Oleh Hasrul Sani Siregar, MA Alumni Ekonomi-Politik Internasional IKMAS, UKM, Selangor, Malaysia
SESUAI jadwal mestinya, Myanmar menjadi keketuaan ASEAN pada tahun 2026 yang akan menggantikan Malaysia sebagai keketuaan ASEAN tahun 2025. Namun melihat perkembangan situasi di dalam negeri Myanmar, para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk menggantikan posisi Myanmar tersebut kepada Filipina sebagai keketuaan ASEAN tahun 2026. Para pemimpin ASEAN telah sepakat dan mencapai konsensus bersama untuk menggantikan Myanmar dengan Filipina. Konsensus bersama tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta. Ketua ASEAN ditentukan sesuai abjad dari negara-negara anggota ASEAN. Jika menurut jadwal, Myanmar seharusnya memegang keketuaan ASEAN pada 2026, sedangkan Filipina pada tahun 2027. Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik di dalam negeri dan konsekuensinya Myanmar tidak dapat menjadi ketua ASEAN tahun 2026. Para pemimpin ASEAN juga sudah sepakat tidak akan mengeluarkan Myanmar dalam keanggotaan ASEAN dan terus berupaya melakukan dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata agar terjadi rekonsiliasi nasional.Para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk melarang para pemimpin junta militer Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena tidak dapat melaksanakan 5 konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta militer setelah junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021. 5 konsensus tersebut antara lain pertama; menyerukan penghentian segera kekerasan, kedua; dialog di antara pihak-pihak terkait khususnya gerakan pro demokrasi dan gerakan yang ingin memisahkan diri dari Myanmar ketiga; mediasi oleh utusan khusus ASEAN keempat; pemberian bantuan kemanusiaan dan terakhir kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus ASEAN untuk bertemu semua pihak terkait. Adanya consensus tersebut merupakan acuan dalam pendekatan dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
Sejak rezim militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintahan sipil yang sah di bawah pemerintahan Daw Aung Saan Suu Kyi. Akibat kudeta militer tersebut 2 tokoh yaitu Suu Kyi dan presiden Presiden Win Myint menjadi tahanan rumah. Jenderal Min Aung Hlaing telah mengambil kuasa atas pemerintahan sipil yang telah berjalan selama hampir 10 tahun. Dengan kudeta militer tersebut runtuhlah demokrasi di Myanmar yang telah memulai pemerintahan sipil yang secara de facto di pimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi. Dewan Keamanan PBB pun sudah menekan militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi yang sejak kudeta militer di jadikan sebagai tahanan rumah dan beberapa anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk demokrasi pimpinan Suu Kyi.
Banyak kecaman datang dari berbagai organisasi internasional terutama utusan khusus PBB, yang mengecap dan mendorong agar militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. ASEAN sendiri sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dan pendekatan secara konstruktif agar militer berundur dan menyerahkan kepada pemerintahan sipil. Negara-negara ASEAN sangat prihatin dengan situasi demokrasi di negara tersebut dan telah banyak menimbulkan korban di pihak sipil semenjak militer melakukan kudeta. Junta Militer Myanmar tidak hanya berhadapan dengan para demontran, juga berhadapan dengan kekuatan para pemberontak dari negara-negara bagian di Myanmar seperti kelompok minoritas Karen, Mon dan Shan yang sejak tahun 2010 melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar diperbatasan Thailand-Myanmar. Terbaru pasca kudeta militer, etnis minoritas yang menentang militer telah melakukan perlawanan terhadap kekuatan militer.
ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tidak akan mengintervensi politik dalam negeri Myanmar. Hal tersebut sudah menjadi tujuan dari organisasi ini yang telah berdiri semenjak tahun 1967, tepatnya ASEAN yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. Yang mana pada waktu itu, tujuannya adalah bagaimana kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan keadilan di kawasan Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa, Myanmar menjadi ‘duri' bagi negara-negara ASEAN terutama dalam hal penegakan HAM dan demokrasi.
Myanmar termasuk negara yang sering melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Pada Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh NLD pimpinan Daw Aung San Suu Kyi juga dibatalkan oleh militer. Tradisi kudeta tidak terlepas dari peran militer yang ikut campur terhadap pemerintahan sipil. Hasil pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Partai NLD, secara sepihak dibatalkan oleh Junta Militer Myanmar, yang ketika itu menguasai dihampir semua elit politik. Hampir 90% suara dimenangkan oleh Partai NLD pimpinan.Aung San Suu Kyi. Pasca Pemilu tahun 1990, tokoh oposisi pro demokrasi tersebut dikenakan penjara hingga menjadi tahanan rumah selama lebih kurang 20 tahun.
Tradisi kudeta di Myanmar di awali oleh Jenderal Ne Win, yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Jenderal Aung San yang merupakan ayah dari tokoh oposisi Daw Aung Saan Suu Kyi. Oleh sebab itu, Myanmar dikenal sebagai negara yang tidak bisa dipisahkan dari kudeta militer. Oleh sebab itu, komunitas ASEAN akan terus mendorong agar Myanmar terus melakukan rekonsiliasi tidak saja terhadap pemerintahan sipil juga terhadap etnis-etnis yang memberontak terhadap pemerintahan pusat. Wajah politik Myanmar hari ini masih tetap didominasi oleh jenderal-jenderal militer. Akan semakin jauh terwujudnya iklim demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mewujudkan rekonsiliasi nasional. Oleh sebab itu, junta militer Myanmar mesti dapat melakukan rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok minoritas agar perdamaian yang telah disepakati oleh Junta Militer Myanmar dan kelompok-kelompok minoritas bersenjata dapat diwujudkan dengan selalu mengedepankan rekonsiliasi nasional.***