INHU (amirariau.com) – “Masa petugas KPU yang sudah digaji, masuk dalam Pokja tapi masih minta honor, kan tidak mungkin. Sama halnya dengan kami ASN yang sudah digaji, ketika bekerja masa minta honor lagi.”
“BESOK Senin, KPU dan Bawaslu akan kita panggil. Mudahan-mudahan ada kesepakatan,” kata Sekretaris daerah kabupaten (Sekdakab) Inhu, Hendrizal, Ahad (13/10/19), menyoal anggaran poelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Inhu yang akan dihelat pada tahun 2020 mendatang.
Menurutnya, usulan naskah perjanjian hibah dana (NPHD) belum ditandatangani. Ini dikarenakan usulan untuk ongkos Pilkada dengan estimasi sebanyak 6 pasangan calon (paslon) versi penyelenggara Pilkada terlalu membengkak, dengan angka mencapai Rp 47,1 Miliyar.
Membengkaknya anggaran Pilkada Inhu tahun 2020 tertuang dalam NPHD dari KPU Inhu sebesar Rp31, Miliar dan NPHD dari Bawaslu Inhu sebesar 16 Miliar.”Angka itu belum termasuk biaya pengamanan kepada Polri. Kalau saya tidak salah angkanya hanya 4 miliyar rupiah,” sebut Hendrizal.
Sekdakab berharap, momen sinkronisasi NPHD besok di kantor Bupati, KPU dan Bawaslu Inhu membawa data pendukung usulan NPHD dari masing-masing isntansi. “Kalau data kami sudah ada, sudah dipersiapkan,.Sehingga harapan kami usulan besaran NPHD dari KPU dan NPHD dari Bawaslu masih bisa berkurang,” sambung Hendrizal via seluler.
Versi Pemkab Inhu pasca dilakukan telaah oleh TAPD pada proposal NPHD milik KPU dan Bawaslu ditemukan instrumen NPHD tidak yang tidak rasional. Antara lain, tingginya biaya sosialisasi Pilkada, biaya perjalanan dinas bahkan yang paling menonjol untuk biaya cetak kalender imsakiah dan honorariun kepada 20 Pokja sebesar Rp 12 Miliar.
Berpedoman pada telaah instrumen NPHD, Pemkab berharap ongkos Pilkada Inhu tahun depan masih dapat berkurang. Antara lain untuk biaya cetak kalender imsakiah akan ldibackp Pemkab dan untuk honorarium kepada 20 Pokja bisa dipangkas.
“Masa petugas KPU yang sudah digaji, masuk dalam Pokja tapi masih minta honor, kan tidak mungkin. Sama halnya dengan kami ASN yang sudah digaji, ketika bekerja masa minta honor lagi,” paparnya.
Sebelumnya KPU Inhu mengusulkan biaya Pilkada Inhu melalui NPHD ke Pemkab Inhu sebesar Rp 31.156.203.900. Namunr disetujui hanya Rp 20.846.352.058,- Miliyar. Dan usulan NPHD dari Bawaslu tercatat sebesar Rp 16.452.195.000, dan disetujui hanya Rp. 4.385.813.483.”Kita berharap, besok setelah dirasionalisasi NPHD bisa ditandatangani,” harapnya. (e2/krc)
