PEKANBARU, AmiraRiau.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD tahun 2026. Di tengah pengesahan anggaran sebesar Rp8,321 triliun, Pemprov Riau dihadapkan pada tantangan besar berupa defisit anggaran mencapai Rp1,2 triliun.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan neraca keuangan daerah tanpa mengganggu pelayanan publik esensial.
Untuk menutup celah Rp1,2 triliun tersebut, SF Hariyanto menginstruksikan beberapa langkah efisiensi “ikat pinggang”, menghentikan proyek belanja modal senilai kurang lebih Rp600 miliar yang dinilai tidak mendesak, pemotongan drastis pada pos perjalanan dinas (SPPD), biaya makan minum, dan larangan mengadakan rapat di hotel serta memprioritaskan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga (tunda bayar) dari tahun 2025 agar beban finansial tidak berlarut-larut.
Selain memangkas pengeluaran, SF Hariyanto juga mengambil langkah ofensif untuk meningkatkan pemasukan daerah. Pemprov Riau resmi membentuk Tim Percepatan Pendapatan Daerah yang bertugas menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum maksimal untuk menciptakan sumber pendapatan baru guna memperkuat struktur APBD di masa depan.
SF Hariyanto meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab. Ia menekankan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedang digesa agar anggaran bisa segera digunakan secara tepat sasaran.
“Percayalah, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai. Kita harus maksimal mengupayakan tanggung jawab kepada masyarakat,” ajak SF Hariyanto, Kamis (8/1/2026).***
