DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Siak yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah.Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dan didampingi Wakil Ketua II Hendri Pangaribuan.
Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, saat memimpin rapat mengatakan, LKPJ kepala daerah merupakan instrumen di dalam ketatanegaraan pemerintah. “LKPJ ini salahsatu kewajiban kepala daerah yang harus disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, laporan LKPJ ini dibuat dari hasil penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang ditelaah berjalan selama satu tahun anggaran,” kata Indra.
Pada rapat paripurna tersebut, Plt Bupati Siak H Alfedri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2017. “LKPJ Kabupaten Siak tahun 2017 yang saya sampaikan ini, merupakan pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang menurut saya kesemuanya itu adalah dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” papar Alfedri.
Pada rapat paripurna itu, H Alfedri juga menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK).
“Agggaran ini kita pergunakan untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa kasus DBD yang menurut temuan pada tahun 2016 terdapat 502 kasus, namun pada tahun 2017 kasus DBD berkurang menjadi 115 kasus. Sehingga alokasi dana tidak harus kita gunakan seluruhnya, karena ada penurunan jumlah kasus yang tentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” terang Alfedri.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna yang digelar Selasa (3/4/2018), Sekda Siak Tengku Said Hamzah menyatakan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRD Siak yang telah memberikan perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak. Hal ini terlihat dari hasil pembahasan yang dituangkan ke dalam pandangan umum fraksi-fraksi.
”Kami menyambut baik dan mengapresiasi atas dukungan semua fraksi terhadap pengajuan 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak ini,” kata Hamzah, Selasa (3/4/2018).
Ketujuh ranperda yang disampaikan Pemkab Siak yakni Ranperda tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Ranperda Kawasan tanpa Rokok, Ranperda Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Ranperda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
Kemudian, Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Siak kepada Bank Riau Kepri Cabang Siak untuk Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa.
“Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjawab seluruh pandangan umum fraksi sesuai dengan harapan para pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Siak. Adapun hal-hal lain yang sekiranya masih diperlukan pendalaman secara substansi, tentunya dapat diperjelas pada saat rapat selanjutnya,” ujar Hamzah.
Pihak Pemkab Siak juga senantiasa membuka diri dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan anggota fraksi atau panitia khusus yang dibentuk dalam pembahasan raperda tersebut, tambah Hamzah. Dalam rapat ini, juga dihadiri para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Siak dan pimpinan BUMD di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Sementara pada Kamis (26/4/2018), Panitia Khusus (Pansus B) DPRD Kabupaten Siak menggesa membahas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif pemerintah daerah Siak yang telah disampaikan pada awal April lalu pada sidang paripurna di gedung Panglima Ghimbam.
“Pansus B tengah menggodok tiga Ranperda untuk segera dijadikan Perda dari selama satu bulan ini,” kata Ketua Pansus B DPRD Siak, Syamsurijal, Kamis, 26 April 2018.
Tiga Ranperda yang tengah digodok Pansus B diantaranya Ranperda restribusi pemakaian kekayaan daerah, rumah susun sederhana sewa, Ranperda penyediaan jada penyedotan Kakus, dan Ranperda pendidikan Madrasah Diniyah dan Takmiliyah.
Dia menyebutkan, pembahasan tiga ranperda tersebut hampir rampung, sudah mencapai 90 persen. hanya tingga finalisasi saja, dan akan disampaikan pada sidang paripurna dan segera disahkan menjadi Perda. “Namun terkait Ranperda retribusi Rusunawa, kami masih terus membahas bersama instansi terkait, apakah nantinya diterapkan sistem sewa atau retribusi saja,” katanya.
Sebab ranperda ini harus ada stimulasi yang akurat, jangan sampai merugi dikemudian hari, sebab tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pengkajiannya perlu ditinjau kemampuan dan kemauan orang yang yang akan membayar agar tidak ada tunggakan-tunggakan. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)
BOKS:
Ke-7 Ranperda Itu:
1. Ranperda tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang,
2. Ranperda Kawasan tanpa Rokok,
3. Ranperda Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah,
4. Ranperda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
5. Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Siak kepada Bank Riau Kepri Cabang Siak untuk Penguatan Modal Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah,
6. Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa.
