Oleh: Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH
Bekicau Bupati di Medsos: Tanda Zaman Terbuka atau Sekadar Riuh Digital?
Di zaman media sosial, diam bukan lagi emas. Ia justru sering dibaca sebagai jarak, bahkan kecurigaan. Ketika seorang bupati rajin “berkicau” di media sosial membuka kegiatan daerah, anggaran, proyek, hingga urusan teknis pemerintahan itu bukan peristiwa sepele. Ia adalah tanda zaman.
Dalam teori pemerintahan modern, praktik ini dikenal sebagai open government dan good governance: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah tak lagi berdiri di menara gading birokrasi, melainkan turun ke ruang publik digital, tempat rakyat kini berkumpul. Media sosial menjadi etalase kekuasaan: apa yang ditampilkan di sana akan dinilai, dikritik, bahkan diadili oleh opini publik.
Secara teori legitimasi (Max Weber), kekuasaan hari ini tak cukup hanya legal-formal. Ia butuh legitimasi sosial. Bekicau di medsos bisa dibaca sebagai upaya merawat legitimasi itu—menunjukkan bahwa pemerintah bekerja, hadir, dan mau diawasi. Dalam logika ini, bekicau adalah bentuk pertanggungjawaban awal, sebelum laporan resmi datang belakangan.
Namun di sisi lain, teori administrasi publik juga mengingatkan: transparansi simbolik berbahaya jika tak diikuti transparansi substantif. Ramai unggahan tak selalu berarti tata kelola membaik. Anggaran tetap bisa bocor, proyek tetap bisa bermasalah, meski linimasa tampak rapi dan penuh senyum.
Di sinilah adat dan budaya Melayu (atau budaya lokal Nusantara pada umumnya) memberi cermin. Dalam adat dikenal pepatah:
“Elok negeri karena pemimpin, elok pemimpin karena amanah.”
Pemimpin yang baik bukan yang banyak berkata, tapi yang kata dan perbuatannya sejalan. Dalam adat pula diajarkan “bercakap beradat, bertindak berakal”. Artinya, berbicara ke publik harus disertai tanggung jawab moral.
Bekicau tanpa hasil adalah bising tanpa makna. Diam tanpa kerja adalah sunyi yang mencurigakan. Tetapi bicara secukupnya, terbuka sewajarnya, dan bekerja sungguh-sungguh itulah pemimpin yang diingat adat dan dihargai rakyat.
Bagi rakyat, zaman terbuka ini sejatinya baik. Medsos memberi ruang mengawasi, menilai, bahkan mengoreksi. Dulu rakyat hanya mendengar laporan versi pemerintah. Kini rakyat bisa membandingkan antara unggahan dan kenyataan lapangan. Inilah demokrasi digital: kadang riuh, kadang kasar, tapi hidup.
Maka, bekicau seorang bupati bisa dibaca sebagai pertanda kesadaran zaman: bahwa kekuasaan tak lagi cukup bekerja dalam senyap. Namun sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling rajin unggah, melainkan siapa yang paling jujur mengelola anggaran, adil membagi pembangunan, dan berani diawasi.
Di era ini, bekicau memang perlu. Tapi yang lebih penting: apa yang terjadi setelah suara itu reda dan kalau di lihat era lahir dan usia beda 30 th.. Seseorang yang lahir pada tahun 1971 termasuk dalam Generasi X ( afni 40 th ) sedangkan seseorang yang lahir pada tahun 1940 umumnya dianggap bagian dari Generasi Silent/ tertutup atau mungkin awal Baby.( Syamsuar 71 th ) Baby boomers..Beda pola fikir orang lahir pasca perang/ masa perang era baby boomer : silent, dg generasi gen X. Bebas, kreatif, berani... Dan yg di kicau kan bup siak di medsos yg suruh di kurangi apa nya.. bupati yg lain bekicau juga di medsos seperti wako pku, bupati inhil dll.***
Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH. Penulis: Penggiat Anti Korupsi, Pemerhati Lingkungan Hidup, Praktisi Media Sosial, Mantan Birokrat Senior Riau, Advokat
