UNTUK mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, sejumlah komisi di DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan mitra kerja masing-masing. Komisi V, misalnya, RDP dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkalis di ruang Bamus Sekretariat DPRD. Hadir dalam rapat pada Selasa (27/2) Ketua komisi IV Sofyan, S.Pd.I dan Irmi Syakip Arsalan, S.Sos. Dari RSUD dihadiri oleh Dr. Ersan Saputra (Direktur RSUD), dan Staf H. Ediyanto dan Jamalia, SKM.
Pada rapat tersebut Komisi IV mempertanyakan kejelasan rekrutmen tenaga kontrak BLUD RSUD Bengkalis yang sampai sekarang belum diumumkan. Dr. Ersan Saputra selaku Direktur RSUD menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh dampak rasionalisasi, dan dipastikan paling lambat pertengahan bulan Maret rekrutmen akan diumumkan.
Selain itu, Sofyan S.Pd.I juga mengusulkan adanya program reward terhadap Dokter dan perawat berprestasi “Saya usulkan adanya penghargaan terhadap Dokter dan Perawat di rumah sakit terhadap prestasinya di rumah sakit agar semua Dokter termotivasi dan semangat untuk menjadi bekerja lebih baik,’’ ujarnya.
Komisi IV juga menggelar RDP dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di ruang Bamus Sekretariat DPRD. Rapat tersebut dipimpin oleh Nanang Haryanto, SH, dan turut hadir anggota lainnya, H. Thamrin Mali, dan Irmi Syakip Arsalan, S.Sos. Dari Dinas Sosial Bengkalis di hadiri oleh Kepala Dinas Sosial Mukhlis, beserta Kabid dan Staf.
Rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan APBD 2018 yang telah dilaksanakan oleh Dinas sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial menjelaskan terkait dengan kegiatan 2018 akan dicoba untuk menganggarkan dana bagi perawatan Lansia selama 10 bulan.
Diharapkan agar Komisi IV mendukung usulan tersebut. Dinas Sosial juga terpaksa menurunkan volume klien seperti penyandang cacat, jompo, dan anak putus sekolah karena kurangnya anggaran. Apabila nantinya terjadi Rasionalisasi Dinas Sosial berharap agar tidak disamakan dengan OPD lain karena akan berdampak besar bagi Dinas Sosial untuk bisa membantu masyarakat.
Nanang Haryanto, SH menyampaikan Komisi IV akan mendukung dan mendorong program yang diusulkan oleh Dinas Sosial terkait dengan perawatan Lansia tersebut. Begitu pula dengan anggaran bantuan bagi masyarakat miskin akan dicoba diusulkan penambahan dana oleh Komisi IV. Selain itu, karena maraknya pengemis di Kabupaten Bengkalis, H. Thamrin Mali, SH menghimbau kepada Dinas Sosial agar berkoordinasi dengan Dinas Satpol PP untuk dilakukan pengamanan.
Pada 20 Februari, komisi yang sama menghadiri rapat dengar pendapat dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) di ruang Bamus Sekretariat DPRD. Hadir dalam rapat tersebut Anggota DPRD Kabpaten Bengkalis Nanang Haryanto, SH, Irmi Syakip Arsalan, S.Sos, H. Thamrin Mali, SH, Saiful Ardi, dan Dr. Fidel Fuandi. Dari Disparbudpora di hadiri oleh Kadis Anharizal, beserta Kabid dan Staf. Rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan APBD 2017 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Dalam hal ini Disparbudpora menjelaskan pada 2017 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berupa pembangunan Revitalisasi rumah datuk laksamana, pembangunan gerbang datuk laksamana raja di laut, pembangunan mesjid Jami’, pagar dan sumur tua datuk laksamana, pembangunan tapak datuk laksamana di Muntai, serta pembangunan pentas seni budaya desa titik akar,
Kegiatan peningkatan sarana dan prasana olahraga yaitu belanja peralatan olahrga, kegiatan penataan kawasan pariwisata, pembangunan sarana pendukung kios cenderamata, pembangunan toilet, dan pembangunan pagar pembatas.
Terkait objek wisata H. Thamrin Mali, SH menyampaikan bahwa Disbudparpora harus terus menggali potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkalis agar pariwisata bisa mendongkrak pendapatan daerah.
Sejalan dengan itu, Irmi Syakip Arsalan S.Sos menyebutkan bahwa sektor-sektor pariwisata yang bisa mendapatkan PAD harus dipetakan dan diinventalisir sesuai dengan pendapatan yang akan di terima di tahun 2018 mengenai pariwisata yang ada di Kab. Bengkalis. Selanjutnya Nanang Haryanto, SH mengharapkan adanya komunikasi agar antara Dinas Pariwisata dan Komisi IV bisa bersinergi untuk pembangunan dan meningkatkan PAD kedepan.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis juga mengadakan Hearing bersama DPC-FKDT Kabupaten Bengkalis Selasa (13/2) pukul 10.00 WIB di ruang Badan Musyawarah Sekretariat DPRD. Hadir dalam rapat tersebut Ketua komisi IV Sofyan, S.Pd.i beserta anggota Nanang Haryanto, SH, Irmi Syakip Arsalan, S.Sos, dan H. Thamrin Mali, SH dan juga dihadiri oleh Ketua DPC-FKDT Afdal Dinil Haq S. Pd.i beserta anggota.
Pada rapat tersebut Ketua DPC-FKDT, Afdal Dinil Haq S. Pd.i mengharapkan agar Komisi IV bisa membuat permintaan kepada Dinas Pendidikan untuk menyampaikan himbauan kepada seluruh calon peserta didik yang akan memasuki jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat agar wajib memiliki ijazah MDTA(Madrasah Diniyah Takmaliah Awaliah). Selain itu, Bpk. Afdal juga menyampaikan usulan kenaikan insentif guru madrasah dan dana operasional untuk kegiatan MDTA.
Menjawab hal tersebut Sofyan S.Pd.i selaku ketua Komisi IV menyampaikan bahwa Komisi IV akan terus berusaha agar dana untuk guru-guru madrasah bisa dianggarkan baik dalam segi insentif maupun dana operasional kegiatan. Komisi IV juga telah meminta kepada Dinas Pendidikan agar segera mengkoordinasi dalam memberikan himbauan-himbauan tersebut. (rls)
