JAKARTA, AmiraRiau.com – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh akselerasi 17 Program Prioritas Presiden serta visi Asta Cita. Komitmen ini ditegaskan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program Pemerintahan Umum di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).
Didampingi Kepala Bappeda Rohul, Drs. Yusmar, M.Si, dan Kepala Kesbangpol, Suharman, NST, Bupati Anton menunjukkan keseriusan "Negeri Seribu Suluk" dalam mengintegrasikan perencanaan daerah dengan target nasional periode 2025–2029.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik. Dalam arahannya, Akmal menekankan pentingnya character building melalui langkah nyata kedaulatan pangan.
.jpeg)
Ia memberikan simulasi edukatif: Jika 80 juta siswa SMP hingga SMK masing-masing menanam satu batang pohon cabai di sekolah, Indonesia akan memiliki 80 juta batang cabai yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melatih kedisiplinan generasi muda.
"Jangan pernah bermimpi yang besar jika untuk menanam satu batang cabai saja tidak bisa. Mari jadikan menanam sebagai instrumen cinta tanah air dan tanggung jawab," tegas Akmal Malik.
Usai diskusi panel, Bupati Anton memastikan instruksi pusat tersebut akan segera dibahas secara teknis di Rokan Hulu. Ia menilai 17 poin prioritas nasional tersebut sangat relevan dengan kebutuhan lokal, terutama pada sektor:
-Kesehatan: Peningkatan layanan BPJS dan ketersediaan obat.
-Ekonomi Kerakyatan: Penguatan UMKM dan pemerataan ekonomi.
-Pertanian: Jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida bagi petani Rohul.
"Apa yang disampaikan Dirjen adalah pengingat bahwa sinergi bukan sekadar administrasi, tapi aksi nyata. Kami akan memastikan program nasional ini 'membumi', mulai dari swasembada hingga gerakan produktif di sekolah-sekolah," ujar Bupati Anton.
Untuk diketahui, berikut adalah pilar utama pembangunan nasional 2025-2029 yang menjadi fokus koordinasi:
1. Swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Peningkatan BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat.
8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.
9. Pertahanan negara dan hubungan internasional kondusif.
10. Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan/anak/disabilitas.
11. Pelestarian lingkungan hidup.
12. Jaminan pupuk, benih, dan pestisida untuk petani.
13. Hunian berkualitas dan terjangkau.
14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM.
15. Hilirisasi dan industri berbasis SDA.
16. Penguatan ideologi Pancasila dan HAM.
17. Pembangunan IKN dan kota-kota pusat pertumbuhan.***
Penulis: Kominfo/Yus
