JAKARTA, AmiraRiau.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kembali menjadi sorotan saat hadir dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan kondisi rupiah yang terus tertekan hingga menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS.
Menanggapi kritik tersebut, Perry memaparkan alasan teknis di balik pelemahan rupiah sekaligus memastikan bahwa perbaikan akan terlihat pada kuartal mendatang.
Perry memulai penjelasan dengan meluruskan konsep yang menurutnya kerap disalahpahami publik: perbedaan antara stabilitas rupiah dan level nilai tukar. Ia menegaskan bahwa mandat BI bukan menjaga angka kurs tertentu, melainkan memastikan fluktuasinya tetap terkendali.
“Yang kami jaga adalah stabilitas, bukan level. Stabilitas itu kami ukur dari volatilitas rata-rata 20 hari. Kami lihat naik-turunnya rupiah, bukan sekadar nilainya sedang di angka berapa,” ujar Perry di hadapan anggota dewan, Senin (18/5/2026).
Menurut Perry, dinamika rupiah sejak awal tahun menunjukkan volatilitas yang masih sesuai parameter BI, yakni berada pada angka 5,4% dalam perhitungan 20 hari berjalan.
“Year to date volatilitasnya 5,4%. Itu masih dalam batas stabil menurut standar statistik yang kami gunakan,” jelas Perry.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa rata-rata kurs tahun berjalan kini berada di Rp16.900, melewati asumsi APBN sebesar Rp16.500.
“Memang sekarang di atas rata-rata. Tapi siklus tahunan dari tahun ke tahun menunjukkan tekanan paling kuat selalu muncul di April, Mei, Juni. Setelah itu, Juli sampai September biasanya menguat,” kata Perry.
Perry mengaitkan pelemahan beberapa bulan terakhir dengan tingginya kebutuhan likuiditas rupiah pada periode tertentu. Ia memastikan pola musiman itu akan kembali mendorong rupiah menguat.
“Day money di April–Juni itu selalu tinggi. Begitu masuk Juli–Agustus–September, tekanan mereda. Itu alasan kami tetap yakin nilai tukar akan kembali ke kisarannya,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa penentuan target kurs bukan praktik umum di dunia, kecuali di beberapa negara tertentu.
“Mayoritas bank sentral menyerahkan nilai tukar pada mekanisme pasar. Hanya sedikit yang menetapkan target, seperti Singapura atau Hong Kong. Makanya ukuran kami adalah volatilitas, bukan level kurs,” tutur Perry.
Penjelasan Perry kemudian disanggah Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Ia menganggap ukuran statistik BI tidak menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.
“Standar deviasi itu sudah lama dipakai, tetapi tidak menjawab mengapa nilai tukar tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Itu yang jadi masalah,” tegas Misbakhun.
Ia menilai pendekatan BI terasa terlalu akademis, sementara dampak pelemahan rupiah telah dirasakan langsung masyarakat melalui lonjakan biaya impor dan tekanan harga.
Rapat berlangsung hangat setelah beberapa anggota Komisi XI sebelumnya mengkritik tajam kejatuhan rupiah. Mereka meminta BI memberikan penjelasan lebih konkret, bukan hanya berbasis formula teknis.
Pelemahan rupiah, bagi sejumlah anggota DPR, bukan semata angka di pasar valuta asing, tetapi telah menjadi indikator hilangnya kepercayaan pasar dan tekanan nyata terhadap ekonomi rumah tangga.***
