PEKANBARU – Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) Akhirnya membubarkan diri, setelah aksi unjukrasa mereka di Kantor Gubernur Riau, Jumat (1/9/2023) sore tidak mendapat respon dari gubernur Riau dan wakilnya. Untuk itu mahasiswa mengancam akan kembali dengan membawa massa yang lebih besar lagi.
Selama aksi unjuk rasa, sempat terjadi aksi dorong mendorong antara ratusan mahasiswa Unri dengan aparat kepolisian. Dimana massa aksi memaksa untuk masuk namun dihadang oleh polisi.
Mahasiswa juga nekat menggoyang-goyangkan pagar pintu samping Kantor Gubernur Riau dengan niat agar pintu pagar tersebut bisa terbuka, namun usaha mereka sia-sia.
Massa mengaku tidak puas atas kepemimpinan Syamsuar selama ini yang dinilai tidak ada kemajuan bagi Provinsi Riau, selain itu beberapa permasalahan seperti Karhutla masih terjadi di Riau.
“Kami akan kembali lagi untuk menyampaikan aspirasi kami dengan massa yang akan lebih banyak,” ujar salah satu orator.
Dimana sebelumnya diberitakan salah satu orator menyampaikan beberapa tuntutan yang ingin mereka sampaikan langsung kepada Gubernur Riau yaitu meminta untuk menyelesaikan konflik agraria dan Karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Unri.
“Menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak yang ada di Provinsi Riau. Menuntut Gubernur Riau
untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah menolak adanya tindakan LGBT di Provinsi Riau.
“Meminta Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan Angka Anak Putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau. Kemudian Menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau,” ungkapnya.
Selain itu ada juga tuntutan kepada Gubernur Riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran Provinsi Riau. Menuntut Gubernur Riau bersama pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye dan memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Riau, ujar korlap aksi.***
