah di seluruh wilayah.
2. Kesehatan: Peningkatan akses dan mutu pelayanan di RSUD.
3. Infrastruktur: Penyediaan dukungan alat berat di setiap kecamatan untuk percepatan akses transportasi.
4. Keamanan: Ketersediaan armada pemadam kebakaran di seluruh kecamatan.
5. Religi & Budaya: Fasilitasi dan sukses penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Riau 2027 di Rokan Hulu.
6. SDM Unggul: Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
7. Kesejahteraan Spiritual: Bantuan bagi Imam Masjid Paripurna dan Surau-surau Suluk.
Target Makro Pembangunan
Pj. Kepala Bappeda Rohul, Simelmeri, SE., M.Si, menambahkan bahwa penyusunan dokumen ini menggunakan pendekatan teknokratik dan partisipatif. Pemkab menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada angka 6,59 persen di tahun 2027, diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Forum ini dihadiri oleh jajaran Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, instansi vertikal, lembaga perbankan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga organisasi pemuda dan LSM. Melalui partisipasi publik ini, Pemkab Rohul berkomitmen menghadirkan dokumen perencanaan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.***
Penulis: Yusrizal
