FKPMR Minta Aparat Penegak Hukum Usut Indikasi Dugaan Korupsi M Nasir

PEKANBARU - Viralnya dugaan dokumen M Nasir yang mencatut nama ketua KPK Firli Bahuri untuk memuluskan proyek di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) membuat heboh masyarakat Riau. Hal ini menjadi perhatian serius Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Karena perbuatan M Nasir tersebut dinilai mempermalukan Riau. Wakil Sekjen FKPMR, Muhammmad Herwan, juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Mabes Polri, Polda Riau maupun Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut tuntas persoalan ini. "Saya meminta aparat hukum segera menindak secara tegas indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan M Nasir," ungkap Herwan kepada AmiraRiau.com, Sabtu (14/10/2023). Menurut Muhammad Herwan, semestinya sebagai wakil rakyat Dapil Riau, M Nasir menjaga nama baik Riau dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau dan bukan malah mengedepankan kepentingan bisnis pribadi atau keluarga. "Patut dipahami dinasti politik M Nasir dan keluarganya, Riau adalah negeri melayu yang identik dengan Islam. Negeri yang menjunjung tinggi marwah dan integritas, mengedepankan tindak dan prilaku santun," kata Herwan Lebih lanjut, Herwan mengatakan, seharusnya M Nasir yang sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah Migas, dia patut membantu mempercepat realisasi PI 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Rokan maupun WK Migas lainnya. Tak hanya itu, sebelumnya M Nasir juga pernah meminta pemerintah membatalkan kontrak kerja (WK) Migas CPP yang sudah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas kepada PT Bumi Siak Pusako (BSP). "M Nasir tak pernah tau bagaimana berat dan berdarah-darahnya rakyat riau berjuang mendapatkan hak pengelolaan WK Migas CPP (coastal plains and pekanbaru) block tersebut di tahun 1998," ujarnya. WK CPP bukanlah didapat secara serta merta sebagai hadiah dari Pemerintah Pusat ke Riau, tetapi merupakan perjuangan berbagai komponen masyarakat Riau yang dimotori Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) dan dilanjutkan FKPMR dengan menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau Kedua (KRR II) di tahun 2000. "Harusnya dia memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, bukan malah sebaliknya menghambat daerah untuk mengelola sumberdaya alamnya dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk masyarakat riau. Sikap M nasir ini sudah sangat keterlaluan dan mengkhianati perjuangan rakyat riau," ujar Herwan geram. Herwan mengatakan, masyarakat Riau sudah geram dengan perilaku dan sepak terjang M Nasir ini yang sudah terlalu banyak mempermalukan Riau termasuk gaya dinasti politik M Nasir dan sejumlah keluarganya ikut dalam bertarung menjadi Caleg DPR RI pada pemilu 2024 nanti. Dari data tercatat, anak M Nasir masuk Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2024, yakni M Rahul yang kini anggota Komisi III DPR RI dari partai Gerindra dan M Rahid sebagai pendatang baru. Juga ada sepupu M Nasir, Rita Zahara yang juga caleg untuk DPR RI dari Riau. "Saya berharap dan mengimbau kepada seluruh rakyat riau untuk cerdas dan cermat menggunakan hak pilih dalam memilih wakil rakyat dan menentukan pilihannya pada Pemilu 2024 mendatang, jangan sampai memilih orang-orang yang tak berintegritas dan tak ada kontribusi nyata untuk membangun riau," Ujar Herwan tegas. (Ady)