PEKANBARU - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) Menggelar aksi unjukrasa dikantor Gubernur Riau. Aksi mahasiswa ini digelar di dalam area kantor Gubernur Riau, tepatnya di depan gedung lantai 9 Lancang Kuning, Kamis (7/9/2023).
Saat berada di kantor gubernur Riau mahasiswa membawa spanduk - spanduk berisikan kritikan kepada Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar.
Dalam orasinya mahasiswa menyatakan bahwa Riau saat ini tidak baik baik saja dan meminta Gubernur Riau Syamsuar menemui langsung mahasiswa agar 9 tuntutan mereka bisa langsung direspon gubernur.
Setelah puas berorasi, Gubernur Riau langsung menemui ratusan mahasiswa dilapangan yang telah lama menunggu kehadiran gubernur. Gubernur Syamsuar pun menyambut baik kedatangan ratusan mahasiswa ini. Ia menerima langsung berkas tuntutan aspirasi dari massa.
Tampak Gubri Syamsuar didampingi Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadis Kominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya beserta jajaran.
Dikatakan Gubri, bahwa ia sengaja menemui demonstran agar bisa mendengar tuntutan dari mahasiswa. Sehingga, dari penyampaian orasi tersebut dapat di lakukan pembahasan lanjutan secara bersama.
“Ya kami telah mendengar dan juga menerima berkas tuntutannya. Tentu segala tuntutan ini tidak mungkin selesai di sini juga. Karena butuh rapat koordinasi bersama dengan kementerian, instansi vertikal dan pihak terkait. Tidak cukup sama Pemerintah Provinsi saja," ucap Gubernur Syamsuar.
Adapun 9 tuntutan yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa (Presma) Unri, Khoirul Basar yaitu
"Pertama, menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan Karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau," kata Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Unri, Khoirul Basar.
Keempat, massa mendesak Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Provinsi Riau.
"Kelima, mendesak Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau," urainya.
Keenam, menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau.
Ketujuh, mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan semua temuan konflik korupsi jual beli bangku di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan.
Delapan, mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai, dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran Provinsi Riau.
"Dan kesembilan, menuntut Gubernur Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye dan memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Riau seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, karhutla serta konflik lahan yang ada di Riau. Tuntutan ini sesuai dengan hasil kajian BEM Unri untuk diserahkan ke Gubernur Riau Syamsuar. ***