Indragiri Hulu (amirariau.com) -KESEHATAN memiliki korelasi yang kuat dengan produktifitas dan tingkat partisipasi. Bagaimana pun tingkat produktifitas bisa ditingkatkan kalau seseorang tidak sehat secara fisik dan mental, sementara produktifitas memiliki kaitan yang erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan.
“Bagaimana mungkin kita bicara soal kesejahteraan dan upaya mencapai kemakmuran yang merata kalau masih dihadapkan dengan persoalan di bidang kesehatan?” kata Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE suatu hari.
Kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di Inhu hanya bisa dicapai, menurut Bupati Yopi, antara lain dimungkinkan oleh tingkat kesehatan yang membaik di tengah masyarakat.
Makanya, sejak dipercaya menjadi Bupati Inhu, bahkan saat ini sedang menjalani tahun-tahun terakhir periode kedua sebagai orang pertama di Inhu, kesehatan meupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Bupati Inhu. Melalui instansi terkait, yaitu Dinas Kesehatan Inhu, Bupati Yopi terus berupaya ,mewujudkan obsesinya agar semua warga Inhu memiliki kondisi kesehatan yang diinginkan.
Sektor kesehatan menjadi bidang yang terus menjadi perhatian Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto, berbagai hal dilakukan demi tercapainya kesehatan bagi masyarakat. Upaya dan kerja keras yang dilakukan tersebut membuahkan hasil bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dengan kenaikan angka indeks pembangunan kesehatan manusia (IPKM).
Perhatian besar dan kerja keras dari Bupati Inhu Yopi Arianto yang dilakukan melalui Dinas Kesehatan Inhu dalam upaya tercapainya kesehatan bagi masyarakat, hingga tercapainya kenaikan angka IPKM Inhu terlihat dari melejitnya posisi Inhu dari posisi 265 pada 2018 dalam IPKM secara nasional menjadi posisi 256.
“Tidak hanya angka IPKM secara nasional yang mengalami kenaikan dari posisi 265 menjadi posisi 256, kenaikan juga terjadi pada tingkat provinsi dari peringkat 7 menjadi 5. Demikian pula halnya dengan IPKM kabupaten dalam kabupaten dan kota dalam kota naik dari peringkat 174 menjadi 166. Keberhasilan kenaikan angka IKPM inj tidak terlepas dari perhatian yang begitu besar dari Bupati Inhu Yopi Arianto dan semangat kerja keras yang terus digelorakan oleh beliau guna memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Elis Julinarti Kadis Kesehatan Inhu.
Indeks IKPM memuat penilaian yang diambil dari beberapa indicator seperti subindeks kesehatan balita. Indeks kesehatan reproduksi, indeks pelayanan kesehatan, indeks pelayanan kesehatan, indeks penyakit tak menular, indeks penyakit menular hingga indeks kesehatan lingkungan, indeks ini kemudian dijadikan sebagai salah satu indikator pemerintah dalam memonitor kualitas kesehatan masyarakat.
Serta sebagai salah satu acuan dalam penyusunan anggaran di bidang kesehatan. Peningkatan angka IPKM itu tidak membuat Dinas Kesehatan Inhu merasa berpuas diri dan berhenti melakukan terobosan-terobosan dalam memberikan tingkat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi.
‘’Pasti masih banyak hal yang perlu kita lakukan terutama bagi masyarakat yang berada di desa-desa. Bukan saja dalam bentuk pengadaan fisik fasilitas kesehatan, tetapi kita lakukan juga hingga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pola hidup sehat,’’ ungkapnya, sebagaimana dilansir riauterkini.com.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di bawah kepemimpinan Bupati Yopi Arianto terus melakukan berbagai langkah untuk terus meningkatkan kesehatan. Dari berbagai subindeks yang menjadi acuan penilaian terlihat bahwa upaya tidak cukup hanya melakukan pembangunan sarana fisik seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit dan sarana
kesehatan lainnya.
‘’Tetapi juga harus menyangkut aspek mutu pelayanan yang di dalamnya juga termasuk mutu kualitas pelayanan kesehatan. Kami juga melakukan upaya promoter dan preventif kepada masyarakat sehingga mereka bisa memahami jenis-jenis penyakit dan bagaimana cara menghindarinya,’’ ucapnya.
Pada tingkat puskesmas yang sudah lama dibangun hampir semua yang selesai direhab. Satu puskesmas lagi yakni di Polak Pisang Kecamatan Kelayang akan juga direhab. Dalam rangka meningkatkan mutu dan jaminan pelayanan, dilakukan penilaian terhadap puskesmas melalui kareditasi yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan “Dari 18 puskesmas yang ada sebanyak 5 unit sudah terakreditasi dasar dan 12 lagi terakreditasi madya. Kita masih ada dua puskesmas lagi, tetapi karena merupakan puskesmas baru sehingga belum diakreditasi,’’ tegasnya.
Tahun 2019 ini Diskes Inhu berhasil membuat seluruh puskesmas memiliki izin operasi. Untuk tahun 2020 upaya menjadikan puskesmas sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) juga akan dilakukan. Untuk fasilitas rawat inap, bisa diakses di 10 puskesmas. Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan di rumah sakit. Bukan saja melakukan pembangunan gedung yang memadai bagi pasien untuk berobat, pemerintah kabupaten Indragiri Hulu terus melengkapi RSUD dengan peralatan yang dibutuhkan.
“Demikian pula halnya dengan tenaga medis seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis,rekam medic dan sebagainya secara bertahap dilengkapi. Kami sudah mengajukan penerimaan calon pegawai negeri sipil di berbagai formasi tenaga medis yang sedang kita perlukan,’’ urai Elis Julinarti.
Dalam hal pembangunan nonfisik, Dinas Kesehatan Inhu secara berkesinambungan melakukan berbagai langkah. Misalnya dalam rangka program menurunkan angka kematian ibu dan anak, dilakukan melalui apa yang disebut sebagai Taburi (Tanggap ibu hamil berisiko tinggi). Bahkan untuk Taburi ini, Indragiri Hulu pernah menempati peringkat pertama terbaik di tingkat provinsi.
‘’Melalui Taburi kita bisa melakukan pemantauan hingga pengambilan lagkah-langkah penanganan terhadap ibu-ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Dari semua program yang kita jalankan terhadap pencegahan kematian ibu dan anak, alhamdullilah angkanya terus menurun,’’ tandasnya.
Upaya preventif agar masyarakat terhindar dari penyakit juga dilakukan dengan pemberian imunisasi, pemberian vitamin, gizi terutama kepada anak-anak yang mengalami malnutrisi hingga edukasi berprilaku hidup sehat. Pemerintah juga menyediakan pengobatan gratis untuk penderita TB paru, yakni berobat selama enam bulan tanpa dikenakan biaya. Guna mewujudkan masyarakat yang sehat, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga diperlukan partisipasi masyarakat itu sendiri.
‘’Misalnya penyakit DBD bisa dihindari dengan membersihkan lingkungan dari potensi sarang nyamuk dan melakukan program 3M plus. Atau saat bencana asap melanda, kita sudah memiliki kontijensi untuk menghindarkan masyarakat dari dampak penyakit akibat asap. Termasuk juga masalah sanitasi yang menyangkut buang air besar. Untuk hal ini, Indragiri Hulu sudah memiliki 57 desa ODF dan 10 desa STBM,’’ ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu juga terus memastikan masyarakat terutama yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk tetap mendapatkan akses kesehatan. Kepastian itu dilakukan melalui pemberian jaminan social kesehatan seperti BPJS.Pemerintah Inhu mengalokasikan dana BPJS Kesehatan kepada 81.000 orang yang kurang mampu agar mereka tetap bisa terlayani kesehatannya.
‘’Di tahun 2020, kita sedang mengupayakan agar Inhu bisa menjalankan universal health coverage atau UHC. UHC merupakan system penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima layanan kesehatan, promotif, kuratif dan rehabilitative bermutu dengan biaya terjangkau tanpa mengalami kekhawatiran terhadap biaya,” jelasnya. (adv/hms)
