PEKANBARU, AmiraRiau.com- Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Melayu Riau, akhirnya mengadu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta soal hak masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru dan Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Siak, terhadap perkebunan kelapa sawit PT. Surya Intisari Raya (SIR).
Menurut Ketua AMA Melayu Riau, Dt. Heri Ismanto, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada KPPU pada 1 Juli 2024 dan ditanggapi untuk klarifikasi pada 6 Agustus 2024.
“AMA Melayu Riau meminta agar KPPU meninjau kewajiban PT. SIR terhadap masyarakat Okura dan Maredan Barat berdasarkan perjanjian yang sudah ada,” ujar Dt. Heri Ismanto, Rabu (9/8/2024).
Dasar laporan tersebut, lanjut Dt. Heri, adalah hak kemitraan masyarakat minimal 20% dari total luas usaha yang dilakukan oleh PT. SIR.
Hal itu sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan, UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, PP No.26/2020 bidang pertanian, Permentan No.18/2021, Surat Edaran Bupati Siak, 3 Oktober 2023, Tentang pemberitahuan kewajiban pelaksanaa FPKM.
Selanjutnya MOU/perjanjian PT. SIR dengan Koperasi Tuah Okura Madani, tanggal 09/10/2021, MOU/perjanjian PT. SIR dengan Koperasi Sinar Barat Abadi, Tanggal 21/04/2022, serta MOU/perjanjian PT.SIR dengan BUMKAM TUALANG JAYA, tanggal 13/04/2022.
Sementara tuntutan masyarakat, adalah bahwa PT. SIR memiliki IUP 5.038 hektare, artinya jika hak masyarakat 20% maka fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM) adalah 1007 hektare.
Kata Dt. Heri, dasar penetapan penghitungan hak 20% yang di buat oleh PT. Surya lntisari Raya untuk Masyarakat, adalah apabila 20% dihitung dari nilai pembangunan lahan kebun sawit yang berlaku di Riau, maka penghitungannya adalah Rp.60 juta/hektare, maka total dananya Rp. 60 Miliar.
Lalu, apabila menggunakan ketentuan penghitungan Keputusan DIRJENBUN Kementrian Pertanian, Nomor; 152/KPTS/HK.160/12/2023, yang di Tetapkan tanggal 04/12/2023, dimana dihitung dari hasil total nilai optimum 20% dari luas kebun yang diusahakan, rata-rata penghasilan 3 juta/bulan X 20% lahan= 1000 hektar, maka Rp. 3 miliar x 12 bulan= total Rp. 36 miliar.
Selanjutnya, dasar penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL), dimana banyak dugaan data fiktif yang dilampirkan dalam permohonan perpanjangan HGU, yang tidak memiliki kesesuaian dengan Masyarakat setempat.
“Intinya, kita minta tnjau kepada KPPU mengenai perjanjian antara PT. SIR dengan masyarakat tempatan. Sesuai tidak dengan regulasinya,” ujar Dt. Heri.
Lalu hitungannya sesuai tidak, dan tentu saja keabsahan data yang dilampirkan dalam CPCL, sebab ada dugaan yang menjadi peserta beridentitas atau ber-KTP luar atau bukan masyarakat tempatan.
“KPPU dalam hal ini mempunyai keputusan dan nantinya akan menjelaskan sesuai regulasi. Jika nantinya berdasarkan keputusan KPPU sudah sesuai, kita dan masyarakat akan legowo, namun bila belum sesuai akan lakukan tindak lanjut,” tutur Dt. Heri Ismanto.
Sayangnya Humas PT. SIR, tidak merespon ketika dihubungi untuk melakukan konfirmasi.***
