GUBRI (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si, mengatakan, kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat di Provinsi Riau masih rendah. “Dari data pada 2017, panjang jalan provinsi 2.799 milimeter, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18 persen,” kata mantan Bupati Siak itu.
“Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah, kecuali Kota Pekanbaru kategori tinggi dan Kota Dumai kategori sedang,” tambah Syamsuar saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Tahun 2020 Premiere. Hadir pada kesempatan ini, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin.
Pada kesempatan ini, Gubri memaparkan tentang indikator pembangunan Riau yang dianggap masih perlu menjadi perhatian. Di antaranya, meski Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap meningkat, namun angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih rendah.
“Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan indikator pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut. Dimana, indikator IPM Riau meningkat dari 71,20 pada tahun 2016, menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Riau lebih tinggi dari pada IPM Nasional 70,99 pada tahun 2017. Tapi, untuk pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih rendah,” kata Gubri, Kamis (28/3/19), dilansir hebatriau.com.
Di mana, menurutnya, untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar2,34 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dibanding tahun 2017. Kemudian untuk persentase kemiskinan di Riau pada 2017 sebesar 7,41 persen menurun pada Tahun 2018 menjadi 7,21 persen. Namun demikian masih di bawah rata-rata Nasional 9,82 persen dan rata-rata Sumatera 10,15 persen.
Selain itu, mantan Plt Bupati Kepulauan Meranti itu juga memaparkan soal tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,22 persen pada 2017 menjadi 6,20 persen atau 192.800 jiwa pada tahun 2018. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 5,34 persen.
Disampaikan juga, kesenjangan kualitas SDM antar kabupaten/kota di Riau, di mana tujuh Kabupaten/kota IPMnya berada dibawah rata- rata Provinsi (71,79). Yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kemudian Keterbatasan akses air bersih dan air minum yang berasal dari air leding/perpipaan. Kebutuhan Air bersih Rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur 37,20 persen dan jasa air isi ulang dan air kemasan 36,16 persen,” papar mantan Wakil Bupati Siak itu.
Dalam Musrenbang Riau 2020 itu, Kabupaten Bengkalis meraih penghargaan pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 peringkat terbaik ketiga Kategori Kabupaten pada kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Sementara peringkat kategori terbaik pertama dan kedua diraih Siak dan Rokan Hulu.
Pemberian Piagam diberikan secara langsung oleh Gubernur Riau H Syamsuar didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs Syarifuddin MM, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Dr Diani Sadiawati SH LLM, Ketua DPRD Riau Hj Primawati Rusli Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY didampingi Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi.
Pada kesempatan itu Sekda Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama ini. “Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penghargaan ini, juga terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang telah bekerja keras dalam upaya pembangunan daerah selama ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi,” terangnya.
Walaupun saat ini Bengkalis masih berada pada posisi ketiga kategori Kabupaten, tambah Bustami, hal ini akan menjadi pemicu semua untuk bergerak dan melangkah bersama untuk sampai ketahap tertinggi nantinya. “Segala kelebihan dalam pembangunan daerah terus kita pertahankan dan segala kekurangan harus kita tuntaskan dan kita perbaiki agar kedepannya menjadi lebih sempurna,” ujar Bustami, dilansir halloriau.com.
Di bagian lain, Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP berharap kepada Pemerintan Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau H Syamsuar dan Wakil Gubernur H Edy Natar untuk memberikan alokasi dana APBD yang sesuai untuk Inhil. “Artinya sebagai sebuah kabupaten terluas di Riau yang berada di daerah perbatasan langsung dengan provinsi lain masih membutuhkan infrastruktur yang memadai yang diperparah harga bahan pokok mahal dan yang tak kalah penting masalah harga komoditas utama masyarakat Inhil yaitu kelapa,” jelas Bupati, dilansir riaulink.com. Menyangkut permasalahan itu semua, menurut Bupati, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan alokasi anggaran yang lebih kepada Inhil.
Sedangkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim yang mengikuti kegiatan tahunan itu berharap kepada Pemerintan Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur H. Edy Natar memberikan alokasi anggaran APBD yang sesuai untuk Meranti.
Artinya, sebagai sebuah Kabupaten termuda di Riau yang berada di daerah perbatasan dimana jumlah penduduk miskin masih tinggi diangka 28 persen lebih. Aksesbilitas sangat terbatas dengan infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai, jaringan Air Bersih belum sepenuhnya tersedia, Elektrifkasi masih dibawah Kabupaten Kota lainnya dan angka pengangguran terbuka cukup tinggi diperparah lagi dengan biaya pembangunan yang sangat tinggi dan harga bahan pokok mahal dan yang tak kalah penting masalah Abrasi yang tiap saat terjadi diwilayah Pesisir.
Menyangkut permasalahan itu semua, menurut Wakil Bupati, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan alokasi anggaran yang lebih kepada Meranti agar Kabupaten termuda di Riau ini dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersaing dengan Kabupaten Kota lainnya di Riau.
Sama seperti yang dirangkum oleh Pemerintah Provinsi Riau, seagaimana dilansir auranews.id, prioritas pembangunan di Meranti berkutat dimasalah Pembangunan Infrastrktur, Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Hasil Pertanian dan Pengembangan Pariwisata Potensial.
Rencana pembangunan prioritas ini seperti disampaikan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dalam Musrenbang RKPD Meranti Tahun 2019 lalu dimana, Pemkab. Meranti masih tetap mengedepankan pembangunan Infrastruktur penunjang aksesbilitas, managemen pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan Infrastruktur pendukung sehingga terjadi peningkatan kualitas agar anak didik guna menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan.
Selain itu juga pemberdayaan ekonomi kerakyatakan, meciptakan lapangan kerja baru, peningkatan hasil pertanian untuk swasembada, dan mencibtakan iklim investasi yang serta menjanjikan agar lapangan kerja terbuka dan peningkatan ekonomi. Yang tak kalah penting adalah pemberdayaan sektor Pariwisata potensial, sepeti Perang Air atau Cian Cui yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Selatpanjang dan berhasil menarik wisatawan ke Meranti hingga 25 ribuan orang.
Dalam bincang-bincang santai bersama Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H. Edy Natar Wakil Bupati Meranti H. Syamsuar yang didampingi Kadis PU Meranti H. Herman tampak serius membahas masalah Abrasi dan Pembangunan Infrastktur Jalan dan Jembatan sebagai upaya membuka aksesibilitas memperlancar Mobilitas orang dan barang.
Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Wakil Bupati dengan meminta Pemda Meranti untuk membuat rencana detil terkait pembangunan infrastruktur penghubung dan penanggulangan abrasi diwilayah pesisir pantai salah satunya yang berada Pulau Rangsang. (Adv/Hms)
(foto-foto: dari berbagai sumber)
