Gubri Wahid takkan Potong Dana Desa Meski Defisit Anggaran

KUANSING, AmiraRiau.com– Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan dana desa meskipun saat ini Provinsi Riau menghadapi defisit anggaran. "Walaupun saat ini ada defisit, saya tidak akan memotong dana desa. Karena saya tahu bahwa dana desa ini salah satu yang bisa menggerakkan ekonomi di desa-desa dan membantu guru ngaji untuk mendapatkan honor," ujar Gubernur Abdul Wahid, saat Safari Ramadan di Masjid Nurul Falah, Sitorajo Kari, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Senin (17/3/2025). Baca Juga:

• Libatkan Perusahaan, Gubernur Abdul Wahid Tuntaskan Perbaikan Jalan Kelayang Inhu

Ia menjelaskan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan di tingkat desa. Hal ini juga termasuk honor bagi guru mengaji yang memiliki peran besar dalam pendidikan agama bagi anak-anak. "Saya ingin guru ngaji tetap mendapatkan honor, sebab ini adalah program kami. Kami melihat banyak sekali anak-anak yang perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang keagamaan," jelasnya. Baca Juga:

• Disperindagkop Riau Pantau Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran, Ini Langkahnya

Selain itu, Gubri Abdul Wahid juga memastikan bahwa program pemberdayaan ibu-ibu PKK tetap berjalan melalui dana desa. Menurutnya, program ini berperan dalam penanganan stunting dan mendukung Posyandu di berbagai desa agar pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak tetap berjalan optimal. "Kami ingin melalui dana desa, kegiatan ibu-ibu PKK tetap berjalan. Kalau tidak ada kegiatan, bagaimana kita bisa mengatasi stunting? Anak-anak di Posyandu tentu membutuhkan anggaran dari dana provinsi yang dialokasikan ke desa-desa," ungkapnya. Baca Juga:

• Kerusakan Jalan di Inhu Makin Parah, Gubernur Abdul Wahid Singgung Angkutan Tambang dan Sawit

Lebih lanjut, Gubernur Abdul Wahid menuturkan bahwa kebijakan keuangan daerah akan difokuskan pada program prioritas. Program tersebut seperti pendidikan, perbaikan jalan rusak, dan pemulihan ekonomi masyarakat. "Intinya, kami tidak akan memotong anggaran dana desa, pendidikan, dan perbaikan jalan rusak karena ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Inilah tantangan yang harus kami selesaikan pada tahun 2025. Jika ada masalah lain, akan kita alokasikan ke anggaran tahun depan," pungkasnya. (Mc-R)***