Memiliki Gambut Luas dan Dalam, Warga Teluk Lanus Diingatkan tak Membuka Lahan dengan Cara Dibakar

TELUK LANUS- Bupati Siak Alfedri mengingatkan musim kemarau telah tiba. Untuk itu, bupati mengajak warga Teluk Lanus untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sulit di padamkan karena merupakan hamparan gambut luas dan dalam. "Berdasar Perkiraan BMKG musim panas ini, akan berlangsung bulan Mei s/d Agustus. Tahun ini, penanganannya agak serius, kemarin pak Menteri Kehutanan dan Kapolri termasuk pak Gubernur hadir di Jambore Karhutla di Minas," kata Alfedri, dalam rakor Forkopimda Siak 2025, di Teluk Lanus, Rabu (30/4/2025). Baca Juga  >

• Revitalisasi Pustu Plus Pulau Terluar, Bupati Alfedri: Dokter yang Bertugas di Sini Disiapkan Tambahan Penghasilan

Tentu, instruksi dari pusat terkait Karhutla ini, di teruskan ke masyarakat. Di samping itu, Sambung Alfedri Pemkab Siak juga sudah menetapkan siaga Karhutla. "Lahan gambut sangat rentan Karhutla jika terbakar sulit untuk di padamkan. Selain itu, biaya yang di timbulkan dari upaya pemadaman Karhutla cukup besar," sebutnya. Untuk itu, ia minta Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Lanus selalu mengedukasi warga yang lain, serta siap siaga dan memberikan informasi secepatnya kepada kecamatan. Baca Juga  >

• Realisasi TKDD dan Tunda Bayar Siak Temui Titik Terang

"Jangan coba-coba buka lahan dengan cara membakar sanksi hukumnya berat. Makanya kita dorong pemanfaatan lahan dengan Alsintan agar persawahan cepat tanam," pintanya. Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra di Wakil Kabag SDM Polres Siak Kompol Syafril SH MH menindak tegas bagi warga atau Korporasi yang buka lahan dengan cara di bakar saat cuaca panas ekstrim seperti sekarang. Baca Juga  >

• Lepas Purna Tugas Kadisdukcapil, Wabup Siak: Terimakasih Atas Dedikasi Membangun Siak

"Kami ingatkan bapak-ibu yang berkebun, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena ini pemicu terjadinya Karhutla. Akibat kelalaian yang kita lakukan akan berdampak luas," sebutnya. "Kami akan ambil tindakan tegas, penerapan undang-undang nya berlapis bapak ibu. Mulai dari UU Perkebunan, dan Kehutanan, UU pengelolaan Lingkungan Hidup dan KUHAP," sambung Syafri.***