Riau Darurat LGBT, DPRD Riau Desak Pemerintah Daerah Bentuk Perda Anti LGBT

PEKANBARU - Riau akhir-akhir ini dihebohkan masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang marak di kalangan pelajar. Menyikapi ini DPRD Riau meminta pemerintah membuat regulasi untuk antisipasi persoalan LGBT tersebut. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menekankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah kabupaten / kota agar segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi yang mengatur LGBT. Menurut dia, perilaku LGBT merupakan sebuah tindakan penyimpangan yang sudah meresahkan masyarakat. Meski sudah meresahkan, hingga saat ini tidak bisa ditindak lantaran tidak adanya payung hukum yang mengatur hal tersebut. "Karena itu DPRD Riau meminta pemerintah daerah, Pemprov, untuk segera membahas bersama-sama dan mengusulkan agar segera dibentuk Perda Anti LGBT," kata Agung, Senin (5/6/2023). Agung menegaskan agar hal ini jangan ditunda-tunda. Jika Pemprov Riau tidak bisa, maka DPRD Riau yang akan mengambil langkah awal. "Paling lama bulan depan DPRD sudah menginisiasi terkait Perda LGBT ini. Kita akan dorong melalui fraksi demokrat," tegasnya. Agung menyebut Perda ini merupakan hal yang mendesak. Ia berharap, dengan Perda ini tentu dimusnahkan LGBT dari Provinsi Riau ini. "Janganlah sampai ada hal-hal yang seperti itu lagi di Riau, karena memang hal itu 'kan sangat dilarang oleh agama kita," kata dia. Agung menganggap, LGBT merupakan hal yang bisa menular. Sehingga berbahaya jika tidak segera dituntaskan. Bahkan, kata Agung, harusnya Pemprov Riau sudah membentuk semacam Satuan Tugas (Satgas) sebagai langkah pencegahan. "LGBT ini, na'udzubillahimindzalik, penyakit karena akan menjadi kecanduan kalau sempat ada yang tertular," kata Agung.***