Jakarta, AmiraRiau.Com-Sejumlah rumah sakit mengeluarkan pengumuman, untuk sementara tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Pasien yang sudah telanjur datang ke rumah sakit tersebut harus mencari alternatif lainnya.
Pihak BPJS Kesehatan pun angkat suara. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan hal tersebut terkait dengan akreditasi rumah sakit yang bersangkutan.
“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Iqbal dalam rilis yang diterima detikHealth, Jumat (4/1/2019).
Untuk menetapkan akreditasi rumah sakit, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.
Dalam rilis tersebut, pihak BPJS mengatakan proses aktreditasi mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.
“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” pungkas Iqbal. (e2)
(sumber foto: detikhealth)
