Oleh: Mardianto Manan
SIMPANG SKA Pekanbaru adalah potret telanjang kegagalan manajemen lalu lintas perkotaan. Infrastruktur megah bernama flyover telah lama berdiri, namun kemacetan justru menjadi rutinitas harian. Pertanyaannya sederhana: untuk apa flyover dibangun jika kendaraan tetap dipaksa berhenti oleh lampu merah?
Gagasan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto untuk menghilangkan lampu lalu lintas di Simpang SKA patut didukung penuh. Bukan karena gagasan itu populer, melainkan karena selama ini kita terlalu takut meninggalkan pola lama yang jelas-jelas tidak efektif. Kota ini bukan kekurangan jalan, tetapi kekurangan keberanian dalam mengambil keputusan.
Dalam perencanaan transportasi modern, flyover dibangun untuk menghilangkan konflik, bukan menambahnya. Ketika arus kendaraan masih dipotong oleh lampu merah, maka fungsi flyover runtuh sejak awal. Ini bukan persoalan teknis semata, melainkan kesalahan filosofi perencanaan.
Simpang SKA selama ini diperlakukan seolah simpang biasa, padahal beban lalu lintas terberat berasal dari Jalan Nangka dan Jalan Tuanku Tambusai. Dua koridor ini menyuplai volume kendaraan yang tidak lagi rasional diatur dengan skema berhenti–jalan. Selama arus dominan ini tidak dibebaskan, kemacetan akan terus berulang meski flyover setinggi apa pun dibangun.
Rencana menutup akses langsung Jalan Nangka ke Jalan SM Amin di bawah flyover adalah keputusan yang tidak populer, tetapi justru diperlukan. Kota tidak boleh dikendalikan oleh kebiasaan buruk pengguna jalan. Jika semua arus ingin serba lurus, serba cepat, dan serba dilayani, maka kemacetan adalah harga yang harus dibayar.
Masalah terbesar dalam rekayasa lalu lintas bukan pada desain, tetapi pada ketidakkonsistenan. Kita sering membuat kebijakan setengah hati: rambu ada, tapi tidak tegas; aturan dibuat, tapi tidak diawasi; sosialisasi dilakukan, tapi takut pada protes. Akibatnya, kemacetan hanya berpindah lokasi, bukan terurai.
Jika konsep tanpa lampu merah diterapkan secara konsisten—tanpa kompromi—maka flyover Simpang SKA akan bekerja sebagaimana mestinya. Kendaraan mengalir, konflik berkurang, dan waktu tempuh menjadi lebih rasional. Tetapi jika masih ada keraguan, maka sebaiknya kita jujur saja: flyover ini sejak awal memang tidak pernah diniatkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah.
Pekanbaru sedang tumbuh cepat, sementara ruang jalan semakin terbatas. Kita tidak punya kemewahan untuk terus mencoba-coba kebijakan yang gagal. Simpang SKA harus menjadi titik balik: apakah kita ingin kota yang diatur dengan ilmu perencanaan, atau kota yang tunduk pada ketakutan politik.
Menghapus lampu merah di Simpang SKA bukan tindakan nekat. Yang nekat justru mempertahankan sistem lama yang sudah terbukti gagal.***
(Mardianto Manan. Penulis; Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau)
