Kerusakan Jalan di Inhu Makin Parah, Gubernur Abdul Wahid Singgung Angkutan Tambang dan Sawit

INHU, AmiraRiau.com– Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Kegiatan berlangsung di Kantor Camat Kelayang, Jalan Sudirman, Simpang Kelayang, pada Senin (17/3/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan, Gubernur Abdul Wahid bahwa Pemprov Riau akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran. "Saya sengaja datang ke sini karena melihat kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Kerusakan yang semakin parah ini telah mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini," ujar Gubri Abdul Wahid, kepada Tim Media Center Riau. Baca Juga:

• Resmi Bertugas Sebagai Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan Disambut Prosesi Tepuk Tepung Tawar

Dijelaskan, pembahasan utama yang dalam rakor ini adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menjadi akses vital bagi masyarakat. Menurut Gubernur Abdul Wahid, sektor pertambangan dan perekebunan memang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas tambang dan perkebunan dapat menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya kerusakan jalan akibat kendaraan Over Dimension Overload (ODOL). "Jika tata kelolanya tidak baik, maka akan mengganggu aktivitas lainnya. Misalnya, angkutan tambang dan sawit yang melebihi kapasitas jalan. Jalan yang seharusnya bertahan 15-20 tahun, karena overload, kini hanya bertahan lima bulan. Begitu kita perbaiki, dilewati lagi, pasti hancur karena tidak sesuai dengan daya dukung jalan," jelasnya. Baca Juga:

• Ditinjau Gubri Wahid, Jembatan Rusak Sekayan Deras Inhu Segera Diperbaiki

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang aktivitas ekonomi di sektor pertambangan dan perkebunan, tetapi harus ada regulasi yang ditaati oleh para pelaku usaha. Hal itu agar infrastruktur yang dibangun pemerintah bisa dinikmati oleh semua masyarakat, bukan hanya kepentingan sektor tambang. "Oleh karena itu, kita harus mengatur pembagian beban kendaraan agar tidak merusak jalan. Yang terpenting, kita harus mengambil keputusan agar ke depan masalah ini tidak terulang lagi," tegasnya. Lebih lanjut, sebagai solusi Gubri Abdul Wahid mengusulkan pembagian jalan alternatif khusus untuk angkutan tambang dan sawit. Dengan adanya jalur khusus ini, kendaraan berat dapat beroperasi tanpa mengganggu aktivitas masyarakat umum, sekaligus menjaga ketahanan infrastruktur jalan yang sudah ada. Baca Juga:

• Gubri Abdul Wahid Resmikan Tower Crossing 20 KV, Warga Sapat Kini Nikmati Listrik 24 Jam

"Jika ada jalan khusus tambang, maka perusahaan dapat mengatur sendiri kebutuhan transportasi mereka tanpa merusak jalan umum yang digunakan masyarakat. Yang selanjutnya, tentu jalan yang rusak harus kita perbaiki. Karena ini menyangkut dengan aktivitas ekonomi masyarakat, baik itu angkutan orang maupun angkutan barang," ungkapnya. Sebagai informasi, Gubri Abdul Wahid telah melakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik lokasi yang menjadi kendala pada ruas jalan Kabupaten Inhu. Mulai dari kerusakan Jembatan Sekayan Deras di Kuala Cenaku, rancangan pembangunan turap tepian Sungai Indragiri Kota Rengat, hingga ruas jalan Simpang Selayang. (Mc-R)***