Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Kenaikan harga BBM yang berlaku mulai 3 September 2022 masih menuai pro dan kontra. Hal ini memicu beragam reaksi masyarakat, tak terkecuali oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto. Ia menilai kenaikan harga BBM ini perlu ditinjau ulang.
“Kita adalah negara berdaulat. Maka beban finansial tidak seharusnya ditanggung rakyat. Kita berbeda dengan implementasi sebuah perusahaan yang membebankan segala sesuatunya pada konsumen,” kata Hardianto pada Senin (05/09/2022) di gedung DPRD Provinsi Riau.
Ia setuju dengan isulan peninjauan ulang kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kita paham betul bahwa ini adalah pilihan yang sulit. Bila harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan maka akan membebani APBN, namun jika dinaikkan akan semakin mempersulit perekonomian yang sedang mulai bangkit dari pandemi,” katanya lagi.
Menurut kader Partai Gerindra tersebut, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan berdampak sistemik pada banyak sektor. Dari segi ekonomi tentu akan mempengaruhi berbagai harga bahan pokok, pendistribusiannya, dan akan berdampak kepada hal lainnya.
“Kami mendorong agar kenaikan harga BBM bersubsidi ini ditinjau ulang agar dicarikan solusi yang lebih baik tanpa harus menambah beban rakyat. Memang saat ini telah diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak. Namun perlu ditinjau ulang, seberapa besar pemanfaatannya, berapa banyak yang bisa merasakan manfaatnya, kemudian bagaimana hal tersebut juga tidak membebani APBN,” ulasnya.
Hardianto juga mengatakan bahwa banyak yang terdampak oleh kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
“Kenaikan harga BBM berasubsidi ini tidak hanya dirasakan bagi kaum yang kurang mampu, tetapi juga masyarakat mampu sekalipun. Karena biaya yang dikeluarkan tetap semakin tinggi dari biasanya,” tutupnya.
