Tuntutan Filipina Terhadap Sabah

PEKANBARU, AmiraRiau.com- Isu Borneo Utara (Sabah) sebenarnya sudah selesai dengan masuknya Sabah dalam federasi Malaysia pada 16 September 1963. Namun masalah tersebut muncul kembali dan menjadi isu antara Malaysia dan Filipina. Masuknya kelompok bersenjata dari Filipina Selatan ke Sabah yang kemudiaannya diketahui dari kelompok Sultan Jamalul Kiram II yang mengklaim kembali bahwa Sabah milik Filipina yang diwariskan kepada Sultan Sulu. Malaysia dituntut untuk mengembalikan wilayah tersebut kepada Filipina. Isu Sabah juga menjadi pemberitaan ketika kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengunjungi Filipina dan berjumpa dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang merupakan anak dari Presiden Ferdinand Marcos. Buku ini secara lengkap menjelaskan masuknya Borneo Utara (Sabah) dalam Federasi Malaysia. Sejarah mencatat bahwa semenjak abad ke-19, Lord Brassey, seorang Kompeni Inggris di Borneo telah merencanakan penyatuan antara negeri-negeri di Borneo yaitu Borneo Utara (Sabah) dan Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat (Malaka, Pulau Penang serta Temasek (Singapura). Dalam Hukum Internasional, Borneo Utara (Sabah) telah secara sah dan resmi bergabung dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Sebelumnya Sabah menjadi Koloni Inggris. Pada 31 Agustus 1963, Inggris yang menjadi koloni di Sabah telah bersetuju untuk melepaskan wilayah tersebut dan menyerahkannya ke Malaysia. Wilayah Sabah yang menjadi kedaulatan Inggris diserahkan ke Malaysia melalui transfer kekuasaan yang mana Persekutuan Tanah Melayu sebelumnya juga menjadi koloni Inggris. Inggris menyerahkan Sabah ke Malaysia melalui penyerahan wilayah yang sebelumnya menjadi miliknya (kedaulatan Inggris), “nemo plus juris transferre potest quam ipse habet”. (tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki). Hasrul Sani Siregar, MA (Alumni Ekonomi-Politik Internasional IKMAS, UKM, Malaysia)