SEPANJANG September 2017, jajaran Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau dihadapkan dengan beban tugas yang relatif berat. Sejumlah persoalan di bidang yang ditangani komisi ini memerlukan penanganan segera, sementaradi bagian lain legislator yang dipercaya duduk di komisi ini serius untuk menanganinya.
Pada Rabu (20/9/2017), Komisi III DPRD Provinsi Riau melaksanakan Rapat kerja Dengan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Rabu (20-9-2017). Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Erizal Muluk. Dalam rapat ini hadir beberapa perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau seperti PT. Pengembangan Investasi Riau dan PT. Jamkrida Riau.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Suhardiman Amby, meminta kepada perusahaan daerah agar lebih serius dan bekerja keras agar bisa menambah keuntungan bagi perusahaan sendiri sehingga bisa menambah dan meningkatkan APBD Provinsi Riau. Sementara Erizal muluk juga meminta agar perusahaan daerah lebih profesional dalam berbisnis atau mengelola perusahaan agar dalam pengelolaan perusahaan lebih efisien dan efektif.
Sebelumnya, Kamis (7/9/2017), DPRD Provinsi Riau gelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda Prakarsa Komisi III tentang Penanaman Modal Provinsi Riau, Kamis (7/9/2017). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Sunaryo, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman, juga hadir Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Riau, Ahmad Hijazi, serta Forkopimda Riau dan tamu undangan rapat paripurna tersebut.
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda Prakarsa Komisi III tentang Penanaman Modal Provinsi Riau, disampaikan oleh juru bicara, M. Arpah. Komisi III menjelaskan kegiatan, kegiatan penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat namun harus disesuaikan dengan peraturan yang tela berlaku di negara ini. “Oleh karena itu raperda ini untuk dapat segera dishkan karena hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara pada Jumat (22/9/2017), , Komisi III DPRD Riau lakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Inti Indo Sawit Subur (salah satu perusahaan perkebunan sawit) yang berlokasi di Kecamatan Ukui, Pelalawan, dimaksudkan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. “Kita ingin pastikan berapa pajak yang mereka keluarkan tiap tahunnya untuk daerah ini. Tadi mereka janji akan menyerahkan data pajak mereka ke kita, data konkritnya” kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III.
Saat kunjungan, pihaknya melihat adanya mobil operasional dan CPO yang menggunakan plat kendaraan dengan seri di luar Riau. Ia lantas meminta perusahaan agar menyelesaikan ini dengan pihak ketiga. “Kalau pihak ketiga tidak mau ganti plat nya dengan plat Riau (BM), maka ganti saja pihak ketiganya itu. Ini kan berhubungan dengan pajak juga, bagi kendaraan plat luar Riau, otomatis bayar pajaknya bukan di Riau, sementara operasionalnya di Riau,” terangnya.
Selain itu, pihaknya melihat adanya tanaman sawit yang baru ditanam tidak jauh dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Pihaknya lantas mempertanyakan hal ini kepada manajemen PT Inti Indo Sawit Subur. “Kita kasih mereka waktu tiga bulan, termasuk menyerahkan data pajak ke kita,” ujar politisi Hanura ini.
Hal senada juga dikatakan Adrian, anggota Komisi III. Ia mengatakan, kendaraan CPO yang menggunakan plat luar Riau, diharapkan segera untuk dimutasi menjadi plat Riau. Ini nantinya bisa menjadi salah satu sumber PAD Riau. “Kita inginnya, seluruh perusahaan di Riau, taat dalam membayar pajak. Bagaimanapun kita ingin PAD Riau bisa lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Taufik, Manager Sosial Security & License Asian Agri (induknya PT Inti Indo Sawit Subur) mengucapkan terima kasih atas kunjungan anggota dewan yang bersedia berkunjung untuk memberikan bimbingan dan arahan. “Tanaman di DAS tersebut adalah milik petani PIR Trans dengan legalitas SHM petani. Selanjutnya, saran bapak dewan mengenai ini akan kami teruskan,” sebutnya.
Terkait plat kendaraan, ia menyampaikan bahwa seluruh truk angkutan TBS adalah plat BM. Sedangkan truk pengangkut CPO adalah milik transporter (pihak ketiga) yang sebagian besar plat BM. Namun demikian, ia akan teruskan permintaan anggota dewan ke pihak transporter. “Sedangkan plat kendaraan karyawan yang biasa tetap dipakai walaupun mereka dimutasi ke daerah lain. Kita juga mengapresiasi kedatangan bapak-bapak dewan yang sudah memberikan saran dan masukkan untuk menjadi perhatian bagi kami di masa yang akan datang,” tutupnya.
Pada bagian lain, pihak Komisi III DPRD Riau menilai, kesulitannya Pemprov Riau dalam melakukan pemungutan pajak alat berat dari perusahaan adalah hal yang wajar. Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, hal tersebut dianggap wajar pihaknya karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau saat ini.
“Ini sama halnya menepuk air di dulang, atau meludah ke langit, yang kena muka sendiri. Itu yang kami maksud penempatan orang yang punya kemampuan untuk di Bapenda ini, tak bisa orang sembarangan, yang dipilih karena kedekatan saja,” kata Suhardiman Amby kepada Tribun, Minggu (10/9/2017).
Politisi Hanuranini juga mengatakan, untuk melakukan pemungutan pajak alat berat tersebut atau pajak lainnya, butuh orang yang memiliki kemampuan dan bisa mengatur strategi, sehingga wajib pajak tidak bisa mengelak dan tidak bayar pajak lagi. “Penempatan orang yang mampu, di situ kuncinya. Kalau orang yang hanya menunggu di kantor, itu anak TK juga bisa. Makanya butuh orang-orang yang bisa bekerja dalam bidang ini,” ujarnya.
Harusnya, dengan kewenangan yang dimiiki oleh Gubernur Riau, menurut Suhardiman kesempatan besar untuk menggenjot pendapatan dengan memanfaatkan orang-orang yang berpotensi dan punya kemampuan. “Gubernur punya pedang yang tajam. Harusnya itu dimanfaatkan untuk hal seperti ini. Kaau pilih orang tang berkualitas di bidang ini, dia akan punya target sendiri mendapatkan pendapatan, orang yang punya kerja teruji, punya target dan punya pengalaman,” tuturnya. (adv/hms/ee/rtc/tpc)
