Oleh: Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH.
Riau yang Kaya Migas Justru Lebih Mahal?
Ketika publik mendapati fakta bahwa harga Pertamax di Papua bisa lebih murah dibandingkan Riau, rasa keadilan pun terusik.
Riau yang selama puluhan tahun dikenal sebagai daerah penghasil migas nasional, justru harus membeli BBM dengan harga lebih tinggi. Ini bukan sekadar soal angka di SPBU, tapi soal martabat daerah penghasil sumber daya alam.
Pertanyaannya sederhana:
Apa yang sedang dilakukan Plt Gubernur Riau dan DPRD Riau melihat kenyataan ini?
Diam yang Terlihat
Hingga kini, publik belum melihat sikap politik yang tegas. Tidak ada pernyataan keras, tidak terdengar upaya lobi terbuka ke pemerintah pusat apalagi tekanan institusional kepada Pertamina.
Padahal, dalam struktur negara, kepala daerah dan DPRD memiliki fungsi advokasi, pengawasan kepentingan rakyat daerah.
Jika Papua dengan tantangan geografis yang jauh lebih berat bisa mendapatkan harga lebih murah karena skema tertentu, maka Riau seharusnya punya posisi tawar yang lebih kuat, bukan sebaliknya.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Plt Gubernur dan DPRD Riau?
Memanggil Pertamina secara resmi
Bukan sekadar rapat seremonial, tapi meminta penjelasan terbuka soal formula harga, margin distribusi, dan perlakuan khusus antar wilayah.
Membuka data ke publik
Rakyat berhak tahu apakah harga mahal ini murni kebijakan pusat, atau ada masalah di rantai distribusi dan kebijakan regional.
Mendorong skema afirmatif daerah penghasil migas
Riau harus memperjuangkan special treatment harga BBM bagi daerah penghasil, sebagaimana daerah tertentu mendapatkan subsidi logistik dan penugasan khusus.
Melakukan tekanan politik yang elegan
DPRD Riau bisa mengeluarkan rekomendasi resmi, bahkan resolusi politik daerah, agar pemerintah pusat dan Pertamina tidak menutup mata.
Mengakhiri mentalitas “yang penting tersedia”
BBM tersedia tapi mahal tetaplah beban bagi rakyat. Keadilan energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga keterjangkauan harga.
Jika Riau hanya kaya di atas kertas, tetapi rakyatnya membeli energi lebih mahal dari daerah non-penghasil, maka ada yang salah dalam tata kelola negara. Jangan sampai Riau hanya jadi ladang eksploitasi, tanpa keadilan distribusi.
Disinilah publik menunggu keberanian Plt Gubernur dan DPRD Riau: berdiri di sisi rakyat, atau terus nyaman dalam sunyi.***
Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH. Penulis: Penggiat Anti Korupsi, Pemerhati Lingkungan Hidup dan Sosial, Mantan Birokrat Senior Riau, Advokat
