Pekanbaru, AmiraRiau.Com – Wakil Ketua Komisi V DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau Karmila Sari menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer selagi regulasi masih memungkinkan untuk itu. “Regulasi tetap menjadi patokan kita,” tandasnya.
Politisi Partai Golongan Karya tersebut mengatakan hal itu saat menerima sejumlah guru honorer di Provinsi Riau yang tergabung dalam BKH (Badan Khusus Honorer) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Riau, yang mendatangi Gedung DPRD Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (4/7/2022). Para guru honorer tersebut datang dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.
Di bawah komando Eko Wibowo, para guru honorer mendatangi DPRD Riau untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tampak hadir antara lain perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Riau, Ikhwan Ridwan.
Dalam kesempatan yang sama, Karmila lebih lanjut menjanjikan pihaknya akan berjuang maksimal dan memberikan perhatian penuh terhadap nasib para tenaga pendidik honorer itu. Apalagi, tambah Karmila, pada tahun 2023 mendatang pemerintah akan menghapus tenaga honorer.
Untuk selanjutnya, menurut Karmila, pihaknya akan mendengar penjelasan BKD Riau terkait aspirasi para guru honorer itu. Sebagaimana diketahui, Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan tampak hadir dan mengikuti langsung pertemuan antara guru honorer dengan jajaran Komisi V DPRD Riau. (ismi)
