Pekanbaru, AmiraRiau.Com – Pasca terjadinya bentrok dan melarikan dirinya tahanan di Rutan Pekanbaru Klas II B di Sialang Bungkuk, aparat kepolisian yang berjaga-jaga di luar Rutan tidak bisa masuk ke dalam Rutan. Ini disebabkan resistensi para tahanan terhadap petugas kepolisian. Mereka juga enggan berbicara dengan petugas Rutan. Hal ini senada yang di ungkapkan Kapolda Riau Irjen Pol. Zulkarnain Adinegara seperti yang dikutip dari Tribun Pekanbaru, Jumat (5/5/2017) malam tadi.
Akhirnya sejumlah personil TNI masuk untuk melakukan negosiasi dengan ribuan tahanan yang menempati rutan tersebut. Dari negosiasi tersebut, para tahanan mengatakan bahwa sejumlah persoalan seperti pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas Rutan, jeleknya kualitas makanan, tidak adanya ketersediaan air bersih, dan perilaku tidak manusiawi lainnya. Selain itu mereka juga mengeluhkan hak mereka untuk beribadah dibatasi.
Kapolda mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Riau hendaknya mengakomodir tuntutan para tahanan.
“Harapan saya, supaya diakomodir lah tuntutan mereka. Mana yang masuk akal diakomodirlah. Misalnya kalau pindah blok jangan ada kutipan, itu kan normatif. Kalau masalah makanan, itu saya nggak tahu standarnya, tapi tuntutan mereka supaya lebih manusiawi. Kemudian air jangan dibatasi,” jelas Kapolda.
Kapolda juga mengungkapkan tuntutan para tahanan mengenai hak beribadah shalat lima waktu di masjid. Selama ini mereka mengaku kesulitan shalat Magrib dan Isya di masjid Rutan.
“Maunya mereka shalat lima waktu di masjid. Tapi kan pukul lima sore mereka sudah di blok masing-masing, ya itu oke lah. Hanya shalat Dzuhur dan Ashar di masjid. Kami mendorong (Kanwil Kemenkum HAM Riau) untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.
Terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas Rutan, Kapolda menegaskan hal ini harus segera diselesaikan secara internal mereka sebelum kepolisian bertindak.
“Kan di internal ada inspektorat, ada penegakkan disiplin, Saya masih menghargai itu,” kata dia.
Kapolda memperoleh informasi pungli juga terjadi saat narapidana mengurus cuti bersyarat (CB).
“Cuti bersyarat itu dimintai uang. Pihak internal bilang tidak ada itu, tetapi narapidana katakan ada. Berarti kan ada yang salah di sini,” tambahnya.
“Mudah-mudahan ada perbaikan. Saya langsung sampaikan ke Pak Ferdinan Siagian (Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau),” ungkapnya.
Dilain tempat, Ferdinan Siagian berjanji akan menindak oknum yan terbukti melakukan pungli kepada tahanan. Ia akan segera mengelar evaluasi pada hari ini, Sabtu (6/5/2017).
“Mereka (tahanan) semua mengatakan ada pungli. Aturan mengenai itu tidak ada, itu oknum. Besok kita rapatkan,” ujarnya.
Ferdinan mengemukakan, selama ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap seluruh Rutan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Riau. Ia juga mengklaim tidak pernah melihat aktivitas pungli yang dilakukan oleh anak buahnya. Dia juga tidak pernah menerima laporan pungli dari bawahannya.
“Setelah kejadian ini, kita akan periksa,” tandasnya.
Ferdinan menjelaskan bahwa penghuni Rutan Sialang Bungkuk sudah melebihi kapasitas (over capacity) yang tersedia. Dari total daya tampung normal 391 tahanan, saat ini tahanan yang menghuni rutan ini mencapai 1.800 orang lebih. Dimana satu sel seharusnya diisi maksimal 15 tahanan, tetapi malah sesak dengan 30 orang lebih.
Selain Kapolda dan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau, Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima Brigjen TNI Abdul Karim ikut datang ke Rutan Sialang Bungkuk. Ia langsung memantau proses pengamanan Rutan oleh personil TNI.
Danrem masuk ke dalam Rutan Sialang Bungkuk menyaksikan dialog dan negosiasi dengan para tahanan. Ini karena para tahanan hanya mau menerima TNI, bukan kepolisiaan ataupun petugas Rutan.
“Kita juga mengerahkan anggota untuk patroli, membantu kepolisian dan Kanwil Kemenkum HAM menangkap kembali tahanan yang kabur,” kata dia.
Dilain pihak, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. Tingkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing.
“Aktifkan ronda malam. Masyarakat jangan resah apalagi terprovokasi berbuat anarkis. Kita percayakan penanganan masalah ini kepada polisi dan petugas Rutan. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat,” ujar Andi Rachman.
Dia mengingatkan aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan meningkatkan koordinasi.
“Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya sambil menutup keterangannya.(AP/TribunPku)
