JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tidak akan ada perubahan terkait sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Selain itu, ia pun memastikan tidak ada yang berubah dari besaran harga jenis BBM tersebut.
"Saya sudah pernah ngomong, saya mau ulangi lagi. Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Enggak akan itu," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Namun, Luhut mengakui ada kemungkinan pemerintah ke depannya akan melakukan pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang mampu. Tujuannya menghemat anggaran negara.
"Sekarang kita hitung-hitung, ngapain menyubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pertama kali dilontarkan oleh Luhut pada awal Juli lalu. Saat itu Luhut bilang, pembatasan akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Selain itu, Luhut juga mengaitkan wacana soal pembatasan BBM subsidi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit. Pembatasan BBM subsidi dinilai mampu menghemat APBN 2024.
Namun, pemerintah juga berupaya mendorong pengembangan Bioetanol untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil. Luhut mengatakan, Bioetanol memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi polusi udara dan menekan angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Presiden Joko Widodo sebenarnya telah membantah bahwa rencana pembatasan pembelian BBM itu. Menurut Presiden, sampai saat ini pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu. Kepala Negara menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan yang dimaksud.***
Editor: Alseptri Ady