KPU Riau Mulai Hari Ini Membuka Pendaftaran Untuk Bakal Calon Anggota DPR RI / DPD RI dan DPRD

PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia mulai hari ini 1 Mei 2023 membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) melalui partai politik peserta pemilu,  DPR RI,  DPD RI dan DPRD  Pendaftaran dibuka sampai 14 Mei mendatang. "Hari ini, hari pertama sampai tanggal 14 Mei 2023. Selama 14 hari, ini serentak se-Indonesia. Baik DPRD Provinsi, kabupaten kota, DPR RI dan DPD RI," kata Anggota KPU Provinsi Riau Nugroho Noto Susanto. Senin (1/ 5/ 2023) saat dikonfirmasi amirariau.Com melalui telpon seluler. Lanjut dia, untuk DPRD kabupaten kota pendaftaran di KPU kabupaten kota. KPU Provinsi menerima pendaftaran Bacaleg tingkat DPRD Riau dan DPD RI. Sedangkan untuk bacaleg DPR RI diterima KPU RI. "Kami tentu saja telah siap melayani para pendaftar bacalon DPD RI dan bacaleg DPRD Provinsi Riau. Kita sudah lakukan semacam pembekalan kepada internal KPU Riau terkait bagaimana alur kerja menyambut para pendaftar," kata dia. Ia menambahkan, KPU Riau sudah membuat SK tim yang bertugas menerima pendaftar. Misalnya partai ini yang akan menyambut tim ini. Kemudian Bacalon A, B, C, D yang menyambut tim ini. Sehingga ketika para pendaftar datang, sudah ketahuan siapa yang akan menyambut. Pada kesempatan yang sama menurut Nugie paggilan akrab Nugroho menjelaskan dalam aturan terbaru petahana yang kini masih menjadi anggota DPRD tidak harus mundur jika ingin kembali maju pada Pemilu Legislatif. Misalnya, anggota DPRD Provinsi maju ke DPRD Provinsi tidak harus mundur. DPRD Kota mau maju DPRD Provinsi dia tidak harus mundur kecuali untuk mencalonkan menjadi kepala daerah. Lantas kapan yang bersangkutan harus mundur? Nugroho menjelaskan sesuai Peraturan KPU (PKPU) batas akhir yang diberikan adalah saat pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT). "Di tahapan pencermatan calon tetap. Itu memang sudah harus punya bukti dia mundur. Surat keterangan dia telah mundur," kata Nugi, Ia menambahkan, sebelum penetapan DCT itu Bacaleg bersangkutan membuat pernyataan bersedia mundur dari jabatan sebelumnya. Tidak hanya kepala daerah tetapi mundur juga diwajibkan kepada kepala desa, pegawai BUMD/BUMN hingga ASN, TNI/Polri. Formulir surat pernyataan mundur tersebut ada di KPU. Nugi menegaskan, pengunduran diri yang telah diserahkan tidak bisa dicabut. Misalnya mundur dari Kepala Daerah, pengunduran diri itu tidak bisa dicabut, artinya permanen. (Ady)