Oleh: Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH
Whistleblower sering dipuja dalam pidato, tetapi ditinggalkan dalam praktik. Negara dengan lantang berkata “laporkan jika ada pelanggaran”, namun ketika laporan itu benar-benar membuka borok kekuasaan, yang pertama kali dikorbankan justru si pelapor. Di titik inilah kita harus jujur: hak whistleblower di atas kertas masih jauh dari keadilan di lapangan.
Secara hukum, whistleblower dijamin perlindungan identitas, keselamatan, dan bebas dari tuntutan. Tetapi realitas berkata lain. Banyak pelapor justru kehilangan pekerjaan, dikriminalisasi, dipinggirkan secara sosial, bahkan diancam keselamatan nya. Ironisnya, pelaku yang dilaporkan sering tetap bebas, berjabatan, bahkan tersenyum di ruang publik. Negara seolah berbisik: berani jujur, siap menanggung risiko sendiri.
Kewajiban whistleblower memang berat: harus jujur, berbukti, taat prosedur, dan menjaga kerahasiaan. Namun pertanyaannya, apakah negara sudah menunaikan kewajibannya? Perlindungan sering datang terlambat, setengah hati, atau kalah oleh tekanan politik dan kekuasaan. Jika pelapor harus lebih dulu hancur untuk membuktikan kebenaran, maka sistem ini sesungguhnya sedang menghukum kejujuran.
Di daerah, situasinya lebih telanjang. Relasi kuasa sempit, semua saling kenal, dan identitas “dirahasiakan” hanyalah formalitas. Siapa yang melapor cepat atau lambat akan ketahuan. Maka wajar jika masyarakat memilih diam. Bukan karena setuju dengan korupsi, tetapi karena takut menjadi korban berikutnya.
Jika negara sungguh ingin memberantas korupsi, whistleblower harus diperlakukan sebagai aset, bukan ancaman. Perlindungan harus otomatis, tegas, dan berpihak. Bukan menunggu pelapor viral, terluka, atau dipenjara dulu baru negara hadir. Tanpa itu, jargon antikorupsi hanyalah slogan, dan keheningan masyarakat adalah bentuk keputusasaan.
Pada akhirnya, keberanian rakyat tidak boleh dibayar dengan penderitaan. Jika kejujuran selalu berujung petaka, maka jangan salahkan publik bila memilih selamat daripada jujur. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Riau kembali membuka diskusi publik soal peran penting whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah secara terbuka menyebut siapa pelapor awal, pola penanganan perkara menunjukkan kuatnya dugaan bahwa informasi internal menjadi pintu masuk penyelidikan hingga berujung OTT.
Dalam praktik penegakan hukum, OTT bukan peristiwa spontan. Proses tersebut umumnya diawali oleh laporan atau informasi masyarakat yang kemudian didalami melalui penyelidikan tertutup. Di titik inilah whistleblower berperan strategis, menyampaikan indikasi dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau pengaturan proyek yang melibatkan pejabat daerah.
KPK sendiri berkali-kali menegaskan bahwa identitas pelapor dilindungi undang-undang. Kerahasiaan ini menjadi alasan lembaga antirasuah tidak mengungkap sumber awal informasi kepada publik. Namun, di daerah seperti Riau, perlindungan tersebut kerap dipertanyakan efektivitasnya, mengingat lingkup birokrasi yang sempit dan relasi kekuasaan yang saling terkait.
Beberapa Pengamat hukum menilai, keberanian whistleblower dalam kasus OTT Gubernur Riau patut diapresiasi sebagai bentuk partisipasi warga dan aparatur negara dalam menjaga integritas pemerintahan. Tanpa informasi awal yang akurat, penegak hukum akan kesulitan menembus praktik korupsi yang terstruktur dan tertutup.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa whistleblower justru menjadi pihak yang paling rentan. Tekanan, intimidasi, hingga risiko dikriminalisasi masih menjadi momok, terutama jika kasus menyentuh elite politik atau pejabat berpengaruh. Kondisi ini dinilai dapat melemahkan minat masyarakat untuk melapor di masa depan.
Kasus OTT Gubernur Riau menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Sistem perlindungan whistleblower harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar janji normatif. Tanpa jaminan keamanan dan keadilan bagi pelapor, keberanian untuk membuka kebenaran akan terus dibayar mahal.
Publik kini menunggu, tidak hanya kelanjutan proses hukum kasus OTT tersebut, tetapi juga sikap negara dalam memastikan whistleblower diperlakukan sebagai bagian dari solusi, bukan korban berikutnya, jadi sebaik nya jangan tanya siapa yg melaporkan tapi tanyalah Kapan selesai kasus OTT Gubri ini ber keputusan tetap dari lembaga peradilan..agar panggilan gubernur pengganti tidak Plt lagi.***
(Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH. Penulis: Penggiat Anti Korupsi, Pemerhati Lingkungan Hidup, Mantan Birokrat Senior Riau, Advokat)
