Oleh: Muhammad Herwan : Pemerhati Kebijakan Publik
Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melakukan Pemangkasan/Pengurangan Dana TKD (Transfer ke Daerah) yang antara lain didalamnya terdapat komponen DBH Migas dan DBH Non Migas (khususnya DBH Kelapa Sawit), sangat merugikan rakyat daerah.
Pengurangan TKD tersebut antara lain akibat dari Kebijakan Efisiensi Anggaran yang diumumkan di awal Pemerintahan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2025 kemudian ditindaklanjuti oleh Menkeu Sri Mulyani melalui PMK No. 56 Tahun 2025 pada bulan Juli 2025 dan mulai berlaku per Agustus 2025.
Terhadap kebijakan yang dilakukan di tahun 2025 ini saja, pembangunan di daerah sudah stagnan, dan beban ekonomi rakyat makin berat. Ternyata untuk tahun anggaran 2026, pemangkasan TKD kembali dilakukan Pemerintah Pusat sebagaimana Kebijakan Pemerintah untuk APBN 2026 yang memangkas Dana TKD sebesar 50%. Selain pemangkasan TKD, kebijakan Pemerintah melalui Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026, menginstruksikan pembebanan Anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) Tahun 2026 dibiayai dg APBD (tidak dengan dana APBN seperti yg dijalankan di tahun 2025 ini).
Ironisnya, daerah tidak mencermati tindakan Pemerintah Pusat yg mengurangi hak daerah ini (bukankah alokasi prosentase DBH Migas dan DBH Non Migas merupakan mandatory UU yang tak bisa diubah hanya dengan Inpres atau Peraturan Menteri), apakah tersebab daerah tak punya data yang valid berapa sebenarnya besaran DBH yang menjadi hak daerah yang wajib ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah ???
Pemangkasan TKD ini akan sangat berdampak pada pembangunan daerah, karenanya Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi/Kab/Kita) harus nya segera bersikap dan memperjuangkan hak keuangan daerah ini, jangan berdiam diri dan hanya menerima kebijakan Pemerintah Pusat.
Jangan-jangan "ketidakpedulian" Pemerintah Daerah atas kebijakan pengurangan/pemangkasan TKD oleh Pemerintah Pusat ini, karena bukan sekedar tidak paham tetapi karena memang tak mencermati perkembangan kebijakan nasional ???