PEKANBARU - Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Rabu (6/9/2023), melakukan aksi di DPRD Riau untuk menyampaikan penolakan terhadap relokasi Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Panglima Pucuk DPP LLMB, Datuk Besar Ismail Amir, SH.,MH, mengatakan, aksi tersebut merupakan solidaritas untuk mensuport kawan-kawan di Pulau Rempang.
"Relokasi itu, akan menggusur warga kampung tua dan akan menghilangkan sejarah serta adat istiadat. Ini memprihatinkan," tegas Datuk Besar DPP LLMB.
Dikatakan, silahkan pemerintah membangun. Tapi hendaknya tidak merusak tatanan yang ada apalagi sampai mengakibatkan sejarah sampai hilang.
"Kemudian ganti ruginya juga tidak memadai, sehingga kita ikut merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan di sana. Tanpa disebut suku yang mana, namun kita ini Bangsa Melayu. Jadi ketika dicubit satu sakit semua, tergores satu tergores semua," tutur Datuk Besar Ismail Amir.
Datuk Besar Ismail Amir menegaskan, jika memang masyarakat di Rempang membutuhkan, DPP LLMB siap turun pakai kapal ke Batam.
Dalam aksi ini, kata Datuk Besar Ismail Amir, turut hadir Sekjen DPP LLMB Jufrizal S.Th.I.,SH.,MH serta salah seorang Dewan Pembina Azlaini Agus.
Panglima Harian DPDK Rumbai Bersatu, Dt. Jonhor Amin, menyampaikan bahwa beberapa Koti dan timbalan ikut hadir dalam aksi di DPRD Riau.
"Ini merupakan bentuk solidaritas kita terhadap saudara yang berada di Rempang Batam," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya ribuan warga Pulau Rempang, bersama aliansi Pemuda Melayu se-Provinsi Kepri, beberapa waktu lalu, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Demo besar-besaran itu menuntut penolakan terhadap investasi di Pulau Rempang mengakibatkan warga kampung tua dan situs sejarah terancam digusur.
"Kami menolak relokasi," kata salah seorang orator.
Warga menolak relokasi bukan tanpa sebab, pasalnya tempat yang mereka tinggali saat ini adalah tanah adat. Sementara warga sudah lama tinggal di kampung tersebut turun temurun.
Suasana demo mulai panas setelah massa memanjat pagar kantor BP Batam dan terus mendesak untuk masuk, sementara ada yang melemparkan botol ke dalamnya.
Minggu, 13 Agustus 2023, sebelumnya warga dua kelurahan di Pulau Rempang Kecamatan Galang, menemui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke Kantor Kecamatan Galang di Sembulang, Kelurahan Sembulang.
Perwakilan warga Syamsuddin menyampaikan, sikap warga yang tidak mau digusur sebagai konsekuensi dari pengembangan Pulau Rempang Galang oleh PT. Mega Elok Graha dan Xinyi Grup.
Syamsuddin mengatakan saat pertemuan dengan menteri, gubernur, dan wali kota Batam yang juga Kepala BP Batam bahwa Bahlil merespons permintaan warga.
Ia menyampaikan, aspirasi masyarakat tersebut akan dibicarakan kembali dalam rapat yang akan dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait.
"Kata pak menteri (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia) ini (permintaan warga) akan dirapatkan kembali, akan dipertimbangkan," kata Syamsuddin.
Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya bersama gubernur dan Wali Kota Batam yang sekaligus Kepala BP Batam melakukan peninjauan di Pulau Rempang terkait pembangunan demi investasi yang direncanakan.
"Ini bakal jadi investasi dari hilirisasi pasir kuarsa dan pasir silika pabrik kaca terbesar dunia setelah China dengan investasinya 11,5 miliar US dollar," kata Bahlil.***
