DI saat semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Riau akan pentingnya pendidikan untuk menyiapkan SDM (sunber daya manusia) yang berkualitas, pada saat bersamaan belum semua anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMTA (sekolah menengah tingkat atas).
Kalau kemudian DPRD Riau melalui Komisi V belakangan gigih memperjuangkan pendidikan gratis sampai ke tingkat SMTA, itulah salah satu jawaban terhadap persoalan dimaksud. Bahkan, kalangan legislator di DPRD Riau berupaya merencanakan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK di Provinsi Riau bisa terwujud pada tahun ajaran baru tahun 2019 ini.
Sebagai tindak lanjut dari langkah itu, DPRD Riau sudah meminta pada seluruh sekolah yang ada, menghitung betul berapa kebutuhan biaya per anak per tahun. “Kita sudah sampaikan pada seluruh Kepala Sekolah terkait ini. Kita minta dalam bulan ini melaporkan mengenai data kebutuhan sekolah itu per anak per tahun yang diperiksa oleh Dinas Pendidikan, sehingga bisa dianggarkan di APBD. Memang berdasarkan penelitian selama ini untuk SMA, kebutuhan per siswa per tahun itu sekitar Rp3,5 juta. Tingkat SMK, Rp4,5 juta per anak per tahun,” kata Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengakui, Jumat (29/03/2019).
Tapi menurut polisi Demokrat ini lagi, data itu perlu dipastikan lagi mengingat kebutuhan dari siswa per tahun itu tentu tidak sama antara sekolah yang sudah ‘lengkap’ dengan yang tidak lengkap. “Jadi kita minta dihitung lagi yang diperiksa oleh Disdik. Kalau memang untuk tingkat SMA itu Rp3,5 juta dan SMK Rp4,5 juta, berarti tinggal menambah sekitar Rp1,5 juta lagi per anak per tahun. Mengingat selama ini sudah ada sekitar Rp3 juta dari BOS dan BOSDA,” tambahnya, dilansir nadariau.com.
Dikatakan juga oleh politisi dari Dapil Kuansing-Inhu ini, dalam penghitungan biaya per sekolah itu, diminta Kepala Sekolah tidak hanya menghitung keperluan non fisik saja. Tapi juga diminta biaya fisik yang dibutuhkan. Sehingga berapa penganggaran yang dibutuhkan, akan nampak. “Saya rasa pendidikan gratis ini masih masuk akal. Apalagi keinginan ini juga masuk dalam penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang,” katanya.
Masih terkait soal yang sama, informasi lain menyebutkan bahwa sudah dua pekan, Komisi V DPRD Riau mengadakan rapat secara maraton dengan Dinas Pendidikan beserta kepala sekolah tingkat SLTA se-Provinsi Riau. Ini dilakukan untuk membahas mengenai masalah biaya pendidikan. Demikian diungkapkan anggota Komisi V DPRD Riau Husaimi, Selasa (19/3/2019).
Dikatakannya, rapat tersebut menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat yang mengeluhkan masih adanya pungutan dan iuran wajib yang dilakukan pihak sekolah kepada wali murid. Atas hal itu, pihaknya hampir setiap hari melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan agar tidak ada lagi beban biaya sekolah yang dibebankan kepada wali murid.
Sejauh ini, kata Husaimi, telah hampir separuh kepala sekolah dari 6 kabupaten/kota di Riau ikut dalam pertemuan. Rencananya rapat akan diadakan secara maraton untuk mendapat titik temu atas persoalan yang juga dialami pihak sekolah. “Pertama, memang kami ingin mencari tahu dahulu berapa beban biaya yang diwajibkan sekolah ke wali murid. Biaya itu untuk apa rincinya. Karena sampai sekarang memang masih menjadi tanda tanya oleh masyarakat. Selain besaran biaya berbeda antar sekolah, wali murid juga tidak dipaparkan secara jelas uang yang dipungut untuk apa saja,” ujar Husaimi kepada Riaumandiri.co.
Dikatakan Husaimi, pihaknya menginginkan agar tidak ada lagi pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada wali murid. Itu, katanya, bisa terwujud jika seluruh kebutuhan sekolah dapat dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, itulah yang selama ini menjadi persoalan. Sehingga sekolah membebankan biaya pungutan kepada wali murid. Masalah lainnya adalah adanya miss komunikasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan selaku perpanjang tangan pemerintah.
Seperti penyampaian kebutuhan sekolah secara rinci untuk setiap tahun ajaran. Padahal itu sangat penting agar dinas bisa mengakomodir kebutuhan sekolah, terutama yang bersangkutan dengan proses belajar mengajar.
Masih dikatakannya, untuk kebutuhan selain itu, seperti pembangunan sekolah, renovasi gedung, pembangunan musala dan lainnya, itu bisa memanfaatkan anggaran yang berasal dari APBN. “Kalau seperti itu kan ada BOS yang bersumber dari APBN. Kalau proses belajar mengajar bisa kita upayakan melalui BOSDA yang bersembur dari APBD. Namun kan belum sinkron,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
“Harusnya ada detail atau rencana sekolah dalam 1 tahun ajaran. Di sana kita bisa tahu kebutuhannya, detail seperti apa,” sambungnya. Sementara ini, pihaknya akan terus memanggil seluruh kepala sekolah se-Riau sampai mendapat kesepakatan bersama.
Beberapa catatan penting yang diperolehnya selama pertemuan, bahwa untuk kepentingan di luar proses belajar mengajar masih dibebankan kepada wali murid. Dengan besaran yang berbeda-beda tiap sekolah. Jika memang itu dibolehkan, harusnya besaran yang dipungut juga diseragamkan. Sehingga tidak menjadi tanda tanya.
Di samping itu, pihaknya juga akan mengupayakan bagaimana dana pendidikan untuk tahun anggaran 2020 bisa mengakomodir kebutuhan sekolah. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk membebankan biaya kepada wali murid. Hal itu, lanjutnya, selaras dengan visi dan misi Gubernur yang baru untuk menciptakan sekolah gratis di Bumi Lancang Kuning. Sehingga ada keselarasan antara eksekutif dan legislatif.
“Kami sangat yakin dengan Pak Syamsuar. Karena memang selama memimpin Kabupaten Siak beliau berhasil. Ini yang kami harapkan juga terlaksana di Provinsi Riau. Saya rasa tidak akan terlalu sulit untuk mewujudkan sekolah gratis 2020. Karena antara eksekutif dan legislatif sudah sama-sama selaras,” pungkas Husaimi Hamidi.
Ditargetkan di 2020—–anak judul
Rencana pendidikan gratis sampai ke jenjang SMTA ini memang sebuah kabar gembira bagi seluruh masyatakat Riau yang selama ini merasa kesulitan terhadap keuangan dalam menyekolahkan anaknya di jenjang tingkat SMA/SMK. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak DPRD Riau menargetkan tahun 2020 mendatang, sekolah lanjutan atas tersebut gratis di Provinsi Riau.
Hal ini diakui oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi yang salah satunya membidangi masalah pendidikan. “Saat ini kita sudah melakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan pihak Kepala Sekolah yang ada. Terutama menghitung biaya yang dihabiskan oleh satu anak selama setahun.Nanti akan dibebankan di APBD,” jelasnya, Senin (18/03) saat dikonfirmasi.
Disampaikan juga oleh politisi PPP ini, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Disdik, biaya satu anak untuk SMK itu berkisar Rp 5,6 juta per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMA sekitar Rp 3,8 juta per tahun.Inikan bisa dikurangi oleh dana BOS dan BOSDA yang ada, sehingga sudah terbantu untuk mewujudkan program pendidikan gratis ini.
“Jadi kita hitung dana BOS dan BOSDA itu ada sekitar Rp 2,8 juta per tahun.Inikan sudah sangat membantu mengurangi biaya per siswa per tahunnya.Saya rasa bisa terlaksana di tahun 2020, karena juga sesuai dengan visi dan misi Gubernur.Untuk di Kabupaten Siak saja ini sudah jalan dan masih berlangsung, seperti apa yang diakui oleh Kepala Sekolah di Siak saat kita undang kemarin,” ucapnya.
Sejumlah orangtua/wali murid di Pekanbaru menyambut dengan suka cita rencana tersebut. Irawati, seorang wali murid yang anaknya menuntut ilmu di sebuah SMK di Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, mengakui tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMTA. “Kalau anak saya masih tetap bersekolah, itu sudah dipaksanakan,” katanya.
Dengan suami yang hanya bekerja serabutan, ditambahkan Irawati, pihaknya sering tidak mampu mencukupi aneka kebutuhan sekolah yang disodorkan anaknya. Ia menyebut contoh, sudah hampir setahun anaknya menuntut ilmu di SMK itu, sejauh ini pihaknya belum mampu menyelesaikan aneka keutuhan untuk sekolah si anak, seperti pakaian seragam yang nilainya mencapai jutaan rupiah.
Belum lama ini, sambung Irawati, ia memang harus mencari upaya mendapatkan dana untuk pembeli laptop bagi anaknya. “Terpaksa saya ngutang kemana-mana untuk mendapatkan uang buat membeli laptop,” katanya. Sebab, mengutip pengakuan si anak, laptop merupakan alat praktek yang sangat dibutuhkan oleh anaknya. “Saya tak sampai hati ia terus-terusan meminjam laptop temannya,” aku Irawati. (Adv/Hms)
(foto-foto: dari berbagai sumber)
