PEKANBARU, AmiraRiau.com- Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto, menyampaikan sejumlah persoalan tata kelola yang sedang dihadapi pemerintah kabupaten. Mulai dari tunda salur anggaran hingga tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan audiensi dengan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, Selasa (3/6/2025).
Dalam kesempatan ini, Bupati Ade Agus Hartanto, didampingi Bapenda, BPKAD dan Dinas Kesehatan.
Dikatakan, persoalan utama yang dibahas adalah tunda salur atau tunda bayar anggaran dari tahun 2023 hingga 2025. Ketidakpastian angka tersebut, menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam APBD tahun 2025.
“Kami butuh kepastian angka dari Pak Gubernur guna pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Karena semuanya sudah kita tuangkan dalam APBD. Kalau ada kepastian, kami bisa menghindari tunda bayar kembali. Kalau pun harus ditunda, bisa kami sesuaikan dengan skema kontrak pembayaran pada 2026,” katanya.
Tak hanya itu, Bupati Ade Agus juga menjelaskan terkait persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang hingga kini belum terbayar. Total tunggakan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten mencapai Rp74 miliar.
"Kemudian, masalah BPJS Kesehatan bahwa kita sama provinsi dan kabupaten sama-sama belum bayar tunggakan kita tahun 2025 sebesar Rp74 miliar. Di mana, itu ada sharing budget 55 persen provinsi dan 45 persen kabupaten. Saya sendiri sudah mendapat peringatan dari BPJS. Tapi memang kami juga belum bayar,” jelasnya.
Dengan adanya permasalahan dengan BPJS Kesehatan tersebut, ia mengusulkan agar Pemprov Riau memfasilitasi forum diskusi bersama BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan agar ada kejelasan terkait mekanisme pembayaran dan pelayanan kesehatan di daerah.
"Saya rasa perlu adanya FGD dengan BPJS Kesehatan, karena soal menanggih agak cepat, soal mengurusi pasien agak lambat, ini masalahnya. Saya minta melakukan konsultasi terkait ini, sehingga kita juga punya kepastian tentang penggunaan BPJS Kesehatan ini," tegasnya.
Gubri Abdul Wahid, menyambut baik kunjungan sekaligus masukan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Terima kasih Pak Bupati Inhu beserta jajaran atas kunjungannya. Semoga ini menjadi jalan untuk menjawab keluh kesah yang terjadi di Inhu sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Gubri.
Abdul Wahid menambahkan bahwa Pemprov Riau terus berupaya menggenjot pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak yang digerakkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dengan begitu, pemerintah kabupaten Inhu, harusnya dapat meniru langkah Pemprov Riau ini agar permasalahan bisa terkendalikan bersama.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari pendapatan untuk membelanjakannya dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat." pungkasnya.***