Disorot Fraksi DPRD, Belanja Pegawai Meranti Turun Jadi 36,38 Persen

MERANTI, AmiraRiau.com - Sorotan fraksi-fraksi DPRD Kepulauan Meranti terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 mendapat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu yang disorot adalah komposisi belanja pegawai yang turun menjadi 36,38 persen. 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyampaikan jawaban pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Senin (28/9/2026).
⠀
Dalam Perubahan APBD 2026, belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,38 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut turun dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai 44,50 persen.

Muzamil mengatakan seluruh pandangan, saran, pertanyaan dan koreksi dari fraksi DPRD menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.
⠀
“Pandangan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Muzamil.
⠀
Selain belanja pegawai, pemerintah daerah juga menjawab sorotan terkait belanja wajib. Untuk sektor pendidikan, Pemkab Meranti mengalokasikan 33,69 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan, akses layanan belajar, kompetensi tenaga pendidik serta fasilitas pendidikan.
⠀
Sementara belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 28,50 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, sarana dan prasarana dasar serta akses pelayanan masyarakat.
⠀
Terkait pembangunan jalan dan jembatan, pemerintah menyebut pelaksanaannya akan disesuaikan dengan skala prioritas, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, keterhubungan antarwilayah dan kemampuan anggaran.
⠀
“Pemerintah juga mengajak DPRD agar mengarahkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada pembangunan infrastruktur,” ujar Muzamil.
⠀
Dalam komposisi belanja daerah, belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar, sedangkan belanja modal sekitar Rp89 miliar. Pemerintah menegaskan perbandingan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari nominal karena belanja operasi mencakup kebutuhan pelayanan publik, termasuk pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi serta operasional pemerintahan.
⠀
Pemkab Meranti juga menyatakan efisiensi akan dilakukan secara selektif dengan tetap mempertahankan pelayanan dasar dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
⠀
Sementara pengurangan belanja daerah sekitar Rp36,29 miliar dalam Perubahan APBD 2026 disebut merupakan hasil penyesuaian kemampuan pendapatan, kebijakan efisiensi, evaluasi kegiatan dan penajaman skala prioritas.
⠀
Muzamil turut menjelaskan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi serta penataan aset. Penyesuaian target pendapatan BLUD juga dilakukan berdasarkan kondisi riil pelayanan, potensi pendapatan dan realisasi.
⠀
Pemerintah daerah juga menjelaskan SiLPA sekitar Rp2,661 miliar yang berasal dari sejumlah sumber, termasuk BOS, BOK, BLUD Puskesmas, BLUD UPT RSUD serta penghematan belanja barang dan jasa.
⠀
Menjawab sorotan Fraksi PKS dan NasDem terkait gaji, TPP, honorarium, penghasilan tetap desa dan dana lainnya, Pemkab menyatakan pembayaran akan diupayakan sesuai kemampuan kas daerah, jadwal penyaluran pendapatan dan ketentuan yang berlaku.
⠀
Sementara terkait keterlambatan penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 yang disorot Fraksi Gerindra dan Golkar, pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf. Keterlambatan disebut berkaitan dengan penyesuaian regulasi efisiensi anggaran pemerintah pusat dan proses rekonsiliasi data transfer daerah.
⠀
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan, setelah jawaban pemerintah daerah disampaikan, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
⠀
“Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan APBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD,” kata Khalid.
⠀
Sebelumnya, Pemkab Meranti menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD pada Minggu (27/9/2026).