PEKANBARU – Menyambut dua tahun pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) memasang sejumlah spanduk yang menyoroti kinerja salah satu unit usaha milik PT. Pertamina (Persero) itu.
Spanduk-spanduk tersebut ditempatkan di empat lokasi, yaitu di Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Senin (7/8/2023) dinihari.
“Aksi pemasangan spanduk bernada protes terhadap PHR tersebut lantaran kami nilai masih banyak masalah yang belum diselesaikan secara memadai oleh PHR,” ujar Menteri Sosial Politik BEM Unri, Muhammad Ravi.
Menurutnya, peralihan pengelolaan Blok Rokan kepada daerah seharusnya menjadi berita positif menjelang peringatan ulang tahun Provinsi Riau, namun kenyataannya masih ada sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan setelah dua tahun berlalu.
“Meskipun Blok Rokan kini dikelola oleh PT. PHR, namun tampaknya masih terdapat prioritas eksploitasi sumber daya minyak lebih dominan daripada kesejahteraan masyarakat Riau,” sebut Ravi.
Ravi menyatakan dampak pengelolaan Blok Rokan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengelolaannya tidak menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan oleh pihak asing sebelumnya.
“Kami mendorong agar segera melakukan perbaikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Riau. Tanpa perubahan yang nyata, penolakan masyarakat terhadap PHR akan semakin kuat dan bisa dievaluasi secara langsung di lapangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Unri Khoirul Basar, menyoroti bahwa hampir dua tahun setelah PT. PHR mengambil alih Blok Rokan dari PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) masalah-masalah pengelolaan justeru semakin rumit.
“Kami melihat banyak kejadian yang melibatkan PHR yang berdampak negatif di tengah masyarakat Riau. Antara lain kejadian fatal yang mengakibatkan sejumlah korban jiwa pekerja di wilayah kerja. Termasuk pengelolaan limbah B3 yang menjadi keluhan masyarakat,” bebernya.
Khoirul Basar juga menyoroti pengeluaran besar PT. PHR yang mencapai Rp 300 miliar per tahun untuk menyewa gedung mewah di ibu kota, padahal operasionalnya berada di Sumatra.
Walaupun Blok Rokan dikelola selama dua tahun, menurutnya, PT. PHR masih menghadapi kendala.
BEM Unri berharap PT. PHR dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Riau, bukan sekadar janji kosong.
“Gubernur Riau diharapkan benar-benar mengevaluasi kinerja PT. PHR dan memberikan berita positif menjelang peringatan ulang tahun Provinsi Riau yang jatuh pada tanggal 9 Agustus,” pungkasnya. ***
