Nilai Sarang Walet di Meranti Rp 15 Miliar Setahun, Realisasi Cuma Rp 763 Juta

MERANTI - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Senin (2/10/2023) memimpin rapat koordinasi lintas instansi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak retribusi daerah, di Aula Kantor Bupati. Asmar menjelaskan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut rekomendasi dirinya kepada Asisten 3 Setdakab Sudandri Jauzah saat mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II belum lama ini. "Saya minta isu yang diangkat tersebut jangan hanya sebagai syarat memperoleh kelulusan yang bersifat personal semata," ujar Asmar. Menurutnya, hal itu harus mampu memecahkan persoalan sekaligus mencari solusi sehingga memberikan kontribusi kepada daerah. "Kalau penerimaan sektor ini meningkat tentu APBD kita akan menguat, dan pembelanjaan pembangunan dapat terakomodir secara maksimal," ucapnya. Selain itu, Asmar juga menyambut baik program Jaksa Garda Pendapatan Daerah dengan Teknologi Informasi (Jaga Pedati) yang digagas Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. "Ini sangat membantu pemerintah daerah, sebagai wujud kolaborasi dan sinergitas antar instansi guna mempermudah aksesibilitas meningkatkan PAD di Kepulauan Meranti," ungkapnya. Asmar berharap melalui dua program tersebut, bisa meningkatkan PAD dalam rangka mendukung APBD serta menekan angka kemiskinan. "Kepada OPD sebagai leading sector, segera tindaklanjuti dan memprogramkan kegiatan ini secara konkrit di lapangan," tegasnya. Sementara itu, Asisten 3 Setdakab Kepulauan Meranti Sudandri menyebutkan program optimalisasi PAD yang dimaksud berfokus pada realisasi retribusi dari sarang burung walet. Ia menjelaskan, dari data Badan Karantina Pertanian (BKP) Selatpanjang, dalam 1 tahun ada 1,7 ton sarang walet dengan nilai Rp 15 miliar. "Tapi realisasi hanya Rp 763 juta saja, ini yang sangat disayangkan," kata Sudandri. Rapat koordinasi itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan Kejari Kepulauan Meranti tentang implementasi program Jaga Pedati. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, Kepala BPN-ATR, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kepala BKP, dan para asisten, staf ahli, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.***