PEKANBARU, AmiraRiau.com- Aksi demonstrasi berlangsung di depan Kantor PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rumbai, dipimpin oleh pelapor kasus, Randi Syaputra. Massa menuntut PHR Usut Tuntas dan Pemutusan Kontrak Vendor yang diduga terlibat penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kasus ini berawal dari temuan pengisian BBM subsidi (Solar dan Pertalite) menggunakan fuel voucher perusahaan di SPBU PT Nadine Indah Cantika No. 14.282.610. Kendaraan operasional proyek secara hukum tidak berhak menggunakan BBM subsidi berdasarkan Perpres 191/2014, Permen ESDM 8/2018 dan Pasal 55 UU Migas.
Laporan yang telah diajukan kepada penegak hukum sejak April 2025 mengarah pada tiga vendor rekanan PHR, yaitu PT. Supraco Indonesia, PT. Prosys Bangun Persada dan PT. Radiant Utama Interinsco Tbk.
Ketiga perusahaan ini disebut terhubung dengan aktivitas pengisian BBM bersubsidi oleh kendaraan operasional proyek, yang secara hukum tidak berhak menerima subsidi berdasarkan Perpres 191/2014, Permen ESDM 8/2018, dan Pasal 55 UU Migas.
Pelapor, Randi Syaputra, telah menjalani pemeriksaan di Polda Riau dan Polresta Pekanbaru, namun PHR hingga saat ini belum memberikan klarifikasi resmi.
Baca Juga > Warga Riau Adukan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi oleh Vendor PHR di SPBU Muara Fajar
Massa menyampaikan ultimatum dan 5 tuntutan utama kepada manajemen PHR. Pertama, wajib memutus kontrak vendor yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi. Kedua, membuka data fuel voucher dan riwayat pengisian BBM vendor secara transparan. Ketiga, Menghentikan sementara seluruh aktivitas vendor yang terindikasi terlibat. Keempat, mengumumkan hasil audit internal secara terbuka dan kelima, menerbitkan kebijakan larangan permanen penggunaan BBM bersubsidi untuk seluruh vendor.
Randi Syaputra menegaskan bahwa jika tuntutan tidak direspons, aksi akan kembali digelar dengan massa yang lebih besar dan terkoordinasi.***
Penulis: Yd
