Jakarta, AmiraRiau.com-KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap pencairan dana hibah pemerintah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berawal dari operasi tangkap tangan (OTT), pengembangan perkara ini berujung ke penggeledahan. Ruang Menpora Imam Nahrawi pun ikut digeledah.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka dari OTT yang dilakukan pada Selasa dan Rabu lalu. Tiga dari pihak Kemenpora diduga bertindak sebagai penerima suap dan dua orang dari KONI diduga sebagai pemberi suap.
Para tersangka itu adalah:
a. Diduga sebagai pemberi:
– Ending Fuad Hamidy sebagai Sekjen KONI
– Johnny E Awuy sebagai Bendahara Umum KONI
b. Diduga sebagai penerima:
– Mulyana sebagai Deputi IV Kemenpora
– Adhi Purnomo sebagai pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora dkk
– Eko Triyanto sebagai Staf Kemenpora dkk.
Menurut KPK, ada fee yang disepakati sebesar 19,13 persen dari total hibah senilai Rp 17,9 miliar atau senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga Adhi, Eko, dan kawan-kawan menerima bagian suap setidaknya Rp 318 juta dari pencairan hibah tersebut.
Sementara itu, Mulyana diduga menerima Rp 100 juta dalam kartu ATM terkait pencairan hibah untuk KONI tersebut. Selain itu, KPK menduga ada suap berupa mobil Toyota Fortuner, uang Rp 300 juta, dan ponsel Samsung Galaxy Note 9 yang diduga diberikan sebelumnya kepada Mulyana.
Pasca OTT, penyidik KPK mencari asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Di tengah pencarian itu, Mifathul mendatangi kantor KPK dan dimintai keterangan terkait suap yang diduga terkait hibah ke KONI tersebut. Sampai saat ini, Miftahul masih berstatus sebagai saksi.
Masih dalam kaitannya dengan pengembangan kasus ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Ruangan-ruangan di Kantor Kemenpora yang awalnya disegel, langsung digeledah KPK. Tak hanya itu, ruangan Imam Nahrawi juga kena geledah.
Untuk apa ruangan Nahrawi digeledah? KPK beralasan Nahrawi selaku Menpora mengetahui alur pengajuan proposal hibah dari KONI itu.
“Karena proses pengajuan proposal ada alurnya. Mulai pihak pemohon diajukan ke Menpora, Menpora bisa langsung mempertimbangkan atau mendelegasikan atau mendisposisikan misalnya, dan bagaimana proses berikutnya jika disetujui atau tidak disetujui, perlu kami temukan secara lengkap,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, sebagaimana dilansir detik.com.
Febri mengatakan ada dokumen proposal hibah yang disita dari ruangan Nahrawi. Namun, tak disebutkan Febri mengenai detail proposal apa saja yang dimaksud.
“Tadi dari ruang Menpora diamankan sejumlah proposal dan dokumen hibah,” ucap Febri. Febri mengatakan tak menutup kemungkinan, Nahrawi akan dipanggil dalam kasus ini.
Imam Nahrawi Siap Kooperatif
Menpora, Imam Nahrawi, berjanji akan kooperatif terhadap penegak hukum. “Kita akan akomodatif dengan penegak hukum. Semua warga Indonesia kan harus kooperatif dengan hukum,” katanya usai meresmikan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Disabilitas di Solo, Kamis (20/12/2018).
Ditanya mengenai kemungkinan adanya pejabat lain yang terlibat, Imam enggan berkomentar. Dia meminta agar seluruh pihak tidak membuat opini sebelum adanya keterangan lebih lanjut terkait kasus ini.
“Jangan berandai-andailah. Kita akan ikuti proses yang ada. Jangan bangun opini dulu sebelum ada keterangan keterangan lebih lanjut,” katanya.
Tak hanya itu, Nahrawi pun meminta maaf mengenai kejadian ini. Dia berjanji akan memperkuat inspektorat agar kejadian sama tak terulang.
“Tentu kita semua sangat prihatin terkejut dan kecewa atas kejadian yang menimpa semalam terhadap Deputi IV dan beberapa staf kedeputian. Karenanya atas nama Kemenpora, saya mohon maaf yang sebesarnya-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia kepada bapak Presiden dan bapak Wakil Presiden atas peristiwa yang terjadi di kantor kami,” ucap Nahrawi dalam kesempatan sebelumnya.
Kemenpora ditegaskan Nahrawi terus mendukung penanganan kasus yang dilakukan KPK. “Karena semangat olahraga adalah semangat yang sportif, fairness, menjunjung tinggi kejujuran,” tuturnya. (e2)
Imam Nahrawi. (f: dtc)
