“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berkomitmen mencapai target pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, serta percepatan pertumbuhan ekonomi,” tambah Asmar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada di angka 23,15 persen. Angka tersebut, menurut Asmar, memerlukan perhatian khusus dan intervensi terintegrasi dari semua perangkat daerah untuk menurunkan angka tersebut.
Ia juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sama secara efektif dan efisien demi menciptakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Semoga kegiatan ini menjadi pijakan penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Meranti,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalibang) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menjelaskan forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti itu merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Bappedalitbang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Masukan dari OPD, masyarakat, dan stakeholders terkait sangat diperlukan untuk perbaikan Rancangan Awal RKPD.
“Bappedalitbang memberi apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan yang memberikan masukan untuk penyempurnaan Ranwal RKPD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2026” sambung Abu Hanifah.
Mengacu pada RPJMD 2021-2026, tema pembangunan tahun 2026 adalah “Pemantapan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat”, dengan lima prioritas utama. Yakni, Peningkatan keimanan dan ketakwaan sumber daya manusia, Pemantapan kesejahteraan masyarakat, Pemantapan kualitas infrastruktur, dan Peningkatan UMKM yang kreatif, inovatif, unggul, dan modern, serta Pemantapan sistem pemerintahan inovatif dan unggul.
Turut hadir jajaran pimpinan forkopimda, pimpinan lembaga vertikal, dan para kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, adat, dan kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Prokopim)***
Laporan: T. Sahanry, Editor: Isman
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berkomitmen mencapai target pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, serta percepatan pertumbuhan ekonomi,” tambah Asmar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada di angka 23,15 persen. Angka tersebut, menurut Asmar, memerlukan perhatian khusus dan intervensi terintegrasi dari semua perangkat daerah untuk menurunkan angka tersebut.
Ia juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sama secara efektif dan efisien demi menciptakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Semoga kegiatan ini menjadi pijakan penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Meranti,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalibang) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menjelaskan forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti itu merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Bappedalitbang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Masukan dari OPD, masyarakat, dan stakeholders terkait sangat diperlukan untuk perbaikan Rancangan Awal RKPD.
“Bappedalitbang memberi apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan yang memberikan masukan untuk penyempurnaan Ranwal RKPD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2026” sambung Abu Hanifah.
Mengacu pada RPJMD 2021-2026, tema pembangunan tahun 2026 adalah “Pemantapan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat”, dengan lima prioritas utama. Yakni, Peningkatan keimanan dan ketakwaan sumber daya manusia, Pemantapan kesejahteraan masyarakat, Pemantapan kualitas infrastruktur, dan Peningkatan UMKM yang kreatif, inovatif, unggul, dan modern, serta Pemantapan sistem pemerintahan inovatif dan unggul.
Turut hadir jajaran pimpinan forkopimda, pimpinan lembaga vertikal, dan para kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, adat, dan kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Prokopim)***
Laporan: T. Sahanry, Editor: Isman