JAKARTA, AmiraRiau.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sebagai Termohon membantah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Pekanbaru. Hal tersebut disampaikan oleh M. Mukhlasir RSK sebagai kuasa hukum Termohon dalam Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota (PHPU Walkot) Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti tersebut dilaksanakan Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Anwar Usman pada Jumat (17/1/2025). Mukhlasir RSK membantah adanya kotak suara yang sudah terbuka.
“Kami punya bukti bahwa kota suara itu masih tersegel, Yang Mulia. Bahkan kami ada fotonya, ada buktinya, yang kami buktikan bahwa kotak suara itu masih diplastik dalam ikatan plastik itu masih tersegel,” ujar Mukhlasir di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).
Termohon juga membantah adanya dugaan pencoblosan surat suara sebelum pemilihan. Adapun dalil Pemohon terkait hilangnya surat suara, Mukhlasir menyampaikan bahwa sejak awal surat suara memang kurang sebanyak 20 surat suara yang ditulis dalam berita acara C-Kejadian Khusus. “Tidak (mencari kertas suara di tempat lain), karena partisipasi pemilih di TPS itu tidak 100 persen,” ujar Mukhlasir.
Bantah Menyalahgunakan APBD
Dalam sidang tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Agung Nugroho dan Markarius Anwar menjadi Pihak Terkait. Melalui Denny Indrayana selaku kuasa hukum, Pihak Terkait juga membantah seluruh dalil yang dimohonkan Pemohon. Terkait dugaan penyalahgunaan APBD Provinsi Riau yang diajukan Pemohon dengan menerapkan Pasal 71 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), tidaklah tepat.
Karena dua pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dilarang menggunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon tertentu adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Sedangkan Pihak Terkait merupakan anggota DPRD Provinsi Riau yang sudah mengundurkan diri.
“Perlu kami sampaikan Yang Mulia, bahwa yang petahana adalah Pemohon. Beliau adalah Pj Wali Kota 2022-2024, menggulirkan program ‘BERTUAH’ enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, dan menggunakan tagline BERTUAH sebagai tagline kampanye,” ujar Denny.
Denny juga membantah permohonan yang mendalilkan Pihak Terkait menggunakan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Pekanbaru. Justru sebaliknya, Ketua BKMT Kota Pekanbaru merupakan istri dari calon Walikota nomor urut 1, Muflihun. “Jadi tidak mungkin kami yang kemudian menggunakan itu, karena ketuanya istri dari Pemohon,” ujar Denny.
Ada Laporan
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru menerima laporan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan APBD Provinsi Riau tersebut. Namun laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, karena tidak ditemukan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Pihaknya juga tidak mendapatkan laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait penyalahgunaan fasilitas negara untuk pencitraan seperti yang didalilkan Pemohon. Kendati demikian, Bawaslu Kota Pekanbaru sudah memberikan rekomendasi kepada tim pasangan calon nomor urut 5 terkait penggunaan Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru sebagai lokasi kampanye. Sebab, lapangan tersebut memiliki dua status berbeda, yakni sebagai aset Pemerintah Kota Pekanbaru dan tanah hibah untuk masyarakat RT/RW 001/006 dari seseorang yang sudah meninggal.
“Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan saran dan pertimbangan terkait pemakaian tempat pelaksanaan kampanye tersebut. Serta berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan 50 Nomor 130 tertanggal 15 November 2024, menerangkan pelaksanaan kampanye tersebut dibatalkan oleh calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 5,” ujar Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru Raja Inal Dalimunthe.
Sebagai informasi, pasangan calon nomor urut 1 Muflihun-Ade Hartati Rahmat sebagai Pemohon mendalilkan bahwa selisih 91.766 suara antara pasangan calon nomor urut 1 dan 5 didapatkan karena adanya penyalahgunaan APBD. Disebut adanya penggunaan anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Pariwisata Pemerintah Riau yang dilaksanakan mulai Februari hingga November 2024. Penggunaan anggaran tersebut merupakan pokok pikiran dari calon wali kota Pekanbaru Agung Nugroho yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Riau.
Penyalahgunaan APBD, dalam permohonan Pemohon, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dengan merujuk Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Selain penyalahgunaan APBD, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa mereka memiliki bukti pasangan calon nomor urut 5 menggunakan fasilitas pemerintah daerah, yaitu Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru untuk melakukan kampanye. Selain melakukan kampanye, pasangan calon nomor urut 5 juga memberikan souvenir kepada masyarakat yang hadir.***
Penulis: Nawir Arsyad, Editor: Alseptri Ady
