WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman meminta Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Riau untuk menerapkan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku kepada rekanan yang memenangkan pengerjaan Jembatan Siak IV di Kota Pekanbaru. Hal itu dikatakan Noviwaldy saat sidak ke lokasi, belum lama ini.
“Bisa didenda. Kan ada uang jaminan. Dinas pokoknya harus awasi 24 jam bila perlu. Karena kebutuhan jembatan ini sudah sangat mendesak,” tegas politisi yang akrab dipanggil Dedet ini, Ia juga sempat meminta agar perusahaan pemenang proyek di-blacklist. Karena terbukti tidak bisa memenuhi target kerja sesuai kontrak awal.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Siak IV sudah dipastikan tidak selesai hingga akhir tahun. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Riau sepakat, agar pengerjaan diperpanjang hingga 22 Januari 2019. Namun begitu, Dedet sempat merasa kecewa lantaran pihak Dinas PU seolah tidak mau tahu. Itu disebabkan tidak hadirnya pejabat Dinas PU saat dewan melaksanakan sidak pekan lalu.
“Terpaksa kami ambil alih pekerjaan Dinas PU kemarin. Karena tidak satu pun pejabat mereka yang hadir,” ucapnya, Ahad (2/12). Ia menerangkan, hasil inspeksi mendadak ke lokasi proyek pekan lalu cukup mengkhawatirkan. Kepada dewan, pekerja mengaku progresnya masih 65 persen. Bahkan hingga akhir tahun masih berada di angka 80 persen. “Saya kecewa. Makanya saya nilai ini kontraktornya tidak sanggup,” ucapnya.
Ia melanjutkan, jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh profesional, target waktu akhir tahun bisa terselesaikan. Maka sudah sepatutnya DPRD memberikan instruksi kepada pekerja. “Banyak yang mesti digesa. Alhamdulillah kalau ditanya, saya sudah pengalaman dan tahu cara pembangunan jembatan. Bahkan untuk teknologi tertinggi saat ini. Jadi saya yang beri instruksi langsung apa saja yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Saat ditanya mengapa DPRD hanya memberi batas waktu tambahan 3 pekan, padahal sesuai aturan bisa selama 50 hari, Dedet menyebut tidak mau memberi toleransi berlebih. Karena di dalam kontrak itu harusnya selesai akhir tahun. ”Enak saja mau dapat tambahan waktu maksimal. Tentu saya harus ada safety. Form lembaran pada saat sidak sudah saya teken. Bahwa harus selesai 22 Januari 2018. Tidak boleh lebih,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, DPRD Riau melakukan sidak ke lokasi pembangunan Jembatan Siak IV. Saat itu dewan merasa kecewa dengan progres pembangunan yang masih di angka 65 persen. Padahal batas waktu pengerjaan seharusnya berakhir Desember 2018. Maka dari itu DPRD memberi tenggat waktu selama 3 pekan, hingga 22 Januari 2018. DPRD juga memastikan tidak ada anggaran tambahan pada APBD 2019, bila jembatan tersebut terbengkalai. (rpc/e2)
