MASGAUL Yunus, juru bicara Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) DPRD Provinsi Riau, meminta Pemprov Riau untuk melaksanakan sejumlah program prioritas yang telah digariskan, terutama yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat banyak seperti pembangunan infrastruktur.
Masgaul memahami terjadinya penurunan pendapatan daerah, terutama lantaran berkurangnya DBH migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) sebagai imbas merosotnya harga minyak dunia. Selama ini DBH Migas merupakan salah satu andalan pendapatan Pemprov Riau, termasuk juga sejumlah kabupaten di daerah yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi ini.
“Tapi kami optimistis Pemprov dapat menapai penerimaan lebih baik lagi ke depan, dengan menggali sektor-sektor penerimaan yang cukup besar potensi di Riau,” kata Masgaul dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD-P Riau tahun 2017, Rabu, (4/10/2017). Dalam kesempatan itu, Masgaul dipercaya oleh Partai Golkar untuk menjadi juru bicara.
Di bagian lain, Fraksi PDI-P DPRD Riau menyinggung soal dana bantuan sosial (bansos) yang tidak berjalan di Riau. Akibatnya, banyak masyarakat agamis dan pihak-pihak seharusnya bisa terbantu dana ini, tidak dapat perhatian. Bahkan masalah ini juga sudah mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal itu dikatakan, anggota FPDI-P DPRD Riau Almainis, sebagai juru bicara fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD-P Riau tahun 2017, Rabu, (4/10/2017). Ia berharap, Pemrov Riau ke depan dapat memperhatikan hal ini, sehingga masyarakat terbantu dengan adanya dana ini. (ee/src)
