DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10 triliun lebih dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Riau, Rabu (29/11/2017). Rapat paripurna ini dihadiri 45 orang anggota DPRD Riau dari 65 anggota DPRD Riau. Jumlah ini berdasarkan mereka yang membubuhkan tandatangan di absensi kehadiran. Sedangkan yang hadir dari instansi pemerintah berjumlah 60 orang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo bersama pimpinan DPRD lainnya, seperti Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman dan Kordias Pasaribu. Sementara dari Pemerintah Provinsi Riau, dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Asisten pemprov Riau, Masperi serta termasuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau.
Anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Sugeng Pranoto dalam laporannya mengatakan, dibandingkan dengan total APBD Riau 2017 (setelah perubahan) sebesar Rp10,379 triliun lebih dengan Anggaran Belanja setelah penandatanganan nota kesepakatan dan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2018 sebesar Rp10,091 triliun lebih, maka terdapat penurunan sebesar Rp306.537.596.971,30 atau 2,95 persen.
Adapun rincian dari Rp10,091 triliun lebih tersebut yakni, Belanja Tidak Langsung Rp5,7 triliun lebih dengan rincian, Belanja Pegawai Rp2,3 triliun lebih, Belanja Hibah Rp1,3 triliun lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp12 miliar lebih, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Rp1,4 triliun lebih.
Selanjutnya, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Desa Rp482 miliar lebih, Belanja Tak Terduga Rp10 miliar. Sedangkan untuk Belanja Langsung Rp4,3 triliun lebih.
Kemudian Sugeng Pranoto juga menjelaskan Pendapatan Daerah sebesar Rp9,001 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah Rp3,9 triliun lebih yang terdiri dari, Pajak Daerah Rp3,2 triliun, Retribusi Daerah Rp15,7 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp218 milair lebih, Lain-lain PAD yang Sah Rp526 miliar lebih.
Untuk Dana Perimbangan sebesar Rp5,02 triliun lebih dengan rincian, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp2,099 triliun lebih, Dana Alokasi Umum Rp1,4 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Rp1,4 triliun lebih. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10,475 milair dengan rincian Pendapatan Hibah Rp2,9 miliar lebih, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp7,5 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Sugeng Pranoto menyampaikan beberapa rekomendasi Banggar terhadap Perda APBD Riau Tahun 2018. Di antaranya, Banggar meminta Pemerintah Provinsi Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang terdapat dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan masukan yang disampaikan komisi-komisi.
Mencermati semua rekomendasi yang dikemukakan untuk setiap permasalahan dan melaksanakan tindaklanjutnya sehingga Raperda APBD Riau Tahun 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Membentuk tim reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan penguatan reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses dan teknologi informasi.
Sementara itu Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim dalam pidato pembukaan penyampaian persetujuan akhir kepala daerah mengatakan badan anggaran dan komisi yang telah banyak mencurahkan energi dan pikiran dalam memberikan saran dan tanggapan dan koreksi terhadap rancangan anggaran APBD Riau 2018 sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk penetapan akhir tahun anggran 2018 yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.
Selanjutnya Wan Thamrin Hasyim menyampaikan hasil pembahasan rancangan APBD 2018 langsung khususnya kepada para hadirin yang tidak terlibat langsung dalam penyusunan RAPBD tersebut terkait Penerimaan, belanja dan pembiayaan.
Sambungnya, secara umum apa yang telah dikomunikasikan bersama dan proses pembahasan setelah kami sikapi dan tindak lanjuti dan diantaranya melakukan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan terhadap alokasi anggaran baik pada kelompok pendapatan daerah maupun pada kelompok belanja daerah sehingga diperoleh APBD Riau 2018.
Pada akhir penyampaian, Wan Thamrin Berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan para jajaran eksekutif untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat menjalankan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah di rencanakan agar pemanfaatan anggaran pada tahun 2018 ini dapat berjalan secara optimal efektif dan juga efisien.
Dalam kesempatan terpisah, Wagub Wan Thamrin Hasyim menjamin dengan kondisi ini, kemungkinan besar Riau tidak akan kena sanksi keterlambatan, meski pengesahan RAPBD Riau 2018 itu sudah injury time. “Kan sudah pas itu. Hari ini kan tanggal 30 November. Dalam aturannya tidak boleh lewat bulan 11. Tadi malam semuanya sudah selesai. Kalau persoalan dinamikan dalam paripurna itu sudah biasa,” terangnya usai mengikuti paripurna DPRD Riau Kamis (30/11/2017).
Setelah ini, langkah selanjutnya ada rencana duduk bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan strategi lanjutan supaya kegiatan lain di lingkungan Pemprov Riau tidak terbengkalai.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pejabat selama tahun 2017. Dengan kata lain, sejumlah kendala yang selama ini dihadapi akan dirumuskan solusinya. Selanjutnya dipakai untuk penguatan kerja di tahun 2018. “Sebab kalau dicari masalahnya memang itu, itu, saja. Makanya kedepan supaya tidak terjerumus di lubang yang sama. Makanya saya tekankan pada administrasinya,” sambungnya.
Wan juga menunggu soal kinerja OPD yang tidak sesuai jalur, sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum. “Jangan sampai lagi lah, kita dipanggil dengan hal yang macam-macam. Jangan korbankan kepentingan sesaat malah rusak kehidupan mereka,” sambungnya. Penegasan Wan Thamrin Hasyim lebih kepada pengalokasian dan pemanfaatan APBD untuk tahun 2018 tepat sasaran dan bersih dari masalah. Menurut dia kedua itu harus singkron.
Sebelumnya Gubri Arsyadjuliandi Rachman berharap agar Riau tidak diberi sanksi karena terlambat mengesahkan APBD. Apalagi ditambah pernyataan anggota Banggar Dewan yang menyebut tidak masalah terlambat dan diberi sanksi berupa penundaan penyaluran tunjangan asal APBD Riau 2018 dibahas secara maksimal. “Keputusan Dewan itu keputusan bersama bukan keputusan individu namun lembaga. Ini yang harus diketahui bersama. Tentu kita masih berharap (Disahkan pada November) ini masih jalan sekarang di Banggar dan TAPD, “ujar Andi Rachman sapaan akrab Gubernur kepada wartawan, Selasa (28/11/17). (adv/hms/ee/dari berbagai sumber)
