PEKANBARU, AmiraRiau.com - Kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi pemerintahan. Persoalan kesejahteraan yang tidak dikelola dengan baik bahkan berpotensi memengaruhi motivasi, kedisiplinan, hingga produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, yang mengungkapkan persoalan kondisi keuangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan pengamatannya selama lebih dari setahun menjabat, ia menemukan fenomena banyaknya ASN yang terjerat utang hingga berdampak terhadap etos kerja.
Wabup Muzamil mengaku, meskipun dirinya bukan berasal dari kalangan birokrasi, pengalaman mengamati langsung kondisi pemerintahan membuatnya menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dicarikan solusi. Salah satunya berkaitan dengan menurunnya semangat dan motivasi kerja pegawai.
"Saya orangnya bukan dari birokrasi, tetapi setelah setahun delapan bulan dilantik menjadi Wakil Bupati Meranti, saya mengamati satu fenomena khususnya dari Kabupaten Meranti tentang pegawai-pegawai kita etos kerjanya ini kalau mungkin saya bilang agak kurang baik," ujarnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (11/11/2026).
Dikatakan, setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, kondisi tersebut ternyata memiliki keterkaitan dengan persoalan finansial yang dihadapi para pegawai. Ia menemukan banyak ASN yang menjadikan surat keputusan (SK) kepegawaiannya sebagai jaminan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
"Ternyata, setelah kita lihat penyebab semangat kerjanya menurun adalah karena pegawai-pegawai ini rata-rata SK-nya itu disekolahkan. Kami coba mengamati dan membandingkan yang tidak punya utang dengan yang punya utang, sangat beda jauh cara bekerjanya," kata Muzamil.
Ia bahkan menyebutkan, berdasarkan pengamatannya, sekitar 90 persen pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti telah menjaminkan SK untuk mendapatkan pinjaman. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena beban cicilan berpotensi memengaruhi konsentrasi dan semangat pegawai dalam bekerja.
"Yang jadi masalahnya sekitar 90 persen mereka menyekolahkan SK-nya. Nah, ini yang menurut saya agar etos kerja, semangat kerja dan motivasi kerja daripada pegawai kita ini terukur serta bisa terus kita jaga, bagaimana solusinya Prof," lanjutnya.
Muzamil menjelaskan, persoalan tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas. Tekanan ekonomi yang dialami pegawai, menurutnya, dapat mendorong sebagian ASN mencari jalan pintas melalui pinjaman online (pinjol).
"Memang uang ini kan bukan segala-galanya Prof, tapi tanpa uang tak bisa juga kita urus segala-galanya. Diperburuk dengan kondisi fiskal, akhirnya mereka terjerat pinjol," jelasnya.
Ia menilai, persoalan utang yang terus menumpuk tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi pribadi pegawai, tetapi juga mulai memengaruhi suasana kerja di lingkungan birokrasi. Karena itu, diperlukan langkah bersama agar persoalan serupa tidak semakin meluas di daerah.
"Betul-betul menumpuk masalah karena utang ini dan saya melihat sudah memperburuk suasana birokrasi kita. Saya kira kita bisa menyelesaikan permasalahan ini Prof, daerah lain menurut saya juga punya permasalahan yang sama," tambahnya.
Sebagai salah satu upaya penyelesaian, Wabup Muzamil mengusulkan pembentukan Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui langkah tersebut, mekanisme peminjaman diharapkan lebih terukur, mulai dari besaran pinjaman, bunga, hingga ketentuan pengembaliannya sehingga ASN memiliki alternatif pembiayaan yang lebih terkendali.
"Ini yang menurut saya, ada pemikiran kami di Kabupaten Meranti melalui topik ini ingin membuat Koperasi Korpri agar bisa terukur cara peminjamannya, bunganya, dan sebagainya," ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrullah, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN harus menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, persoalan ekonomi pegawai perlu ditangani melalui langkah yang menyentuh sisi pendapatan sekaligus pengelolaan pengeluaran.
"Sebenarnya, esensi dari semua ini adalah bagaimana kesejahteraan ASN kita harus ditingkatkan. Pertama, kalau memungkinkan, pendapatan kita ditambah. Jadi, gaji para ASN dinaikkan atau tunjangan kinerjanya harus dinaikkan," tutur Prof Zudan.
Diungkapkan, BKN tengah mendorong penerapan single salary system atau sistem gaji tunggal sebagai salah satu upaya memperbaiki sistem penghasilan ASN. Ia juga mengingatkan agar para pegawai tidak pesimistis terhadap peluang peningkatan pendapatan, sebab kemampuan fiskal daerah dapat diperkuat melalui optimalisasi penerimaan.
"Kami di Korpri dan BKN sedang mendorong ke arah single salary system (sistem gaji tunggal). Teman-teman jangan pesimis, jangan kecil hati, mengira gaji kita tidak bisa naik. Bisa dengan cara pendapatan daerah kita tingkatkan," ungkapnya.
Prof Zudan menekankan, ASN memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, terutama melalui pengelolaan pajak dan retribusi. Karena itu, optimalisasi kinerja aparatur dalam menggali potensi penerimaan daerah menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai.
"Teman-teman semua, siapa yang mengumpulkan pendapatan negara dan pendapatan daerah itu? ASN. Siapa yang mengurus pajak dan retribusi daerah? Itu adalah para ASN. Maka, kekuatan ini harus kita optimalkan," tegasnya.
Ia mencontohkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diperbaiki, tambahan pendapatan tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat kemampuan keuangan daerah.
"Sebagai contoh pajak kendaraan bermotor berapa persen yang sudah bayar, ada 60 persen? Berarti ada lubang 40 persen yang bisa ditingkatkan. Kalau ini bisa naik, waduh bagus banget," tegasnya.
Selain meningkatkan pendapatan, Kepala BKN Zudan juga menyoroti pentingnya menekan pengeluaran rutin ASN, khususnya biaya transportasi dan tempat tinggal. Menurutnya, penempatan pegawai yang jauh dari keluarga maupun lokasi kerja dapat menambah beban ekonomi sehingga perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan kepegawaian.
"Karena pajak kendaraan bermotor adalah salah satu modal kita untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian, salah satu sumber tingginya pengeluaran ASN itu adalah karena jarak yang jauh dari tempat kerja. Maka, ada program BKN untuk mendekatkan ASN dengan kantor dan keluarganya," jelasnya.
Dipaparkan, guru yang ditugaskan di wilayah kepulauan atau lokasi jauh agar dapat ditempatkan lebih dekat dengan keluarga, sekolah, maupun tempat tugasnya sesuai kebutuhan organisasi. Dengan begitu, ASN tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat tinggal dan transportasi jarak jauh.
"Misalnya, guru-guru yang ditugaskan jauh di pulau-pulau maka dekatkan mereka dengan keluarganya, dengan sekolahnya, dengan tempat kerjanya. Sehingga, ASN kita tidak perlu lagi kontrak rumah yang jauh-jauh dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi," paparnya.
Terkait usulan Wabup Muzamil, Prof Zudan menyambut baik gagasan pembentukan koperasi sebagai salah satu instrumen perlindungan ekonomi ASN dari praktik pinjaman yang merugikan. Ia menyebut BKN juga menyediakan fasilitas serupa untuk membantu pegawai memperoleh akses pembiayaan yang lebih aman dan terhindar dari jeratan pinjaman online.
"Yang kedua, seperti ide Bang Muzamil, kita buat koperasi dan hilangkan jerat pinjaman online. Kami di BKN juga menyediakan fasilitas itu untuk membantu agar ASN tidak terjebak pinjaman dari pihak luar yang merugikan," katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan koperasi harus dibarengi dengan edukasi pengelolaan keuangan bagi para ASN. Peningkatan pendapatan perlu diikuti dengan kemampuan mengendalikan pengeluaran agar kesejahteraan pegawai benar-benar dapat terwujud dan tidak kembali terbebani utang konsumtif.
"Kalau sudah meminjam di koperasi, harus dididik ASN kita. Memang pendapatan harus ditingkatkan, tapi pengeluaran juga harus ditekan. Para ASN semua, bolehlah minum kopi di kafe, boleh. Tapi ya jangan tiap hari," pungkasnya.***
