COBA disimak peristiwa di bawah ini. Tidak terima keberadaan taksi online beroperasi di Kota Pekanbaru, puluhan sopir taksi konvensional emosi dan mengamuk. Peristiwa itu terjadi di samping Bank Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Rabu (17/5) siang.
Para sopir taksi konvensional awalnya menelusuri posisi mobil taksi online melalui aplikasi yang tersedia. Setelah itu, lima sopir taksi online dicegat di lokasi yang telah diketahui, lalu ditangkap. Mereka nyaris dikeroyok.? Polisi kemudian mengamankan para sopir taksi online agar tidak dianiaya.
Kelima sopir taksi online dikumpulkan di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Polisi Lalu Lintas datang, melerai perselisihan. Para sopir taksi online itu kemudian diinterogasi pengemudi taksi konvensional.
Para sopir taksi konvensional tak terima jika ada taksi online mengambil jemputan penumpang, yang mereka nilai ilegal. “Kami cari pakai aplikasi mereka, lalu kami pancing,” kata salah satu sopir taksi konvensional, Makmun Murod.
Setelah ditangkap, sopir online diinterogasi para sopir taksi konvensional. Mereka juga diberi peringatan agar tidak lagi menarik penumpang. Seolah mengaminkan permintaan sopir konvensional, petugas Dishub Kota Pekanbaru menyita mobil pengemudi taksi online tersebut dan diberikan sanksi tilang. Tiga kendaraan milik sopir taksi online disita petugas Dishub, mereka juga diamankan terkait permalasahan antar para sopir tersebut.
Ternyata, taksi dan ojek online yang saat ini mulai marak di Kota Pekanbaru, keberadaannya masih dianggap ilegal. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Aripin HR SH, yang menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum pernah mengeluarkan izin operasional untuk transportasi dalam jaringan tersebut.
Aripin bahkan memerintahkan agar operator angkutan berbasis online tersebut untuk menghentikan operasionalnya untuk sementara hingga keluarnya izin. “Sesuai arahan Pak Walikota bahwa transportasi online tersebut, pengoperasiannya dihentikan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gesekan dari pihak lain. Bahkan, kita (Dishub) Pekanbaru sudah mengelar rapat dengan tim terkait seperti Satlantas dan Organda membahas tentang penertiban ini,” ungkap Kabid Angkutan Sunarko mewakili Kadishub.
Dijelaskan Sunarko, Dishub bersama dengan pihak terkait dalam waktu dekat ini segera turun ke lapangan untuk menertibkan transportasi online ilegal tersebut. “Kita sudah sepakat dengan tim terkait akan menertibkannya. Hal ini kita lakukan karena keberadaan taksi dan ojek online ini ilegal. Selain itu, jika ingin beroperasi tentu harus mematuhi aturan,” harap Sunarko. Ditambahkan Sunarko, Sampai saat ini Dishub tidak ada mengeluarkan rekomendasi perizinan terhadap dua transportasi berbasis online tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Arifin Harahap menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Satlantas Pekanbaru untuk menertibkan operasional angkutan berbasis aplikasi online, yakni Gojek dan taksi Uber di Pekanbaru. “Benar, kami sudah duduk bersama dengan Satlantas Pekanbaru dalam menertibkan Gojek yang sliweran di jalan-jalan protokol Pekanbaru. Jadi kita tidak akan berikan toleransi lagi jika kedapatan akan langsung ditilang,” ungkap Arifin kepada wartawan Selasa (23/5/2017).
Tertibkan Taksi Online
Disebutkannya, keberadaan Gojek tersebut sulit untuk diterima pasalnya tidak ada aturan yang membolehkan mereka untuk beroperasi. “Jikapun mereka mengajukan izin operasional kami (Dinas Perhubungan) tidak akan menerbitkan izinnya,” tegas Arifin.
Lanjut, dirinya menghimbau kepada pengusaha angkutan aplikasi online untuk segera menghentikan kegiatannya. Jangan sampai anggota mereka mendapatkan ditertibkan tim Dishub yang bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas.
Sebagai tindak lanjut kebijkan itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mengamankan 5 (lima) taksi online yang ketahuan beroperasi di Pekanbaru. Lima taksi online ini sebelumnya diamankan oleh puluhan pengemudi taksi konvensional di Pekanbaru. Mereka kemudian dikumpulkan di Jalan Cut Nyak Dien, samping kantor Bank Indonesia.
“Pertemuan dengan Dishub kemarin kan, kalau ada taksi online tangkap saja serahkan ke Dishub, tapi jangan sampai anarkis,” kata Makmun Murod, salah seorang pengemudi taksi di Pekanbaru, Rabu (17/5/2017).
Awalnya, kata Makmun, pengemudi taksi online ini dipancing oleh pengemudi taksi dengan berpura-pura menjadi penumpang. Setelah tertangkap mereka diamankan dan diperiksa oleh Dishub Kota Pekanbaru. “Ini kan tidak resmi, izinnya pun belum dikeluarkan oleh Dishub, tapi mereka masih beroperasi,” kata Makmun.
Sementara itu, Dishub Kota Pekanbaru melalui Kasi Pengawasan Lalu Lintas Jalan, Max Robert mengatakan pertemuan Dishub dengan beberapa pihak terkait beberapa yang lalu sudah memutuskan tidak akan membuka kuota taksi online di Pekanbaru. “Kita sepakat tidak membuka kuota taksi online,” kata Max Robert. Namun menurutnya, pengawasan untuk taksi online susah untuk dilakukan karena berbasis aplikasi, sehingga sulit terpantau. “Kecuali dipancing seperti ini,” katanya.
Menyikapi hal ini, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akan segera memanggil pihak Pemko dalam hal ini Dinas perhubungan dan pihak Go-jek untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. “Nanti kita akan jadwalkan pemanggilan Dishub dan PT yang menaungi Gojek ini, agar keberadaan gojek memiliki payung hukum di Kota Pekanbaru, jangan nanti ada pihak-pihak yang mengaku keberatan, ini perlu disosialisasikan oleh SKPD terkait,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, Selasa (9/5)
Menurut Politisi Golkar ini lagi, dari Komunikasi yang dikukan oleh Komisi IV, diketahui Dishub belum memberikan rekomendasi apa-apa, sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) juga baru mengeluarkan SIUP SITU, sementara izin operasional belum diurus sama sekali oleh pihak Gojek.
“Kita minta harus ada tindakan, karena semua kegiatan usaha yang ada di Pekanbaru ini harus ada izin, makanya kita akan panggil pihak Dishub dan gojeknya, karena harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, apakah kendaraan roda dua ini termasuk kendaraan angkutan umum atau tidak, nanti kita hearing dan dalam rapat nantinya akan muncul semuanya” pungkas Roni. (Adv/Humas/ee/NurIsmi/dari berbagai sumber)
